TAJUK KBR68H

Polyphonic Yes, Poligami No

2006-12-06T13:51:00.000+07:00

Tajuk KBR68H
Rabu, 6 Desember 2006

Satu-satunya perkawinan yang mengundang penghuni Istana rapat, mungkin hanya perkawinan kedua Abdullah Gymnastiar. Praktik poligami Aa Gym—begitu ia populer dipanggil—membuat layanan pesan pendek Presiden kebanjiran protes. Buntutnya, Menteri Pemberdayaan Perempuan Meutia Farida Hatta dipanggil untuk bicara kemungkinan mengubah materi undang-undang dan sejumlah peraturan pemerintah tentang perkawinan.

Aa Gym pastilah dai kondang yang namanya betul-betul melangit. Pasti. Buktinya praktik poligami atau nikah siri banyak kiai tidak terlalu mengundang peduli Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Perhatian dan reaksi cepat Presiden konon setelah mendapat desakan dari istrinya, Kristiani Herawati yang lebih dikenal dengan nama Nyonya Ani Yudhoyono, tapi ini sungguh tidak penting. Boleh saja ia ingin sekali lagi merebut perhatian ibu-ibu seperti saat pemilihan umum. Dan karena ibu-ibu merupakan basis pemilihnya, Yudhoyono wajib melayani. Tapi, ini pun sungguh tidak penting. Rasanya betul apa yang diungkapkan Menteri Meutia Hatta, “Presiden mempunyai kepedulian besar terhadap kaum perempuan dan ia menginginkan ketentraman dalam masyarakat.”

Mengapa Aa mengawini Alfarini Eridani? Katanya ketimbang berzinah atau mencari teman tapi mesum disingkat TTM. Istri pertama Aa, Ninih Muthmainah Muhsin, ikut mendampingi saat ia memberi keterangan kepada publik melalui wartawan. Seperti mau menunjukkan tidak ada tekanan atau pemaksaan kepada istri pertama. Protes Teteh Ninih hanya disampaikan secara tersirat. Katanya, “Teteh mengharap mendapat surga. Salah satu syarat masuk surga adalah berbakti kepada suami.” Sebelumnya, Teteh selalu panas dingin dan demam jika mendengar orang bicara poligami.

Perkawinan kedua Aa Gym mengundang protes karena mulanya ia dianggap oleh banyak kelompok pengajian sebagai sosok ‘lain’ atau sosok yang berbeda dari kiai, ustadz dan dai yang ada. Ia segar, cerdas, sederhana sekaligus paham memanfaatkan manajemen dan perangkat modern. Tidak teriak-teriak saat ceramah. Ganteng pula. Nyatanya, ia berpoligami. Ini menyayat hati penggemarnya. Apalagi ia berargumentasi secara basi, tidak memberi kesegeran dan kecerdasan baru seperti saat berceramah. Aa Gym hanya mengulang tuturan para pelaku poligami pendahulunya: Al Quran, coy. Atau: sunah Rasul, brur.

Bila sunah diajukan sebagai argumentasi, ada konteks faktual semasa Muhammad hidup. Dan ini pun mengundang perdebatan yang ujungnya melarang poligami. Sebab, fakta yang jelas ialah 28 tahun Muhammad hanya beristri seorang Khadijah. Padahal konteks ruang masa itu, poligami sungguh lumrah. Muhammad berpoligami setelah dua tahun Khadijah meninggal dunia. Ia menikahi janda-janda yang hampir mati agar jenazahnya mendapat penghormatan. Kecuali satu, Aisyah binti Abu Bakr. Yang tidak boleh dilupakan ialah ketika Muhammad marah besar saat Ali bin Abi Thalib berniat kawin lagi padahal sudah beristri Fathimah binti Muhammad.

Ayat-ayat dalam An-Nisa yang kerap jadi rujukan poligami, sesungguhnya diakui oleh banyak ahli agama, menganggap poligami sebagai perlindungan terhadap yatim piatu dan janda korban perang. Bukan semata-mata janda, bukan semata-mata yatim piatu. Filsuf Islam, Muhammad Abduh, lebih memilih mengharamkan poligami. Kita di Indonesia, yatim piatu dan janda terlantar, sepatutnya dilindungi negara seperti ditegaskan konstitusi. Karena itu, tidak perlu ditiduri. []

Seks Yahya Zaini

2006-12-05T13:50:00.000+07:00

Tajuk KBR68H
Selasa, 05 Desember 2006

Yahya Zaini atau beberapa hari lalu ditulis dengan inisial YZ, mundur dari kepengurusan Partai Golkar. Ia menjabat Ketua Bidang Kerohanian di partai beringin. Tayangan video berdurasi 42 detik membuat ia harus berhadapan dengan Badan Kehormatan DPR. Dalam tayangan itu, Zaini yang tanpa sepotong benang pun menghampiri seorang perempuan di atas tempat tidur yang merekam adegan. Video ini konon direkam setahun lalu saat Zaini berkampanye untuk memenangkan Partai Golkar.

Orang menduga ada latar politik dalam kasus ini. Yahza Zaini tengah dibunuh karakternya, kira-kira begitu. Ada benarnya. Dalam politik, kita mengenal juga istilah kampanye hitam atau black campaign. Sasaran kampanye semacam hampir dipastikan lewat. Tutup usia politiknya. Dan Zaini sementara tutup buku di kepengurusan Partai Golkar.

Seorang menteri senior dalam kabinet Jepang, tahun 2000, Hidenao Nakagawa, dikecam habis-habisan dalam skandal wanita simpanan. Tay Thiam Peng, pejabat tinggi di Kementerian Industri dan Perdagangan Singapura, didakwa pengadilan melakukan pelecehan terhadap dua perempuan di kantornya. Valentin Kovalyov, dipecat Presiden Boris Yeltsin dari jabatan Menteri Kehakiman Rusia tahun 1997, setelah foto Kovalyov mandi sauna tanpa busana dengan sejumlah perempuan cantik, beredar di publik.

Di Amerika, sejumlah pejabat dan politikus terjungkal karena skandal seks. Presiden Andrew Jackson jatuh dari kursi kepresidenan karena ketahuan menyeleweng dengan istri Menteri Pertahanan John Eaton. James Garfield menjadi Presiden Amerika pertama yang skandal seksnya dipublikasikan secara luas oleh pers. Gary Hart harus mundur dari pencalonannya sebagai presiden dalam pemilihan 1988 karena skandalnya dengan foto model Donna Rice, terbongkar. Yang paling aman, mungkin George Washington. Surat-surat cintanya kepada Sally Fairfax, istri seorang sahabatnya, baru terbongkar setelah ia wafat. George Washington rupanya bisa main cantik.

Seks yang pribadi tiba-tiba menjadi wilayah publik, ketika pelakunya seorang politikus, pejabat atau selebritas. Konon, karena mereka merupakan contoh bagi publik. Konon pula ada kaitan antara perilaku seks dan moral pejabat. Meski, seks dan politik atau kekuasaan merupakan dua temali yang sulit putus, seperti kata Foucault.

Bagi Golkar, persoalan Yahya Zaini merupakan kasus pribadi. Makanya, partai ini tidak meminta ia mundur dari posisi wakil rakyat atau memanggilnya pulang dari DPR. Golkar hanya berniat memecat Zaini dari kepengurusan. Dan Zaini lebih takut kepada partai ketimbang para pemilihnya. Zaini tidak tamat, tidak tutup usia politik, karena cara pandang ini. [ ]

Kompetisi Kuasa Daerah

2006-11-30T13:48:00.000+07:00

Tajuk KBR68H
Kamis, 30 Nopember 2006

Bangsa ini rupanya punya dua kebiasaan buruk sejak lama. Entah sejak lamanya itu kapan. Barangkali kita perlu mengerahkan sejarawan dan ahli sosial untuk melacak waktu persisnya kita mulai punya kebiasaan buruk ini. Yakni, kebiasaan untuk curang dan tak bisa menerima kekalahan. Menang paling enak itu bila menggunakan cara curang dan bila kalah ya harus ngotot. Menang tanpa curang justru mengundang heran: wah, kok kita bisa ya?

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menduga lawannya curang hingga bisa menang pada pemilihan Gubernur Banten.Hasil perhitungan tabulasi versi PKS menunjukkan jagoan mereka, Zulkieflimansyah dan Marissa Haque, unggul tipis 37,9 persen melawan 37,3 persen dari Ratu Atut Chosiyah dan Masduki. Sebaliknya, penghitungan Komisi Pemilihan Umum Banten masih memenangkan Atut dan Masduki.

Penghitungan akhir sampai kemarin belum selesai, tapi sikap telah menang dan sikap tak mau kalah sudah mengemuka. Yang menang dituding curang, yang kalah merasa mestinya mereka yang unggul karena merasa jujur. PKS punya pengalaman dengan pemilihan Walikota Depok untuk urusan gugat menggugat semacam. Jadi, bila nyata-nyata kalah di Banten, seperti dinyatakan oleh para pengurusnya, mereka akan menggugat pelanggaran yang dilakukan Atut dan Masduki dalam pemilihan.

Ini boleh-boleh saja. Peraturan Pemerintah tentang Pemilihan Kepala Daerah Nomor 6 Tahun 2005 mengatur keberatan penetapan hasil pemilihan diajukan oleh pasangan calon kepada Mahkamah Agung paling lambat tiga hari kemudian. Lalu Mahkamah harus memutuskan paling lambat 14 hari setelah gugatan.

Dalam berbagai penghitungan cepat yang biasanya akurat, dan dilakukan juga oleh Kantor Berita Radio ini, pasangan Atut dan Masduki memang menang. Tipis. Tapi menang. Atut ini tokoh yang dikenal oleh mayoritas orang Banten. Ia pelaksana tugas gubernur yang sekarang, ia juga putri salah seorang tokoh yang menjadikan Banten menjadi provinsi, terpisah dari Jawa Barat. Bapaknya Atut, Tubagus Chasan Sohib ialah seorang pendekar yang jadi pengusaha.

Menilik selisih angka dengan Zulkieflimansyah dan Marissa Haque, popularitas Atut agaknya tidak berkibar benar. Wajah seolah-olah bersih PKS dan keartisan Marissa nyaris mengejarnya. Apalagi menurut penghitungan sendiri, mestinya menang. Kita akan melihat agak panjang jalan legitimasi kekuasaan di Banten. Kecuali para petarung dan elit partai masing-masing mau menerima: menang – kalah biasa, hancur-hancuran yang tidak biasa. []

TV

2006-11-29T13:48:00.000+07:00

Tajuk KBR68H
Rabu, 29 Nopember 2006

Bisnis televisi pastilah mahal. Ongkos produksi untuk tayangan selama setengah jam ratusan kali lipat lebih mahal dari ongkos produksi siaran radio bahkan dibanding satu halaman koran atau majalah. Mahalnya ongkos membuat stasiun televisi memproduksi tayangan-tayangan yang dianggap ‘laku’. Kami ulangi: dianggap laku.

Rumus ‘laku’ ini dipercaya melibatkan beberapa aspek: seks, darah dan horor. Penonton dianggap punya selera yang tidak jauh-jauh dari tiga unsur tadi. Tambahannya: lelucon. Rezim rating tayangan televisi lalu dijadikan bukti jenis tayangan macam apa yang digemari penonton. Kata penonton ini bagi televisi sesungguhnya tidak mengenal jenis kelamin dan tingkat usia. Maka, jangan heran bila anak-anak bisa bersiaga di depan televisi meliwati jam tidur mereka.

Beberapa protes disampaikan mengenai tayangan berdarah, berhantu, atau berpayudara di televisi. Anggota KPI, Komisi Perlindungan Anak, organisasi perempuan bahkan beberapa praktisi penyiaran. Buat apa kita melihat hantu, melihat seks yang cabul tapi cuma setengah-setengah dan literan darah di televisi yang kita letakkan di ruang tamu atau ruang keluarga?

Tapi lihat apa yang terjadi?

Sesungguhnya ada Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran yang dibuat untuk melindungi penonton. Izin penyiaran televisi bisa dicabut bila melanggar. Tapi, televisi—lagi-lagi—bisnis yang dianggap terlampau mahal sehingga lebih baik menghindari pencabutan izin dan lebih penting mencari untung. Bila perlu, lembaga yang menurut Undang-undang Penyiaran memiliki wewenang untuk mengawasi dan bersikap tegas kepada stasiun pengelola siaran dibuat tak berdaya. Kita lalu tahu Komisi Penyiaran Indonesia kehilangan wewenang sikap tegas dan keras hasil telikungan Menteri Komunikasi dan Informatika. Kita tidak bilang ada yang membeli dan terbeli dalam jalinan ini.

Setelah ada 6 anak luka dan seorang tewas karena terinspirasi tayangan kekerasan smack down di televisi, kita tidak serta merta melihat ini ulah satu stasiun. Tayangan ini sudah dioper-oper dari satu stasiun ke stasiun lain. Juga tidak serta merta hanya melihat ini soal kelemahan KPI seperti dituding oleh Majelis Ulama Indonesia. Lah, MUI saja selama ini hanya sibuk mengurusi halal-haram dari kemajemukan tanpa mau peduli pada masalah generasi. Ini juga masalah kewenangan yang dipapas oleh Departemen yang tiba-tiba beralih muka menjadi lembaga kontrol kebebasan pers. Tapi, departemen ini pun lupa pada ruang keluarga yang bisa disusupi darah, seks, dan horor. []

Sembrono Ical di Porong

2006-11-23T13:45:00.000+07:00

Tajuk KBR68H
Kamis, 23 Nopember 2006

Tanah di bawah jalur pipa gas Pertamina di Porong, amblas 5 meter. Tekanan yang ditimbulkan lalu membuat pipa gas meledak, lalu menjebol tanggul lumpur. Lumpur mengalir ke badan jalan tol dengan ketinggian sekitar 1 meter, kemudian masuk ke kolam penampungan di sisi utara jalan tol yang posisinya lebih rendah. Aliran lumpur panas itu menewaskan mula-mula 3 orang, lalu 5 dan hingga pagi hari kita mendengar 8 orang. Beberapa orang terjebak di dalam lumpur.

Aburizal Bakrie, Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat yang juga menjadi pemegang utama Lapindo—perusahaan penghasil lumpur panas di Porong—lalu berserah kepada Tuhan. Kata Ical, begitu sang menteri dipanggil, “Semua kita anggap musibah. Semua datang dari Tuhan. Biarlah tim yang ada melakukan penanganan dengan baik. Kita harus tetap tenang.”

Kita yakin betul, Tuhan tidak ikut campur di Porong.

Lumpur yang menyembur dari tanah sejak 29 Mei seperti mengosongkan perut bumi. Karuan permukaan tanah bakal turun. Seperti juga semburan lumpur, penurunan tanah tidak berlangsung seketika. Tapi berlangsung terus menerus, berbarengan dengan makin banyaknya lumpur yang keluar. Pipa-pipa gas milik Pertamina bukan barang lentur, sehingga terpengaruh susunan tanah di sekelilingnya. Alhasil, melesaknya tanah ikut menekan keberadaan pipa. Dan ledakan keras terdengar hingga semburan api keluar.

Penghitungan yang cermat berbekal data geologi akan keadaan tanah, cuaca, iklim, membuat para ahli bisa memperkirakan kapan waktunya peristiwa semacam bisa terjadi. Sehingga bisa diantisipasi, barangkali pipa dipindahkan, atau setidaknya aliran gas dihentikan sementara. Paling sial, bagaimana agar ketika ledakan terjadi tidak membuat tanggul ambrol lagi.

Mengaca kepada pengalaman berbagai negara, aliran volkano pun sebelum ia betulan menyembur sudah bisa dihitung berapa banyak, mengalir kemana dan berapa lama. Semuanya karena data geologi didapat secara benar dan berada di tangan orang yang benar, dan diberi keleluasan oleh pemegang keputusan yang benar.

Konsentrasi di Porong rupanya terpecah dan tidak terorganisasi dengan baik. Saling tumpang tindih antara proyek menghentikan dan menanganani lumpur, menutup tuntutan masyarakat, serta menjual saham yang maksudnya mengalihkan tanggung jawab. “Pokoknya Lapindo yang bertanggung jawab, siapapun pemiliknya,” kata Ical.

Setidaknya, rawatlah bicara Anda, Pak Menteri. Beri bukti tentang tanggung jawab yang sesungguhnya. []

Tommy Menang

2006-11-22T13:43:00.000+07:00

Tajuk KBR68H
Rabu, 22 Nopember 2006

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memenangkan PT Timor Putra Nasional atas Bank Mandiri dan Menteri Keuangan. Bank Mandiri pun diminta mencairkan dana 1,02 triliun rupiah buat perusahaan Tommy Soeharto itu. Ini dana yang jadi jaminan utang Timor dan diblokir oleh Direktur Jenderal Pajak.

Tommy mengimpor mobil dari Korea Selatan atas nama program mobil nasional tahun 1997. Bapaknya yang waktu itu menjadi penguasa, Soeharto, menerbitkan keputusan presiden untuk proyek tersebut. Yang ditunjuk memang perusahaan milik Tommy. Sewaktu berkuasa Soeharto memang menggunakan peraturan atau menerbitkan peraturan demi kekayaan dirinya, keluarga, kerabat dan teman dekatnya. Tak ada yang berani. Setelah Soeharto turun tahta, perusahaan Tommy dituduh menunggak pajak bea masuk impor mobil. Direktur Jenderal Pajak kemudian menyita aset Timor dan memblokir dana 3.975 dollar Amerika dan 1,02 triliun rupiah yang tersimpan di beberapa bank. Bank-bank milik pemerintah itu lalumerger menjadi Bank Mandiri.

Dirjen Pajak sendiri sudah dikalahkan Timor di Mahkamah Agung. Menurut MA, Direktorat Jenderal Pajak harus membatalkan penyitaan aset. Timor lalu meminta agar rekening giro dan deposito di Bank Mandiri bisa cair. Tapi Mandiri menolak karena ada permintaan dari Menteri Keuangan. Maka digugatlah Menteri dan Mandiri.

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sepakat dengan Timor. Katanya, Bank Mandiri telah melakukan perbuatan melawan hukum. Mereka sebetulnya hanya kasir yang seharusnya hanya bertugas mencairkan dana. Permintaan Menteri Keuangan yang membuat Mandiri tak mencairkan uang buat Tommy, menurut hakim tidak berdasarkan hukum. Menteri Keuangan tidak berhak.

Keputusan ini memang baru di tingkat pertama.Masih ada pengadilan banding bahkan kasasi. Tapi, kejutannya sudah cukup menimbulkan gempa bumi kecil. Orang seperti kemudian melihat tapak-tapak kembalinya Cendana kepada kekuasaan, entah nanti berbentuk apa. Bukannya, negara yang menang melawan segala praktik korupsi dan kolusi di masa lalu, tapi hukum telanjur memenangkan kesalahan.

Orang menanti pemenjaraan dan penyitaan terhadap berbagai penunggak bantuan likuiditas Bank Indonesia, malah mereka bisa mengibarkan bendera di beberapa daerah bencana alam atas nama bantuan kemanusiaan. Seolah-olah menjadi penolong. []

Intervensi Itu Apa?

2006-11-21T14:43:00.000+07:00

Tajuk KBR68H
Selasa, 21 Nopember 2006

Empat anggota Kongres Amerika Serikat berkirim dua lembar surat kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Isinya menagih janji Presiden untuk mengungkap misteri pembunuh Munir. Presiden Yudhoyono diantaranya pernah menyatakan bahwa kasus Munir merupakan salah satu indikator perubahan Indonesia menjadi lebih demokratis. Presiden juga meyakinkan bahwa hukum tidak bisa diintervensi oleh politik dan kekuasaan.

Surat ini merupakan langkah nyata dari pertemuan anggota Kongres dengan istri Munir, Suciwati, dan Koordinator Kontras, Usman Hamid. Sebulan lalu, Suciwati dan Usman ke Amerika untuk bertemu dengan Dewan Hak Asasi Manusia PBB dan Kongres Amerika. Sungguh pertemuan yang bermanfaat dalam rangka menegakkan keadilan.

Tapi, Ketua Komisi III DPR, Trimedya Panjaitan, punya pendapat lain. Menurut dia, surat tersebut merupakan bentuk intervensi. Kuatnya lobi organisasi internasional, menurut Trimedya, menampar wajah pemerintah Indonesia. Karena mestinya yang dilakukan ialah tinggal membuka saja temuan Tim Pencari Fakta.

Soal yang terakhir, membuka temuan Tim Pencari Fakta, Trimedya benar sekali. Tim yang dipimpin oleh perwira polisi Marsudi Hanafi dan diisi oleh tokoh-tokoh organisasi nonpemerintah dan penegak hak azasi manusia itu telah menyelesaikan kerja atas perintah Presiden dan telah memberi beberapa rekomendasi. Diantaranya agar ada pemeriksaan dan tindak hukum kepada sejumlah tokoh intel dan pemimpin maskapai penerbangan Garuda. Tim menyimpulkan Munir dibunuh oleh suatu persekongkolan jahat.

Temuan Tim perlu dibuka kepada publik oleh Presiden dan kemudian dilanjuti. Trimedya benar soal itu. Tapi, ia sama sekali salah tentang intervensi terhadap penegakkan hukum dalam kasus ini. Trimedya seperti menampik kenyataan bahwa penegakkan hukum, menciptakan keadilan, menghormati hak azasi manusia merupakan isu sedunia. Bila ketidakadilan didiamkan, hak azasi manusia ditelantarkan dan hukum dilecehkan, orang sedunia patut bicara. Apalagi bila mereka yang diberi otoritas tertinggi tidak memberikan kepuasan bagi keadilan.

Kenyataannya, di Indonesia masih banyak kasus penegakkan hak azasi yang telantar. Lembar-lembar hasil penyelidikan dan penyidikan dibiarkan berdebu atau menguning. Tumpukannya sesekali menjadi tempat tikus hinggap dan meninggalkan kotorannya.

Kejaksaan mengaku butuh dukungan politik untuk membongkar kasus penculikan dan peristiwa Trisaksi serta Semanggi. Dukungan politik untuk menegakkan hukum yang dijalankan secara mandiri membuktikan kasus yang terjadi di luar jangkauan hukum. Ada kekuatan maha besar yang membuat penegak hukum takut. Begitu juga di kasus Poso. Bagaimana penegakkan hukum lalu berubah menjadi proyek keamanan yang meminta dana miliaran saban bulan.

Kemauan politik dari pemimpin tertinggi merupakan syarat mutlak. Tapi itu tidak cukup, karena bisa ditelikung di lapangan atau diubah menjadi proyek yang meminta anggaran, seperti pada kasus Poso. Bila ada suara dari luar wilayah negeri ini, bahkan bila itu berupa tekanan, kita harus ikhlas memandang itu sebagai bentuk kepedulian sedunia. Bukan dikacaukan dengan istilah ‘intervensi’. Kami kira, suara para pemilih bisa sepakat dengan kesimpulan ini. Jadi, lucu juga bila wakil yang dipilih menganggapnya sebagai intervensi semata. [ ]

Demolah Bush untuk Yudhoyono

2006-11-16T10:52:00.000+07:00

Tajuk KBR68H
Kamis, 16 Nopember 2006

Datangnya Presiden Amerika Serikat George Walker Bush ke Bogor perlu disambut aksi massa. Pada 20 Nopember nanti organisasi-organisasi yang kerap anti kebijakan luarnegeri Amerika Serikat mesti sukses memobilisasi anggota dan simpatisannya. Agar jalan-jalan menuju Bogor dipenuhi barisan aksi protes. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono butuh juga aksi massa anti-Bush.

Presiden Amerika itu datang membawa agenda antara lain antiterorisme dan kerjasama ekonomi terutama bidang pertambangan. Sedangkan Indonesia mengusung enam agenda diantaranya bantuan pendidikan, pemberantasan flu burung, dan pemasangan peringatan dini tsunami di seluruh Indonesia. Istana Negara mengklaim agenda usulan Indonesia itu disetujui Gedung Putih untuk dibicarakan bersama dan akan dituangkan dalam joint statement. Di antara yang sudah dipastikan ialah bantuan 150 juta dolar Amerika untuk pendidikan di Indonesia.

Organisasi-organisasi massa berbendera muslim memprotes Presiden Bush terutama karena isu antiterorisme. Justru Bush teroris paling berbahaya di dunia, kata mereka. Sebab, Bush menggelar perang yang mengakibatkan 4 ribu rakyat Afghanistan tewas dan lebih dari 200 ribu tewas di Irak. Bush juga yang menuding Presiden Saddam Hussein mengembangbiakan senjata biologi yang bisa memusnahkan manusia secara massal.

Protes lain berangkat dari fakta kekalahan ekonomi Indonesia ketika berhadapan dengan Amerika. Indonesia didikte dengan aturan-aturan yang bisa membawanya ke arbitrase internasional jika ingin merunding ulang kerjasama bidang pertambangan, misalnya. Padahal, untuk kasus Natuna Blok D-Alpha, tak ada keuntungan bisa didapat Pertamina sebagai wakil pemerintah atas kerjasama dengan Exxon. Perusahaan asal Amerika Serikat itu ambil seluruh keuntungan dan meninggalkan Pertamina mengisap jari. Mungkin tidak betul-betul mengisap jari, karena kerjasama yang timpang mengisyaratkan adanya praktik-praktik kotor dari kedua pihak yang berunding. Khan, kita juga tak bisa bilang negosiator dari Indonesia bodoh-bodoh amat. Jadi, lebih pas dibilang negara yang tak kebagian apa-apa.

Akhirnya, kita mau bilang, aksi menolak kedatangan Bush, silakan saja berlangsung. Memberi tekanan kepada Presiden yang menganggap dunia berada di bawah pengaturannya. Tapi, sebagai tuan rumah yang punya tata krama, pemerintah sudah sepatutnya menyambut Bush dan rombongan dengan senyum. Aksi protes menjadi satu bukti kepada Bush bahwa ia tidak disukai oleh banyak orang. Karenanya, Presiden harus memanfaatkan momen protes ini untuk mendesak Bush mendengar aspirasi Indonesia. Susilo Bambang Yudhoyono perlu memberi bukti bahwa ia pemimpin yang punya posisi tawar sangat baik seperti berulangkali disampaikan oleh juru-juru bicaranya.

Kepada para pengunjuk rasa, kita juga mau bilang, sampaikan protes dengan damai. Buktikan bahwa aparat keamanan salah besar kalau harus menjaga Presiden haus perang dengan dana miliaran dan gelar pasukan besar-besaran dengan senjata lengkap. Kita tunggu Bush. []

Tamu Agung

2006-11-15T08:02:00.000+07:00

Tajuk KBR68H
Rabu, 15 Nopember 2006

George Walker Bush akan datang. Ia presiden dari negara besar yang punya pengaruh sangat kuat di dunia datang ke negara kepulauan terluas. Menjadi tamu agung Indonesia selama lebih kurang 10 jam. Persiapan kedatangannya mengesankan Bush akan menetap selama 10 tahun. Orang-orang Bogor kagum sekaligus protes karena kenyamanan mereka bakal dan sebagian telah diacak-acak.

Kunjungan Bush ini merupakan bagian dari rangkaian perjalanan ke Rusia dan Asia Tenggara. Di Asia Tenggara, Bush melawat Singapura, Vietnam, dan Indonesia. Di Vietnam ia hadir untuk Kenferensi Tingkat Tinggi Konferensi Ekonomi Asia Pasifik atau APEC. Di Singapura, selain mengunjungi Asian Civilizations Museum, Bush akan memberi kuliah di Universitas Nasional Singapura, lalu malamnya bertemu Presiden dan Perdana Menteri Singapura. Di Indonesia, nanti Bush memberikan bantuan 150 juta dolar Amerika bagi program Inisiatif Pendidikan Indonesia atau Indonesia Education Initiative.

Di sela-sela kesibukan menyambut tamu agung, beredar kabar agenda Bush ke Indonesia ada kaitan dengan rencana memperpanjang kontrak pertambangan di Natuna antara Indonesia dan perusahaan Amerika serta masalah pembelian senjata. Rasanya sas sus lain juga beredar, lantaran kondisi Bush di dalam negeri yang tengah payah setelah Partai Republik kalah atas Demokrat dalam pemilu sela.

Sebagai pemimpin negara yang mengobarkan perang atas nama antiterorisme di Irak dan Afghanistan, merestui penyerbuan Israel ke Lebanon, George Walker Bush merasa keamanan dirinya senantiasa terancam bila berada di luar Gedung Putih atau di kantor portabelnya: Air Force One, pesawat kepresidenan yang dilengkapi kecanggihan teknologi dan kemewahan desain interior. Maka, Secret Service yang bertanggung jawab atas keamanan Presiden merasa perlu menerapkan prosedur keamanan tingkat tinggi atas kunjungan Bush ke Bogor.

Kita tak menampik bahwa fasilitas yang diberikan kepada Bush berlebihan, kendati kita bisa menerimanya lantaran katanya menjadi hak presiden. Tapi, kita juga patut meminta Presiden kita sendiri menjelaskan secara memuaskan dan rinci: apa bakal dibicarakan dengan Bush, apa kesepakatan yang diambil nanti. Sebab, sekecil apapun biaya keamanan bagi Bush, tetap saja uang pajak rakyat. []

Olid

2006-11-14T12:48:00.000+07:00

Tajuk KBR68H
Selasa, 14 Nopember 2006

Hidup tidak melulu indah. Ada beban yang kadang dianggap terlalu sarat hingga punggung tak kuat memanggul. Barangkali karena keindahan mensyaratkan upaya yang tak gampang. Perlu suatu perjuangan.

Olid atau nama lengkapnya Muhammad Nuh, lulusan sekolah teknik, merasa sudah cukup tua. Usianya 36 tahun, dan merasa belum lengkap menjadi anggota masyarakat karena belum menikah, belum memapankan hidup. Ayahnya meninggal, disusul sang ibu pada awal tahun ini. Sejauh ini ia menumpang pada sang kakak yang bekerja di bagian dapur kantor Pertamina. Kakak iparnya yang laki-laki sudah diberhentikan dari bagian kebersihan di kantor yang sama dan sekarang membuka warung di ruang tamu rumahnya.

Olid pun melihat bagaimana dunia yang berada di luarnya sungguh tidak adil. Ia terinspirasi pada berbagai perlawanan yang ia anggap menunjukkan sikap kepahlawanan. Ia kagum dengan Azahari yang dikabarkan tewas di Malang, Jawa Timur, Olid juga marah kepada Amerika yang petantang petenteng di Irak, merenggut nyawa tanpa lihat jenis kelamin dan usia.

Kita mengingat sedikit yang terjadi pada dua tahun lalu. Ketika pada Maret 2004, orang di Kampung Sindang Karsa, Kelurahan Sukamaju, Cimanggis, Depok, dikejutkan oleh suatu ledakan dan disusul bunyi ledakan kedua. Sumbernya dari rumah kontrakan yang biasa diadakan pengajian pimpinan Ustadz Oman Rahman atau Aman Abdurahman. Kelompok Oman di Cimanggis ini tak ada kaitan langsung dengan kelompok teroris terkenal yang tengah dicari-cari hingga sekarang.

Kepala Kepolisian Daerah Jakarta Adang Firman boleh memberi keterangan sembari tertawa tentang peristiwa Kramat Jati Indah yang melibatkan Olid. Barangkali ia geli ada orang yang berniat bunuh diri karena beban hidup tapi berniat membawa serta orang lainnya. Barangkali media massa terlalu berilusi klien Olid yang menilpun beberapa hari sebelumnya.

Tapi yang tanpa syak terbantah ialah: semuanya teror. Apakah sekadar sel terorisme yang keguguran semacam Cimanggis, atau improvisasi pemuda nyaris putus asa semacam Olid. Teror tetaplah mengundang ketakutan dan kecemasan.

Lebih cemas lagi ketika semuanya terinspirasi oleh aksi-aksi kelompok Azahari dan Noor Din, Imam Samudra, serta sekalian pemuda yang dianggap tengah berjihad. Mati a la Usmar Latin Sani, a la Iqbal dianggap jalan suci. Tak ada warga Poso yang rela menyerahkan pemuda-pemuda yang mau ditangkapi Detasemen Anti Teror. Karena bagi mereka, ke-29 orang itu ialah pahlawan-pahlawan yang menyelematkan kampung mereka dengan keberanian.

Rasanya perlu pendekatan yang tak sekadar rayuan untuk mengalihkan orang dari gerilya penjejalan doktrin ‘kematian suci’ semacam. Para pemuda perlu diyakinkan tentang suatu tatanan yang memang indah, tidak curang dan adil. Sehingga bila pun tetap sarat beban, punggung masih kuat menanggung. Perburuan silakan diteruskan, tapi wajah kemanusiaan paling penting untuk segera dihadirkan. [ ]

Pahlawan

2006-11-10T01:38:00.000+07:00

Tajuk KBR68H
Jumat, 10 Nopember 2006

Pahlawan Nasional Indonesia tidaklah banyak. Sampai bulan Nopember ini, pemerintah baru menetapkan 139 nama. Bung Tomo yang selalu dikaitkan dengan peringatan Hari Pahlawan, hanya mendapat Bintang Mahaputra Utama dari Presiden Soeharto tahun 1995. Pengobar semangat dari Radio Pemberontak ini dicatat sebagai Menteri Negara Urusan Bekas Pejuangan Bersenjata dan Veteran pada Kabinet Burhanuddin. Pada 1995 itu, gelar Pahlawan Nasional jatuh kepada Nuku Muhammad Amiruddin Kaicil Paparangan, Tuanku Tambusai dan Syekh Yusuf Tajul Khalwati.

Kepahlawanan, di mata negara, merupakan prosedur. Perlu penetapan resmi atau sertifikasi. Pada suatu masa ketika Republik ini masih belia, ada keluar surat keterangan “pernah berjuang” untuk bekas gerilyawan dan aktivis kemerdekaan agar bisa mendapat bantuan dari Departemen Sosial.

Kepahlawanan bagi negara, selain berarti sertifikasi, dibatasi hanya bagi mereka yang berperang. Pun pengertian perang dikerangkeng oleh pembuktian “mengangkat senjata atau tidak”. Toh, meski baru ada 139 nama, Taman Makam Pahlawan kita penuh sesak. Diisi bekas personel KNIL, Heiho atau Kaigun ditambah para koruptor.

Rosa Parks adalah pahlawan hak azasi bagi rakyat Amerika. Ia penumpang bus di Montgomery, ibukota negara bagian Alabama. Pada 1 Desember 1955, Rosa ditangkap polisi, diadili dan divonis bersalah karena menolak duduk di kursi bagian belakang bus. Rosa dianggap melanggar Undang-undang Pemisahan Ras. Penahanan terhadap Rosa Parks, memicu perlawanan warga kulit hitam Amerika. Mereka menolak naik bus selama 13 bulan dan memilih berjalan kaki berkilo-kilo meter saban hari. Rosa Parks pahlawan bagi persamaan hak orang Amerika.

Dan, itulah kepahlawanan bagi kebanyakan orang. Kukuh teguh melawan angkara. Mendatangkan inspirasi dan menumbuhkan harapan. Sehingga bangkit kemauan dan kemampuan bersama untuk mengubah cara memandang hidup dan gilirannya cara menjalani hidup. Tanpa perlu bergabung ke angkatan bersenjata. Tanpa sertifikasi.

Lidah kita ingin berujar, “kalau begitu Munir yang diracun dua tahun lalu adalah seorang pahlawan.”

Tentu saja. Ia berani, kukuh teguh melawan angkara, bahkan angkatan bersenjata. Mendatangkan inspirasi dan menumbuhkan harapan. Sehingga kita secara bersama mau dan mampu mengubah cara memandang masalah dan gilirannya mengubah cara mengatasi masalah. Bila perlu berhadapan muka dengan angkatan bersenjata.

Di seberang pahlawan-pahlawan seperti Munir, ialah kaum telengas, penutup pintu inspirasi dan pembunuh harapan. Termasuk orang-orang besar yang pernah kita percayakan memanggul harapan tapi mengkhianatinya sebelum separuh jalan. Racun mereka melesak ke darah lalu kepala anak-anak sekolah agar memahami kepahlawanan semata-mata mempertahankan keutuhan negara. Bahkan ketika negara menghancurkan harapan warganya. Lupa bahwa perlawanan di masa lampau ialah perjuangan menghadapi negara yang menjajah bangsa-bangsa di nusantara.

Sesungguhnya pahlawan ialah pemilik keberanian yang menjaganya dari para pembunuh harapan.[ ]

Siapa Perusak Poso

2006-11-09T08:09:00.000+07:00

Tajuk KBR68H
Kamis, 9 Nopember 2006

“Teroris itu memang kejam,” ujar Amien Rais, saat menjadi Ketua MPR, ketika sebuah bom meledak di Hotel JW Marriott. Benar Pak Amien, benar dan hanya benar. Mereka merenggut nyawa tanpa melihat kartu pengenal. Membunuh dan menebar teror.

Aksi terorisme masih seperti berseri di Indonesia. Beberapa wilayah yang pernah mengalami konflik antar kelompok masyarakat, seperti Poso, diyakini menjadi tempat percobaan-percobaan kelompok teroris melancarkan aksi cabut nyawa dan menebar ketakutan. Polisi menyebut puluhan nama yang dianggap bertanggung jawab atas sejumlah kasus kekerasan di Sulawesi Tengah, terutama Poso. Teroris yang membuat hidup orang Sintuwu Maroso jadi jauh dari rasa aman, boro-boro nyaman.

Bila benar, mereka sungguh-sungguh kejam. Seperti diyakini oleh Amien Rais yang kini jadi Guru Besar Ilmu Politik. Bila benar, kita pun sungguh-sungguh terkejut bahkan pilu hati. Rata-rata mereka merupakan anak-anak muda, dan ketika melancarkan aksi seperti ditudingkan polisi, beberapa diantaranya masih bersekolah di bangku SMA.

Maka, bila tuduhan polisi benar, siapa menyeret anak-anak itu dalam aksi kekerasan? Siapa mendorong mereka masuk dalam suatu spiral kekerasan—seperti teori Don Helder Camara? Pusaran yang melibatkan negara sebagai salah satu kontributor kekerasan.

Di Poso, sejumlah upaya perdamaian dilakukan. Mulai dari dialog akar rumput hingga Deklarasi Malino, 20 Desember 2001. Upaya pengamanan tak kurang-kurang: gelar pasukan keamanan dan pertahanan dari berbagai markas operasi, serta Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Satuan Tugas Penegakan Hukum. Tapi, tiga siswi SMA putus lehernya, seorang pendeta perempuan ditembak di gereja, seorang Jaksa dihujani peluru hingga tewas, bom meledak di pasar, dan aparat pun dilawan ketika mau menangkap tersangka.

Dari berbagai penelusuran yang menghimpun keterangan korban, saksi, penuturan bekas petinggi polisi kepada kami, juga beberapa pengamat hak azasi manusia, kekerasan di Poso sulit dihentikan selagi hubungan antar beberapa tokoh lokal dan pusat di Jakarta masih saling lindung melindungi. Aktor-aktor perusak Poso itu beberapa diantaranya merupakan elit Poso sendiri—tokoh agama dan pemerintahan, mereka pun ada dalam lingkup kekuasaan di Provinsi Sulawesi Tengah, oknum-oknum intelijen, tentara dan polisi sendiri.

Apakah semuanya menjadi satu kelompok utuh? Kalau iya, barangkali lebih mudah dilumpuhkan. Tapi, inilah teror yang nyata. Mereka berjalan sendiri tapi saling melindungi. Bahkan berhubungan langsung dengan tokoh sentral nasional. Sesungguhnya bisa diselesaikan. Sayangnya, sang jenderal telah disingkirkan. []

Golkar Telengas

2006-11-08T05:42:00.000+07:00

Tajuk KBR68H
Rabu, 8 Nopember 2006

Partai Golkar makin nakal dengan tawar menawar politiknya. Wakil Ketua Umum Partai Golkar Agung Laksono mengaku partainya tidak puas dengan keputusan Presiden menyangkut Unit Kerja Presiden untuk Pengelolaan Program Reformasi. Meski tata kerja dan aturan teknis tengah disusun ulang, Agung meminta personelnya pun ikutan diganti.

Apa Agung dan beringin takut dengan orang-orang di Unit Kerja? Ngeri dengan tongkrongan Marsillam Simanjuntak, Agus Widjojo dan Edwin Gerungan.

Beratnya Golkar menerima keberadaan Unit Kerja, menurut para petingginya, karena selama ini partai tersebut merasa disandera Presiden. Golkar menyebutkan bagaimana partai mereka menjadi stempel belaka untuk beberapa kebijakan pemerintah. Sedari kenaikan harga bahan bakar minyak hingga pembentukan Unit.

Salah-salah menyimak pernyataan Golkar, publik bisa menganggap pohon angker beringin benar-benar telah memberi keteduhan. Dianggap telah berjuang melindungi kepentingan banyak orang dari ancaman kebijakan yang tidak populis. Padahal, kita bisa saja menuding sebaliknya. Jusuf Kalla dan Aburizal Bakrie yang ada di pemerintahan, dianggap di antara beberapa petinggi negeri yang paling bertanggung jawab atas harga bahan bakar minyak yang menjadi mahal.

Golkar memang makin nakal dengan tawar menawar politiknya. Semua pernyataan yang keluar dari petingginya tidak ada yang bernada diplomasi. Semua tanpa tedeng aling-aling, terang benderang bak matahari siang. Yang mau ditunjukkan sekarang ialah bahwa Partai Golkar punya daya untuk melemahkan kepemimpinan Yudhoyono. Barangkali untuk menguatkan posisi pemimpinnya, Jusuf Kalla. Kendati di dalam Golkar sendiri Kalla bukanlah tokoh utama satu-satunya.

Dan Yudhoyono, seperti biasa, terlalu kalem hingga terlihat lemah untuk bisa menyatakan latar kebijakan secara terbuka. Sungguh sayang. Tokoh yang dipilih rakyat secara langsung tidak bisa bicara terbuka kepada rakyatnya, kepada pemilihnya. Digempur dari luar oleh beberapa tokoh Partai Golkar saja sudah limbung. Unit yang diisi oleh tokoh-tokoh sekaliber Marsillam Simanjuntak dibuat kehilangan daya sangarnya.

Diminta bubar oleh Golkar yang pernah diminta dibubarkan oleh mahasiswa pada 5, 6 dan 8 tahun lalu. []

IPK

2006-11-07T05:37:00.000+07:00

Tajuk KBR68H
Selasa, 7 November 2006

Setahun ini, indeks persepsi korupsi Indonesia naik nilai dari 2,2 menjadi 2,4. Ada kenaikan 0,2 tapi jelas bukan kabar yang menggembirakan benar. Dengan nilai barunya, Indonesia berada di posisi ke-130 dari 163 negara yang disurvei Transparansi Internasional.

Indonesia setara dengan Azerbaijan, Burundi, Etiopia, Papua Nugini, Republik Afrika Tengah, Togo, dan Zimbabwe. Hanya unggul atas negara-negara miskin seperti Angola, Ekuador, Kamerun, Kongo, Kenya, Kyrgyzstan, Nigeria, Niger, Pakistan, Sierra Leone, Tajikistan, Turmenistan, dan Venezuela. Indonesia bahkan masih kalah oleh Timor Leste yang duduk di posisi ke-111 dengan indeks 2,6.

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Taufiequrrachman Ruki terang-terangan mengaku sedih. Katanya, “Kenaikan indeks sangat lambat. Itu artinya pelayanan publik di negara kita masih buruk, pencegahan korupsi masih jalan di tempat, dan Instruksi Presiden tentang percepatan pemberantasan korupsi hanya menjadi dokumen yang tersimpan rapi di atas meja.”

Kita setuju dengan kekecewaan Ruki tadi. Perangkat-perangkat antikorupsi kita cukup lengkap. Selain ada Komisi Pemberantasan Korupsi, ada Tim Pemberantas, ada Tim Pemburu, juga pengawas-pengawas di setiap departemen. Tapi, praktiknya dianggap tebang pilih, juga ada saling rebutan dan sikut di antar lembaga-lembaga penegak hukum, pemberantasan korupsi jadi seperti yang dibilang Taufiequrrachman Ruki: jalan di tempat, dokumennya tersimpan di laci.

Lagi-lagi kita bilang: kita setuju. Pemberantasan korupsi berlangsung tanpa wibawa berarti karena penegak hukum masih terlibat dalam kongkalikong dengan pelaku kejahatan. Masuk penjaranya seorang koruptor bukan berarti hukum tengah ditegakkan. Dipenjaranya seorang koruptor menjadi bagian dari drama yang tengah dipertontonkan kepada publik. Hukum yang seolah-olah rupanya yang tengah ditegakkan di Indonesia.

Rencana besar dan komitmen barangkali dimiliki oleh beberapa penegak hukum. Tapi, kita juga melihat bagaimana polah di level paling atas. Kabinet gagal bekerja secara baik, menteri mengeluarkan remisi gila-gilaan seperti obral baju bekas eksport, mengangkangi keputusan dari kekuasaan kehakiman yang mestinya terpisah, memberi remisi juga kepada koruptor, sedangkan presiden dan wakilnya malah berseteru di tiap tikungan. Wakil Presidennya sibuk membangun jaringan pembiayaan proyek yang bakal dikelola oleh perusahaan keluarga dan kroninya.

Pemberantasan korupsi adu balap dengan kemunculan wajah baru korupsi dan kroniisme. Di tiap belokan ia terus menerus disalip. Kalah. []

Kepercayaan Agama KTP

2006-11-02T12:31:00.000+07:00

Tajuk KBR68H
Kamis, 2 Nopember 2006

Selembar kartu tanda penduduk kerap mengundang masalah. Semasa Orde Baru berkuasa ada cap ETP atau Eks Tahanan Politik di salah satu pojok kartu. Semasa Orde Baru sampai sekarang, pada kolom agama, kita belum melihat keterangan bertulis “Konghucu”, misalnya. Atau, titel dari suatu aliran kepercayaan. Jadilah, kemudian penganut Konghucu dan aliran kepercayaan merasa mendapat perlakuan diskriminasi.

Baru-baru ini ada niatan dari pemerintah untuk memasukkan aliran kepercayaan dalam kartu identitas. Dicantumkan dalam kolom agama pada KTP. Departemen Dalam Negeri memasukkannya dalam Rancangan Undang-Undang Administrasi Kependudukan. Dengan begitu, kata Direktur Jenderal Administrasi Kependudukan Depdagri, penganut dan penghayat kepercayaan tidak mengalami diskriminasi lagi.

Tapi, sebagian tokoh organisasi keagamaan tiba-tiba bicara tentang lajur kolom pada selember KTP. Mereka menolak rencana pemerintah mengakui aliran kepercayaan sebagai agama. Wakil Sekretaris Umum Persekutuan Gereja-gereja Indonesia atau PGI, Winata Sairin, menyarankan agar di KTP dibuat lagi satu kolom, yakni “kepercayaan”.

Selain PGI, seorang Ketua Nahdlatul Ulama atau NU, namanya Ahmad Bagja juga menolak. Kata Bagja, alasan diskriminasi terhadap penganut aliran kepercayaan tidak tepat. Lantaran dianggap selama ini tak ada keberatan dari penganutnya. Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Amidan menyarankan suatu forum pembicaraan yang panjang.

Sesungguhnya bukan perkara gampang mendefinisikan agama. Karena bentuk dan isi yang bermacam-macam di antara bangsa-bangsa bahkan suku bangsa di dunia. Agama, menurut Emile Durkheim, merupakan sistem kepercayaan dan praktik yang dipersatukan dengan hal-hal kudus, sistem yang bersatu menjadi suatu komunitas moral yang tunggal. Dalam pengerian ini, agama bukan dilihat dari substansi isi tetapi dari bentuknya yang melibatkan dua ciri tadi.

William James berusaha menemukan pengertian agama sebagai fakta sejarah, prinsip-prinsip dan kondisi psikologis yang menyertainya. Kajian psikologis kemudian menampilkan sisi lain agama. Menurut teori ini setiap fenomena agama melibatkan emosi yang sangat mendalam: rasa kagum sekaligus rasa takut. James menyatakan agama mempunyai arti sebagai perasaan, tindakan dan pengalaman individual manusia dalam kesendirian, saat mencoba memahami hubungan dan posisi mereka di hadapan yang dianggap suci.

Lalu, mengapa sampai menolak suatu keyakinan kudus, suci suatu kelompok sebagai bukan agama? Ada di kolom mana para penyembah pohon dan pemuja bulan? Jangan-jangan mereka pun bukan dianggap menganut keyakinan. Kita menyayangkan reaksi berlebihan dari sebagian pemuka agama tadi.

Sebab, agama yang begitu pribadi, bukan barang yang perlu diumumkan kepada orang lain. Apalagi menjadi identitas. Menghilangkan kolom agama dalam KTP lebih masuk akal ketimbang meributkan apa yang dimaksud agama. []

Serenade Orang Urban

2006-11-01T08:28:00.000+07:00

Tajuk KBR68H
Rabu, 1 Nopember 2006

Selamat datang kembali ke Jakarta, wahai pemudik. Selamat bekerja kembali di kota yang tak pernah ramah kepada Anda. Jadi, jangan berharap ia tersenyum apalagi memeluk sanak keluarga yang menyertai Anda pada kedatangan setelah lebaran kali ini.

Ketidakramahan itu dikenal dengan nama sandi Operasi Yustisi. Jakarta yang sudah kebak oleh penduduk diharapkan tidak lagi didatangi oleh orang baru. Kota ini makin sesak oleh pembangunan perbelanjaan, kedatangan manusia, dan reproduksi tikus-tikus yang kini adu banyak dengan warga.

Operasi Yustisi serentak bakal dilakukan dua pekan setelah lebaran. Masih sepekan lagi. Orang-orang yang ditemui di Jakarta akan diperiksa identitasnya. Bila tanpa kartu tanda penduduk ibukota akan ditanya-tanya, dimintai surat keterangan dari pemberi kerja. Kalau semuanya tak ada, mereka bakal dipulangkan.

Jakarta yang tak ramah, tetap saja digemari. Selagi mimpi-mimpi ditaburkan ke seluruh desa dan kemajuan mandek di desa-desa tersebut, Jakarta—dan beberapa kota besar—tetaplah sandaran angan. Orang tetap berhamburan datang dengan niat keluar dari cekik kemiskinan. Migrasi orang-orang desa berebut tempat dengan tikus-tikus di Jakarta, menjadi migrasi vertikal. Berniat mi’raj dari kondisi di bawah menuju posisi-posisi di atasnya.

Kedatangan mereka ke Jakarta mengundang masalah bagi pengelola kota, bisa dibilang iya. Pengelola Jakarta lalu menerapkan pendekatan yang keras, juga wajar. Karena hanya pendekatan dengan cara keras sajalah yang dikenal pengelola kota ini. Kendati tahu juga bahwa cara terbaik untuk mencegah mobilisasi—kalau mau dicegah—orang desa ke kota ialah dengan menularkan kemakmuran ke setiap rumah yang didirikan di negeri ini. Mencegah ada keluarga yang membuat rumah seadanya di kolong-kolong jembatan.

Kuncinya, seperti juga diketahui oleh pengelola kota bahkan pengelola negara ialah: menyingkirkan kemiskinan. Dalam pengertian ini, bukan menyingkirkan orang miskin, ya. Bahwa penyingkiran kemiskinan belum menjadi proyek utama yang menyeluruh dan bersama, ini yang mengherankan. Program yang digelar untuk mengatasi kemiskinan sekadar program survival harian. Cukup sudah perut orang miskin bisa makan hari ini dulu, besok lihat lagi.

Pemerintah kita: Presiden, wakilnya, gubernur-gubernur, perlu belajar banyak kepada Luiz Inacio Lula da Silva. Presiden, wakilnya dan gubernur-gubernur, selama ini hanya berpikir tentang mempertahankan kekuasaan. Tapi seperti lupa bagaimana cara elegan mempertahankannya. Lula membuktikan orang miskin tak pernah lupa kepada orang yang dianggap membantunya. Pemilu Brasil, hari Minggu lalu, dimenangkan Lula secara mutlak dengan perolehan suara 60 persen lebih. Kemenangan hadiah dari puluhan juta orang miskin yang menganggap Lula berhasil mengurangi kemiskinan sekaligus memperbaiki ekonomi Brasil. []

Perahu Retak SBY–JK

2006-10-31T13:24:00.000+07:00

Tajuk KBR68H
Selasa, 31 Oktober 2006

Ada kabar kurang menyenangkan dari dua Jalan Merdeka: Utara dan Selatan. Mereka agaknya bukan cuma berseberangan gedung dan dipisah oleh lapangan Monumen Nasional. Kedua penghuninya makin berseberangan jalan. Wakil Presiden Jusuf Kalla tak menutupi dugaan banyak orang tentang pecah kongsi antara ia dan presidennya. Kemarin, misalnya, Kalla mengaku tak tahu menahu tentang unit kerja yang dibentuk Susilo Bambang Yudhoyono.

Unit kerja pimpinan bekas Jaksa Agung Marsillam Simanjuntak, menurut Jusuf Kalla, dibentuk tanpa sepengetahuan dia. Unit yang dibentuk melalui Keputusan Presiden tanggal 29 September 2006 itu sedianya memang bekerja untuk Presiden. Namanya juga Unit Kerja Presiden, atau lengkapnya Unit Kerja Presiden untuk Pengelolaan Program Reformasi, disingkat UKP3R. Misal, bukan Unit Kerja Wakil Presiden. Tapi, beberapa politikus Partai Golkar menyatakan mestinya ada pembicaraan antara kedua pemimpin pemerintah lantaran mereka merupakan pasangan kerja.

Pecah kongsi terbuka Yudhoyono-Kalla, menurut kepercayaan banyak pengamat politik, memang tinggal tunggu waktu. Setelah ditutup-tutupi ketika wakil presiden emoh datang rapat, atau ketika presiden memimpin rapat jarak jauh, rebutan lahan di seputar isu perdamaian atas konflik, lambat laun konflik terbuka dua tokoh paling elit itu akan terkuak lebar ke publik. Situasi ini dipercaya—lagi-lagi oleh pengamat politik—bakal makin runcing menjelang pemilu 2009.

Yudhoyono jelas mafhum, kendati menjadi presiden yang memegang kendali pemerintah, ia tak memiliki kekuatan solid dan lebih nyata ketimbang wakilnya. Sebagai Ketua Umum Partai Golkar dengan 22 persen lebih kursi di DPR, Kalla bisa menarik tali kekang parlemen. Jaringan bisnisnya pun bisa dimobilisasi untuk kepentingan dana politik, sekaligus menambah aset bisnis. Sedangkan Yudhoyono bernasib sebaliknya: hanya mengandalkan penampilan manis, kesantunan, dan kesan tenang guna meraih simpati publik.

Keduanya hanya bisa bersukur dengan komitmen tak tertulis dari beberapa elit politik dan partai oposisi semisal PDI Perjuangan bahwa pemerintah hasil Pemilu 2004 ini tak boleh dijatuhkan di tengah jalan. Tapi, dalam suatu kapal yang berlayar di laut lepas, kepala kamar mesin mesti tunduk patuh kepada nakhoda. Seluruh kompartemen sedianya dikendalikan oleh nakhoda.

Keputusan membentuk Unit Kerja dengan pimpinan tokoh yang dikagumi lantaran kecerdasan, kejelian dan ketepatan tindak seperti Marsillam, sungguh pun diperlukan oleh Presiden, mau tidak mau tetap menunjukkan bagaimana Presiden lemah memimpin timnya sendiri. Seyogyanya kedua orang yang dipilih oleh konstituen pencoblos mereka itu saling berangkulan kembali. Kompetisi pada 2009 tidak lantas membolehkan situasi tikung menikung berlangsung sedari sekarang.

Kalau mau salip menyalip di tikungan sirkuit Sentul saja. Tommy Soeharto sudah bebas, jangan lupa ajak serta balapan di sana. Pasti Tommy kangen. []

Suhu di Poso

2006-10-26T15:20:00.000+07:00

Tajuk KBR68H
Kamis, 26 Oktober 2006

Kepada Badan Intelijen Negara, Asisten Teritorial TNI serta Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Polisi dikirim ke Poso, Sulawesi Tengah. Misinya, mendapatkan informasi dan masukan untuk menenangkan situasi Poso. Meredam kemarahan warga Poso setelah peristiwa tembakan Brimob di Tanah Runtuh.

Pagi hingga siang kemarin, Kepala Badan Intelijen Negara Syamsir Siregar, bertemu dengan tokoh-tokoh agama di Poso. Syamsir hanya ditemani Pangdam VII/Wirabuana, Arief Budi Sampurno. Yusuf Manggabarani, utusan dari Polri tidak ikut serta karena ditolak oleh organisasi massa Islam. Pertemuan tertutup dari peliputan itu berlangsung di Mess Perwira Kodam di Kecamatan Poso Pesisir itu singkat saja. Cuma dua jam dari pukul 9 pagi hingga 11 siang.

Setelah itu, Syamsir bertemu dengan tokoh-tokoh Kristen Poso. Di sinilah, misi Syamsir jadi mengundang tanya. Sejumlah oganisasi nonpemerintah di Poso menyayangkan isi pertemuan kedua Syamsir di siang hari itu. Kepala BIN menganjurkan bila sekelompok orang mengatasnamakan seluruh orang meminta penarikan aparat keamanan, bisa diatasi tuntutan sebaliknya dari sebagian orang lain. Pendek kata, masyarakat yang tetap setuju dengan keberadaan aparat sedianya bisa menyampaikan sikap terbuka juga.

Sesungguhnya, pernyataan Syamsir benar adanya. Indonesia toh negara terbuka dan bebas. Jadi, semua orang berhak bicara dan pasti dilindungi oleh hukum. Tapi, praktik yang dianggap biasa dan bisa mempan di tempat lain—misalnya unjuk rasa tandingan seperti pernah terjadi di Jakarta—bukan berarti bisa berlaku di suatu tempat lainnya, semisal Poso. Apalagi bila menjadi anjuran kepada kelompok yang pernah menjadi “lawan” horisontal bagi kelompok yang menuntut penarikan aparat. Salah-salah pertemuan kedua yang dilakukan Syamsir itu bisa dituding mau mengadu domba dua kelompok masyarakat.

Kita mau mengingatkan, operasi pengamanan di Poso sebaiknya memang lebih kepada kerja intelijen yang tepat dan baik. Bukan sekadar gelar pasukan besar-besaran tapi malah meninggalkan kemarahan warga akibat kelakuan aparat bersenjata. Sementara ini, patutlah sedikit dari tuntutan ormas Islam itu—kendati tidak masuk akal—dituruti sebagian. Aparat-aparat yang memang melanggar hukum, baik kejahatan kekerasan maupun susila, diberi sanksi sesuai aturan. Pendek kata, memberi keadilan yang tepat kepada warga Poso. []

Mengubah Lagi Aturan Remisi

2006-10-25T15:18:00.000+07:00

Tajuk KBR68H
Rabu, 25 Oktober 2006

Tommy Soeharto kemarin dapat remisi sebulan 15 hari. Ini berarti ia sudah dapat rabat penjara sebanyak 32 bulan dari total penghukuman 10 tahun. Anak bungsu bekas orang nomor satu di Indonesia itu, sebetulnya sudah bisa mengajukan bebas bersyarat karena telah menjalani masa dua per tiga hukuman setelah dikurangi remisi. Orang kasak-kusuk menganggap Tommy keliwat diistimewakan.

Remisi di hari raya, kemarin, juga diberikan kepada dua koruptor. Terpidana kasus korupsi dana reboisasi hutan, Probosutedjo, dan bekas Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam (NAD), Abdullah Puteh. Masing-masing didiskon 15 hari untuk Probo dan 1 bulan untuk Puteh.

Remisi menurut peraturan pemerintah ialah pengurangan masa menjalani pidana yang diberikan kepada Narapidana dan Anak Pidana yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Ada syarat menjalani masa pidana 6 bulan bagi semua Narapidana dan Anak Pidana. Khusus terpidana terorisme, narkotika dan psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi, remisi diberikan jika telah menjalani sepertiga masa pidana.

Evaluasi dan penilaian atas pemenuhan syarat-syarat tadi dilakukan bukan oleh majelis yang menjatuhkan hukuman. Evaluasi dan penilaian dilakukan oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan yang mengusulkan kepada Dirjen Pemasyarakatan lalu diputuskan oleh Menteri dan ditetapkan melalui Peraturan Presiden. Yang terjadi, mudah ditebak: keputusan yang telah berkekuatan hukum tetap atau—bahasa Belandanya—inkracht van gewijsde itu bukan saja diubah secara sepihak, tetapi juga rawan kongkalikong sejak dari sel penjara.

Soal kongkalikong saja kita sudah protes, ditambah lagi pemotongan hukuman bagi koruptor. Kita dibuat bingung. Katanya, pemerintah tabuh genderang perang untuk korupsi. Lah, kok mereka yang dipenjara karena mengambil duit rakyat, dan telah diputus bersalah secara tetap masih bisa diberi potongan seperti belanja baju lebaran? Apalagi, coba dilihat catatan untuk Puteh. Benarkah ia sudah menjalani sepertiga masa pidana? Bila belum, apa yang mau dibilang oleh Menteri Hukum dan HAM Hamid Awaluddin?

Layaknya, genderang perang itu ditabuh lebih keras lagi. Remisi bukan lagi haknya koruptor. Ini hukuman yang lebih baik ketimbang mempromosikan hukuman mati. Hakim pengadilan manapun berhak menetapkan bahwa terpidana korupsi bisa tidak berikan remisi atau pun grasi.[]

Merusak Fitri

2006-10-24T03:14:00.000+07:00

Tajuk KBR68H
Selasa, 24 Oktober 2006

Sebulan ramadhan bagi sebagian umat Islam berakhir kemarin. Sebagian lain telah memaklumatkan akhir ramadhan sehari lebih dulu. Kapan pun hari 1 Syawal dipercaya tiba, hari ini atau Senin kemarin, tetaplah kami mengucapkan: selamat berlebaran.

Inilah hari yang memitrahkan umat manusia. Hari ketika semua dosa telah ditinggalkan dan kesucian dijelang. Maka, lazimnya kebiasaan orang, setiap hari yang penuh anugerah kemudian dikeramatkan. Semua diminta menghormati keberadaan hari ini. Pertengkaran kecil anak-anak akan diselesaikan orang tua dengan kalimat klise yang tiba-tiba sakti: ayo berbaikan, sedang lebaran tidak boleh berkelahi. Mungkin ada pula yang gatal bibir ingin berujar, “ayo jangan korupsi, jangan mencurangi orang lain, berhenti saling caci maki dan saling bunuh, ini hari lebaran.”

Betulan gatal bibir karena kalimat begitu pasti dimaksudkan untuk menyindir. Toh, segala jangan perbuatan dari kenakalan kanak-kanak sampai kejahatan orang dewasa itu sepatutnya tidak dilakukan pada hari kapan pun. Setiap hari terlalu terhormat untuk diciderai oleh kecurangan, oleh makian, oleh darah.

Ironisnya, ada yang justru menjadikan hari lebaran untuk memicu kemarahan orang. Merancang secara sengaja agar pada hari-hari suci bagi satu umat beragama ini dilalui dengan kemarahan dan kebencian. Suasana ceria yang biasanya diwakili oleh tawa dan senyum, diimbuhi warna pakaian yang lebih cerah dan baru, diharu-biru oleh politik dan ketegangan.

Kita prihatin dengan ketegangan-ketegangan di hari lebaran yang selama 5 hingga 6 terakhir berlangsung di Poso, Sulawesi Tengah. Terakhir, para pemimpin umat sendiri yang menggunakan momentum berkumpulnya orang pada takbiran dan shalat hari raya untuk menyampaikan kemarahan-kemarahan. Kita kuatir warga digiring lagi kepada aksi kekerasan baru, mengulang kekerasan yang pernah terjadi. Betapa kita dianggap seperti keledai yang bisa jatuh ke lubang sama lebih dari satu kali.

Kita juga protes kepada aparat keamanan yang terang gagal memberi rasa aman kepada warga Poso dengan membiarkan tokoh-tokoh pengadu domba berkeliaran di tanah Sintuwu Maroso. Pejabat di Jakarta, termasuk pengambil keputusan tertinggi, lambat mengambil sikap dan lembek terhadap pelaku-pelaku utama kerusuhan di masa lalu dan koruptor dana kemanusiaan.

Hukum yang gagal memberi keadilan, merusak fitrah kita. []

Gagal di Dua Tahun

2006-10-19T21:19:00.000+07:00

Tajuk KBR68H
Kamis, 19 Oktober 2006

Besok pemerintahan ini berusia dua tahun. Survei menunjukkan, 62 persen masyarakat menganggap pemerintah gagal menanggulangi kemiskinan, sedangkan 71 persen menyatakan pemerintah gagal mengurangi pengangguran. Sengaja yang kami kutip duluan angka kegagalan, lantaran survei yang sama yang dilakukan oleh Lembaga Survei Indonesia atau LSI memperoleh pula angka kepuasan.

Soal kepuasan itu, misalnya: 72 persen responden mengaku puas atas kinerja pemerintah memberantas kriminalitas; lalu untuk memberantas perjudian ada 72 persen yang puas; ada 55 persen yang puas atas kerja memberantas korupsi; mengatasi illegal logging 53 persen yang puas. Bila di muka pemerintah Susilo Bambang Yudhoyono dan pasangannya Jusuf Kalla, dianggap gagal menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran, optimisme perbaikan justru meningkat. Dibanding survei yang sama tahun lalu, sekarang ada 44 persen responden yang yakin keadaan di tangan Yudhoyono bisa membaik. Ini naik 5 persen dari sebelumnya. Sedangkan yang pesimis turun dari 21 persen menjadi 13 persen.

Bagaimana membaca survei? Cara baca itu barangkali bukan untuk kita, ia lebih berharga bagi Yudhoyono dan Kalla sendiri. Apa makna kegagalan dan nilai puas? Pertanyaan ini juga bisa didiskusikan Yudhoyono-Kalla dan pembantunya. Itu kalau keduanya masih suka berdiskusi dan tidak melaju sendiri-sendiri.

Bagi kita yang terasa dan lebih penting ialah kebijakan yang dikeluarkan pemimpin pemerintah itu. Soal korupsi, Indonesia berturut-turut berada di nomor lima negara terkorup di dunia. Dari 90-an kasus korupsi yang dilaporkan terjadi di daerah, kurang dari 20 yang berhasil dibawa ke pengadilan. Kita juga agak lucu mendengar Yudhoyono-Kalla dianggap berhasil memberantas penebangan hutan secara liar, karena dari seratusan lebih kasus yang dilaporkan tahun ini, tak ada penahanan yang dilakukan. Penegakkan hukum dan hak azasi manusia yang paling menyedot perhatian hampir dua tahun ini pun gagal dituntaskan. Yakni pembunuh Munir. Pada kasus ini, Yudhoyono bukan saja gagal sebagai kepala pemerintah, ia pun gagal membuktikan janji pribadi.

Tapi, kita juga melihat, pemerintah sangat sibuk. Presiden sungguh sibuk memperbaiki citra, muncul dengan anggun di publik, mengumbar janji, serta seolah-olah memberi instruksi padahal secara bahasa pun kosong dari makna. Sesekali melontar jargon tentang perdamaian berbarengan dengan pengunggulan dirinya sebagai calon penerima Nobel. Wakil Presiden tak kalah sibuk. Ia melawat ke banyak tempat di luarnegeri, mengumpulkan banyak orang di dalam negeri, guna mencari dana membiayai proyek-proyek yang ia rancang.

Kita juga sibuk: memikirkan apa lagi yang harus dihemat agar besok masih bisa membeli lauk pauk teman beras yang tak seberapa pulen; bagaimana lagi cara menghemat bahan bakar minyak bakal masak; sibuk menyiasati biaya transportasi; sibuk menenangkan diri dari amarah di jalan raya yang terbit tiap pagi akibat kemacetan. Kita juga sibuk mengamankan diri dari ancaman yang mengintip setiap saat. [ ]

Perda Bermasalah Gagal Batal

2006-10-18T11:34:00.000+07:00

Tajuk KBR68H
Rabu, 18 Oktober 2006

“Peraturan dibuat untuk dilanggar”. Biasanya ini argumentasi basi yang diajukan kalau terjadi pelanggaran-pelanggaran kecil atas suatu peraturan di masyarakat. Bagaimana kalau peraturannya yang melanggar? Menyalahi aturan yang lebih tinggi, misalnya, atau etika dan keinginan menggelar pemerintahan yang baik dan bersih.

Sejak Undang-undang Nomor No 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah yang menjadi dasar otonomi daerah diberlakukan, ada lebih dari 5 ribu peraturan daerah yang diteliti Departemen Dalam Negeri. Rata-rata tentang pajak daerah, retribusi daerah, dan sumbangan pihak ketiga. Sekitar 930 peraturan daerah ditetapkan layak dibatalkan, 156 perlu direvisi.

Ajaibnya, Departemen Dalam Negeri mengaku sulit menyosialisasikan pembatalan itu. Pengertian sulit menyosialisasikan bukan berkait secara langsung dengan alat atau sarana komunikasi. Karena zaman sudah berbeda jauh dibanding ketika Gajah Mada masih berusaha keras mewujudkan cita-cita bermotif aneksasinya. Pengumuman kepada daerah bersangkutan beres, tapi apakah pembatalan itu bisa dipatuhi, Depdagri punya persoalan. Menurut Depdagri, pola hubungan antara pusat dan daerah kini semakin otonom, hingga membuat pemerintah daerah bisa bersikap kelewat batas: mengabaikan keputusan dari pemerintah pusat.

Sikap yang dianggap kelewat batas itu yang dikuatirkan Depdagri. Agaknya, karena beberapa daerah memperlihatkan gejal membiarkan saja apa yang telah diputuskan. Suatu praktik tetap berlalunya kafilah karena sang anjing yang menggonggong sudah berlaku bak kafilah. Atau ingin menjadi kafilah juga. Bukannya menegur tapi mengatur berlebihan.

Kita mengkuatirkan gejala pembangkangan dari daerah. Perda-perda yang kini ditetapkan layak dibatalkan dan direvisi itu harus diakui dibahas melalui proses yang cukup aktif antara DPRD dan Pemerintah Daerah. Ada biaya yang dihabiskan pula. Motif penerbitannya pun untuk mendongkrak pemasukan lebih bagi daerah.

Tapi, bila lalu menyalahi prinsip-prinsip pengelolaan pemerintah bahkan membuat daerah bersangkutan kesulitan sendiri, siapa bertanggung jawab. Yang jelas, jangan membangkang. Sebab kita lebih mengkuatirkan lagi bila perda-perda yang bernada syariah dinyatakan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya, lalu dibatalkan, tapi daerah tetap membangkang. Betapa kehidupan menjadi menyebalkan. Karena orang lantas menyalahkan proyek otonomi daerah.

Padahal, otonomi daerah tetap jawaban bagi proyek menyejahterakan penduduk. Sentralisme tetap harus dicegah untuk berlaku kembali. Yang menjadi masalah sekarang cuma penguasa daerah. []

Teror Poso Palu

2006-10-17T21:48:00.000+07:00

Tajuk KBR68H
Selasa, 17 Oktober 2006

Kekerasan di Sulawesi Tengah sedari lama menggulung seperti spiral. Dalam pengertian Helder Camara, spiral ini melibatkan otoritas resmi yang berwenang melakukan kekerasan. Alih-alih otoritas itu berfungsi mengamankan, justru jalin menjalin dalam gulungan aksi yang melibatkan negara, dalam pengertian langsung atau pembiaran.

Spiral kekerasan di Sulawesi Tengah—terutama di Poso—gagal diatasi dan malah melebar ke beberapa tempat di provinsi itu. Kemarin pagi, hampir berbarengan ketika Kantor Berita Radio ini mewawancarai seorang aktivis perdamaian dari Palu, seorang pendeta ditembak. Namanya Pendeta Irianto Kongkoli, Sekretaris Umum Majelis Sinode Gereja Kristen Sulawesi Tengah. Ia ditembak seorang lelaki yang berjaket dan bertutup kepala. Setelah menembak, lelaki itu berlari ke arah sepeda motor merek Honda Supra. Di sana, temannya yang mengenakan helm tertutup telah menunggu. Peristiwanya di Palu, ibukota Sulawesi Tengah.

Peristiwa di pagi yang baru saja sibuk itu menambah deretan yang menggulung menjadi spiral. Kita mencatat ada penembakan terhadap Jaksa Ferry Silalahi dan Pendeta Susianti Tinulele, dua tahun lalu. Juga peledakan bom di Gereja Immanuel, Gereja Anugerah Masomba, serta bom di Pasar Maesa yang menewaskan delapan warga.

Peristiwa kekerasan di Palu tak bisa dilepaskan begitu saja dari aksi-aksi di Kabupaten Poso. Orang secara cepat langsung mengaitkan aksi penembakan itu dengan dendam yang hendak dibayar karena tewasnya dua orang Luwuk di Pamona, beberapa pekan lalu. Pembunuhan terhadap dua tukang ikan itu pun dikaitkan dengan eksekusi mati terhadap Fabianus Tibo, Dominggus da Silva dan Marinus Riwu. Penghukuman tembak mati terhadap Tibo dan kawan-kawannya disangkutkan dengan niatan menetapkan kambing hitam atas kekejian di Poso, dan seterusnya dan seterusnya. Satu peristiwa dianggap punya latar pada peristiwa serupa sebelumnya.

Lalu, apa bermula? Menyusul apa peristiwa kekerasan yang dianggap menjadi pemicu?

Kita yakin, seyakin-yakinnya, sebab mula ialah kecurangan, sikap culas dan keinginan menguasai. Motif-motif itu lalu menyusup masuk ke pusat-pusat ketidakadilan di tempat tinggal penduduk. Merajai alam pikir, menguasai waktu-waktu aktif dan istirahat dengan teror, yang berarti ingin menguasai waktu hidup. Pelaku-pelakunya merasa mendapat mandat untuk mengambil alih kerja malaikat pencabut nyawa, merasa beroleh amanat menegakkan mana benar mana salah. Padahal yang mereka buat sangat salah.

Keyakinan ini sama besar kepada aparat keamanan. Sesungguhnya aparat keamanan punya cukup kemampuan mengatasi rangkaian teror di Sulawesi Tengah. Kelompok-kelompok yang dianggap bertanggung jawab sesungguhnya telah bisa diidentifkasi, beberapa telah ditangkap hingga ditahan di Markas Besar Polisi di Jakarta.

Bila begitu apa yang sebenarnya menyulitkan? Kita nyaris percaya bahwa kesulitan terjadi lantaran keterlibatan otoritas keamanan di sana, baik dalam bentuk seperti diteorikan Helder Camara atau mendapat bentuk lain. Apapun, kita ingin memiliki kepercayaan tinggi kepada aparat keamanan. Dan itu berarti desakan agar mereka bisa memutus spiral kekerasan di Sulawesi Tengah.

Sungguh, siapa bertanggung jawab diketahui benar oleh polisi. []

‘Bolot’ BLT

2006-10-11T21:46:00.000+07:00

Tajuk KBR68H
Rabu, 11 Oktober 2006

Bantuan langsung tunai untuk keluarga miskin pindah tangan dari penerima yang berhak. SMERU, lembaga yang disewa oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) untuk mengevaluasi penyaluran bantuan, menemukan 30 persen keluarga mampu mendapat dana langsung tunai. Uang kompensasi kenaikan harga bahan bakar minyak bagi keluarga miskin itu per tahun 1,2 juta rupiah dan turun dalam 4 tahap, masing-masing tahapnya 300 ribu rupiah.

Pengakuan Bappenas menerbitkan dua kejengkelan bagi kita. Pertama, angka 30 persen yang salah sasaran itu dianggap tidak mengkuatirkan. Kedua, salah sasaran terjadi karena pemerintah tidak menggunakan data yang sudah ada di instansi pemerintah. Akibatnya salah prosedur terjadi. Data yang dimaksud Bappenas ialah siapa dan dimana orang-orang atau keluarga miskin yang dimiliki Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Data kemiskinan dari badan ini dianggap akurat. Selain itu juga data penerima Asuransi Kesehatan Rakyat Miskin disingkat Askeskin.

Kita perlu memberi catatan pada pengakuan ini karena metode survei yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik untuk penyaluran bantuan langsung tunai sedari mula dicurigai bisa memelesetkan penerima uang dari yang berhak ke yang tidak berhak. Kita juga ingat berkali-kali data keluarga miskin membengkak sehingga membuat pengitungan penyaluran uang kompensasi dilakukan ulang.

Melesetnya penyaluran sudah diduga bersebab metode penggalian data. Untuk keperluan ini, Badan Pusat Statistik mengerahkan petugasnya untuk mendata tanpa datang dari pintu ke pintu dari kolong jembatan ke kolong jembatan atau dari satu empang ke empang lain tempat keluarga miskin tinggal. Badan Pusat Statistik mengandalkan informasi yang dimiliki oleh Ketua Rukun Tetangga, Rukun Warga, Kepala Desa atau Lurah. Jawaban informan menentukan siapa keluarga yang berhak mendapat 300 ribu rupiah per tiga bulan. Tentu saja potensi penyimpangan sudah tercium sedari pagi.

Sejak pagi juga, data yang dimiliki BKKBN diminta untuk dipedulikan, lantaran dianggap cukup akurat memberi informasi keberadaan keluarga miskin. Toh, para informan yang lebih dipercaya. Jadi, patutlah jengkel kalau sekarang seolah-olah baru sadar dengan data instansi pemerintah yang lain.

Kejengkelan lain berasal dari keterangan bahwa menyimpang 30 persen tidak membuat kuatir. Kita tahu, setiap proyek sulit untuk sukses 100 persen. Error atau kesalahan lazim terjadi, tapi masak batas toleransinya tidak ditetapkan hingga angka berapa? Sehingga 30 persen dianggap wajar.

Tahun depan, program kompensasi langsung tunai diganti dengan bantuan tunai bersyarat yang menjadi bagian dari sistem jaminan nasional. Bisa tidak untuk kali ini kepala proyek bantuan mendata secara lebih benar? Juga memanfaatkan data yang sudah ada yang dianggap shahih dari lembaga atau instansi pemerintah selain Badan Pusat Statistik. []

Hari Anti Cabut Nyawa

2006-10-10T21:43:00.000+07:00

Tajuk KBR68H
Selasa, 10 Oktober 2006

Ini hari ialah Hari Peringatan Internasional Menentang Hukuman Mati. Ini peringatan keempat sejak ditetapkan Koalisi Dunia Menentang Hukuman Mati di Roma, Italia, 13 Mei 2002. Koalisi dibentuk oleh 52 organisasi nonpemerintah di dunia sebagai lanjutan Deklarasi Strasbourg, bulan Juni 2001.

Tema kampanye tahun ini menyatakan bahwa hukuman mati mengabaikan keadilan. Berbagai kasus kesalahan keputusan diungkapkan diantaranya kasus yang terjadi di China, Nigeria, Iran dan Amerika Serikat. Hukuman mati pun, sekali lagi, dinyatakan tak ada sangkut paut dengan penghentian secara drastis angka kejahatan. Karena dalam berbagai ajaran, hukuman mati oleh suatu penguasa dianggap memberi lapang jalan menuju surgawi.

Amnesty Internasional Amerika Serikat, hari ini membuka juga kuliah melalui situs internet yang menghadirkan Profesor Najam Haider, ahli Studi Islam Departemen Teologi Universitas Georgetown. Najam Haider akan memaparkan tentang tradisi pengampunan yang berlaku dalam sistem Islam selama bulan ramadhan. Ia mendorong pengampunan dari hukuman cabut nyawa kepada terpidana yang bakal dikirim ke akhirat oleh sesama manusia atas nama hukum dunia. Dan bulan Ramadhan sebagaimana diyakini kaum muslim sebagai bulan baik, sungguh pantas pengampunan diberikan.

Kita tahu Indonesia termasuk negara yang masih menerapkan hukuman mati. Penerapan terakhir secara tragis terjadi pada tiga warga yang dituding menjadi biang kerusuhan Poso, yakni Fabianus Tibo, Marinus Riwu dan Dominggus da Silva. Sejumlah fakta menampik keterlibatan ketiga orang dalam kerusuhan berdarah yang memakan ratusan nyawa sejak tahun 1998 hingga 2000. Masih menunggu menghadap regu tembak ialah sejumlah terpidana Bom Bali.

Aktivis hak azasi manusia di Indonesia hari ini mendesak agar negara membatalkan semua putusan mati, lalu menghapusnya dari sistem perundang-undangan. Nyawa manusia tidak boleh dicabut oleh manusia lain, biar ini kerja malaikat pencabut nyawa sebagaimana dipercaya oleh umat agama langit. Selain itu, kampanye juga dilancarkan kepada masyarakat luas.

Kita prihatin juga, selain pemerintah berkuasa, di lapis publik masih terdapat sifat mendua tentang hukuman mati. Barangkali karena gemas terhadap tindakan kejahatan. Pada diskusi-diskusi terbuka—resmi atau obrolan kedai kopi—hukuman mati masih diminta berlaku bagi pidana korupsi, terorisme dan narkotika. Sekali lagi, barangkali karena gemas terhadap dampak kejahatan-kejahatan tadi. Ketiganya memangsa manusia lain, secara langsung ataupun pelan tapi menghancurkan. Jadilah, manusia menyoraki pencabutan nyawa manusia lain.

Inilah keprihatinan kita: sorak-sorak bergembira atas hilangnya nyawa. Lalu hilang akal bagaimana menerapkan hukuman dengan tetap membuka peluang bagi perubahan sikap pelaku kejahatan. Tidak menutupnya dengan kematian. Dan yang lebih penting lagi: tidak mengambil alih kerja malaikat yang mendapat mandat dari Tuhan.

Apalagi dalam berbagai kasus cabut nyawa oleh sistem hukum itu sering ada kesalahan penanganan. Orang yang tidak bersalah atau kesalahannya tidak tepat betul harus mati. Belum lagi cara pandang atau sikap terima dari lingkungan si terpidana mati. Pada kasus terorisme berlatar keyakinan, mati di depan regu tembak ialah suatu kehormatan. Bukannya membuat jera malah mendatangkan inspirasi baru bagi para penerus terorisme, kader-kader muda yang tengah dididik di ruang-ruang rahasia dan tertutup dengan doktrin sesat.

Maka, kita pun mestinya memiliki satu sikap. Bukan mendua. Sekali menuntut hukuman mati dihapus dari sistem perundang-undangan, berlaku bagi semua jenis kejahatan. Karena sesungguhnya nyawa manusia bukan anugerah manusia lainnya. Dan karena setiap manusia sangat mudah berbuat salah, termasuk salah menghukum. Jangan jadi masyarakat algojo lah. []

'Pembunuh' Munir Bebas

2006-10-05T21:42:00.000+07:00

Tajuk KBR68H
Kamis, 5 Oktober 2006

Hakim Agung Artidjo Alkotsar yakin fakta-fakta menunjukkan Pollycarpus Budihari Priyanto terlibat dalam pembunuhan Munir. Pollycarpus, pilot Garuda yang juga disebut anggota intelijen negara, dianggap masuk dalam komplotan pembunuh itu. Artidjo sependapat dengan Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, ada hubungan kausalitas antara terbunuhnya Munir dan perbuatan Pollycarpus. Mau sekadar memalsukan dokumen perjalanan, atau memberikan kursi kelas bisnis kepada Munir, ada petunjuk keterlibatan Pollycarpus.

Tap, hukum juga mengenal skor seperti pertandingan olahraga atau pemilihan pemimpin politik. Pendapat hukum Artidjo harus kalah bersaing dengan dua rekannya yang menyatakan Pollycarpus tak terbukti membunuh Munir. Karena secara material, tak ada saksi atau bukti langsung.

Istri Munir, Suciwati langsung kecewa. Aktivis hak azasi manusia marah. Kita pun kecewa sekaligus marah. Bersamaan itu, semua makin mafhum bagaimana keadilan digelar di negeri ini.

Kita ingin menyatakan sekali lagi: pengungkapan kasus Munir bukan sekadar memberi kepuasan atau rasa keadilan bagi keluarga atau teman-temannya. Mengungkap komplotan pembunuh Munir ialah membangun monumen penegakkan hukum. Mencari pembunuh Munir sesungguhnya sekaligus upaya menemukan mata air yang dirindukan seluruh orang. Mata air yang sehari-hari dilontarkan juga oleh pemimpin-pemimpin publik negeri ini: keadilan, penghormatan dan penegakkan hukum atau kata kunci sejenis.

Sederhanya begini lah, buntunya hukum menemukan pembunuh Munir menerbitkan kembali pesimisme terhadap lembaga penegak keadilan. Awam akan berujar begini, “kalau orang besar seperti Munir saja pembunuhnya sulit dicari, bagaimana kita?”

Pertimbangan semacam ini luput atau sengaja diluputkan Mahkamah Agung. Mungkin karena cara hukum menilai masalah berbeda jauh dari cara awam. Kita rasanya harus menghormati cara pandang hukum semacam ini. Tapi, kita juga perlu mengingatkan tentang tujuan-tujuan hukum. Yakni apa yang kita sebut sebagai keadilan masyarakat. Pada topik ini, Mahkamah Agung mengecewakan.

Putusan hakim agung yang membebaskan Pollycarpus dari tuduhan membunuh Munir dan menghukum dua tahun karena memalsukan surat, tidak memberi jalan keluar tuntutan keadilan. Putusan itu tidak berangkat dari fakta-fakta yang sudah ditemukan dan langkah apa yang harus dilakukan berikutknya. Ini penting. Betapapun fakta yang paling jelas ialah Munir dibunuh; lalu penyelidikan suatu tim yang dibentuk Presiden menyimpulkan bahwa pelakunya terdiri dari suatu komplotan; hingga akhirnya ada seorang pilot yang bisa diadili.

Bila sang pilot dianggap bukan pembunuhnya, kita yang awam dari hukum, mengajukan pertanyaan sederhana: siapa yang membunuh? Tak ada rekomendasi kerja yang bisa menjadi dasar bagi penegak hukum di luar MA, seperti Jaksa atau Polisi, guna mengungkap kasus gelap ini.

Padahal tugas hukum sangat jelas. Seperti bunyi irah-irah hakim dalam putusan mereka, “Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Pollycarpus Budihari Priyanto sedari awal kita ingatkan, tak boleh dibiarkan seorang diri menanggung pembunuhan. Siapa menabur racun yang melesak ke tubuh Munir harus ditemukan. Hukum mestinya sanggup memaksa hadir orang-orang yang dianggap terlibat dan mendudukkan mereka di kursi terdakwa. Lalu putus hukuman yang memberi keadilan bagi almarhum Munir, bagi istri dan anak-anaknya, bagi kawan-kawan Munir, bagi orang-orang yang dibelanya, bagi kejahatan yang senantiasa ia lawan dan di atas semua itu: bagi keadilan yang senantiasa menjadi alasan manusia untuk terus berjuang. Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. []

Generasi Terancam Bodoh

2006-09-27T07:48:00.000+07:00

Tajuk KBR68H
Rabu, 27 September 2006

Kita patut cemas dengan fakta buruknya gizi balita atau bayi di bawah usia lima tahun. Laporan badan dunia yang menangani anak-anak dan pendidikan, yakni UNICEF, menyebutkan sampai tahun 2006, jumlah balita bergizi buruk naik 500 ribu jiwa. Bila pada tahun 2004/2005 ada 1,8 juta jiwa, tahun ini balita bergizi buruk ada 2,3 juta jiwa.

Angka 2,3 juta jiwa itu masih ditambah dengan 5 juta lebih anak yang mengalami kurang gizi. Survei kesehatan memang membedakan antara gizi buruk dan kurang gizi. Keduanya masuk dalam penyakit malnutrisi energi-protein. Malnutrisi ringan biasanya disebut kurang gizi, sedangkan yang berat: gizi buruk, pada beberapa kasus sering sampai busung lapar.

Mereka terutama ada di Provinsi Gorontalo, Kalimantan Barat, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Nangroe Aceh Darussalam, Kalimantan Selatan, Banten—terutama Pandeglang dan Lebak. Pulau Jawa bukan bebas dari kasus gizi buruk, terutama kekurangan gizi. Ada 1.500 kasus dilaporkan terjadi di Yogyakarta. Di Jawa Barat kita masih mendengar ada balita yang dirawat terutama di Kabupaten Sukabumi. Jawa Timur dan Jawa Tengah nasibnya sama juga. Sedangkan Jakarta, balita dengan kondisi gizi jelek dilaporkan paling banyak di Jakarta Timur dan Utara. Dari 216 ribu bayi yang rajin datang ke pusat kesehatan masyarakat atau Puskesmas di Jakarta Timur, 11 ribuan diantaranya kekurangan gizi.

Sekarang ada 2,3 juta balita gizi buruk hingga terancam busung lapar, lalu ada 5 jutaan yang kurang gizi. Sungguh kita patut cemas. Menurut Ikatan Dokter Anak Indonesia, anak-anak itu bisa mengalami kerusakan otak akibat kurangnya asupan makanan bergizi. Berarti, mereka bisa menjadi bodoh sekali secara permanen. Bila dua juta lebih anak-anak itu bisa bertahan sampai dewasa, dunia pendidikan harus bekerja keras membantu mereka memahami teori-teori dan fenomena; lapangan kerja terancam kekurangan orang-orang jenius; berarti potensi kemiskinan sudah muncul sedari pagi.

Malangnya, keberadaan bayi-bayi bergizi buruk itu juga karena kemiskinan orangtua mereka. Air susu ibu atau ASI yang mestinya diberikan secara eksklusif selama enam bulan dianggap menjadi faktor utama kekurangan gizi balita. Menteri Kesehatan Siti Fadillah Supari, saat peringatan Pekan ASI Sedunia, awal Agustus lalu, mengatakan rendahnya pemberian ASI eksklusif di kalangan ibu lantaran pengetahuan yang tidak memadai tentang manfaat ASI bagi bayi dan ibu. Selain itu, kepedulian dan dukungan suami, keluarga dan masyarakat juga masih kurang untuk memberikan kesempatan kepada ibu menyusui secara eksklusif.

Menteri Kesehatan tidak salah. Tapi, ia pun tidak terlalu benar. Pada ribuan kasus perawatan balita gizi buruk yang ditemui di rumah-rumah sakit di Indonesia, kita bisa melihat bagaimana kondisi ibu-ibu mereka. Rata-rata dalam keadaan kurang sehat, banyak yang gering. Dan itu lantaran: miskin. Anak-anak yang terancam bodoh sekali secara permanen itu dibuahi oleh ayah yang miskin, tumbuh di dalam rahim yang miskin, lalu lahir dalam kemiskinan. Bila mereka bisa mekar menjadi kanak-kanak, lalu remaja, harus mengalami kesulitan baru: mengakses pendidikan. Di mana di negeri ini ada pendidikan yang bagus untuk anak-anak miskin? Maka, bagaimana mereka kelaur dari kemiskinan bila pendidikan yang dianggap menjadi salah satu pintu utama pun tertutup?

Sekretaris Jaringan Solidaritas Penanggulangan Busung Lapar, Sri Palupi, kemarin menyatakan akar persoalan gizi buruk dan busung lapar adalah kemiskinan. Negara gagal mengatasi kemiskinan.

Dokter Tb Rachmat Sentika dari Satuan Tugas Perlindungan Anak, Pengurus Pusat Ikatan Dokter Anak Indonesia, konseptor Pos Pelayanan Tepadu atau Posyandu pada tahun 1982 sekaligus dokter Puskesmas teladan tahun 1985, menyarankan pemerintah segera fokus memperbaiki gizi anak balita, menyehatkan lingkungan, menggalakkan promosi kesehatan, serta meningkatkan kesehatan ibu dan anak. Ia meminta agar pemerintah segera mendayagunakan dokter umum yang mencari kerja serta bidan dan perawat yang menunggu penempatan. Mereka bisa ditugaskan sebagai tenaga kesehatan di puskesmas-puskesmas.

Indonesia punya program nasional bagi anak hingga tahun 2015. Masih ada 9 tahun di muka. Para pemimpin yang sekarang lebih banyak ancang-ancang kaki menyiapkan perebutan posisi politik, mesti mengalihkan perhatian kepada anak-anak. Menyelamatkan satu generasi yang terancam hilang. []

Hukuman Ping Pindo buat Lapindo

2006-09-26T07:27:00.000+07:00

Tajuk KBR68H
Selasa, 26 September 2006

Porong harus kosong. Ahli geologi dunia menganjurkan pemindahan permanen penduduk dari area berlumpur belasan juta kubik itu. Adriano Mazzini dan Anders Nermoen dari Departemen Geologi Universitas Oslo, Norwegia, serta Gregory Ahmanov dari Universitas Moskow, Rusia merupakan ahli geologi terkemuka. Mereka selama 10 tahun terakhir telah menjelajah dan meneliti gunung-gunung lumpur di Azerbaijan, Trinidad, dan Afrika Selatan. Ketiganya menggeleng keras jika ditanya apakah semburan lumpur di Sidoardjo bisa dihentikan.

Hasil penelitian mereka atas Porong menyatakan, "Mustahil menghentikan semburan lumpur yang berasal dari kepundan gunung lumpur." Hasil penelitian itu mereka paparkan di Jakarta, kemarin. Tekanan tinggi di struktur geologi mungkin akan membuat kondisi kembali stabil. Tapi, mereka tidak bisa memperkirakan waktunya. Kenyataan pasti hanya: puasa, lebaran, natal dan tahun baru warga dilalui di tengah kepungan lumpur. Jika, Lapindo berkeras enggan mengeluarkan isi kocek untuk mengganti seluruh aset warga.

Sejauh ini, Lapindo hanya menyanggupi memberi uang sewa rumah bagi penduduk yang asetnya direndam lumpur selama dua tahun. Saat warga berniat bedol desa pun, Lapindo emoh membiayai. Yang ada malah merayu pemerintah agar urun bantuan supaya perusahaan tidak menanggung rugi besar. Pemegang saham Lapindo, yakni Energi Mega Persada malah melego dua anak perusahaannya: Kalila Energy dan Pan Asia Enterprise. Kedua anak usaha Energi Mega Persada ini menguasai 99,9 persen saham Lapindo. Dari sini barangkali orang menduga bahwa pribadi-pribadi di Energi Mega Persada berniat lepas tangan.

Kita memang tidak mendengar apakah pelepasan kepemilikan itu sekaligus menyertakan peralihan tanggung jawab atas semburan lumpur panas dari sumur Banjarpanji Satu milik Lapindo. Para analis menyebut transaksi itu mengandung unsur benturan kepentingan karena pembeli merupakan afiliasi dari pemegang saham utama. Pembeli tetap perusahaan yang dikendalikan oleh kelompok Bakrie. Kita tahu siapa yang mengelola 'pemandian' dan 'jasa Spa' dadakan di kawasan itu: Bakrie.

Agak lega mendengar Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK mengaku tengah mengaudit PT Lapindo Brantas secara menyeluruh, mulai dari soal lingkungan hidup hingga keuangan. Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) juga berjanji akan meneliti transaksi pelepasan kepemilikan saham Energi Mega Persada di Lapindo. Bila transaksi itu ternyata tidak layak dan tidak wajar, Bapepam bisa membatalkannya.

Tragedi kuala lumpur di Porong ini sesungguhnya menampilkan banyak dimensi. Bukan cuma melulu masalah kelalaian dari perusahaan yang berniat mengeduk untung atas potensi bumi. Genangan di timur Pulau Jawa itu sekaligus menunjukkan bagaimana perusahaan mencoba berkelit dan bersiasat dari pertanggungjawaban mutlak yang diminta undang-undang. Dari kasus ini juga terlihat bagaimana tali temali kekuasaan membuat tangan-tangan hukum bisa ditahan untuk menjalar lebih jauh kepada penanggung jawab utama dan terutamanya.

Hukum pidana sesungguhnya tidak memberi pelepasan tanggung jawab kepada petinggi Energi Mega Persada dan PT Lapindo Brantas. Hukum pidana, terutama hukum pidana lingkungan, meminta ada jangkauan atas badan para petinggi itu. Meminta tanggung jawab atas kelalaian yang mengakibatkan ribuan jiwa kehilangan banyak hal: tempat tinggal, penghidupan, pendidikan, kesehatan, pergaulan sosial bahkan hak reproduksi dan kenikmatan seksual.

Unsur kesalahan Lapindo menggenangi warga Porong dengan lumpur sesungguhnya tidak perlu dibuktikan lagi. Undang-undang Pengelolaan Lingkungan Hidup menegaskan pertanggungjawaban mutlak atas kasus-kasus pencemaran dan atau pengrusakan lingkungan. Dengan pertanggungjawaban mutlak dimaksudkan, seluruh daya upaya perusahaan dikerahkan untuk membiayai pembayaran ganti rugi kepada mereka yang terkena dampak pengrusakan, dan menanggulangi upaya pemulihan kembali kawasan. Seluruh dana dan daya upaya perusahaan. Bila pun masih kurang, hukum menuntut mereka mengeluarkan aset pribadi guna menutupnya. Hakim pengadilan bahkan bisa menetapkan hukuman tambahan kepada pribadi-pribadi petinggi perusahaan untuk tidak berusaha lagi di bidang sejenis untuk jangka waktu tertentu. Hukuman ping pindo bagi Lapindo bahkan berkali-kali itu tidak kita lihat di delta Brantas. []

Mengadili Tentara

2006-09-21T08:08:00.000+07:00

Tajuk KBR68H
Kamis, 21 September 2006

Pemerintah dan DPR masih buntu merumuskan wilayah peradilan bagi militer. Kendati Undang-undang Nomor 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia menetapkan wewenang peradilan atas militer Indonesia. Pasal 65 ayat 2 Undang-undang TNI menyebutkan, “Prajurit TNI tunduk kepada kekuasaan peradilan militer dalam hal pelanggaran hukum pidana militer dan tunduk kepada kekuasaan peradilan umum dalam hal pelanggaran hukum pidana umum.”

Departemen Pertahanan yang mewakili pemerintah beranggapan, pelanggaran pidana militer ialah segala perbuatan pidana yang dilakukan oleh prajurit TNI. Bukan melihat pada bentuk pelanggaran atau kejahatannya. Dengan rumusannya, Departemen Pertahanan merasa tak menyalahi Undang-undang TNI.

Sebetulnya setiap warganegara bersamaan kedudukan di muka hukum. Konstitusi Republik Indonesia mewajibkan setiap warganegara menjunjung tinggi hukum itu tanpa kecuali. Meski prajurit TNI ialah warganegara yang mempunyai tugas khusus untuk mempertahankan keutuhan wilayah Indonesia, dan—dinyatakan pada rapat dengan DPR bulan September tahun lalu—dituntut untuk siap sedia, kapan saja, di mana saja. Maka, pemerintah menganggap, prajurit perlu dibina secara khusus, hukum untuk mereka juga khusus. Pelanggaran yang dilakukan pun dianggap perlu digelar oleh suatu peradilan khusus, yaitu Peradilan Militer.

Saat bertemu dengan Panitia Khusus DPR untuk RUU Peradilan Militer, kemarin, pemerintah menilai Undang-undang TNI yang menyatakan bahwa prajurit TNI tunduk pada kekuasaan peradilan militer dalam hal pelanggaran hukum militer dan tunduk pada peradilan umum dalam hal pelanggaran hukum pidana umum adalah substansi yang dipaksakan. Landasan undang-undang TNI itu, yakni Ketetapan MPR Nomor VII/MPR/2000, dianggap tidak dapat dijadikan sebagai dasar dalam penyusunan RUU tentang Perubahan atas UU Peradilan Militer Nomor 31 Tahun 1997.

Alasan tambahan yang diungkapkan ialah kondisi penegakkan hukum di peradilan sipil. Reformasi sistem hukum dan peradilan sipil diakui masih macet dan belum berhasil menyelenggarakan rasa keadilan yang seadilnya. Kredibilitas dan kinerja penegak hukum di lingkungan peradilan umum ini turut mendatangkan keraguan bagi TNI untuk menyerahkan anggotanya diadili oleh sipil.

Kita mencatat satu keberatan utama atas penolakan TNI dan Pemerintah itu. Keberatan yang berdasar dari pemahaman mengenai keistimewaan tentara, yakni warganegara yang mengemban tugas khusus. Sebaliknya, kita dapat bertanya, benarkah TNI semata yang mengemban suatu khusus? Bagaimana dengan dokter, pengacara, pilot pesawat kepala negara, DPR, bahkan hakim? Tidakkah kekhususan nanti layak mereka minta? Jangan-jangan wartawan pun meminta suatu peradilan khusus bagi pelanggaran-pelanggaran pidana yang dilakukan. Lalu apa arti doktrin “kesamaan di muka hukum”?

Atas pelanggaran-pelanggaran etika yang dilakukan oleh dokter, hakim atau wartawan kita mengenal majelis etika di masing-masing profesi. Di majelis inilah pelanggaran-pelanggaran atas disiplin profesi mereka digelar. Tapi, mereka harus tunduk kepada hukum yang berlaku bagi semua warganegara bila melakukan pelanggaran pidana biasa. Bila mereka membunuh, mencuri, menipu, memerkosa dan lain perbuatan pidana secara sendiri-sendiri atau berkomplot.

Peradilan militer yang kita bayangkan ialah peradilan bagi tentara yang melanggar disiplin tentara. Peradilan bagi prajurit TNI yang desersi, perkelahian sesama prajurit dalam suatu masa pendidikan, mangkir dari tugas atau dari satu sesi pendidikan, dan lain-lain pelanggaran disiplin. Pendek kata, peradilan militer ialah instrumen pengendali disiplin, moral dan kepatuhan prajurit-prajurit TNI terhadap aturan main di lingkungan mereka.

Perkelahian dengan warga biasa, penganiayaan, pembunuhan, pemerkosaan atau perbuatan pidana lain terhadap warga sipil, layak diadili di peradilan umum. Penggelapan dana yang dilakukan prajurit TNI sepatutnya diadili oleh peradilan umum, bila angka yang digelapkan mencapai jumlah tertentu, ada peradilan khusus yang dibentuk, tapi bukan peradilan militer melainkan tindak pidana korupsi.

Sebab, justru dengan cara ini rasa keadilan bisa dipenuhi. Selama ini, perbedaan proses penegakkan hukum bagi pelanggar pidana yang berasal dari militer bisa terganjal sedari lingkungan paling kecil di organisasi TNI. Atasan yang berwenang menghukum atau biasa disebut Ankum bersama-sama dengan perwira penyerah perkara atau Papera berhak mendeponir atau menghentikan proses penyidikan bila suatu alasan khusus ditemukan. Alasan-alasan ini biasanya, karena si prajurit yang diduga melakukan pelanggaran pidana itu dianggap diperlukan bagi tugas negara yang ia emban. Di tingkat Mahkamah Agung pun terdapat hakim-hakim agung yang berasal dari militer aktif yang dengan keaktifannya satu kaki mereka berdiri pada semangat korps-nya.

Sekali lagi, kita membayangkan peradilan militer digelar untuk suatu yurisdiksi tertentu. Bukan semata-mata karena pelakunya militer, tapi pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan masuk ruang lingkup disiplin militer. Pelanggaran atau kejahatan pidana umum, ya adili di peradilan umum. Mulai dari pengadilan negeri hingga kasasi Mahkamah Agung. Ini berarti, peradilan militer dikeluarkan dari kekuasan kehakiman kita. Ia setara dengan majelis etika pada dunia kedokteran atau profesi-profesi lain yang memiliki kode etik tertentu. []

Membela Kematian

2006-09-20T07:22:00.000+07:00

Tajuk KBR68H
Rabu, 20 September 2006

Sebanyak 4.300 personel polisi disiapkan untuk tiga terpidana mati. Mereka disebar ke enam kabupaten di Sulawesi Tengah guna mengantisipasi reaksi atas rencana dan pelaksanaan hukuman mati bagi Fabianus Tibo, Marinus Riwu dan Dominggus da Silva. Mereka bersenjata lengkap berjaga di Palu, Poso, Morowali, Donggala, Parigi Moutong, dan Tojo Una-una. Rencananya, hari Jumat dinihari, regu tembak akan menjadi algojo bagi Tibo, Riwu dan da Silva.

Menjelang kematian Tibo dan kawan-kawan, kita diingatkan oleh prinsip yang dikenal dunia, “Setiap manusia berhak untuk hidup dan mendapatkan perlindungan hukum dan tiada yang dapat mencabut hak itu.” Prinsip dasar dimaklumatkan dalam Pasal 6 ayat 1 Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik. Indonesia telah meratifikasi kovenan ini. Pasal 28A UUD 1945 memberi pengakuan serupa. Indonesia bahkan punya Undang-undang Nomor 5 tahun 1998 yang mengesahkan Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat Manusia.

“Tiada yang dapat mencabut hak itu,” tulis Kovenan Hak Sipil dan Politik. Tiada yang dapat mencabut hak hidup. Tiada orang, tiada alat, tiada instrumen, termasuk sistem hukum. Tiada satu aturan pun mestinya yang membolehkan dicabutnya nyawa manusia. Tiada pasal atau ayat yang boleh berbunyi, “diancam dengan pidana mati”. Protokol Opsional Kedua dari Konvensi Hak Sipil dan Politik juga menegaskan agar negara-negara anggota Perserikatan Bangsa-bangsa menghapuskan ketentuan hukuman mati dari sistem pidananya.

Tapi beberapa orang sedang diantri menghadap regu tembak. Di Sulawesi Tengah ada Fabianus Tibo, Marinu Riwu, Dominggus da Silva. Kita tahu juga Imam Samudera dan kawan-kawannya yang divonis sebagai terpidana bom Bali 12 Oktober 2002, serta sejumlah perempuan terpidana kasus narkoba.

Bila terbukti benar semua bunyi dakwaan, mereka pastilah orang-orang jahat. Membunuh manusia lain dengan tangan sendiri atau bom atau obat-obat berbahaya yang membuat orang kecanduan. Bila terbukti benar semua bunyi dakwaan, mereka pastilah orang-orang jahat. Tapi, bolehkah suatu aturan ditetapkan untuk melegalkan pembunuhan?

Barangkali boleh. Tapi hukum pula yang menetapkan bahwa hidup harus dibela. Bukan kematian.

Penghukuman memang sarat beban. Hukum diminta untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat, ini berarti keadilan bagi setiap orang. Hukum pun ditugaskan untuk mendidik masyarakat—sekali lagi berarti setiap orang—agar ngeri berbuat jahat, dan bagi terpidana agar jera dari niatan mengulangi perbuatan jahatnya. Maka, penghukuman senantiasa diniatkan untuk mengembalikan terpidana ke masyarakat sebagai “orang baik-baik” lagi. Bukan lagi menjadi penjahat. Penghukuman diniatkan agar terpidana kapok. Apakah rasa kapok dimiliki oleh mayat? Mengapa yang dikembalikan ke masyarakat bukan “orang baik-baik” melainkan jenazah?

Pada Fabianus Tibo, Marinus Riwu dan Dominggus da Silva, yang berlangsung lebih dari sekadar penghukuman. Kepada mereka yang dilakukan ialah pembunuhan. Simak saja bagaimana pengadilan digelar, putusan diambil, eksekusi ditunda-tunda berkali-kali. Semua episode peradilan menunjukkan bagaimana hukum tidak bebas berdiri sendiri.

Lalu, suatu kabar menyebutkan bahwa Vatikan meminta kepada pemerintah Indonesia agar eksekusi mati terhadap Tibo dibatalkan. Padahal, dunia meminta agar eksekusi dibatalkan. Bukan cuma Vatikan, tapi 150-an negara yang meratifikasi Kovenan Hak Sipil dan Politik dan 50-an negara yang telah mengesahkan Protokol Opsional Kedua dari Kovenan ini.

Hari ini pun kita meminta agar eksekusi dibatalkan. Kita meminta keras, mendesak secara hebat. Lebih hebat dari desakan orang-orang yang meminta Tibo dan kawan-kawan dihukum mati. Orang-orang yang mengatasnamakan rasa keadilan masyarakat. Justru atas nama rasa keadilan masyarakat yang berarti keadilan bagi orang per orang, hidup harus dibela. Justru atas nama keadilan bagi korban kerusuhan Poso, pembunuhan harus dihentikan. Mengapa harus membela kematian? []

Maaf, Saya Menyesal

2006-09-19T06:45:00.000+07:00

Tajuk KBR68H
Selasa, 19 September 2006

“Saya sangat menyesal atas reaksi di beberapa negara pada beberapa bagian dari pidato saya di Universitas Regensburg,” kalimat ini berlanjut keterangan, “Ini sebenarnya kutipan dari sebuah teks abad pertengahan yang tidak mencerminkan pikiran pribadi saya. Saya harap ini dapat meredakan hati dan menjelaskan arti sebenarnya dari pidato saya yang dalam keseluruhannya merupakan sebuah undangan untuk dialog yang terus terang dan tulus, saling menghormati.”

Paus Benediktus XVI mengirimkan perasaan menyesal yang mendalam itu sebagai permintaan maaf kepada seluruh umat beragama di dunia. Menteri Luar Negeri Vatikan Kardinal Tarsicio Bertone menyatakan, “Bapa Suci sungguh menyesal.” Pesan dari kediaman musim panas Kepausan di Kastel Gandolfo, Vatikan, di hari Minggu itu, ditanggapi berbeda.

Persaudaraan Muslim di Mesir menganggap pernyataan Paus itu sudah cukup memadai. Meski sebelumnya, organisasi ini menganjurkan agar negara-negara berpenduduk muslim memutuskan hubungan dengan Vatikan. Beberapa organisasi muslim dunia juga menerima penyesalan Paus sembari menyerukan agar umat tidak bereaksi secara berlebihan. Di Jakarta, KWI atau Konferensi Waligereja Indonesia meneruskan pesan itu dan secara resmi meminta maaf kepada umat Islam di Indonesia.

Mestinya, beres. Orang sudah menyatakan penyesalan berarti mengakui kesalahan dan sambutan wajar mestinya memaafkan. Lalu hidup berlanjut dengan riang gembira, tanpa caci maki atau coba melanggengkan rasa bermusuhan.

Malangnya, beberapa kelompok di Indonesia, tiba-tiba berubah menjadi ‘lembaga bahasa’. Kata “menyesal” dianggap tidak sama derajat dengan “maaf”, karena itu Paus diminta secara sungguh-sungguh “meminta maaf”. Berbeda dengan lembaga bahasa betulan yang menyampaikan analisa melalui media massa atau jurnal ilmiah, ‘lembaga bahasa’ yang satu ini berteori dengan diawali pengerahan massa. Bukan melalui jurnal ilmiah atau artikel media massa, melainkan spanduk, poster dan toa.

Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Din Syamsuddin ikutan menilai kadar atau bobot “menyesal” dan “maaf” kendati ia meminta umat Islam arif dan lapang dada. Din menyatakan umat Islam baiknya memberi maaf, walau permintaan maaf Paus diucapkan dalam nada hanya menyesal. Hanya menyesal, kata Din Syamsuddin.

Sesungguhnya, ‘maaf’ dan ‘menyesal’ memang berbeda atau bisa berbeda makna, dengan begitu kadar atau bobotnya berbeda. Apa makna ‘maaf’ dalam kalimat, misalnya begini, “Maaf, kalau mau ke Blok M dari Jalan Pramuka naik bus nomor berapa, ya?” Atau, “Maaf, jalan Anda terganggu, ada pembangunan jalur Bus.” Bandingkan dengan kalimat seorang Komandan Kompi Brimob kepada Koordinator Lapangan pengunjuk rasa di jembatan Semanggi, “Silakan saja meneruskan ke MPR, tapi maaf, kami tidak tanggung jawab kalau terjadi apa-apa.” Lebih tepat, Komandan Kompi Brimob itu tengah mengancam ketimbang meminta maaf. Departemen Store suka sekali pasang pengumuman, “Maaf, barang yang sudah dibeli tidak dapat ditukar.” Bobot kata ‘maaf’ dari pengelola tempat perbelanjaan ini sama dengan begini, “Sudah, terima nasib ente, lain kali pilih barang yang betul.”

Dalam tradisi Kantian, atau yang mengikuti jalur Immanuel Kant, komunikasi mensyaratkan dua subyek berada pada posisi yang sama penting. Menurut pemikir yang lain, Lyotard, kata ‘maaf’ menghilangkan subyek si peminta. Posisi penting dipegang oleh pemberi maaf, mau mengabulkan atau membuatnya menjadi mayat. Para pejabat kita—entah sadar bahasa atau gemar berpanjang kalimat—lebih senang menggabungkannya, “Dengan perasaan menyesal yang amat dalam, kami meminta maaf ... (dan seterusnya).”

Tapi, maaf, yang terakhir ini hanya bercanda, karena pejabat kita jarang meminta maaf. Dan untuk pagi ini, giliran kami yang mau meminta maaf. Ya, memang begini adanya, maaf-maaf saja, Anda mau apa? []

Uang Buku Telat Cair

2006-09-14T14:14:00.000+07:00

Tajuk KBR68H
Kamis, 14 September 2006

Jangan heran bila anak Anda yang pelajar selama beberapa minggu kemarin dan ke depan diberi fotokopian buku. Lembar demi lembar diberikan guru atau diminta mengkopi sendiri. Sekolah memang belum mendapat dana bantuan operasional untuk buku. Dana sebesar 1,2 triliun rupiah itu terlambat dicairkan. Mestinya sih diterima sekolah pada bulan Juli lalu. Nyatanya, baru bisa dibagikan bulan Oktober nanti. Itu pun kalau Departemen Pendidikan selesai dengan data yang masih ditunggu datang.

Berapa biaya yang dibutuhkan tiap-tiap provinsi, menurut Departemen Pendidikan, belum masuk. Dengan keterangan ini, Departemen Pendidikan mau bilang, “kesalahan bukan pada kami.” Barangkali benar, tapi bukan berarti bebas dari kesalahan.

Janji ke bulan Oktober ini sesungguhnya sudah molor dari dua janji sebelumnya. Sebelum ini, pada bulan Agustus, Departemen Pendidikan Nasional yakin buku bisa disalurkan pada bulan September. Saat meluncurkan program strategis di bulan April, Departemen Pendidikan malah yakin penyaluran bisa dilakukan sebelum ajaran baru 2006-2007 dimulai.

Salah satu penyebab keterlambatan ialah ketetapan memberi tambahan bantuan buku untuk 12 provinsi dengan nilai ujian nasional terendah. Jatah semula semua sekolah di 33 provinsi Indonesia mendapat satu buku. Tapi, untuk 12 provinsi yang nilai ujiannya jeblok dapat tambahan sehingga menjadi dua buku. Masing-masing buku dananya 20 ribu rupiah. Berdasar data di DPR, anggaran buku mencapai 1,2 triliun rupiah. Pembiayaannya dari APBN 2006 sebesar 825 miliar rupiah dan APBN Perubahan 2006 sebesar 384 miliar rupiah. Tambahan dari APBNP itu yang dibagikan sebagai tambahan untuk 12 provinsi.

Keterlambatan ini mengundang curiga anggota Komisi X DPR. Tak usah DPR, curiga sudah datang dari orangtua utamanya di provinsi yang dijanjikan pendidikan tanpa biaya seperti di Jakarta. Kita ini sudah mengurus sekolah puluhan tahun dengan jadual yang tak berubah-ubah. Paling-paling bergeser sekian hari menyesuaikan dengan masa libur di kalendar. Jadi, mau dari tingkat desa, kecamatan, kota, kabupaten, provinsi, urut-urutan pengiriman data sudah bisa masuk jauh-jauh hari. Berapa buku dibutuhkan dan dengan begitu bisa diitung jumlah dana untuk membelinya, sudah bisa diketahui sebelum bel pertama masuk kelas ajaran baru dibunyikan.

Maka, wajar jika beberapa anggota Komisi X DPR mencium peluang penyelewengan. Misal saja, mutu kertas, kualitas cetakan, penjilidan diakal-akali supaya dapat selisih keuntungan yang besar. Kendati menurut prosedur harus diperiksa dulu oleh Badan Standar Nasional Pendidikan, tapi yang utama dilihat Badan ini ialah materi buku. Penyunat dana mana mau susah payah dengan urusan materi isi. Memangnya duit datang dari daftar isi?

Barangkali ini yang disebut-sebut oleh para peneliti korupsi sebagai akal-akalannya birokrasi untuk tetap bertahan mempraktikkan kegemaran korupsi. Celah sesedikit apapun bisa dimasuki asal bisa untung. Sayangnya, secara sengaja mereka lalai terhadap peserta pendidikan. Anak-anak sekolah yang mestinya mendapat manfaat dari buku tersebut. Kita juga tak mendengar ada pemerintah daerah yang menyatakan menalangi dulu keperluan tersebut. Yang ada kita dengar, para orang tua masih disodori tagihan fotokopi. Beberapa sekolah menyilakan pelajar memfotokopi sendiri, nanti bukunya dikembalikan ke sekolah.

Memang ajaib. Apalagi menyimak program utama Departemen Pendidikan tahun ini yang di atas kertas kelihatan bagus. Catat saja sembilan program utama yang ditetapkan April lalu: Bantuan Operasional Sekolah atau BOS; lalu BOS Buku; pencanangan Information and Communication Technology (ICT) dan TV Edukasi untuk SMP; sertifikasi guru; pengembangan sistem informasi termasuk pengelolaan keuangan; peningkatan program keaksaraan; rehabilitasi gedung sekolah; peningkatan program pendidikan anak usia dini (PAUD); serta penguatan mutu pendidikan tinggi.

Tahun ajaran sudah berlangsung, bila bulan Oktober tiba berarti sudah telat tiga bulan, bila molor lagi kita tak tahu mau apa lagi. Tapi, supaya tidak sia-sia, rasanya usul yang pernah diajukan sebelum tahun ajaran dimulai bisa didengar. Ketimbang sia-sia, dana itu diintegrasikan dengan kebijakan yang lebih makro, yakni betul-betul menggratiskan pendidikan dasar yang oleh pemerintah ditetapkan untuk Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama.

Rasanya lebih masuk akal. Apalagi bantuan sebesar 20 ribu rupiah, hanya satu buku, tidak terasa benar manfaatnya bagi masyarakat. Bagi yang mau menilap, iya terasa. []

Salah Pengertian Agama

2006-09-12T14:02:00.000+07:00

Tajuk KBR68H
Selasa, 12 September 2006

Sebanyak 43 delegasi bertemu di Astana. Mereka berasal dari 20 negara, mewakili Islam, Judaisme, Kristen, Katolik, Buddha, dan Taoisme. Semuanya mencoba menjawab masalah besar yang melanda dunia: perang yang kerapkali membawa serta atau dilatari sensasi agama.

Di Astana, ibukota Kazakhstan, terdapat sebuah istana yang dinamakan Istana Perdamaian. Bentuknya piramida dengan tinggi 62 meter. Di dalam Istana yang terletak di belakang Istana Kepresidenan itulah, ke-43 delegasi mencoba menangkap spirit simbol tempat pertemuan.

Ketua Rabbi dari Israel, Yona Metzger mengkritik diplomasi yang berlangsung dalam menyelesaikan konflik. Kata dia, “jangan sekali-kali menggunakan diplomasi politik. Justru diplomasi politik sering kali tidak memecahkan masalah.” Menurut dia, hanya dengan solidaritas, persahabatan, dan perdamaian, manusia mampu meraih harapannya.

Yona mengingatkan kita kembali betapa perdamaian, bukan tujuan bersama yang harus dicapai. Perdamaian merupakan syarat agar cita-cita manusia bisa diwujud. Perdamaian yang sungguh-sungguh damai, agaknya seperti rumusan yang dilansir kembali oleh Yona tadi, mesti lahir dari suatu hubungan persahabatan dan bersebab oleh rasa solidaritas.

Menurut para pemuka agama yang bertemu di Astana, perbedaan yang berlangsung sedari mula manusia saling berhubungan dan makin rapat, tidak bisa diselesaikan dengan manajemen konflik modern. Mereka yakin, konflik nyata-nyata makin mengancam manusia kepada pemusnahan karena yang tercipta kemudian aksi-aksi saling serang, saling incara nyawa bahkan pemberangusan secara sekaligus. Bekas Perdana Menteri Malaysia yang juga datang sebagai undangan pribadi juga menyatakan konflik dan perang tidak membantu menyelesaikan pertentangan yang ada.

Bila perang, bahkan diplomasi gagal menuntaskan perbedaan dan pertentangan, bagaimana bisa menyandar pada rumusan yang tidak praktis seperti solidaritas, persahabatan dan perdamaian yang dilansir tokoh-tokoh agama itu? Kekerasan yang dipilih sebagian kelompok beragama bahkan jalan terorisme, merupakan rumusan yang lebih praktis, punya daya laksana. Rumusannya sangat jelas: kalahkan yang lain bila perlu melalui pembunuhan.

Tapi dengan cara yang sama, agaknya pesan para pemuka agama itu baru punya rumusan lebih praktis. Tidak lagi dianggap hanya mengawang tanpa pengertian. Sebab, betapapun banyak pula umat atau kelompok-kelompok umat kecewa dengan berbagai pertemuan para pemuka agama. Dari tingkat lokal, nasional, regional bahkan dunia seisi-isinya, seada-adanya. Bila otorita politik suatu negara sampai gagal menuntaskan masalah pertentangan di dalam wilayahnya atau bahkan bersitegang dengan otorita politik wilyah lain, bagaimana perdamaian bisa diharapkan dari para pembaca kitab?

Tapi, sekali lagi, agaknya pesan para pemuka agama itu makin jelas bisa dibaca. Dan sungguh indah bila dilaksanakan. []

Dua Tahun Tanpa Munir

2006-09-07T18:33:00.000+07:00

Tajuk KBR68H
Kamis, 7 September 2006

Dua tahun tanpa Munir, kesedihan dan amarah sudah berubah rasa. Dua tahun tanpa Munir ialah waktu ketika ketidakadilan lagi-lagi meraja. Kelompok pembunuh masih berkeliaran bebas bahkan —jangan-jangan— masih memiliki kekuatan dan kemewahan. Bukan layaknya buronan yang mesti bersembunyi di liang paling gelap dan terkucil.

Sesungguhnya kita tak pernah lupa, seperti juga Munir yang tak pernah melupakan kejahatan atas kemanusiaan berlangsung. Ia —semasa hidup— dan kawan-kawannya membuka kembali berbagai kasus kekejian terhadap manusia yang dilakukan oleh negara kendati peristiwanya sudah lewat waktu. Bagi Munir, sampai kebenaran atas peristiwa terungkap dan pelaku bisa dihadirkan ke publik, tiada urusan dengan batas waktu.

Dari Munir kita belajar soal melawan lupa ini. Kendati kita —seperti juga Munir— memahami secara bersama-sama dari Milan Kundera bahwa perjuangan melawan kekuasaan ialah perjuangan ingatan melawan lupa. Sungguh pun kesedihan telah surut dan amarah kian bisa dikendalikan, kita patut menagih terus janji Presiden yang disampaikan kepada Suciwati, ibu dari dua anak yang dua tahun lalu kehilangan bapak mereka. Kepada Suciwati, Susilo Bambang Yudhoyono berikrar di istananya bahwa pembunuh Munir akan terus dikejar. Janji ini masih diimbuhi dengan kalimat a la teks Proklamasi: dalam tempo sesingkat-singkatnya.

Maka, tatkala kelompok pembunuh belum kunjung dihadirkan ke publik melalui persidangan, dan tiada mereka dipenjarakan kecuali seorang pilot Garuda bernama Pollycarpus Budihari Priyanto, kita menyaksikan secara jelas dan benderang betapa janji di negeri ini tidak ubahnya gelembung sabun yang mengudara dan pecah tanpa bekas. Percik airnya pun tak terasa di muka kita. Sungguh makin menakjubkan gelembung sabun itu ditiupkan oleh Presiden yang dipilih rakyat. Janji yang disampaikan kepada seorang janda yang hampir dua tahun lalu masih diliputi kesedihan luarbiasa.

Mahkamah macam apa yang bisa digunakan oleh kita untuk menagih janji Yudhoyono? Janji dari seorang Presiden yang kepadanya kita menaruh harap cukup banyak ketika dipilih? Atau salah kita sendiri yang terbiasa meletakkan harapan kepada orang lain dan bukan daya upaya sendiri?

Pada kasus pembunuhan terhadap Munir, janji Presiden sesungguhnya perintah kepada aparat penegak hukum yang berada di bawah kendalinya. Kepada Kepala Kepolisian Indonesia, kepada kepala dan direktur-direktur badan intelijen, kepada Kejaksaan Agung yang bertugas menghimpun fakta agar suatu penuntutan dan pembuktian bisa dilakukan. Bila perintah itu menguap laksana gelembung sabun dan dua tahun ini pecah di udara tanpa memercik kemanapun, nyatalah bahwa titah itu kehilangan wibawa. Padahal titah itu berlandaskan suatu kekuasaan maha tinggi. Hukum yang sedianya memberi keadilan berdasar Tuhan. Dan selama dua tahun, kelompok pembunuh Munir bebas dari pengadilan, dari hukum, berhasil mengelabui rasa keadilan.

Bulan April lalu, Kantor Berita ini mengingatkan tentang landasan hukum ditegakkan. Dalam ruangan ini pula, ruangan tajuk redaksi, atas keputusan Pengadilan Tinggi Jakarta tentang terdakwa satu-satunya pembunuh Munir, Pollycarpus Budihari Priyanto. Kami kutipkan lagi sebagian sebagai penutup tajuk hari ini:

Siapa menabur racun yang melesak ke tubuh Munir harus ditemukan. Hukum mestinya sanggup memaksa hadir orang-orang yang dianggap terlibat dan mendudukkan mereka di kursi terdakwa. Lalu putus hukuman yang memberi keadilan bagi almarhum Munir, bagi istri dan anak-anaknya, bagi kawan-kawan Munir, bagi orang-orang yang dibelanya, bagi kejahatan yang senantiasa ia lawan dan di atas semua itu: bagi keadilan yang senantiasa menjadi alasan manusia untuk terus berjuang. Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. []

Siapa Minta Tibo Mati?

2006-09-07T18:28:00.000+07:00

Tajuk KBR68H
Selasa, 05 September 2006

Rasanya susah dipercaya, ribuan orang —sekitar 3 ribuan— secara serempak meminta eksekusi mati atas manusia. Seperti barisan haus darah yang menganggap keadilan berbunyi, “utang telinga dibayar telinga” bahkan “hilang nyawa dibalas dengan lenyapnya nyawa juga”. Bagaimana bisa sikap telengas dilakukan secara massal?

Barangkali kita —atau sebagian dari kita— memang betul-betul gemar dengan pembunuhan. Oh, my Ghost (sebab, Tuhan pernah memaklumatkan larangan membunuh). Sungguh susah dipercaya dan rumit untuk mencoba percaya. Apalagi bagi para pengagum dan penganut ajaran Tuhan.

Bila di Poso, hari Senin kemarin, ribuan orang menuntut eksekusi mati atas Fabianus Tibo, Dominggus da Silva dan Marinus Riwu, kita perlu kecewa. Sekitar 3 ribuan orang yang berunjuk rasa hingga melumpuhkan semua kegiatan ekonomi-sosial di kota di bibir teluk itu, rata-rata penganut ajaran Tuhan. Sebagian besar diantaranya penganut yang taat. Identitas organisasi yang dibawa juga menyeret serta simbol ajaran, Forum Silaturahmi Perjuangan Umat Islam disingat FSPUI. Pemimpinnya Ustadz Adnan Arsal, Pemimpin Pondok Pesantren Al Amanah, berlatar suku Bugis yang sebelum kerusuhan tahun 2001 bekerja sebagai pegawai Departemen Agama Poso.

Para penganut taat ajaran Tuhan itu pasti mengenal juga larangan membunuh yang bukan saja diturunkan kepada Musa. Seperti ditulis pada al-Maidah, “Barangsiapa membunuh suatu jiwa, padahal dia tidak membunuh jiwa atau tidak membuat kerusuhan di permukaan bumi, maka dia telah membunuh manusia seluruhnya.”

Barangkali Tibo, da Silva dan Riwu, pernah membunuh dalam drama kekejian di wilayah Poso. Tapi, kata ‘barangkali’ menunjukkan suatu keraguan. Sedangkan hukum menandaskan agar tiada keraguan ketika menjatuhkan sanksi. Lebih baik membebaskan banyak orang yang tidak jelas kesalahannya, ketimbang memvonis satu orang yang kemudian jelas diketahui tidak bersalah.

Penyidikan polisi yang dipimpin oleh Brigadir Jenderal Oegroseno, lantas menemukan fakta-fakta yang tidak menunjuk kepada Tibo dan dua kawannya. Fakta yang menambah keraguan bahwa tangan petani-petani itu berlumur darah dan bukannya lumpur. Menurut polisi, tak satu pun saksi melihat mereka membunuh pada peristiwa kekerasan di Moengko Baru dan Kayamanya, pada bulan Mei 2000, seperti dituduhkan. Alat-alat bukti yang pernah diajukan ke pengadilan untuk memberatkan Tibo, da Silva, dan Riwu, juga janggal. Ratusan parang dan mesin tik yang pernah disodorkan ke muka hakim, sama sekali tidak bisa disasarkan kepada ketiganya. Polisi tak menemukan sidik jari Tibo, da Silva dan Riwu menyisa pada parang. Polisi juga menganggap janggal kegunaan mesin tik bagi petani yang baca tulis saja susah itu.

Maka, Oegroseno menolak mengeksekusi mati seperti vonis yang dijatuhkan hakim. Kendati regu penembak dan peti mati telah disiapkan. Lalu, kita dengar ia dicopot dari jabatan sebagai Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah. Kita belum menduga siapa yang menurunkan titah kepada Kepala Kepolisian Indonesia agar Oegroseno digeser, dan rasanya dugaan itu tidak perlu.

Desakan 3 ribuan orang di Poso, kemarin, sudah cukup menunjukkan bahwa hidup bersama kita masih diisi oleh orang-orang telengas haus darah. Kematian orang lain ialah kehidupan bagi orang yang mematikan. Kita seperti melihat Adnan Arsal memimpin kembali ribuan orang, melakukan berbagai aksi kekerasan melawan kekerasan, saat kerusuhan 5 tahun lalu. Adnan Arsal bersama kakak beradik Mustad Kanali dan Safdan Kanali serta Ari Koenu berdiri di tengah-tengah massa mengobarkan semangat ‘telinga bayar telinga’, ‘nyawa dilunasi nyawa’.

Lalu, setelah semangat berkobar, pasukan-pasukan jihad bertempur mendahului. Dari desa-desa seperti Tabalu, Mapane, Toili dan Tolana yang dipimpin Daeng Raja, serta bantuan dari sebagian orang-orang Wajo yang digerakkan Rutu Lele, seorang purnawiranan TNI Angkatan Darat. Sedangkan Daeng Raja sebelumnya tinggal di Makassar, Sulawesi Selatan, dan dekat dengan keluarga Wakil Presiden Jusuf Kalla. Ia lari setelah kasus tunggakan Kredit Usaha Tani mulai diungkit.

Oh, my Ghost. Orang-orang seperti inilah yang tengah bicara tentang keadilan. Menggerakkan massa dan menuntut agar suatu pembunuhan segera digelar. Bukankah seperti ditulis dalam al-Maidah, sesungguhnya mereka tengah membunuh manusia seluruhnya? []

Multipartai

2006-09-07T18:26:00.000+07:00

Tajuk KBR68H
Kamis, 31 Agustus 2006

Perlukah pemerintah didukung oleh semua partai?

Ketua Fraksi Demokrat di DPR, Syarif Hasan, menjawab bahwa sistem multipartai yang dianut Indonesia sekarang membuat pemerintah harus beroleh dukungan dari seluruh partai. Kebijakan yang ditelurkan pemerintah harus dapat mengakomodasi kepentingan setiap partai. Kata Syarif, ini memerlukan energi besar.

Memang benar pengakuan Syarif yang disampaikan pada seminar perekonomian, kemarin. Pada seminar itu Guru Besar Fakultas Ekonomi Indonesia, Profesor Sadli, menyatakan pentingnya pula dukungan politik partai-partai terutama dalam pengelolaan ekonomi. Sayangnya, kata Sadli, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kurang berani menjalankan kepemimpinannya. Buktinya, masih ada posisi menteri diisi oleh orang yang tidak tepat. Sadli tidak menyebut secara pasti siapa yang ia maksud, tapi gugatan serupa juga muncul dari Ahli Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Muhammad Ikhsan pada forum yang sama.

Multipartai sebelumnya dipercaya pas dengan kondisi Indonesia. Berbanding terbalik dengan situasi masa Orde Baru yang kendati terdapat tiga partai tapi sesungguhnya mengalami situasi depolitisasi luarbiasa. Salah satu tuntutan ketika Soeharto berkuasa ialah pencabutan paket undang-undang bidang politik yang mengerdilkan aspirasi. Ada lima undang-undang kala itu. Tapi kita tak perlu bicara banyak lagi soal ini. Pendeknya, tatkala kekuasaan mahakorup Orde Baru dijatuhkan, salah satu pengubahan yang terjadi ialah sistem politik yang membuka kemungkinan pada berdirinya banyak partai.

Pada multipartai, kepentingan-kepentingan politik kelompok masyarakat bisa diadu secara adil, imbang, dan sehat. Dari sini dipercaya bisa menghasilkan pemerintahan yang mestinya semakin lama semakin baik. Sesungguhnya tidak perlu-perlu amat dukungan penuh apalagi tanpa catatan apapun dari partai-partai kepada pemerintah. Dukungan yang seperti diakui oleh Ketua Fraksi Demokrat di DPR, Syarif Hasan, menyedot energi presiden cukup besar.

Sistem multipartai di Indonesia sesuai kondisi sosio-kultural masyarakat sedianya memiliki keberagaman ideologi. Apa yang diterapkan ialah suatu sistem kepartaian pluralisme ekstrim yang berciri tingkat konsensus rendah. Koalisi yang memerintah selalu diancam krisis bila terjadi perbedaan pandangan ideologi politik dan kepentingan dalam pengambilan keputusan. Sistem semacam ini memang cenderung menghasilkan ketidakstabilan politik.

Dan koalisi partai politik pada pemerintahan Yudhoyono, memang tidak menjadikan kesamaan atau kedekatan ideologi politik partai sebagai faktor penentu utama. Koalisi lebih didasarkan pada kepentingan politik jangka pendek. Maka, sebagian anggota kabinet yang berasal dari partai politik terkadang mencampuradukkan antara tugas negara dan kepentingan partai. Birokrasi yang seharusnya netral disulap menjadi alat politik partai. Lalu, komposisi dan jumlah koalisi partai bisa berubah-ubah bila terjadi pergeseran konfigurasi dukungan. Sistem multipartai semacam ini menurut Douglas Rae dalam The Political Consequences of Electoral Laws membuat keberadaan partai-partai di lembaga legislatif secara positif terkait dengan ketidakstabilan pemerintahan. Dan, konsekuensi pemerintahan koalisi multipartai yang tidak bersumber pada kesamaan atau kedekatan ideologi sesungguhnya memiliki daya rekat rendah, rapuh. []

Gubernur Nonpartai

2006-09-07T18:24:00.000+07:00

Tajuk KBR68H
Selasa, 29 Agustus 2006

‘Sebelum merebut suara pemilih, rebut dulu suara partai politik.’ Maklumat semacam ini dikenal oleh tim sukses tokoh yang ingin didukung partai politik guna menjadi bakal calon kepala daerah. Meski, pekerjaan pertama, konon ini lebih sulit ketimbang nanti berkampanye dan meraih simpati calon pemilih.

Boleh jadi betul. Tokoh yang ingin melaju ke laga pemilihan, harus meyakinkan partai politik bahwa ia layak mendapat tiket. Bukan rahasia kalau dalam rangka proses yakin-meyakinkan ini disertai tawar-menawar uang. Partai juga butuh uang untuk memutar roda organisasi. Apalagi dalam politik, tak ada dukungan sukarela —seperti juga tak ada makan siang gratisan dalam bisnis.

Pada proses tawar-menawar, figur yang kurang gizi —meminjam istilah almarhum Nurcholish Madjid— alias kantung cekak, harus siap-siap tergusur. Sekali lagi, karena ongkos politik memang mahal. Apalagi untuk menjadi orang nomor satu di suatu daerah, mau berkuasa. Bila modal pas-pasan, jangan-jangan selama berkuasa hanya cari cara untuk kejar harta.

Masalahnya, bagaimana bila yang modal cekak itu sesungguhnya punya potensi bagus dan jujur? Figur yang justru diidamkan oleh publik, apakah publik pemilih atau bukan pemiluh. Tentu sayang seperti nasib pelajar-pelajar jago matematika yang gagal pergi bertanding hanya karena begoknya pengurusan administrasi oleh birokrasi Departemen Pendidikan. Apalagi bila modal cekak jadi alasan. Ah. Bukankah dengan logika yang sama bisa dibilang, pemodal besar pun bila mentalnya dan gagasannya korup, tetap akan korupsi untuk mengembalikan apa yang sudah ia keluarkan saat proses pemilihan.

Masalahnya, lagi, peraturan perundang-perundangan pemilihan kepala daerah terlalu membuka kemungkinan pada praktik semacam ini. Praktik tawar-menawar yang ujung-ujungnya bicara soal modal. Tentu saja para pemilih tidak diajak serta dalam proses ini. Publik pemilih yang konon bebas berhadapan dengan model kontrak a la bank. Paket yang telah disediakan dan tak bisa lagi ditawar. Atau lebih pas disebut sebagai paket turisme biro perjalanan wisata. Menginap 3 malam 2 hari dengan fasilitas dan tempat kunjungan terbatas. Lebih dari itu, bayar lagi.

Berangkat dari salah satu alasan inilah, kita ingin menegaskan berbagai usulan yang telah muncul sejak enam tahun terakhir. Usul agar pemilihan Gubernur Jakarta membuka peluang bagi calon-calon independen. Calon yang berasal dari luar partai politik. Kemarin, anggota Dewan Perwakilan Daerah dari DKI Jakarta Biem Benyamin ikut mengusulkan lagi. Kata Biem, partai politik harus mengakui bahwa tidak semua aspirasi warga bisa ditampung mereka. Warga pun tidak selamanya bisa menyalurkan aspirasi kepada partai. Provinsi Jakarta pun dianggap daerah khusus, sehingga kebijakan yang berbeda dengan pemerintah daerah lainnya bisa ditempuh, semisal kasus Aceh.

Jika, politik ialah seni segala kemungkinan, mengapa peraturan perundang-undangan di ranah politik ini hanya mengenal satu kemungkinan? Yakni kemungkinan menggelontorkan uang yang cenderung korup. Rasanya, politik yang dikenali sebagai seni segala kemungkinan, memungkinkan pula penyaringan bakal calon-bakal calon dari figur nonpartai. Atau lebih pas kita sebut, figur yang berasal dari luar ‘praktik politik dagang’. []

Jangan Biarkan Mafia Tertawa

2006-09-07T18:22:00.000+07:00

Tajuk KBR68H
Kamis, 24 Agustus 2006

Kewenangan Komisi Yudisial kini tidak lagi kabur. Semula anggota Komisi mengeluhkan aturan mengenai kewenangannya yang diterangkan undang-undang. Pada pasal-pasal kewenangan Komisi, tidak rinci diatur prosedur pengawasan, tidak jelas dan tidak tegas menentukan subyek pengawas, obyek yang diawasi, serta bagaimana proses itu dilaksanakan. Kini tidak lagi. Mahkamah Konstitusi, Rabu petang, memberi keputusan yang jelas: Komisi Yudisial tidak berwewenang.

Menurut Mahkamah Konstitusi, karena ketidakjelasan aturan yang menimbulkan ketikdakpastian hukum (rechtsonzekerheid), maka segala ketentuan dalam Undang-undang Komisi Yudisial yang menyangkut pengawasan harus dinyatakan bertentangan dengan Undang-undang Dasar. Selanjutnya, Mahkamah Konstitusi menganjurkan penyempurnaan Undang-undang Komisi Yudisial melalui proses pengubahan di DPR bersama Presiden.

Melalui putusan itu, Komisi Yudisial dinyatakan tak berwenang mengawasi perilaku etik hakim-hakim konstitusi. Kepada hakim agung, fungsi pengawasan Komisi masih bisa dijalankan sampai nanti seluruh hakim agung di Mahkamah Agung sudah merupakan produk rekrutmennya. Kecuali bila undang-undang yang baru kelak menentukan lain.

Kita yang menyimak keputusan terhadap lembaga pengawas hakim itu membathin kuatir. Cemas, jangan-jangan putusan itu hanya membuat para mafia peradilan bergembira, tertawa di pesta pengingkaran keadilan. Padahal kita ingin maksim yang diujar Lucius Calpurnius Piso Caesoninus pada 43 tahun Sebelum Masehi betul-betul menjadi bahasa bersama: fiat justitia, ruat cælum. Tegakkan keadilan, kendati langit akan runtuh.

Komisi Yudisial dilahirkan dari keinginan mengakhiri paktik kotor di lembaga peradilan. Meski Undang-undang Dasar Indonesia menetapkan kekuasaan kehakiman ialah kekuasaan yang merdeka, bukan lantas hakim-hakim bekerja tanpa pengawasan. Kekuasaan yang merdeka justru mesti dimengerti bukan hanya bebas dari pengaruh kekuasaan institusi politik seperti eksekutif dan legislatif, tapi juga bebas dari dorongan pribadi hakim yang membuatnya memutuskan secara tidak adil, tidak jujur, dan bertentangan dengan irah-irahnya sendiri, “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Hakim-hakim agung di Mahkamah Agung sendiri, pernah mengaku tidak keberatan dengan pengawasan oleh lembaga di luar kehakiman semacam ini. Hakim Mariani Sutadi sempat mengaku ikut mendorong lahirnya Komisi ini bahkan turut serta melakukan studi banding ke Amerika Serikat. Kita tentu bisa percaya pada pernyataan begini. Karena menjaga prasangka baik mendekati keadilan.

Lagipula, kendati kekuasaan kehakiman mandiri dan merdeka, bukan berarti betul-betul tak bisa dijangkau. Anggota-anggota Perserikatan Bangsa-bangsa tahun 1985 menyepakati prinsip-prinsip dasar independensi pengadilan yang menegaskan kembali soal kemandirian sembari mengingatkan akan fungsi peradilan itu sendiri. Lalu para hakim juga mengenal The Bangalore Principles of Judicial Conduct yang disepakati tahun 2002. Prinsip Bangalore ini dirumuskan melalui pertemuan para hakim agung dari berbagai negara di Den Haag, Belanda. Menurut para hakim agung itu, kepercayaan masyarakat terhadap pengadilan, otoritas moral dan integritas lembaga peradilan sangat penting, sehingga para hakim —secara individual maupun kolektif— harus menghargai dan menghormati kekuasaan kehakiman sebagai suatu lembaga yang dipercaya publik. Mencemarkan lembaga peradilan apalagi oleh para penghuninya, adalah dosa paling besar.

Lantaran hakim juga manusia yang menghuni bumi dan tidak berada di langit --seperti dimaui Shakespeare agar tak terjamah oleh raja lalim— perlu diawasi. Presiden dan DPR perlu secepatnya bertemu guna menerbitkan aturan jelas, rinci dan tegas tentang pengawasan para hakim oleh Komisi Yudisial. []

Malu Dianggap Gagal

2006-08-22T18:14:00.000+07:00

Tajuk KBR68H
Selasa, 22 Agustus 2006

Apapun forumnya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono selalu jelas memaparkan persoalan Indonesia. Yakni mengatasi kemiskinan, meningkatkan kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan, lalu menciptakan rasa aman dan damai, serta masyarakat adil dan demokratis. Pada forum apapun. Pembukaan lokakarya nasional atau bertemu dengan penduduk miskin di ujung Cikeas, pidato kenegaraan di depan DPR maupun peringatan Isra Mi’raj.

Sungguh benar. Dan kelihatannya konsisten. Bekas Ketua MPR Amien Rais, pada setahun terakhir, juga konsisten dengan pesannya. Persoalan Indonesia, kata Amien Rais, bukan harus perda syariah atau tidak, bukan amandemen terhadap Undang-undang Dasar kebablasan atau tidak, pornoaksi atau antipornoaksi. Persoalan kita sebagai bangsa dan negara, ialah korporasi internasional menjarah habis kekayaan alam Indonesia tanpa manfaat besar dirasakan rakyat yang mendiami tanah kaya ini, dan petinggi nasional pura-pura tidak tahu.

Penganut sinisme kemungkinan akan menyela, “Amien Rais juga pura-pura tidak tahu.” Ini lantaran Amien Rais pernah menjadi Ketua MPR dan pernah memperlihatkan politik tingkat tinggi sehingga Megawati gagal menjadi presiden kendati partainya menang pemilu. Lalu menobatkan Abdurrahman Wahid dan kurang dari dua tahun kemudian, menurunkannya.

Tapi, Amien Rais sangat mungkin betul-betul tidak tahu. Atau pengetahuannya kala itu belum cukup untuk bersuara lantang seperti sekarang yang bisa memaparkan sejumlah angka berapa rupiah atau dollar Amerika yang lari ke luar Indonesia akibat eksploitasi alam itu, berapa rupiah yang masuk ke sejumlah kas pribadi dan bukan kas negara. Jadi, bila menganut prasangka baik, kita bisa bilang Amien Rais ingin betul-betul memaparkan data yang valid bila berbicara. Sebab, salah data bukan saja membuat analisa masalah menjadi kabur bahkan tidak tepat, pelontar data pun akan kehilangan kredibilitas. Penyanyi bersuara merdu dan mampu melantun 3 oktaf dalam satu tarikan nafas tetap akan dapat malu jika salah lirik. Dalang wayang kulit dadakan yang pernah salah mengucapkan Al Fatihah juga pernah dapat cela dan kritik. Beruntung kala itu ia ada di kursi kekuasaan sehingga tidak ditertawakan secara langsung.

Sungguh tidak usah didebat pentingnya data yang sungguh-sungguh tepat dan benar bagi analisa masalah. Pemerintah memerlukan data yang rinci, benar, dan tepat agar mengetahui persoalan, mampu merancang strategi, mengambil keputusan, melaksanakan keputusan dan mengamankan pelaksanaan keputusan. Salah data, maka salah pemahaman, salah strategi, lalu salah memutuskan, tubruk sana-tubruk sini menjalankan keputusan, apalagi untuk mengamankannya.

Bila data tidak benar dan tidak tepat diumumkan, lalu khalayak mengetahui bahwa itu salah, akibat yang ditanggung bertambah. Kritik, cela dan malu. Seperti dalang yang gagal melafal surat Al Fatihah —padahal sebagai dalang ia tak perlu improvisasi dengan surat kitab suci, asal sukses macapatan juga sudah beres— atau penyanyi yang salah lirik. Bila yang mengumumkan data tidak benar dan tidak tepat itu presiden, di forum kenegaraan pula, rasanya kritik, cela dan malu tidak cukup. Apalagi kekeliruan data yang disampaikan Presiden di depan DPR, 16 Agustus lalu, dianggap disengaja.

Kekeliruan yang disengaja. Ini seru sekali: sengaja salah, atau merancang salah secara sengaja data tentang orang miskin di Indonesia. Kalau benar, sungguh seru sekali, karena tidak patut. Bilapun tuduhan disengaja itu tidak benar dan semata-mata konsumsinya orang-orang politik, tetap saja tidak patut. Apalagi, jika kesalahan disengaja ini dilatari oleh rasa malu. Malu bahwa pemerintah yang presidennya dipilih langsung oleh rakyat ternyata gagal menyelesaikan persoalan-persoalan yang konsisten dipaparkan dalam setiap forum. Kita ulangi: mengatasi kemiskinan, meningkatkan kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan, lalu menciptakan rasa aman dan damai, serta masyarakat adil dan demokratis.

Malu gagal, itu penting sekali. Karena mendorong kita semua bekerja keras agar berhasil. Tapi, malu dianggap gagal, jelas berbeda. Yang seperti ini sesungguhnya memalukan, malu-maluin. Dan kebetulan, pemerintah kita memilih ‘malu dianggap gagal’. Artinya lebih suka berbuat yang malu-maluin, atau memalukan. []

Ulangi: Merdeka

2006-08-17T18:14:00.000+07:00

Tajuk KBR68H
Kamis, 17 Agustus 2006

Di hari ulang tahun ke 61, Indonesia makin matang berdemokrasi. Buktinya? Pidato kenegaraan yang disampaikan Presiden di depan DPR, kemarin, tidak ada yang menginterupsi. Jangan terlalu serius, ini cuma pernyataan ayal-ayalan, meski Juru Bicara Presiden menyatakan bahwa ketiadaan interupsi menunjukkan wakil rakyat makin matang dalam politik dan demokrasi. Kapan pula ada interupsi di tengah-tengah pidato tahunan Presiden?

Jadi, tidak terlalu penting sebetulnya kemulusan Susilo Bambang Yudhoyono berpidato. Anggota DPR menyimaknya, kita pun begitu melalui televisi dan radio. Salah satu yang paling bisa dinikmati dari setiap pidato Presiden ialah apabila ia salah mengucapkan kata. Ia akan mengucapkan “ulangi” dengan nada seperti memberi tanda dalam suatu proses rekaman. Tanda agar pada bagian yang salah itu akan dipotong oleh penyunting rekaman kelak.

Gaya semacam ini, sesungguhnya tidak hanya berlangsung di panggung pidato. Dalam wawancara pun ia akan mengatakan “ulangi” untuk setiap kata yang salah dan ia betul-betul mengulangi. Kaku. Tapi, lama-lama kita menikmati sebagai kekhasan Susilo Bambang Yudhoyono.

Cuma, ada kekhasan baru dari Yudhoyono sekarang. Itu ia buktikan saat menyampaikan pidato di depan DPR, kemarin. Menjawab kritik yang beredar tentang kegagalan pemerintah menganggarkan dana pendidikan sebesar 20 persen dari belanja nasional dijawab Presiden dengan membandingkan pada kesejahteraan. Katanya, meski pendidikan belum bisa didanai sesuai amanat Undang-undang, namun pemerintah bukan tak peduli pada kesejahteraan. Pemerintah mengaku memberikan prioritas tinggi dan menyediakan anggaran yang cukup besar untuk masyarakat miskin agar mereka dapat memperbaiki kualitas hidupnya.

Pada sektor pendidikan, tahun 2006 ini, pemerintah memberikan bantuan operasional sekolah (BOS) untuk pendidikan dasar 9 tahun kepada 29,4 juta murid setara SD dan 10,5 juta murid setara SMP miskin. Sementara untuk jenjang pendidikan menengah atas atau setara SMA disediakan beasiswa kepada 698 ribu lebih pelajar miskin. Saat ini jumlah murid setara SD sebanyak 41 juta orang dan murid setara SMP sebanyak 6,4 juta orang.

Tapi, secara keseluruhan, dana pendidikan memang kecil. Tahun 2007 nanti hanya dianggarkan 51,3 triliun rupiah. Ini berarti 4,1 persen dari produk domestik bruto kita, naik hanya 18,5 persen dari tahun 2006 yang sebesar 43,3 triliun rupiah.

Jawaban Presiden menyatakan memprioritaskan kesejahteraan dan karenanya dana pendidikan jadi dikurangi, mengesankan kesejahteraan dan pendidikan merupakan bagian terpisah. Sesungguhnya yang mau dihindari Presiden ialah dakwaan banyak orang bahwa ia semata-mata kuatir pada marah orang setelah harga bahan bakar minyak dinaikkan. Pemerintah juga gagap mengatasi kenaikan harga lain yang ikutan. Jadi, memang harus ada yang dikorbankan.

Dan memang segala sesuatu butuh pengorbanan, butuh biaya. Seperti juga kemerdekaan kita. Bila kita ikhlas tentang ini, lalu dinyatakan kepada Juru Bicara Presiden, pasti akan mendapat jawaban bahwa keikhlasan ini menunjukkan kita makin dewasa berdemokrasi.

Ya, sudahlah anggap ini catatan kecil di hari Merdeka kita. Ulangi: hari ulang tahun kemerdekaan kita. Supaya bisa sedikit terhibur setelah mendengar Tommy Soeharto bakal dapat remisi tinggi lagi. Usulannya, satu koma enam bulan. Jadi, “Merdekalah”. Ulangi: Merdeka, Tom. []

Merdeka

2006-08-15T18:06:00.000+07:00

Tajuk KBR68H
Selasa, 15 Agustus 2006

Mendekati perayaan hari kemerdekaan sering muncul pertanyaan, “apa kita benar-benar sudah merdeka.” Tanpa bermaksud mengecilkan kerja keras orang-orang tua yang memproklamasikan kemerdekaan dan mempertahankan kondisi yang telah diumumkan itu, tanya dan jawab tentang merdeka adu tinggi dengan pemanjat pohon pinang. Sampai kemarin saja, saat diskusi kebangsaan yang diselenggarakan Kantor Berita Radio ini, kita masih mendengar pertanyaan tersebut.

Makna merdeka sendiri, sering dibedakan antara merdeka ‘dari’ dan merdeka ‘untuk’. The Four Freedom yang disampaikan Franklin Delano Roosevelt dalam pidato 6 Januari 1941, sari dari merdeka meliputi: merdeka dari kemiskinan, lalu merdeka dari ketakutan dan merdeka untuk berpendapat serta merdeka untuk beribadah.

Indonesia sebagai suatu negara-bangsa dipercaya sudah bebas merdeka dari kolonialisme klasik yang sempat kokoh rata-rata tiga ratus tahun. Namun, ia dipercaya belum benar-benar merdeka untuk mengatur dirinya sendiri, bebas mencapai tujuan dan cita-cita kemerdekaannya. Fakta ekonomi sering disebut menjadi contoh betapa negara-bangsa ini belum tegak berdiri dengan kedua kakinya. Seringkali kapan harus berdiri saja ditentukan oleh kekuatan dan motif di luar dirinya.

Bagian terbesar penduduk negeri ini merupakan orang miskin dan nyaris miskin. Jalanan macet oleh lalu lintas kendaraan pribadi yang terus menerus diproduksi dan terus laku; mobilitas penduduk antar pulau dengan pesawat terbang meningkat; barang-barang konsumsi yang dibandrol harga mahal cepat laris; tapi bukan berarti angka orang miskin serta merta turun. Ini berarti yang tengah terjadi ialah kesenjangan jarak yang sangat lebar antara orang punya dan orang papa. Jadi, meski sudah sering terlontar, pertanyaan “apa kita benar-benar merdeka” masih dapat tanggapan jawab.

Sedari mula, kemerdekaan diniatkan bukan semata-mata politik. Justru kesadaran bahwa pemerintah Belanda yang menguasai ribuan pulau merupakan penjajah, muncul setelah fakta-fakta ekonomi bicara. Politik lalu memperteguh niatan. Meski bicara miskin berarti tentang ekonomi, tapi mengatasi kemiskinan tidak cukup semata-mata ekonomi. Karena ia ternyata juga didatangkan oleh politik. Dan dalam kondisi bebas, dalam situasi merdeka, kemiskinan coba diatasi.

Kemerdekaan menjadi dasar bahkan prasyarat dari tindakan atau kondisi yang diinginkan. Soekarno mengistilahkan sebagai jembatan emas. Sewaktu berpidato 1 Juni 1945, ia berujar diantaranya begini, “Saudara-saudara, apakah yang dinamakan merdeka? Di dalam tahun 33 saya telah menulis risalah yang bernama 'Mencapai Indonesia merdeka'. Maka di dalam risalah tahun 33 itu, telah saya katakan bahwa kemerdekaan, polietieke onafhankelijkheid, political independence, tak lain tak bukan, ialah satu jembatan, satu jembatan emas. Saya katakan di dalam kitab itu bahwa di seberangnya jembatan itulah kita sempurnakan kita punya masyarakat.”

Soekarno melanjutkan, “di dalam Indonesia merdeka itulah baru kita memerdekakan rakyat kita.”

Kemerdekaan akhirnya kita ketahui bukan berlangsung dalam sekali tindak. Dari fakta ekonomi, lalu menggerakan politik, demi kondisi ekonomi yang diinginkan. Tentu saja prosesnya tidak berlangsung secara sederhana begitu. Karena kemakmuran punya wataknya sendiri yang tak berbatas puas. Dan tanpa menunggu betul-betul makmur, kebutuhan-kebutuhan nonekonomi bukan lantas harus ditekan pemenuhannya.

Inilah kemerdekaan kita, 61 tahun sejak dibacakan Soekarno didampingi Hatta dan para pemuda. Jembatan ini rupanya cukup panjang dan belum bertemu seberang. Kita sesungguhnya senang menikmati perjalanan, di atas jembatan pula, tapi pasti kesal kalau di atas jembatan ini disalip oleh kepulan asap dari kendaraan entah milik siapa dan di dalamnya terlihat beberapa pemimpin kita. Di atas jembatan yang sama, tapi membawa sendiri emasnya. []

Melarang ‘Jihad’ ke Lebanon

2006-08-11T19:52:00.000+07:00

Tajuk KBR68H
Kamis, 10 Agustus 2006

Solidaritas dipercaya tak pernah mengenal batas. Tidak perlu segolongan darah atau sesama kaum sewilayah untuk suatu pembelaan. Naluri membela orang lain, merasa marah atas pelukaan yang terjadi terhadap orang lain, berwujud pembukaan pos-pos pendaftaran jihad di Indonesia. Pos relawan untuk dikirim ke Lebanon dan Palestina. Sejak pekan pertama hingga keempat sekarang, ribuan orang sudah mendaftar untuk berangkat ke wilayah yang tengah diserang Israel itu.

Forum Umat Islam (FUI) setelah berunjuk rasa di Kedutaan Besar Amerika Serikat, pekan lalu, menyatakan akan mengirim sejumlah orang ke Palestina dan Lebanon. Sebanyak 200 relawan Pasukan Bom Jihad Kalimantan Barat mengaku siap berangkat ke Palestina dan Lebanon untuk beraksi melumpuhkan sarana-sarana vital yang dikuasai Israel. Ketua Presidium Gerakan Pemuda Islam ASEAM, Suaib Didu, mengomandoi sekitar 3 ribu relawan di Pontianak, Kalimantan barat, untuk dikirim sebagai mujahidin. Suaib ini ialah adik kandung dari Said Didu, Sekretaris Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Ia orang Pinrang, Sulawesi Selatan dan lulus dari Universitas Hasanuddin.

Bisakah pemerintah melarang kepergian orang-orang yang bermaksud terjun ke laga perang guna membela orang lain itu?

Pertama-tama, bagi mereka yang hendak pergi, orang-orang Lebanon dan Hizbullah yang tengah diserang Israel bukan lagi orang lain. Serangan militer Israel ke beberapa kawasan di Lebanon membangunkan perasaan tentang persaudaraan. Memang berbeda dengan bayangan tentang suatu lahirnya komunitas bangsa, rasa persaudaraan begini diikat oleh imajinasi lain. Barangkali persaudaraan sesama manusia yang selalu marah bila melihat atau mengetahui manusia lainnya dianiaya. Tapi, terhadap tanah Timur Tengah, pengikat itu berbeda dengan pengertian solidaritas manusia secara umum tadi. Ini berkaitan dengan keislaman yang dianut. Kendati, calon-calon pembela orang Lebanon atau Hizbullah itu sama-sama mengangguk bahwa yang berlangsung saat ini bukan perang atas nama agama.

Yang kedua, Indonesia bukan pemain utama dunia yang suaranya bakal didengar sungguh oleh Israel maupun Hizbullah. Nyaris seluruh dunia percaya, hanya Amerika yang didengar Israel. Bila George Walker Bush tetap pada pernyataannya bahwa serangan Israel semata pembelaan diri, perang rasanya sulit berakhir. Buktinya, Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-bangsa Kofi Annan saja tidak digubris. Kantor PBB di Lebanon malah turut kena serangan bom. Apalah pemerintah Indonesia? Sudah cukup bagus berhasil menggalang kesatuan suara di forum-forum yang diikuti. Lalu bersama-sama Malaysia, misalnya, menyiapkan pasukan resmi untuk terjun ke kancah konflik atas nama Perserikatan Bangsa-bangsa.

Orang elit di Indonesia sendiri tidak bermaksud menahan pergi warganya ke Lebanon atau Palestina. Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Hidayat Nur Wahid, menjadi elit pertama di Indonesia yang menegaskan pemerintah tidak boleh melarang siapapun untuk berjihad ke Lebanon atau Palestina. Menurut Nur Wahid, serangan Israel berpotensi memunculkan radikalisme umat Islam di berbagai negara, termasuk Indonesia.

Tapi, arifkah negara yang membiarkan warganya pergi untuk mengantar nyawa? Kita selalu percaya berangkat perang sama artinya telah meneken kontrak mati di muka. Kendati peluang pulang selamat dan dielu-elukan, minimal oleh anggota keluarga sendiri, tetap terbuka. Departemen Luarnegeri secara resmi tidak melarang juga tidak menganjurkan kepergian ini. Tapi, mestinya negara bisa mengumumkan suatu kawasan tertutup untuk dikunjungi warganya. Kancah perang bukanlah tempat orang sipil berkunjung. []

Pasir Ditilep Pulau Kelelep

2006-08-11T19:51:00.000+07:00

Tajuk KBR68H
Selasa, 8 Agustus 2006

Bila Malaka pasang, Nipah menghilang ke dalam air. Pulau yang menjadi titik batas perairan Indonesia dan Singapura itu, dilaporkan tinggal seluas 1,8 hektar. Nanti kalau laut surut, Nipah kelihatan seluas 7,3 hektar. Penipisan Nipah lantaran pasirnya telah lama dikirim ke Singapura guna memperluas daratan negeri itu.

Mengapa kita membantu perluasan daratan negeri lain yang berbatasan jarak? Padahal, perubahan kondisi geografis pantai akan berdampak pada penentuan batas maritim. Titik tengah di antara kedua negeri makin dekat dan ini negeri bisa kehilangan sebagian perairannya. Kalau sudah tahu, mengapa dilakukan?

Barangkali kita memang orang-orang baik yang suka membantu.

Tapi tidaklah. Sesungguhnya bukan karena baik, maka pasir dari pulau-pulau di kawasan Kepulauan Riau dilepas jual ke Singapura. Ini perdagangan. Dan perdagangan yang begini melibatkan praktik korupsi. Karena mestinya tidak boleh. Melanggar hukum.

Kemarin sore, setelah lumayan pulih dari sakit, bekas Presiden Abdurrahman Wahid meminta dibentuk suatu komisi independen untuk menyelidiki dan menyusun laporan pelanggaran hukumnya. Menurut Wahid, pejabat-pejabat yang terkait dengan penambangan pasir pastilah disogok. Sebab, bila bersih, pasti tidak mengizinkan penambangan habis-habisan pulau-pulau terluar untuk dijual ke Singapura. Komisi terdiri atas sejumlah tokoh organisasi nonpemerintah, intelektual, dan wakil-wakil kalangan profesi.

Penambangan pasir laut untuk dijual ke Singapura sudah berlangsung sejak tahun 1970. Pasir yang diambil tidak jauh-jauh. Dari daerah Kepulauan Riau. Setiap hari, jutaan ton pasir dikeruk dan dikapalkan. Setiap hari ekosistem pesisir pantai rusak dan jumlah populasi hewan laut menurun.

Tahun 2002, Menteri Perindustrian dan Perdagangan Rini Soewandi menerbitkan surat keputusan penghentian sementara ekspor pasir laut. Tapi, setahun kemudian kerannya sedikit dibuka lagi. Gubernur Riau Rusli Zainal, tahun 2004, malah merayu langsung ke Jakarta agar diberi anggukan menjual pasir. Rusli menemui Wakil Presiden Hamzah Haz dan mengungkapkan penambangan pasir laut secara ekonomi menguntungkan banyak pihak.

Tapi, Rusli jelas bohong. Harga pasir laut kala itu 1,2 hingga 1,5 dollar Singapura per meter kubik. Sepuluh ribu perak juga nggak sampai, coba? Ratusan perusahaan penambang yang masuk ke bisnis ini membuat persaingan menjadi riuh dan membuat harga menjadi murah. Keruan pendapatan asli daerah yang diperoleh dari pajak ekspor barang jadi tak seberapa. Pemerintah Kabupaten Karimun hanya mendapat 70 miliar rupiah pada tahun 2002 dan menyumbang puluhan atau ratusan kilometer persegi perluasan Singapura. Pada tahun itu, 3 juta meter kubik pasir per bulan dikeduk dari Karimun.

Perluasan Singapura cukup serius. Sebelum tahun 1970, negeri itu hanyalah seluas 527 kilometer persegi. Tapi kurang dari 30 tahun kemudian, yakni 1998, luasnya sudah bertambah menjadi 674 kilometer persegi. Targetnya, tahun 2010, Singapura mau seluas 834 kilometer persegi.

Rasanya pemerintah negeri itu tak berpikir menimbun sampah untuk menambah luas daratan. Mereka berpikir tentang mengeruk beberapa pulau di Indonesia. Dianggap 18 ribu pulau yang tersebar terlalu banyak sehingga boleh satu dua tiga diantaranya diambil daratnya.

Pemerintah rasanya perlu menuruti permintaan sederhana kemarin sore. Memang perlu ada penertiban pejabat-pejabat yang nakalnya keliwatan itu. Wong ada orang yang berjuang mati-matian mempertahankan tiap jengkal tanah, sampai-sampai orang Indonesia pun tak kuasa menahan haru untuk pergi membantu dan berniat mati syahid, di dalam negeri ada yang menjual meter-meteran daratan. []

Koran Tender

2006-08-11T19:47:00.000+07:00

Tajuk KBR68H
Kamis, 03 Agustus 2006

Pengadaan barang pemerintah di atas 50 juta rupiah menurut aturannya harus dilakukan melalui mekanisme penawaran. Melalui tender. Maksudnya sangat baik, membuka kesempatan kepada semua saja penyedia dan memenuhi azas-azas pemerintah yang baik. Azas itu diantaranya tentang keterbukaan. Tender memungkinkan banyak penyedia barang atau jasa terlibat dalam proyek pemerintah, lalu bersaing berdasar kualitas dan harga yang ditawarkan.

Maunya, tender dimaksudkan untuk mencegah berlangsungnya korupsi atau permainan kotor lainnya. Tapi, rupanya selalu ada celah atau lubang yang bisa disusupi serangga. Bug yang tahun 1944 menyusup ke komputer pertama di dunia, lebih dulu masuk ke ruang-ruang administrasi pemerintahan. Korup dan jahat.

Entah dapat gagasan darimana, Dinas Kesehatan Provinsi Maluku, beberapa waktu lalu menghubungi kantor redaksi suatu koran di kawasan seribu pulau itu. Mereka menawarkan uang 35 juta rupiah agar koran tersebut mencetak beberapa eksemplar yang tak akan diedarkan. Cetakan yang dibayar 35 juta rupiah itu akan diisi juga oleh iklan pengumuman tender pengadaan alat kesehatan. Tapi, cetakan itu tak pernah jatuh ke publik, melainkan hanya ke tangan staf dan pejabat Dinas Kesehatan yang bersangkutan.

Ya. Dinas Kesehatan bermaksud membuat iklan fiktif. Seolah-olah dimuat di media massa sesuai peraturan, tapi sesungguhnya tak pernah ada publik yang membaca. Guntingan iklan dan lembaran koran itu semata-mata dijadikan lampiran laporan kelak.

Hebat, bukan? Praktik korupsi sudah begitu canggih dan cerdik. Suatu praktik pengadaan barang secara tertutup, bisa dibuat seolah-olah terbuka. Pejabat Dinas Kesehatan bisa berdalih macam-macam kalau iklan fiktif ini terbongkar. Ujungnya, kasus itu bisa bukan lagi berjudul korupsi, tapi semata-mata pemalsuan.

Dalam praktiknya, para penyedia barang atau jasa yang bakal ikut penawaran bakal membayar sejumlah uang kepada pejabat atau staf agar bisa masuk dalam daftar prakualifikasi tender. Dari mula saja sudah bau uang. Sebetulnya, sebelum ini pun uang sudah tercium. Yakni, bila si penyedia barang mau tahu ada atau tidak informasi tentang proyek dan rinciannya, ia harus membayar kepada ‘orang dalam’. Bila dua langkah tadi melibatkan uang sogok, sudah bisa ditebak, selanjutnya ada uang untuk bisa menang. Bahkan adu gede uang suap berlangsung supaya pejabat yang bersangkutan bisa mengatur spesifikasi tender sehingga perusahaan yang menyogok itu menjadi pemasok yang lolos prakualifikasi. Akibat praktik ini, konsekuensi telanjang yang terjadi ialah penggelembungan harga serta penurunan kualitas barang dan jasa.

Pada kasus seperti di Dinas Kesehatan Maluku, kita menyayangkan dua hal sekaligus. Selain yang pertama, yakni aparat birokrasi, kita mengkritik pula praktik kolusi antara media massa dan pemerintah. Sungguh lancang ada aparat birokrasi yang berani menghubungi redaktur koran untuk mengatur rencana jahat seperti itu. Tapi, kelancangan itu sekaligus menunjukkan hubungan mesra bermotif uang sudah berlangsung bukan sekali-dua.

Hari-hari ini ada tujuh koran harian di Ambon, ibukota Provinsi Maluku. Belum lagi mingguan berupa tabloid. Kita mungkin bisa mengira minat baca penduduk Maluku yang sebanyak 1,3 juta jiwa itu sangat tinggi. Mestinya begitulah yang terjadi. Sungguh menggembirakan bila koran-koran yang ada melakukan fungsi pengawasan seperti seharusnya. Publik pembaca berarti dilayani sepenuh-penuhnya.

Tapi yang terjadi ialah suap. Dan kita meringis mengetahuinya. Lalu, mestinya publik pembaca, menghukum koran semacam itu. Berhenti membaca mereka. []

Byar Pet Bau

2006-07-24T23:06:00.000+07:00

Tajuk KBR68H
Selasa, 25 Juli 2006

Bila lampu mati --digilir atau berbarengan-- atau air bersih susah didapat, siapa punya salah? PLN bilang, pasokan bahan bakar minyak dari Pertamina yang jadi pangkal soal. Penyedia air bersih akan menunjuk waduk Jatiluhur sebagai sumber masalah. Tak pernah ada pengakuan bahwa para penyedia kebutuhan publik itu yang gagal bekerja secara baik.

Sampai hari ini, pelanggan air minum dari PT Thames PAM Jaya dan Palyja di Jakarta masih kekurangan pasokan air bersih. Bila malam mengucur lancar dengan warna kekuningan, pagi hari hanya icrit-icrit. Tiba-tiba Jakarta diguyur hujan deras dua hari berturut-turut. Bila sebelumya mereka menunjuk kekeringan waduk Jatiluhur di Jawa Barat yang berawal dari kemarau, di dua hari terakhir tak ada penjelasan anyar.

Senin kemarin, kesibukan dibuka dengan ketiadaan catu daya dan alat penerangan. Lampu di sebagian wilayah Jakarta, bergiliran dimatikan hingga delapan jam. Akibatnya, industri atau perkantoran di Pulogadung, Cakung, Cililitan, Kramatjati, di Jakarta Timur hingga sebagian wilayah Bekasi dan rumah-rumah kesulitan mencari sumber daya. Listrik di Pondok Indah, Cipete, Manggarai, dan Mampang di Jakarta Selatan juga dipadamkan selama empat jam.

Pejabat PLN menerangkan, Pertamina terlambat mengirim pasokan untuk Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap Muara Tawar, Bekasi, Jawa Barat. Sudah tiga hari, katanya, pasokan BBM yang mencapai 34 ribu kiloliter per pekan menyusut. Tapi, orang Pertamina membantah keras. Karena, kapal pemasok sudah sandar sejak Minggu malam.

Siapa benar, mana publik mengetahui secara pasti? Bisanya hanya menduga-duga, seperti saat tarif air mau dinaikkan. Setelah ditolak publik, sepekan berikutnya air menghilang atau mengalir kecil. Wajar saja menduga begitu. Cuma, disadari cara begitu tak pernah mendatangkan kepuasan jawab dan --tentu saja-- gagal mendapat penjelasan yang benar. Jangan jauh-jauh dulu mencari cara penyelesaian.

Rasanya, konsumen sudah memberi lebih banyak ketimbang yang dijanjikan dan mestinya disediakan produsen jasa publik. Peran serta konsumen juga cukup tinggi. Kalau dicek ke rumah-rumah, ajakan berhemat air dan listrik sesungguhnya disambut baik secara nyata. Keluarga-keluarga mematikan lampu yang tidak digunakan, menghemat pemakaian fasilitas pendingin ruangan, fasilitas masak yang menggunakan energi listrik, dan sebagainya. PLN sendiri mengakui peran serta masyarakat itu menyumbang banyak pada kemampuan penyediaan listrik. Tapi, masih juga mati? Lalu apa yang salah?

Jangan-jangan pengajar Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan atau PPKn di sekolah-sekolah dasar tempo hari betul. Mesin, sistem dan mekanisme, dirancang dan dijalankan oleh manusia. Kendati dibuat untuk mengendalikan kesewenangan manusia, pada berbagai kasus, masih tetap bisa dimanipulasi. Barangkali hanya sistem, mekanisme dan mesin yang dirancang untuk tidak bisa dimanipulasi oleh manusia saja yang bisa berfungsi secara lebih baik.

Tapi, sebelum ke sana, PLN, perusahaan air minum dan penyelenggara kebutuhan publik lainnya patut diperiksa dulu. Sistem dan pengisi jabatan mesti ditelisik. Kita sungguh bosan membayar pajak, diminta menjadi warganegara yang baik, tapi terus-terusan dianiaya sedari pagi. Susah mandi, gelap dan kegerahan, di jalan-jalan masih pula dicekik oleh penat kemacetan. []

Memadamkam Lautan Api

2006-07-20T06:56:00.000+07:00

Tajuk KBR68H
Kamis, 20 Juli 2006

Dunia tengah kekurangan air untuk memadamkan api. Tiada pendingin dari amarah dan haus darah. Justru perang sedang dipercaya menjadi cara mendatangkan ketentraman. Barangkali benar, hidup memang upaya menafsir ulang. Penghuni bumi kerapkali baru mafhum tentang pentingnya solidaritas setelah dihadirkan bencana. Kebersamaan dirindukan sehabis konflik mengganggu kehidupan. Mungkin kosa kata ‘damai’ dikenal lantaran ada ‘perang’.

Tapi, kalendar masehi sudah melewati dua milenium dan sejarah manusia berusia ribuan tahun lebih tua dari sistem penanggalan dunia ini. Mestinya menafsir ulang bukan lantas mengulangi kembali, melainkan penemuan-penemuan baru. Bahkan bilangan prima Mersenne dengan lebih dari 7,8 juta digit angka telah ditemukan, pada akhir tahun lalu. Mengapa saban pagi yang kita temukan tetap angka-angka kematian akibat perang?

Wilayah yang dikenali sebagai Timur Tengah nyaris sempurna menjadi kawasan perang abadi. Di Lebanon, lebih dari sepekan bom-bom Israel menewaskan 300-an warga sipil, tanpa melihat usia atau jenis kelamin. Perdana Menteri Israel Ehud Olmert boleh mengaku telah memperingatkan mereka agar menyingkir karena senjatanya akan menyerang markas Hizbullah. Nyatanya, sasaran yang dihancurkan termasuk tempat tinggal beserta penghuninya. Bahkan markas Perserikatan Bangsa-bangsa di Naquora dihantam peluru artileri dan satu markas UNIFIL di Marun Ras dihajar dua mortir. Angkatan Darat Israel, hari Rabu kemarin, telah pula melesak masuk ke wilayah Lebanon.

Ini jelas agresi. Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-bangsa Kofi Annan khawatir suatu lautan api bakal tercipta, suatu perang terbuka, mengingat Hizbullah didukung Suriah dan Iran. Apalagi lontar melontar roket berlangsung pula antara Israel dan gerilyawan Palestina.

Toh, sampai sepekan pemimpin-pemimpin dunia kesulitan memadamkan api. Ketua Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa Javier Solana boleh mengecam, seperti juga Kofi Annan, tapi apa bisa dibuat bila Israel, Hizbullah dan Palestina sama menulikan telinga. Menteri Luar Negeri Israel, Tzipi Livni, mensyaratkan dua serdadunya yang ditawan Hizbullah dibebaskan. Begitu juga kepada Palestina, melepaskan seorang kopral Israel yang disandera. Tapi, Israel emoh berbuat sebaliknya, memulangkan ribuan tawanan Palestina dari penjara mereka. Tuntutan kepada Hizbullah juga dinilai kelewatan, kendati berdasar Resolusi Dewan Keamanan PBB nomor 1559 dan 1680. Yakni, pelucutan senjata Hizbullah, menariknya dari batas Lebanon-Israel.

Resolusi yang merugikan kepentingan Hizbullah itu ditampik lantaran dianggap memanfaatkan PBB untuk kepentingan Israel dan Amerika. Orang bisa percaya bila PBB bersikap seperti hari ini. Mendiamkan Palestina dan Hizbullah yang menculik serdadu Israel, serta gagal bersikap keras kepada Israel yang membalas secara tidak masuk akal dan tak terampuni. Sedangkan komunitas besar lainnya, seperti Uni Eropa, belum sekata mengirim pasukan perdamaian. Padahal, lamban mengambil sikap dan bergerak, berarti membiarkan amarah menjalar ke banyak arah.

Wajar bila Perdana Menteri Lebanon Fuad Siniora mengkritik komunitas internasional yang tidak berbuat apa pun untuk menghentikan agresi Israel. Surat kabar di Beirut yang marah, mengecam sekaligus Barat dan Liga Arab. Kata mereka, dunia hanya mendatangkan kapal dan bus untuk mengevakuasi warganya. Tapi menelantarkan rakyat Lebanon tiarap di lantai rumah, membiarkan roket menyambar atap tempat tinggal mereka. Koran di Teheran, Iran, memaki Presiden Amerika Serikat George Walker Bush yang menolak usul agar mendesak Israel melakukan gencatan senjata dan berdalih bahwa Israel berhak mempertahankan diri. Teheran Times menulis, andai saja Bush melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana anak-anak dan bayi mati dihajar bom.

Dunia hilang daya menundukkan api. Mengirim pasukan internasional seperti rencana beberapa pemimpin G-8 tapi tanpa dukungan Dewan Keamanan PBB, sama saja mengulangi nasib pasukan perdamaian yang ditugaskan di Rwanda, 12 tahun lalu. Suatu sidang Majelis Umum barangkali diperlukan, sembari meminta Suriah dan Iran tidak terpancing masuk ke kancah perang. Pada hari mendatang, perlu pula menata lagi badan dunia yang telanjur dipenjara Amerika yang presidennya begitu percaya pada perang sebagai jalan menuju ketentraman. []

Amal, Gaji, Korupsi

2006-07-20T06:54:00.000+07:00

Tajuk KBR68H
Selasa, 18 Juli 2006

Dimas Gumilar Taufik, pelajar kelas II SMP Sandy Putra, Jawa Barat patut gembira. Biaya SPP sebesar 90 ribu rupiah per bulan kini bisa dibayar. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono saat membuka Jambore Nasional Pramuka di Bumi Perkemahan Kiarapayung, Jatinangor, Sumedang, hari Minggu 16 Juli lalu, menyerahkan sebagian dari gaji ketigabelasnya. Presiden langsung setuju memberikan sebagian gaji setelah Dimas menyampaikan surat permohonan serta fotokopi rapor hasil belajarnya.

Suka citalah Dimas. Begitu juga dua orang guru bantu dan honorer yang tinggal di sekitar rumah pribadi Yudhoyono di kawasan Cikeas, Bogor. Mereka mendapat bagian dari 56 juta rupiah gaji Presiden. Atas sikap murah hati begini, patutlah Dimas dan dua guru tadi berterima kasih. Tapi, mestinya mereka bisa menggugat.

Kita bukan sedang menghalangi niatan Susilo Bambang Yudhoyono beramal. Sebagai muslim yang sedari kecil diiming-imingi surga bila berbuat baik, silakan saja Yudhoyono menabung amal untuk timbangan kelak. Seperti juga beberapa anggota DPR yang mengaku akan memberikan gaji ke-13 mereka kepada korban gempa bumi di Jawa Tengah dan Yogyakarta.

Sekarang, uang yang dijanjikan itu barangkali belum lagi sampai ke tangan bakal penerima di Jawa Tengah dan Yogyakarta, gempa sudah terjadi lagi. Disusul gelombang tsunami, malah. Korbannya penduduk pesisir pantai selatan Jawa sepanjang Pangandaran hingga Cilacap. Gaji keberapa lagi yang mau diberikan? Atau justru sedang mengusulkan gaji baru?

Kita mengetahi persis, Presiden dan DPR memegang kekuasaan atas pembuatan undang-undang. Tunjangan ke-13 yang turun tahun ini merupakan kebijakan sejak 2002 karena pemerintah tak mampu memberikan kenaikan gaji pegawai negeri sipil. Tapi, kebijakan itu tetap berlanjut hingga anggaran nasional tahun 2006 ditetapkan. Jadilah argumentasi Wakil Presiden Jusuf Kalla yang menyebut, soal gaji ke-13 sudah ada aturannya dan anggarannya, menjadi sah. Perkara mau ambil atau tidak, tergantung masing-masing orang.

Terkesan pemerintah dan DPR tengah konsisten dengan apa yang sudah diputuskan. Tak mau main ubah. Tapi, orang juga berhak menuntut —Dimas Gumilar dan dua guru kawasan Cikeas layak menggugat— agar pemerintah dan DPR konsisten dengan keharusan menganggarkan 20 persen dari biaya nasional untuk pendidikan. Pasti, jawabannya lain. Pemerintah menunjukkan angka-angka pendidikan dalam anggaran nasional yang cenderung naik. Meski belum mencapai keharusan, tapi trend-nya naik.

Dimas Gumilar dan dua guru dari Cikeas sangat berhak protes keras. Bukan cuma kepada Presiden yang telah bermurah hati, lebih-lebih kepada anggota DPR yang dipilih tapi menelantarkan suara. Barangkali karena mereka juga ingin beramal seperti Yudhoyono.

Malu terus menerus disantuni pemerintah, seperti kasus amplop 5 juta rupiah saat membahas rancangan undang-undang Aceh, DPR usul agar biaya pembuatan undang-undang naik. Dari semula 500 juta rupiah per rancangan menjadi 1,7 miliar rupiah. Ketua DPR Agung Laksono membandingkan anggaran yang dimiliki pemerintah untuk merancang satu peraturan yakni 2,5 hingga 3 miliar rupiah.

Bagaimana sesungguhnya anggota DPR mengenali uang dan kegunaannya? Menghitung berapa banyaknya lalu menentukan penggunaan. Bagaimana semua itu dilakukan? Bagaimana pula mereka memahami kekuasaan yang tengah dipegang? Apa semata-mata menjadi sarana mencari obyekan —misalnya— menjadi calo asrama haji?

Mestinya mereka bisa mulai berpikir ekonomis, mengeluarkan modal sedikit untuk hasil yang besar. Ongkos yang wajar merumuskan undang-undang, tapi membanjiri rakyatnya dengan kemudahan dan kemajuan fasilitas pendidikan. []

Gagal ke Slovenia

2006-07-13T10:56:00.000+07:00

Tajuk KBR68H
Kamis, 13 Juli 2006

Di Slovenia, Veronica memutuskan mati. Menenggak empat bungkus pil tidur dan sembari menunggu mati, ia menulis surat kepada redaksi majalah terbitan Perancis, Homme, karena menulis artikel dengan kalimat pertama menanyakan di manakah Slovenia. Di ujung kematian, ia gusar karena ada majalah ternama yang tidak mengetahui letak negerinya. Meski bukan gara-gara sentimen nasionalisme ia memutuskan mati.

Slovenia, wilayahnya kecil saja. Seluas Provinsi Chiang Mai di Thailand dan Halmahera, di Maluku. Hanya 20 ribu kilometer persegi atau lebih luas sedikit dari Seram, juga di Maluku, dan Kabupaten Yahukimo di Papua yang meradang kelaparan.

Ke Slovenia, enam pelajar Indonesia sedianya bertandang untuk bertanding dalam Olimpiade Matematika Internasional. Barangkali mereka juga akan bertanya di mana letak Villete, rumah sakit jiwa tempat Veronica dirawat setelah bunuh dirinya gagal. Tempat tokoh dalam novel penulis asal Brazil, Paulo Coelho, ini bertemu cintanya. Tapi, keenam pelajar anggota Tim Olimpiade Matematika itu gagal pergi. Meski enam bulan telah mereka lewati secara tekun mengikuti latihan-latihan di Institut Teknologi Bandung.

Enam pelajar itu: Win Mulyadi dari SMA Negeri Singaraja, Bali, lalu Askar Aulia (SMA Negeri I Yogyakarta), Alberth Gunawan (SMA Negeri I Temanggung, Jawa Tengah), Evan (SMA Kristen Trimulya Bandung, Jawa Barat), Raymond Kristopher Sitorus (SMK I BPK Penabur Jakarta) dan Andre Jonathan (SMA Kristen Vonsvitae Jakarta). Mereka gagal mengharumkan nama negerinya, justru karena kelalaian pemerintahnya sendiri. Orang-orang yang paling berwenang mengurus pendidikan di Indonesia, yaitu Departemen Pendidikan Nasional, telat mengurus visa mereka.

Olimpiade Matematika Internasional dimulai tanggal 12 Juli, dan pelajar-pelajar Indonesia mesti berangkat tanggal 9 Juli. Namun, visa baru diurus serius tanggal 6 Juli. Bahkan tiket menonton konser Mariah Carey di Jakarta, bulan Februari dua tahun lalu, seharga 1,75 juta rupiah sudah habis seminggu sebelum pertunjukan. Kacek waktu tiga hari mengurus visa pasti suatu tindakan gegabah, sembrono dan menganggap sepele urusan administrasi.

Permohonan visa diajukan melalui Kedutaan Austria di Jakarta, karena negara yang melepaskan diri dari Yugoslavia 25 Juni 1991 itu, belum memiliki perwakilan di Indonesia. Menurut Juru Bicara Depdiknas, Bambang Wasito Adi, sebetulnya permohonan telah diajukan pada 20 Juni lalu, tapi Austria belum kunjung dapat jawaban. Bila saja Depdiknas rajin mengecek, dan bukan hanya pada 6 Juli lalu, enam pelajar berprestasi itu masih bisa diterbangkan. Tapi, orang-orang yang berwenang mengurusi pendidikan itu terlalu malas. Buktinya, setelah pengecekan tanggal 10 Juli ada jawaban visa keluar tanggal 11, dan bisa diambil tanggal 12 Juli. Kurang dari sepekan.

Cara pengajuan visa Slovenia lewat Austria pun buka satu-satunya. Depdiknas sebetulnya bisa membantu anak-anak pintar itu melalui perwakilan mereka di Bangkok. Cuma, saran ini pernah ditepis karena dianggap tidak efisien. Tidak sangkil. Nyatanya cara yang ditempuh Depdiknas, bukan saja tidak mangkus atau tidak mujarab atau tidak efektif, tapi merugikan.

Kepergian enam pelajar encer otak itu pastinya membawa harum nama negeri yang lebih dikenal dunia karena daftar korupsinya, daftar pelanggaran hak azasi manusianya, juga tingkat kriminal yang tinggi dan peredaran narkotika. Orang-orang di pemerintahan harus masuk semua ke kamar masing-masing, menatap cermin, lalu menampar-nampar mukanya sendiri sampai semerah warna bendera, lalu ke halaman rumah dan meminta ampun ke segenap khalayak Indonesia. Sudah itu, mengundurkan diri. Sungguh, birokrasi macam apa yang tengah terselenggara di sini? Sungguh tidak pantas mereka makan dari gaji yang kita bayarkan.

Bayangkan, anak-anak itu harus mengikuti seleksi ketat dari kabupaten, ke provinsi dan enam bulan konsentrasi dengan angka-angka. Jangan ditanya lagi bahwa mereka kehilangan waktu untuk bergaul bahkan pacaran. Lalu dibuat kecewa oleh cara kerja telengas orang-orang Depdiknas. Sungguh tidak pantas para pejabat itu makan dari gaji yang kita bayarkan. []

Ustadz

2006-07-13T10:52:00.000+07:00

Tajuk KBR68H
Selasa, 11 Juli 2006

Sebuah radio di Jakarta, sewaktu pagi hari Senin kemarin baru beranjak sibuk, menyiarkan langsung ceramah seorang ustadz. Sebelumnya, dibagikan lembaran-lembaran berisi kisah orang-orang tua dan anak-anak Palestina yang tewas atau terluka akibat operasi militer Israel. Cerita menyayat yang mengundang datang rasa marah. Sang ustadz juga mengkritik reaksi pemerintah-pemerintah berbagai negara, termasuk negara berpenduduk mayoritas muslim. Tak ada reaksi keras mengecam serangan-serangan Israel ke Jalur Gaza.

Serangan dilancarkan sebagai jawaban atas tuntutan agar 1.500 orang Palestina dibebaskan dari tahanan bila Israel ingin seorang prajuritnya yang ditahan Palestina dibebaskan. Perdana Menteri Israel Ehud Olmert hari Senin kemarin malah berjanji akan meningkatkan serangan ke Palestina agar prajuritnya dibebaskan. Operasi ini disebut Olmert sebagai strategi “penghukuman kolektif” terhadap Palestina.

Sang ustadz yang ceramahnya disiarkan langsung melalui stasiun radio di Jakarta Selatan itu lalu membanding-bandingkan reaksi internasional ketika tsunami melanda Aceh Darussalam, ketika Yogyakarta dan Jawa Tengah diguncang gempa. Katanya, bantuan dari berbagai negara datang begitu deras. Reaksi keras dari berbagai negara juga dilihat oleh sang Ustadz pada kasus operasi TNI di Timor Leste tempo lawas, lalu Papua dan Aceh. Juga desakan agar pemimpin Majelis Mujahiddin Indonesia Abu Bakar Ba’asyir ditahan karena tuduhan terorisme. Dari logika banding membanding ini, ia lantas menyimpulkan dunia tengah berbuat tidak adil.

Reaksi PBB terhadap kasus Palestina memang memuakkan. Organisasi dunia ini tidak mampu mengeluarkan sikap keras terhadap Israel yang mendapat dukungan Amerika Serikat. Negara-negara kuat yang tergabung dalam Uni Eropa bersikap sama menduanya. Tapi cara sang ustadz menanamkan kebencian dan mengajarkan curiga, tidak kalah menyebalkan. Ia mestinya meniru Majelis Ulama Indonesia atau MUI yang memprotes dan mendesak kepada lembaga-lembaga resmi yang ada dan memang harus dituntut mempromosikan dan merancang perdamaian. Yakni, Perserikatan Bangsa-bangsa, Gerakan Nonblok, Organisasi Konferensi Islam (OKI), serta negara-negara dalam Kelompok 8 atau G-8.

Contoh seperti ditunjukkan Ustadz itu satu gambaran tentang tokoh umat kita. Mereka bukan saja kerap bicara jauh panggang dari api, menyimpulkan dari fakta sumir, tapi mereka menganjurkan kebencian dan berbuat kekerasan. Ini yang kita kritik. Apalagi anjuran disampaikan di udara luas terbuka melalui frekuensi radio. Kita patut mengkritik karena pagi kita telah diracuni hasutan. Kritik sama dilontarkan juga oleh Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Din Syamsuddin ketika kemarin membuka Muktamar Pemuda Muhammadiyah di Samarinda, Kalimantan Timur. Kemarin Din mengecam kelompok-kelompok masyarakat yang sering menggunakan cara kekerasan, baik fisik maupun verbal, dalam menyelesaikan masalah.

Yang kita inginkan ialah agar kita mau mengubah cara melihat masalah. Bukan membolehkan cara kekerasan hanya alasan, “kesabaran manusia ada batasnya.” Sehingga seorang ustadz pop di layar televisi berulang-ulang memberi contoh bagaimana tetangga boleh marah dan merusak properti tetangganya yang memutar musik keras-keras sehingga membuat bising lingkungan. Terganggu atau tersinggung sungguh manusiawi, tapi mengapa lantas seorang tukang parkir pun bisa saja terbunuh hanya karena ia dianggap menyinggung perasaan orang lain?

Masak tidak bisa menerapkan cara seperti kita lakukan pada Zinedine Zidane? Tetap menganggap dia pemain terbaik meski saat melawan Italia mendapat kartu merah. Seperti dipilih oleh 2 ribuan wartawan peliput, mengalahkan pemilih Kapten Italia Fabio Cannavaro dan pemain Italia lainnya, Andrea Pirlo. Meski mengelu-elukan Zidane tetap saja kita setuju apa yang —misalnya— ditulis The Guardian, bukan kartu ucapan selamat jalan yang diterima di hari akhirnya, Zidane mendapat kartu merah, dikeluarkan dari lapangan.

Kita ingin menghilangkan nila yang setitik tanpa merusak susu sebelanga. []

Terlibat di Parlemen

2006-07-13T10:47:00.000+07:00

Tajuk KBR68H
Kamis, 6 Juli 2006

Anggota DPR kita dianggap lelet kerja dan suka bicara bertele-tele. Rapat-rapat sering molor waktu karena wakil rakyat terpilih kesulitan menyusun kalimat yang efektif. Bila dapat teguran dari sejawat atau dari pimpinan sidang, biasanya kata sakti ‘demokrasi’ diajukan untuk bisa melanjutkan bicara. Lalu, anggota DPR tersebut bisa menambah waktu bicara beberapa menit.

Bicara singkat, tapi tajam dan jelas, memang persoalan banyak orang. Kursus-kursus singkat public speaking sampai dibuat karena melihat peluang semacam ini. Biayanya biasanya paling murah 700 ribu rupiah sampai lebih dari 3 juta rupiah per paket. Cuma yang biasanya didapat oleh peserta kursus ialah ‘bagaimana menarik perhatian hadirin’. Trik paling klasik ialah melucu. Hasilnya, beberapa menit habis untuk lucu-lucuan, baru masuk ke pokok soal. Syukur kalau masih ingat apa mau disampaikan. Kebanyakan lupa dan malah melanjutkan lawakan. Padahal, DPR tak kekurangan jumlah pelawak.

Supaya rapat bisa efektif, Tim Peningkatan Kinerja DPR merekomendasikan pembatasan waktu bicara. Penghuni Senayan cuma punya waktu 2 hingga 3 menit untuk bertanya atau menanggapi materi rapat. Anggota DPR yang kebiasaan bicara panjang lebar tapi isinya sedikit bakal ciut dan menggugat, “apa yang mau disampaikan dalam tempo sesingkat itu?”

Tapi, bertele-tele menyampaikan gagasan karena kebanyakan melawak itu satu soal. Ada soal lain yang juga berhubungan dengan rapat-rapat DPR. Yakni bagaimana wakil rakyat menjalankan kewajiban melibatkan peran serta publik dalam sidang pembahasan suatu rancangan undang-undang. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dalam pasal 53-nya menegaskan hak partisipasi warga negara untuk terlibat dalam proses penyusunan undang-undang, juga peraturan daerah. Dalam Tata Tertib DPR soal ini dirinci lagi. DPR wajib mempromosikan, menghormati, melindungi dan memenuhi —memfasilitasi hak masyarakat untuk memberikan masukan secara lisan dan tertulis dalam proses penyiapan dan pembahasan RUU, termasuk menyediakan sarana dan prasarana agar hak partisipasi masyarakat dapat maksimal.

Sayangnya, keterlibatan itu dibatasi hanya pada rapat dengar pendapat umum. Biasanya, rapat dengar pendapat umum yang melibatkan masyarakat sipil pun hanya sekali. Sudah itu tak ada lagi. Sesudah rapat dengar pendapat umum, perumusan suatu undang-undang akan dilakukan di bilik tertutup Panitia Khusus atau Panitia Kerja. Tercatat hanya Panitia Khusus RUU Kewarganegaraan yang membuka kemungkinan keterlibatan publik.

Mengingat kemampuan bicara anggota DPR yang menurut Tim Peningkatan Kinerja DPR masih lemah, bisa jadi akan ada komentar, “kalau kami diminta lebih cepat bergerak jangan direcoki lagi oleh soal-soal begini. Percayakan saja.”

Problemnya, bukan percaya atau tidak, tapi amanat undang-undang yang diterbitkan juga oleh DPR bersama pemerintah. Hingga 2009, berdasar Program Legislasi Nasional, mesti ada 280-an undang-undang yang dikeluarkan. Tiap tahun ditetapkan jumlah yang jadi prioritas. Tahun lalu, 55 RUU diprioritaskan untuk diundangkan. Tapi, yang berhasil kurang dari sepertiganya. Tahun ini, prioritas yang mesti diundangkan mencapai 43 RUU. DPR keteteran mengejar target kerjanya sendiri. Sebab, mereka juga masih harus menjalankan fungsi pengawasan terhadap eksekutif dan juga penganggaran.

Mereka memang orang-orang sibuk. Tapi, tak boleh melupakan soal partisipasi warga negara yang menjadi kewajiban mereka untuk memfasilitasinya dan justru bakal membantu banyak DPR. Sungguh sayang bila yang terjadi justru DPR menetapkan sifat rapat dan membuat jadual rapat yang mengakibatkan peran serta masyarakat menjadi miskin. Simak saja bagaimana selama 5 hari kerja, hanya 4 hari yang ditetapkan untuk rapat, baik perumusan undang-undang maupun kerja pengawasan berupa rapat kerja dengan pemerintah. Selama 4 hari itu pun, pilihan waktu membuat undang-undang dimulai pukul 14 hingga 20, siang sampai malam hari. Ada waktu enam jam, kelihatannya cukup panjang. Tapi sesunggunya, itu harus dipotong waktu magrib memanjang hingga Isya. Sedikit waktu dan tidak dimanfaatkan efektif.

DPR tidak bisa berdalih tentang kerja yang menumpuk. Parlemen Jerman dibatasi waktu 6 minggu untuk mengeluarkan suatu undang-undang dengan tetap melibatkan publiknya. Bila ada undang-undang molor, parlemen harus secara terbuka memberitahu alasannya. DPR harus meneliti dirinya sendiri. Banyak improvisasi yang tidak perlu menyedot energi dan biaya mereka. Sebut saja rancangan undang-undang porno yang menyelonong masuk, dibahas panjang dan mengundang perdebatan.

Jadi, urusan bicara 2 hingga 3 menit seperti diusulkan Wakil Ketua Tim Peningkatan Kinerja DPR Lukman Hakim Saifuddin, bisa jadi tawaran mengatasi kegagapan bicara. Masih perlu dipikir bagaimana membuat DPR lebih efektif. Betul-betul efektif, dan mendengar. []

Bandit

2006-07-13T10:43:00.000+07:00

Tajuk KBR68H
Selasa, 04 Juli 2006

Gerakan Anti Premanisme, hari Senin kemarin dideklarasikan, di Jakarta. Para deklarator, diantaranya bekas Ibu Negara Sinta Nuriyah Abdurrahman Wahid, menilai pemerintah gagal mengalahkan praktik-praktik premanisme. Aparat pemerintah sudah tidak bisa diandalkan lagi mencegah dan mengatasi kelompok-kelompok penghayat kekerasan.

Menurut Sinta, mobilisasi preman oleh kelompok massa tertentu berbasis sentimen kedaerahan, agama, politik, ataupun kepentingan ekonomi. Aksi-aksi tersebut kian hari makin meluas dan mengintimidasi masyarakat, terutama kelompok minoritas. Perluasan aksi mereka sekaligus menunjukkan kegagalan pemerintah. Ini akibat pemerintahan yang buruk, korup, dan kebijakannya tidak jelas.

Kita paham kekecewaan para deklarator gerakan ini di kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, pada siang 3 Juli. Kantor tempat deklarasi dilakukan baru-baru ini juga diguncang rasa terkejut. Seorang aktivisnya yang sempat menduduki jabatan tinggi dalam kepengurusan tiba-tiba merapat ke barisan yang kerap memobilisasi penggemar kekerasan.

Kekecewaan para deklarator yang terdiri dari aktivis hak azasi manusia, budayawan, seniman, artis, pekerja sukarela, rohaniawan, dan jurnalis itu berasal dari kenyataan bagaimana kenyamanan hidup sehari-hari betul-betul terancam. Situasi hidup mencekam lebih dari perasaan orang-orang Tanjung Priok di awal dan pertengah tahun 1980-an ketika gerombolan-gerombolan preman mengorganisasi diri dan berpraktik main gebuk dan tusuk saban hari. Mengerikan. Korban aksi-aksi premanisme hari ini bukan sekadar orang kaya yang menolak bayar upeti kepada preman. Korbannya meluas ke kalangan aktivis, buruh, umat beragama —terutama minoritas, juga orang-orang awam.

Kelompok-kelompok bandit ini sesungguhnya sangat mudah dikenali. Mereka bahkan saban malam Minggu berpawai kendaraan bermotor di jalan-jalan dengan atribut organisasinya. Sesekali hanya unjuk kekuatan ratusan orang, sering juga memang mengemban misi menggeruduk sasaran. Sialnya, kita menyaksikan bagaimana aparat berdiam bahkan untuk pelanggaran lalu lintas yang mereka lakukan. Bermotor tanpa helm, melaju pelan di jalur cepat, beramai-ramai membunyikan klakson, aduh apa yang terjadi dengan ketangkasan aparat.

Premanisme atau banditisme ini sungguh-sungguh menakutkan. Kegagalan pemerintah seperti dilansir oleh Sinta Nuriyah, sungguh benar adanya. Bagaimana bisa terjadi, para bandit bergabung dan melembagakan bukan saja badan mereka tapi aksi-aksi mereka sehingga tampak sah, bila bukan karena telengasnya pemerintah? Masak pemerintah gagap menjawab bila pengurus-pengurus organisasi preman itu berdalih mereka menyediakan wadah bagi pemuda yang gagal diurus oleh pemerintah karena tak ada kerja.

Yang benar ialah karena pemerintah sendiri diisi oleh pelindung-pelindung preman. Juga pengguna jasa bandit. DPR yang diisi politikus tidak kebal dari premanisme semacam. Karena partai-partai mereka juga masih melanggengkan keberadaan organisasi-organisasi kepemudaan yang membolehkan penggunaan kekerasan.

Sepatutnya kelompok-kelompok itu dibubarkan. Jangan kuatir dituding tidak demokratis. Bahkan di negara paling demokratis, praktik premanisme, keberadaan bandit-bandit, tidak pernah bisa dibenarkan. []

Partai-partai

2006-06-29T08:35:00.000+07:00

Tajuk KBR68H
Kamis, 29 Juni 2006

Kalau mau menegakkan ajaran Islam, mendatangkan keselamatan di dunia bagi seluruh umat, waktunya ialah hari-hari ini. Tidak bisa ditunda lagi. Tidak ada lagi jalan undur ke belakang. Apa terjadi, harus dihadapi. Apa berlaku, bukan alasan untuk tidak melaju.

Pada beberapa tokoh Islam, ketetapan hati semacam ini sudah demikian bulat. Bila hasil punya waktu yang telah ditentukan sebelumnya, tersurat atau tersirat, sekarang ini dianggap takdir yang telah tergaris. Kebangkitan Islam dianggap tinggal beberapa langkah dijelang.

Memang ada yang menentang. Menganggap bahwa negeri ini tidak bisa disandarkan pada satu ajaran agama. Indonesia yang berdasar pada Ketuhanan, tidak lantas memilih Islam yang dipeluk oleh mayoritas penduduk sebagai dasar politik pemerintahan. Indonesia mengakui firman-firman Tuhan dan membakukannya secara serius dalam aturan dasar bernegara, karena itu mengakui fakta bahwa Tuhan mencipta beraneka. Jadi, gagasan-gagasan menerapkan Islam sebagai dasar politik pemerintahan mendapat lawan.

Tapi, memang siapa yang mau mengubah haluan Indonesia sekarang? Siapa yang ingin mengganti model kenegaraan? Masak tokoh-tokoh politik Islam itu mau makar?

Diskusi-diskusi di radio atau di tengah mushala dan di kelas-kelas kampus menertawakan tudingan ini. Katanya, “orang-orang sekuler selalu menganggap bahwa umat Islam masih bodoh.” Buktinya, para politikus dari partai berhaluan Islam justru membanggakan. Mereka punya strategi cerdas dan penuh taktik yang menyesuaikan situasi.

Siapa mau menolak sekarang kalau lebih dari 30 kabupaten dan kota sudah punya peraturan daerah yang berangkat dari aspirasi keislaman sebagian warga? Maksiat dilarang secara tegas, tata cara berpakaian yang dianggap islami juga ditentukan. Apa melalui jalur makar? Atau menculik anggota DPRD dan Bupati agar mereka mau menandatangani rancangan peraturan? Jangan main tuduh sembarangan. Semua agama dan semua hukum dunia melarang dan memidana fitnah.

Aturan-aturan yang dianggap sesuai dengan aspirasi umat Islam itu, katanya, dibuat melalui tata cara yang ditentukan oleh orang-orang sekuler. Istilah yang tidak tepat, sebetulnya. Tapi, begitulah disebut. Demokrasi dianggap tidak sesuai dengan keimanan. Memisahkan negara dari agama dianggap membuat orang terjerumus pada dosa. Tapi, dalam demokrasi banyak kebolehan. Dan ini penting untuk dimanfaatkan.

Pertanyaannya, apakah demokrasi boleh melahirkan kembali fasisme semacam terjadi di Jerman masa lalu? Inilah kekutiran kita sekarang.

Faktanya, partai-partai Islam tidak membahayakan. Mereka hanya beroleh dukungan kurang dari 8 persen orang Indonesia dalam berbagai pemilihan kepala daerah, seperti dipaparkan Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat atau JPPR. Bahwa mereka bisa menggolkan berbagai aturan —yang dianggap— mengadopsi aspirasi umat Islam lantaran keblingernya tokoh-tokoh partai politik nasionalis. Inginnya memisahkan agama dari negara tapi berkawin-mawin menghasilkan koalisi yang membahayakan. Hanya ingin menang, demi berkuasa lalu menyatukan dua ideologi berbeda yang tidak melahirkan apa-apa. Boro-boro menghasilkan kepentingan bersama atau melahirkan pemimpin politik masa datang yang lebih baik. Yang ada hanya penyatuan kepentingan hari ini.

Dari 224 pemilihan, koalisi partai Islam dan nasional mendominasi kemenangan. Lalu mereka melahirkan aturan yang membahayakan kenyataan majemuk Indonesia. Partai-partai politik semacam itu tidak mendatangkan kemaslahatan bagi siapapun.

Partai-partai yang tidak berhaluan agama tidak percaya diri melaju sendiri. Padahal data yang sama menunjukkan 73 daerah dimenangi calon satu partai nasionalis dan 51 daerah oleh gabungan sesama partai nasionalis. Sialnya, pengurus partai-partai itu memang hanya berpikir tentang hari ini. Tambah sial, hari ini mereka bikin tambah sulit saja. []

UU dari ‘Pedalaman’

2006-06-29T08:31:00.000+07:00

Tajuk KBR68H
Selasa, 27 Juni 2006

Kita mendengar dagelan lagi dari DPR. Pelakonnya wakil rakyat dan pemerintah yang membahas Rancangan Undang-undang Kebebasan Memperoleh Informasi Publik. Peraturan yang memakai judul ‘kebebasan’ itu masih juga mau disusupi ‘pembatasan’ yang keterlaluan dan tidak masuk akal. Hari Senin kemarin, 26 Juni, dagelan itu berlangsung di ruang sidang Panitia Khusus DPR.

Kelak aturan tentang kebebasan publik mengakses informasi itu mau dibatasi bagi warga negara bukan dari Indonesia. Informasi di Indonesia terbatas bagi orang asing, secara singkat begitu. Ini masuk dalam Bab Ketentuan Umum. Anggota DPR dari Fraksi Partai Golkar, Slamet Effendy Yusuf, yang mengingatkan pentingnya membatasi orang asing mendapat informasi. Kata dia, negeri ini jangan sampai telanjang di mata orang lain.

Pengecualian akan diberikan bagi kepentingan penelitian. Juga informasi publik yang sudah umum, dapat diakses dari mana saja. Para peneliti asing pun, untuk memperoleh informasi, harus melewati prosedur yang bakal diatur.

Kalau alasan Menteri Komunikasi dan Informatika Sofyan Djalil, pembatasan bagi warga asing ini justru untuk melindungi pihak-pihak di Indonesia dari tuntutan. Djalil mengajukan contoh orang asing yang ingin mendapatkan informasi dari lembaga di Indonesia, tapi tidak bisa diberikan. Maka, lembaga itu bisa dituntut. Tapi, bila undang-undang jelas-jelas membatasi, lembaga itu bisa terbebas dari tuntutan. Ia bisa berdalih atau berlindung kepada undang-undang.

Sebetulnya semangat mereka sama saja: membatasi. Latar belakangnya yang mengejutkan: anti asing. Phobia kepada orang yang tidak termasuk dalam pengertian ‘kita’. Almarhum Nurcholish Madjid menyebut gejala xenophobia ini sebagai perilaku yang dilatari oleh budaya pedalaman, bukan budaya pesisir. Mereka yang takut kepada hal asing secara berlebihan, biasanya penganut budaya pedalaman yang feodal. Budaya pesisir lebih terbuka dan mudah menerima hal baru--yang pasti asing sebelumnya.

Sikap kuatir berlebihan ini secara aneh pernah juga muncul ketika Aceh dibanjiri oleh bantuan barang dan tenaga sukarela dari berbagai negara. Segera saja muncul kecemasan keliwat batas dari kebanyakan pejabat di Jakarta yang pasti berisi curiga dan syak wasangka tentang niat terselubung orang-orang asing di bumi Aceh. Orang-orang Jakarta itu lupa, mereka juga asing bagi orang Aceh.

Isu xenophobia ini satu lajur dengan topik tentang diskriminasi rasial dan intoleransi. Hampir pasti, orang yang memiliki rasa benci terhadap orang asing, sekaligus berperilaku atau kerap mengambil keputusan-keputusan berdasarkan ras dan menerapkan sikap anti tenggang rasa. Kita seperti melihat begitu banyaknya Jean-Marie Le Pen, pemimpin Partai Front Nasional Perancis, di Indonesia. Aduh.

Selain dilatari oleh sikap tak masuk akal yang sungguh tidak perlu, pembatasan untuk orang asing melanggar prinsip-prinsip yang disepakati masyarakat internasional. Pada dua Konferensi Tingkat Tinggi Masyarakat Informasi, Indonesia ikut serta. Yang pertama di Jenewa, bulan Desember tahun 2003 dan kedua di Tunisia, bulan Juni 2005. Keduanya melahirkan deklarasi mendorong agar informasi dan pengetahuan bisa diperoleh siapapun secara mudah dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi yang ada.

Semangat pesisiran di Jenewa dan Swiss itu dihadang oleh karakter pedalaman di Senayan. [ ]

Kebenaran Rizieq

2006-06-22T23:14:00.000+07:00

Tajuk KBR68H
Kamis, 22 Juni 2006

Kecurigaan berlebihan terhadap Habib Rizieq Shihab agaknya mesti dikurangi. Ketua Umum Front Pembela Islam (FPI) itu ada benarnya. Tidak melulu salah lantaran aksi-aksi kekerasan laskarnya.

Kebenaran Rizieq bisa diketahui dari pernyataannya sendiri. Sewaktu menjawab wartawan di sela Konferensi Cendekiawan Islam Internasional di Jakarta, Rizieq menyatakan organisasi semacam FPI bakal bubar dengan sendirinya bila hukum ditegakkan. Sebab, kata dia, FPI lahir dari respon terhadap kemandegan hukum. Laskar-laskar yang dikomandoi dari Petamburan, Jakarta, beraksi setelah merasa kegelisahan dan tuntutan mereka tidak dikabulkan penuh. Mulailah, para penganut agama damai itu berubah menjadi penghayat kekerasan. Mereka siaga dengan tongkat pemukul, mengasah parang dan golok. Ada pula yang membiarkan parang dan goloknya berkarat karena, katanya, bisa lebih melukai.

Ia benar tentang beberapa hal. Pertama, penegakkan hukum memang sempoyongan. Ia pun jujur mengakui laskarnya menggunakan kekerasan kala beraksi.

Sesungguhnya sewaktu berdiri tahun 1998, organisasi ini tidak serta merta beraksi dengan alasan menjaga moral masyarakat. Anggota-anggota Front Pembela Islam sempat juga menghadang mahasiswa yang berunjuk rasa damai. Aksi-aksi kekerasan yang mengatasnamakan agama tercatat hanya dilakukan pada hari-hari di bulan Ramadhan, sampai akhirnya mereka mendatangi gedung MPR/DPR, pada 27 Agustus 2001. Mereka meminta sidang MPR mengakui teks Piagam Jakarta sebagai dasar negara. Ada kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya.

Lalu laskar FPI makin beringas. Merusak tempat hiburan, arena permainan yang dianggap sebagai lokasi judi, juga gudang minuman yang bertahun-tahun menjadi tetangga mereka di Petamburan. Rizieq Shihab harus menebus aksi-aksi laskarnya itu dengan tujuh bulan penjara, pada Oktober 2002. Setelah peristiwa bom di Bali, FPI membekukan kelaskaran. Tak terlalu lama memang. Akhir tahun 2002 itu, laskar kembali diaktifkan. Bergeming dari protes agar mereka berhenti main hakim sendiri. Sampai setahun kemudian, seusai berjanji kepada Wakil Presiden Hamzah Haz untuk menghentikan aksi-aksi massa berbasis kelaskaran, polah FPI tetap sama. Sasaran malah bukan semata tempat hiburan yang dituding berpraktik maksiat, FPI menyasar pula gereja-gereja dan sekolah non-muslim.

Rizieq juga benar bahwa organisasi massa seperti FPI bisa bubar atau dibubarkan. Meski sembari menyatakan kemungkinan tadi ia pun menolak langkah pembubaran organisasi oleh pemerintah. Ada sepuluh alasan ia ungkapkan, diantaranya bertentangan dengan demokrasi dan hak azasi manusia serta konstitusi negara yang menjamin kebebasan orang berserikat dan berkumpul. Sikap ini didukung oleh puluhan organisasi berbendera Islam dan Majelis Ulama Indonesia.

Tapi, lagi-lagi kita patut mencatat kebenaran yang disampaikan oleh Rizieq. Hukum ditegakkan, niscaya organisasi massa semacam FPI bisa bubar. Dan ini berarti, polisi mesti memeriksa para pemimpin organisasi penghayat kekerasan itu. Setelah mereka main hakim sendiri, membikin hidup tidak bebas dari rasa takut, mengambil alih tugas polisi tapi bukannya makin ringan malah merepotkan, merusak dan mengancam nyawa. Wibawa hukum yang lemah, nyatanya makin dibuat tak berdaya oleh aksi mereka. Kita percaya, hak warga sipil memprotes pemerintah yang gagal memenuhi tuntutan bukanlah dengan menghakimi warga sipil lainnya.

Umat beragama, terutama Islam, patut pula mengkritik mereka. FPI, juga puluhan organisasi massa yang kemarin, hari Rabu 21 Juni, dilindungi Majelis Ulama Indonesia telah mencoreng wajah agama, menodai kesuciannya. Meski judul aksinya tetap, yakni menjalankan aqidah. Tapi dengarlah pernyataan Gamal Al-Banna, pemimpin Ikhwanul Muslimin Hasan Al-Banna, “perang dilakukan untuk mempertahankan kebebasan menjalankan aqidah. Bukan untuk memaksakan aqidah.” FPI, puluhan organisasi massa yang dilindungi Majelis Ulama, dan Majelis Ulamanya sendiri, tidak mendengar Al-Bana. Kemarin ulama malah mendeklarasikan pemaksaan aqidah. Astaghfirullah. [ ]

Masih Takut Hantu

2006-06-13T22:29:00.000+07:00

Tajuk KBR68H
Selasa, 13 Juni 2006

Mari kita bernyanyi dulu. Tapi maaf –pasti sumbang atau fals: Darah rakyat masih berjalan/ mendrita sakit dan miskin/ pada masanya pembalasan/ rakyat yang menjadi hakim// Rakyat yang menjadi hakim/ ayo, ayo// Bergerak sekarang/ kemerdekaanlah datang/ merahlah warna panji kita/ merah warna darah rakyat/ merah warna darah rakyat//

Judulnya “Darah Rakyat”, dipercaya dibuat oleh Legiono alias Ismail Bakri dari organisasi Pemuda Buruh Kereta Api. Sudah lama sekali.

Kalau saja lagu ini sekarang dinyanyikan di jalan-jalan oleh mahasiswa atau bahkan ibu-ibu yang berunjuk rasa menuntut kesejahteraan, mereka pasti disangka kader komunis. Minimal unjuk rasa mereka dituding telah ditunggangi oleh orang-orang komunis. Para telik sandi dari Badan Intelijen Negara pimpinan Syamsir Siregar bakal bergegas mencaritahu siapa yang mengajarkan lagu itu kepada mahasiswa dan ibu-ibu.

Sedang kita patut mesam-mesem. Marx sewaktu menulis pengantar Manifesto Komunis seperti tahu gerakan yang ia inisiasi bakal menjadi hantu bagi dunia. Itu sebab, Manifesto menggunakan istilah hantu untuk sesuatu yang dipercaya bakal menakutkan kekuasaan-kekuasaan mapan yang menghisap. “Hantu menggentayang Eropa”. Jacques Derrida lebih paham dan lancar menjelaskan penggunaan istilah hantu ini.

Nyatanya ia tetap menjadi hantu sampai sekarang. Kepala Badan Intelijen Negara Syamsir Siregar hari Senin kemarin, 12 Juni, memberi peringatan bahwa orang-orang berpaham komunis mulai giat membikin pertemuan-pertemuan. Kata Syamsir, Badan Intelijen telah memantau aktivitas mereka di Blitar, Cipanas, Bogor, dan Bandung. Malah, katanya, ada petunjuk bahwa orang-orang komunis berada di belakang aksi buruh.

Aduh. Apa lagi yang ada di kepala intel-intel?

Di DPR juga ada kasak-kusuk tidak produktif tentang keberadaan orang-orang komunis yang jadi anggota parlemen. Setelah ada keterangan soal ini dalam silaturahmi Kodam Jakarta Raya yang turut dihadiri Pangdam Agustadi Sasongko. Penceramah acara itu, Alfian Tanjung, seorang dosen Univesitas Hamka yang juga Ketua Umum Pemuda Patriot Bangsa mengatakan, ada 86 kader komunis di DPR, 69 orang di PDI Perjuangan dan 17 orang di Partai Kebangkitan Bangsa. Lalu secara serempak di TNI Angkatan Darat ada peringatan-peringatan begini. Kepala Staf Angkatan Darat Djoko Santoso ikut mengamini dan memberi peringatan.

Kita tahu di DPR ada Ribka Tjiptaning Proletariyati dari PDI Perjuangan. Ia dua kali menerbitkan buku tentang dirinya, salah satu berjudul “Aku Bangga Jadi Anak PKI”. Bekas anggota Partai Komunis Indonesia atau organisasi-organisasi yang berpayung padanya juga banyak menerbitkan buku. Dari biografi, kesaksian, novel sampai kumpulan puisi. Apa yang salah dari ini semua?

Mestinya tidak ada. Jadi berhentilah menciptakan atau membangunkan hantu-hantu. Ghalibnya manusia, makin dewasa biasanya makin tak percaya pada hantu. Kendati masih ada pula yang kaget dan mencari bahu di sampingnya untuk menyembunyikan muka ketika menonton film horor. Tapi, layaknya juga kebanyakan dari kita, masih tetap menciptakan atau membangunkan hantu-hantu untuk menakut-nakuti anak kecil. Ia tidak percaya tapi ingin anak-anak percaya, minimal takut. Nanti setelah si anak agak besar sedikit atau remaja, barulah ia sendiri yang repot memberi keyakinan bahwa hantu itu tidak ada.

Dan ‘hantu’ yang dibangun-bangunkan oleh Badan Intelijen Negara ini kali benar-benar hantu. Setidaknya ia hantu yang telah kalah. Jadi, jangan berlaku seperti orang dewasa kepada anak-anak. Malah, hari-hari ini patutnya kita mendesak negara agar memberi ruang bagi berbagai pemulihan nama baik orang-orang komunis. Bukannya membuat hidup bersama jadi saling curiga. Mereka yang telah tua renta itu dicap sebagai tetangga yang patut ditakutkan. Padahal mereka bagian dari jutaan orang yang turut mendirikan negara-bangsa ini. Mengorbankan badan dan nyawa untuk kelangsungan negara-bangsa ini.

Mereka juga hantu yang sangat cinta pada manusia, pada kemanusiaan, pada hidup bersama yang baik. Lebih baik dari kondisi yang tengah kita geluti sekarang. Dalam dongeng-dongeng Bunda kita juga sering mendengar ada hantu yang baik, juga tokoh kartun Casper. Mereka hantu yang menjadi sahabat anak-anak. Sebagian orang dewasa justru takut pada mereka.

Kalau Badan Intelijen terus menakut-nakuti kita yang sudah tidak takut ini, memperlakukan kita seperti anak-anak yang mudah takut pada hantu, benarlah sudah. Mereka tidak tahu. Hantu yang ini sangat baik. Kita tidak takut dan menggamit tangan persahabatan. [ ]

Apa Kuperbuat?

2006-06-08T09:57:00.000+07:00

Tajuk KBR68H
Kamis, 8 Juni 2006

Asoka yang Agung, penguasa sebagian besar India, salah satu pemimpin terkuat yang pernah dimiliki bumi. Ia mula-mula dikenali sebagai penguasa haus darah. Tapi setelah menghancurkan Kalingga, negeri yang bangga akan kemerdekaannya, Asoka berubah.

Sekitar 260 tahun sebelum Masehi, Asoka menyerang dengan semangat meremehkan. Ia kalah, namun segera memobilisasi balatentara sangat besar, menyuburkan kengerian lalu memetik kemenangan. Sekitar 100 ribu tentara Kalingga tewas, ribuan lelaki dan perempuan dibuang, kota-kota dihancurkan.

Selepas kemenangan, Asoka menjelajah kota dan melihat rumah-rumah terbakar, mayat-mayat bergelimpangan. Asoka, maharaja perenggut ratusan ribu nyawa itu berteriak, “Apa yang telah kuperbuat?”

Sejak itu, ia mengikuti Budha. Namanya yang semula dikenali sebagai Canda Asoka atau Asoka yang kejam, menjadi Dharmasoka atau Asoka yang saleh. Ia lalu mempromosikan aliran Buddha Wibhajyawada. Ia membangun ribuan stupa dan wihara bagi penganut Buddha. Kepemimpinan Asoka beralih wajah tapi bukan dari kuat ke lemah. Ia menunjukkan model kepemimpinan kuat yang sesungguhnya.

Selama masa pemerintahannya pasca banjir darah di Kalingga, ia menganut kebijakan resmi anti-kekerasan. Sampai-sampai penyembelihan dan penyiksaan sia-sia terhadap hewan pun dilarang. Margasatwa dilindungi dengan undang-undang, pemburuan hewan hanya diijinkan untuk maksud konsumsi. Ia pun mempromosikan vegetarianisme. Narapidana dibolehkan mengambil cuti sehari dalam waktu setahun. Ia meningkatkan ambisi profesional rakyat dengan membangun pusat-pusat studi. Mereka diperlakukan sama, sederajat, apapun agama, haluan politik, ras, dan sukubangsa serta kastanya. Kerajaan-kerajaan tetangga yang sebenarnya mudah ditaklukkan ia tempatkan sebagai sekutu terhormat.

Wakil Presiden Jusuf Kalla perlu tahu kisah ini. Agar ia bisa memaknai kepemimpinan kuat (strong leadership) yang tengah ia rindukan. Seperti ia sampaikan kepada peserta Kursus Singkat Angkatan ke-14 Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) di Istana Wapres, hari Rabu 7 Juni kemarin. Pemimpin negara saat ini, kata Kalla, lebih berat karena sekarang rakyat sudah berani bicara. Karena rakyat sekarang gampang memprotes kalau tak suka. Maka, kata Wakil Presiden, perlu ada pemimpin yang kuat.

Mudah-mudahan ia bukan tengah menyamakan zaman sebelum 21 Mei 1998 sebagai era keemasan kepemimpinan kuat. Hanya gara-gara pada kurun zaman itu rakyat sulit protes karena mulut lebih gampang dibungkam dan nyali bisa diciutkan lewat ancaman. Mudah-mudahan. Tapi, Jusuf Kalla, Wakil Presiden kita itu memang tengah salah fatal. Menyamakan kepemimpinan kuat sebagai kepatuhan belaka dari yang dipimpin kepada yang memimpin. Malah, ia bisa ditertawakan oleh ahli-ahli manajemen organisasi bila di hari yang sudah begini siang masih bingung dengan ketiadaan kepemimpinan yang kuat.

Dalam manajemen organisasi kita mengenal istilah The Winning Team yang harus punya 6 kriteria dan strong leadership menempati urutan pertama. Yang pertama ini harus dibentuk dulu sebelum menentukan yang kedua, yakni tujuan yang mau dicapai. Lalu dibuatlah suatu aturan main, kemudian rencana aksi dengan berbagai skenario dan kemungkinan. Semuanya, bakal gagal bila kriteria keenam diabaikan. Yakni, keterlibatan penuh dari seluruh anggota organisasi. Cuma, yah ini hanya mengutip dari ahli-ahli manajemen organisasi. Jusuf Kalla kita tahu seorang pemimpin organisasi. Memimpin organisasi berbentuk perseroan dan juga negara berbentuk republik. Jadi, mestinya ia lebih paham tentang cara memimpin.

Dalam hitungan hari pun mestinya ia mendapat semprotan dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang semasa kampanye justru mengagulkan kepemimpinan kuat sebagai antitesa dari presiden sebelumnya, Megawati Soekarnoputri.

Tapi, sebelum mengikuti anjuran ahli-ahli manajemen, mulailah dengan berteriak laksana Asoka, “Apa telah kuperbuat?” [ ]

Percaya Perlu

2006-06-08T09:56:00.000+07:00

Tajuk KBR68H
Selasa, 6 Juni 2006

Alan Garcia datang lagi setelah lebih dari 15 tahun lalu merusak ekonomi Peru. Ia datang lagi, lalu bertanding di pemilihan umum dan menang 53,5 persen melawan kandidat presiden Peru lainnya, Ollanta Humala. Garcia datang kendati semasa memerintah tahun 1985 hingga 1990 membawa Peru ke situasi ekonomi terburuk.

Rakyat Peru menilai Ollanta Humala yang bekas perwira tinggi militer, terlalu muluk menjanjikan perubahan. Dalam kampanye Humala berjanji menganggarkan 75 miliar dollar Amerika atau 750-an triliun rupiah untuk mengatasi kemiskinan. Tapi, ini dianggap bakal bohong besar. Mustahil bagi negeri yang rakyatnya hidup serba kekurangan semacam Peru. Negeri itu selama 30 tahun ini berganti-ganti pemerintahan mulai dari diktator hingga populis. Rakyat Peru masih belum lupa pada Alberto Fujimori yang memerintah dari tahun 1990 hingga 2000 dengan praktik korupsinya yang menggila.

Sesungguhnya baik Garcia maupun Humala bukanlah calon terbaik. Garcia yang mengaku mewakili demokrat kiri-tengah, dan Humala yang mewakili kelompok menengah-bawah tak terlihat memiliki kemampuan atau konsep menata situasi ekonomi Peru. Kecuali satu: meminta dukungan penuh dari Amerika Serikat. Pagi-pagi begini, Garcia malah telah mengambil posisi kritis terhadap Hugo Chavez, Presiden Venezuela yang anti-Amerika Serikat. Kata Garcia, “Rakyat Peru mengirim pesan kedaulatan, mengalahkan Hugo Chavez dengan perluasan pengaruhnya di Amerika Latin.”

Sampai hari ini, banyak orang Peru percaya Alan Garcia belum juga memiliki cukup kemampuan di bidang ekonomi. Tapi, para pemilih seperti lupa pada kegagalan Garcia tahun 1985. Sebab, usia muda Garcia tempo dulu dianggap menjadi faktor utama. Sehingga nasionalis radikal seperti Humala yang didukung Chavez harus mengakui kemenangan tipis itu.

Kekurangmampuan Garcia menata ekonomi coba ditutup dengan janji-janji menyikat korupsi. Ia bilang, “Partai kita tidak akan mengubah negara menjadi barang jarahan.” Lalu orang langsung lupa bahwa pada pemerintahan pertamanya di lima belas tahun lalu, puluhan ribu anggota partai mendapat pekerjaan tanpa melihat kemampuan dan pengetahuan. Semua lewat cara kolusi dan di pekerjaan politik serta ekonomi, mereka ramai-ramai korupsi.

Situasi kita berbeda dengan Peru, pemilih kita tidak persis seperti warga Peru, tapi jarang sekali perbedaan dan ketidakpersisan menghasilkan kesimpulan yang betul-betul berbeda. Ini tentu karena persoalan hanya dilihat dari satu samping. Tidak utuh. Dalam ketidakutuhan melihat persoalan, orang Peru menggantungkan diri pada banyak ketidakmampuan Garcia. Karena mereka tetap memiliki kiblat ke negara adidaya semacam Amerika. Atau mungkin karena mereka begitu percaya keterpurukan yang tengah dialami hanya mungkin dibantu oleh tangan tak terlihat dari luarnegeri. Bukan soal siapa pemimpin mereka, asal saja yang memimpin itu tidak ngagul bisa bangun dengan modal sendiri. Pada ketidakpercayaan inilah kita melihat Peru seperti melihat satu sisi wajah sendiri.

Pemerintah kita hilang percaya, sehingga kebutuhan pembangunan utama mesti mengutang. Pemerintah hari-hari ini telah menetapkan tiga skenario utang luarnegeri, dari tinggi, moderat hingga dasar. Pada skenario tinggi, anggaran pembangunan utama akan dibiayai oleh utang sekitar 29,8 miliar dollar Amerika Serikat. Rencana Kebutuhan Pinjaman Luar Negeri ini akan ditetapkan dalam peraturan presiden dan bakal selesai tengah bulan Juni.

Bagaimana bisa utang yang pembayarannya dibebankan ke seluruh rakyat Indonesia tanpa mengenal usia, bisa diatur melalui peraturan presiden? Ini satu soal yang mestinya didebat oleh parlemen. Soal lain yang menunjukkan ketidakpercayaan ialah bahwa pemerintah juga tak percaya pada rakyatnya, pada orang-orang pandai yang ada di ini negara. Sehingga mengabaikan usulan agar yang dilakukan bukan menambah utang baru melainkan berupaya menghapus utang lama yang dikorupsi dan mengatur cara pembiayaan secara lebih lunak. [ ]

Lima Dasar

2006-06-08T09:51:00.000+07:00

Tajuk KBR68H
Kamis, 1 Juni 2006

Bagi Buddha, menaati Pancasila merupakan dharma. Para pemeluk Budha mengenal nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, keluarga, kejujuran dan pembebasam. Dalam bahasa Pali, sila-sila itu begini: Pānātipātā veramani sikkhapadam samādiyāmi; Adinnādānā veramani sikkhapadam samādiyāmi; Kāmesu micchācāra veramani sikkhapadam samādiyāmi; Musāvāda veramani sikkhapadam samādiyāmi; dan Surā meraya majja pamādatthānā veramani sikkhapadam samādiyāmi. Tidak akan membunuh makhluk hidup; tidak akan mengambil sesuatu yang tak diberikan; tidak berzinah secara keterlaluan; tidak akan berbohong; dan tidak akan kecanduan. Bagi pengikut ajaran Siddhartha, Pancasila merupakan ajaran dasar moral.

Nilai-nilai tauhid atau pembebasan, keluarga, kemanusiaan atau hayat, keadilan, dan amanah atau kejujuran difirmankan Tuhan dalam Al An’aam surat 150 hingga 153. Bagi penganut Islam, inilah shirathal mustaqim, jalan yang lurus.

Bagi Kusno, inilah weltanschaung yang kemudian kita bisa mendirikan suatu negara merdeka di atasnya. Ketika besar, Kusno yang bernama lahir Soekarno mengenai nilai-nilai tadi, berkawin dengan ajaran-ajaran pejuang dan pemikir besar seperti doktor Sun Yat Sen dengan San Min Chu I-nya. Serta pengetahuan tentang akar terbentuknya bangsa-bangsa dan jiwa hidup mereka yang lantas disatukan ke dalam negara-bangsa: Indonesia.

Kata Soekarno dalam berbagai kesempatan, Pancasila ini dasarnya kita menjadi negara. Tanpanya, bubar sudah ini negara. Mungkin begitu. Maka, atasnya pula amalan-amalan, mantra keseharian yang bukan saja terucapkan tapi juga ditindak dalam perilaku, dari orang-orang di ribuan pulau yang tersebar. Lebih dari 13 ribu pulau. Ini bukan warisan Soekarno semata, seperti ia sendiri bilang. Ini warisan dari berbagai sumber yang hidup lawas, lalu dirumuskan oleh salah seorang pendiri Indonesia itu.

Pemerintah Orde Baru pernah begitu percaya diri mengaku paling tahu warisan ini. Orde Baru bahkan mengaku lahir justru berkat kesaktian warisan ini. Mereka mengaku diberkati karena membela warisan ini. Maka, Orde baru lebih suka merayakan hari kesaktiannya ketimbang hari ketika ia dimaklumatkan lahir.

Layaknya warisan, ia memang kerap diperebutkan, atau bahkan dibiarkan, dan pernah dianggap usang. Seperti pula warisan-warisan lain, ada yang menjadikannya sebagai pusaka dan dengan begitu hanya mengeluarkan bilamana perlu. Manakala perlu diambil kembali. Karena ia berupa buah pikir, dianggap penting menggali relevansinya bagi hari ini.

Tapi ada pula yang menggarapnya laksana sawah. Subur saban hari, ditaburi benih dan dipanen dengan riang. Semuanya lantas bernyanyi dan menari di bawah bulan. Pesta selepas panen raya. Juga sebagai samudera, yang memberi banyak ikan dan terumbu serta bentangan perjalanan. Lalu nelayan dan saudagar bersama-sama berlayar di mukanya. Bajak laut juga ada.

Itulah ini: Ketuhana Yang Maha Esa; Kemanusiaan yang Adil dan Beradab; Persatuan Indonesia; Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmah/Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan; dan Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

Punya kita di 17 ribu lebih kepulauan. Dari pembelajaran kita atas banyak tata nilai pergaulan dan penghayatan. Dari pembelajaran atas firman maupun ucapan orang-orang tua kita. [ ]

Gelandangan

2006-06-08T09:39:00.000+07:00

Tajuk KBR68H
Selasa, 30 Mei 2006

Mas Marco Kartodikromo, pemuda nasionalis-komunis, tahun 1924 menulis cerita berjudul Semarang Hitam. Diantaranya Marco bertutur begini:

Seorang laki-laki muda duduk di atas kursi rotan panjang membaca koran..... Ia balikan halaman-halaman koran..... Sekonyong-konyong ia mendapati sebuah artikel dengan judul: Kemakmuran. Seorang gelandangan jatuh sakit dan tewas di tepi jalan karena kedinginan.

Anak muda dalam cerita Marco dalam Semarang Hitam langsung prihatin. Ia membayangkan bagaimana gelandangan itu terbaring menyongsong ajal di pinggir jalan. Selanjutnya, iba berubah menjadi amarah. Geram pada sistem sosial yang melahirkan kemelaratan bagi banyak orang dan hanya sekelompok kecil orang yang menjadi kaya.

Apa yang akan ditulis Marco Kartodikromo bila anak muda dalam kisahnya itu membaca berita ini? “Bocah gelandangan tewas lantaran ditendang keluar kereta oleh seorang polisi.” Barangkali ia segera menganjurkan pemberontakan.

Bocah gelandangan itu dikenal bernama Permana, baru berusia 12 tahun. Mungkin sebagian orang akan menyebut kematian lebih baik baginya daripada hidup penuh sengsara dan tanpa pasti akan masa depan yang baik. Tapi, orang patut menangis menyimak cara kematian Permana. Seberapa pun banyak ragam cara mati, biasanya orang lebih memilih cara yang terhormat. Sayangnya, mati bukan pilihan seperti juga hidup yang hadir tanpa diminta.

Kamis, tanggal 25 Mei, Stasiun Bekasi baru mau menyambut ke senja. Permana dan dua temannya naik ke gerbong kelas bisnis kereta Sawunggaling jurusan Kutoarjo – Pasar Senen. Ketiga anak tak jelas pengharapan di hari depan itu lantas menyapu gerbong. Sampai seorang polisi kereta terlihat mendekat, mereka berhamburan sembunyi. Seorang kawan Permana lari ke toilet kereta. Ia sendiri duduk di dekat pintu dengan ketakutan. Polisi itu lalu menghampiri Permana. Ia sadar tak perlu basa-basi pada gelandangan. Apalagi anak-anak. Dan, deng. Satu tendangan mengantar Permana keluar dari kereta yang sedang berjalan. Stasiun Klender, Jakarta Timur, baru saja dimasuki. Temannya bilang, kaki kanan Permana terjepit antara badan kereta dan peron stasiun. Kaki kanan koyak dan tulang kaki menyembul keluar.

Sejak Kamis sore Permana meradang bertarung dengan maut, sampai betul-betul terenggut hari Sabtu lalu. Rumah Sakit Ciptomangunkusumo yang dirujuk untuk mengobati Permana gagal menolong. Luka-lukanya begitu parah. Tapi, kita langsung terluka lebih lebar begitu mendengar anak-anak kecil, teman Permana, yang datang menjemput jenazah dengan derai air mata itu, masih dimintai uang ketika mengantar dua hari sebelumnya.

Gelandangan di banyak tempat mengundang orang kesal. Gerbong kereta kelas bisnis yang mereka masuki bisa jadi membuat penumpang sebal. Perempatan jalan yang disisipi pengemis membuat orang terlatih memalingkan muka. Karena berpaling ialah cara paling jitu untuk menghindar dari kesulitan. Pengelola kota yang malu langsung memerintahkan barisan penertib untuk mengusir mereka dari jalan-jalan dan keindahan kita. Dan memang begitulah cara kita. Lupa bahwa mereka ada karena kita. [ ]

Miraj

2006-05-26T06:27:00.000+07:00

Tajuk KBR68H
Kamis, 25 Mei 2006

Sepatutnya kita makin mafhum tentang kenaikan, moksha atau miraj. Meninggalkan kesakitan, samsara, menuju nikmat keilahian. Sebab, kabar dan fakta mengenai kenaikan, mokhsa atau miraj sudah dua ribu tahun berlangsung.

Tapi rupanya sebagian kita gagal memahami. Seperti murid-murid Isa yang masih belum insyaf pada segala peristiwa yang mereka alami selewat Paskah. Pun ketika sang Almasih hendak miraj ke surga, keinsyafan belum datang benar. Bila datang hari Pentakosta, barulah para murid menyadari tugas mereka di dunia. Bukan mengharap Almasih membangun kembali kerajaan Daud yang telah runtuh. Melainkan mengajarkan keselamatan. Menebar salam, bukan geram dan dendam. Seperti dianjurkan kalam-kalam suci, sebelum dan sesudah hari kenaikan itu.

Malangnya, sebagian kita belum mengerti. Ketimbang memelihara, kita lebih suka menyingkirkan. Sudah miskin ilmu merawat, malah melatih kemahiran mengebiri: tangan, kaki, pikir dan hati. Bila pun ada, kemampuan memelihara dendam, sebesar biji atau selebar laut. Barangkali masih dibolehkan. Asal tidak melampiaskan kepada kemarahan dan bersiap meninggalkannya. Hanya iblis yang menyucikan dendam dan memaklumatkan sebagai jihad sepanjang masa. Sedang manusia diwanti menjauhi iblis, kendati tak pernah ada jaminan tak bakal tergelincir.

Buktinya, seruan dan penjelasan lebih dianggap sebagai sikap balik menantang. Simak saja perlakuan kelompok penghayat kekerasan kepada suami-istri Abdurrahman Wahid dan Shinta Nuriyah. Telinga anggota kelompok penghayat kekerasan dan kebencian itu telanjur dilatih untuk menutup dari keterangan jernih dan jenaka. Mulut mereka lebih fasih memaki ketimbang memuji dan mengaji. Tangan dan kakinya, sudahlah tak usah diperpanjang lagi apa harus dibilang.

Yang mengagumkan ialah masih ada sebagian kita yang tetap menabur kesantunan. Kendati saban pagi dimaki-maki sebagai penganjur kesesatan dan pemalsu agama Tuhan. Mengagumkan. Sebab, sesungguhnya tidak ada yang melarang perang. Orang-orang hebat yang sempat ditunjuk menjadi pemimpin malas bersikap, apalagi bertindak. Mungkin banyak pekerjaan atau diam-diam tengah menakar keuntungan. Astaghfirullah.

Di Kamis miraj yang suci ini, bagusnya kita mengeja lagi makna kebersamaan. Kesadaran tentang hidup bersama, biasanya mengajari kita tentang bantu membantu. Bukankah kita lebih sering ada di situasi saling membutuhkan? Sembari bantu membantu, kita memahirkan ilmu merawat. Bukankah ini yang dianjurkan oleh penutur ajaran firman?

Di Kamis miraj yang luhur ini, bolehlah kita sama-sama memaklumi bahwa situasi permusuhan yang tengah dipupuk diam-diam atau terangan-terangan ini, bukan semata tentang memaki atau menjaga suami-istri Abdurrahman Wahid dan Shinta Nuriyah. Bahkan bukan semata tentang ujaran siapa yang salah dan benar. Sebab, soal benar-salah, sudah terang benderang bak matahari siang. Kita semua tahu, kebenaran tidak pernah datang dari penganjur dan pelaku keonaran.

Kebutuhan kita pun bukan sekadar menyarungkan pedang dan mematikan mesiu. Hari-hari ini kita pun layak mencampakkan kepatuhan dan menjemput teladan. Menanggalkan pahala dan menyuguhkan keikhlasan. Kemudian berhenti memberhalakan agama dan kembali menyembah Tuhan. [ ]

Milih Kritik

2006-05-23T20:53:00.000+07:00

Tajuk KBR68H
Selasa, 23 Mei 2006

Sudah gaharu, cendana pula. Sudah tahu, masih pura-pura bertanya. Nasib kritik publik terhadap pemerintahnya kebanyakan terbang di langit yang tiada berbatas. Jadinya tak pernah menyangkut kemana-mana. Didengar tidak, dibilang ditampik juga bukan. Lalu, kepala melintir puyeng dan bergumam, “mengapa pemerintah yang dipilih langsung oleh rakyatnya, masih enggan menyimak suara pemilihnya.”

Aduh, sudah gaharu cendana pula.

Pemerintah yang berkali-kali mengecewakan rakyatnya, tetap menaikkan harga meski bukan cuma ditawar tapi ditolak, lalu meloloskan tersangka-tersangka korupsi dan penjahat hak azasi manusia, sepatutnya diturunkan. Mandat yang pernah diberikan ditarik ulang. Tapi, kita masih bertanya, “apa iya tidak cukup diingatkan?”

Aduh, sudah gaharu cendana pula.

Seolah-olah kita masih menyimpan kepercayaan bahwa upaya perbaikan yang sungguh-sungguh itu pernah dipikirkan oleh pemerintah. Maunya sih kepercayaan itu tetap ada. Tapi, kondisi kasat mata telanjur jauh panggang dari api. Menyimpan kepercayaan penuh kepada pemerintah saat ini seperti menggantang asap mengukir langit. Sungguh membuat letih dan sia-sia betul.

Pemerintah yang sekarang berkuasa ini, seperti pengakuan Presiden, maunya mendengar kritik yang hanya menawarkan solusi. Sepertinya kita tengah membaca stiker di metromini: Anda sopan, kami segan. Kalau mau didengar, ya keluarkan kalimat yang enak didengar, dong. Kira-kira begitu. Bersyarat. Sesungguhnya ini terbalik. Sedangkan membawa metromini saja tidak boleh begitu, apalagi mengemudikan kapal besar bernama negara.

Suara-suara publik itu kadang terdengar sangat keras, pedas bahkan sok tahu. Karena yang mereka ucapkan hanya berangkat dari pengalaman diri pribadi. Tentu tidak bisa diharapkan banyak ada tawaran jalan keluar dari publik. Justru luncuran kalimat publik lebih banyak berisi keluhan yang —itu tadi— keras dan pedas atau sok tahu sekalian. Pemerintah, mana bisa dan mana boleh alergi dengan kekerasan, kepedasan dan kesoktahuan publiknya.

Mungkin lantaran berangkat dari pikiran semacam itu, hanya mendengar kritik dan protes yang sekaligus menawarkan solusi, wakil presiden melulu mendengar suara koleganya. Bila terakhir ada kolega wakil presiden yang mengeluhkan kondisi zaman sekarang, tatkala pejabat publik punya risiko ditahan lantaran perbuatan pidana, ia serta merta merespon. Sebab ada solusi dari para kolega itu yang ditawarkan. Sebaliknya, rakyat yang tahunya hanya meminta dan menuntut tapi telanjur membayar di muka ketika pemilu dulu melalui kepercayaan, bisa ditepis lantaran tidak memberi tawaran apa-apa kecuali menyuruh mereka bekerja.

Hari-hari ini rasanya kita patut nyinyir.

Pertama, karena di tempat inilah kita tinggal bersama. Kesalahan dari pemimpin kita mesti dikoreksi oleh kita semua. Perkara mereka mau dengar atau tidak, lagi-lagi, itu risiko. Barangkali keberanian zaman sekarang ialah berani bersuara dengan risiko tidak didengar. Tapi, bila yang dicuekin itu jutaan orang, rasanya cukup untuk membuat gerakan menjatuhkan.

Alasan kedua kita patut nyinyir ialah sebagian dari kita juga yang memilih mereka. Dan kita perlu sekali saban hari meyakinkan diri bahwa proses politik itu berlangsung terus. Mandat dari pemilih kepada yang dipilih tidak pernah selesai hanya pada hari pencoblosan di pemilihan umum. Mandat bisa terus menerus dikoreksi, diuji ulang, dievaluasi. Dan itu kritik. Seringkali tanpa tawaran solusi. Justru kalau mesti dibarengi, satu pilihan jalan keluar yang gampang terbayang ialah: Anda turun saja kalau tak mampu. Jadi, biarkan rakyat nyinyir. Lalu, Anda berpikir.

Karena pemimpin kita menganggap tengah mengemudikan metromini, bunyinya jadi begini: Anda mendengar, kami sabar. Anda sembarangan, kami hentikan. [ ]

Pengantar Orang Muda

2006-05-18T07:12:00.000+07:00

Tajuk KBR68H
Kamis, 18 Mei 2006

Mari kita ingat lagi hari-hari itu. Gerombolan anak-anak muda berjas merah, hijau, kuning, atau biru, masuk satu-satu mendatangi Ketua MPR Harmoko. Tokoh politik yang sebelumnya dikenal dengan kalimat “atas petunjuk Bapak Presiden” dan pernah terpeleset membaca Al-Fatihah itu didampingi oleh wakil-wakilnya. Ia mendengarkan tuntutan. Soeharto harus mundur.

Di luar ruangan, belasan anak muda menunggu. Di halaman, ratusan lainnya bernyanyi dan menyimak pidato-pidato. Lalu kurang dari sehari, gedung itu dikosongkan dari orang-orang tua yang biasa bersidang di ruangan dingin. Gantinya: nyanyian, pidato dan rapat-rapat anak muda. Ribuan bahkan ratusan ribu jumlahnya. Menggeser orang-orang tua yang hanya terbiasa berkuasa tapi miskin pengetahuan memimpin. Beruntung hari itu Harmoko tidak membuka atau menutup pertemuan dengan Al-Fatihah. Tiga hari kemudian, kekuasaan Soeharto tumbang.

Agaknya benar ujaran Soekarno. “Berikan kepadaku seribu orang tua, paling-paling aku sanggup mencabut Semeru dari uratnya. Tapi berikan kepadaku sepuluh pemuda, maka aku sanggup menggoncangkan dunia.”

Anak-anak muda penuh keberanian, petualangan, meluap hasrat perubahan. Pemberontakan. “Karena anak muda tak boleh jadi generasi penerus,” kata Rendra. Itu benar. Masak harus menjadi penerus watak korup dan perilaku culas generasi tua?

Maka, siapkan pemberontakan. Jangan sampai dimaki Pramoedya Ananta Toer, “kalian pemuda, kalau tidak punya keberanian, sama saja dengan ternak.” (Pram mungkin lupa, beternak atau beranakpinak pun butuh keberanian).

Ini hari sudah delapan tahun peristiwa pendudukan lewat. Anak-anak muda menyiapkan lagi keberanian. (Harusnya yang disiapkan pemberontakan). Sebabnya, dikibuli orang-orang tua yang berlagak menawarkan perbaikan padahal membangkrutkan. Sebabnya, ditelikung kawan sendiri yang fanatik dengan prinsip jujur ajur bener lenger-lenger alias kalau jujur di zaman ngawur bisa hancur.

Mungkin keberanian yang tengah bergerak ini hanya letupan dua-tiga hari atau minggu. Seterusnya, kembali tergolek melemah dan loyo. Sebagian menyelinap ke ruang-ruang yang dihuni orang-orang tua culas dan korup itu, lalu meminta bagian seperti sebagian anak muda terdahulu. Sedangkan yang tergolek melemah dan loyo cuma memaki dari jarak yang terlampau jauh. Mengumpat kesal bahkan murka, mengingat lagi-lagi dikibuli dan dikhianati. Mungkin saja, lingkaran itu terjadi lagi. Apalagi kita juga melihat di antara barisan keberanian ini masih menyelinap orang-orang tua yang sudah kehabisan pengetahuan dan kekuasaan tapi tetap merawat niat jahat.

Memang salah. Tapi, mengapa harus takut salah? Bukankah keberanian sekaligus berarti ‘sadar bisa bertemu salah dan khilaf’? Bukankah seperti Faust bilang, selama manusia berusaha keras pasti bakal mengalami kesalahan. Justru salah paling tulen ialah berdiam diri. Maka, tetap siapkan pemberontakan.

Demonstrasi tiga hari, sepekan atau sebulan, niscaya cuma adegan pertama. Sekadar peringatan terutama kepada diri sendiri bahwa negara masih dikuasai oleh pencuri yang senantiasa menyalip setiap gerakan perubahan kepada perbaikan. Berikutnya peringatan kepada mereka bahwa selama pemuda masih ada di ini negara, tak akan pernah mereka menikmati curian secara senang.

Mungkin berlebihan mengharapkan perubahan dalam tiga hari mendatang, sepekan atau sebulan. Tapi, ini memang hanya sekapur sirih seulas pinang. Perkataan yang datang setelah pikiran, dan harus dilanjuti dengan perbuatan. Karena hanya perbuatan yang mengubah keadaan. Bismillah. []

Demo Lagi

2006-05-17T05:44:00.000+07:00

Tajuk KBR68H
Selasa, 16 Mei 2006

Surat tertanggal 12 Mei itu seperti cepretan minyak tanah kepada bara. Nyala api seketika muncul --besar atau kecil tergantung kayu bakarnya. Ikatan Senat Mahasiswa Hukum Indonesia wilayah Jawa Barat, mengaku tersinggung mengetahui pemerintah mengeluarkan surat ketetapan penghentian penuntutan. Apalagi surat dikeluarkan pada tanggal yang dianggap keramat bagi mahasiswa.

Kita jadi kagum melihat cara Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyelesaikan masalah. Kagum dalam pengertian terbalik. Sebab, Presiden menyelesaikan satu masalah dengan masalah baru. Bila saat merilis kenaikan harga bahan bakar minyak Presiden pernah menyampaikan bahwa kebijakan pemerintah memang berpotensi mengundang tidak suka sebagian publik, karena kata Presiden, Pemerintah tak mungkin membikin enjoy semua orang, maka yang terjadi kali ini lebih dari sekadar enjoy atau tidak enjoy.

Dimulai dengan memanggil pemimpin lembaga-lembaga tinggi negara, lalu mengeluarkan isarat tentang penghentian kasus korupsi Soeharto, diimbuhi dengan pernyataan bahwa kasus itu akan diambangkan, dan diakhiri dengan surat ketetapan penghentian penuntutan. Langkah Presiden yang dilanjuti oleh Kejaksaan itu membikin bara yang memang sudah menyala makin membakar. Bukan cuma mahasiswa. Sejumlah tokoh hari Selasa ini di Jakarta mendeklarasikan tuntutan mengadili Soeharto. Diantaranya, Pengacara Todung Mulya Lubis, Ahli Sejarah Asvi Warman Adam, Tokoh Hak Azasi Manusia Asmara Nababan, Hendardi, Johnson Panjaitan, Romo Benny Susetyo, Alberth Hasibuan, Usman Hamid dan Uli Parulian Siregar serta Tokoh Anti Korupsi Teten Masduki.

Penerbitan surat penghentian penuntutuan atas Soeharto, dalam istilah Hendardi, memancing adrenalin orang naik semua. Ini sangat mungkin benar. Pertama, karena Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memperlihatkan secara terbuka intervensi terhadap hukum dan mengenyampingkan begitu saja amanat yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Kedua, ketetapan ini membuat luka publik yang masih lebar makin menganga. Karena kita bukan tengah bicara tentang sikap tidak berperikemanusiaan. Menghentikan kasus Soeharto justru gampang dituding sebagai sikap tidak berperikemanusiaan itu sendiri.

Para tokoh deklarasi adili Soeharto, bukan saja mau mengajukan tuntutan pra peradilan maupun peradilan, mereka pun bersedia hadir bersama-sama mahasiswa dalam unjuk rasa yang tengah disiapkan. Jalan-jalan di Jakarta selama dua hari tanggal 19 dan 21 Mei ini, agaknya kembali akan dipenuhi pengunjuk rasa. Terutama di Kejaksaan Agung dan Istana Negara. Ini kali dengan rasa marah yang berlebihan. Dan ini yang mengkuatirkan.

Organisasi-organisasi mahasiswa dan pemuda kini tengah menyiapkan diri. Sejumlah mahasiswa yang terlibat dalam aksi menggulingkan Soeharto pada tahun 1998, kembali datang ke kampus-kampus. Mereka juga meminta agar semua yang pernah dirugikan oleh Soeharto terlibat dalam aksi 19 dan 21 Mei mendatang. Semuanya diliputi amarah. Lalu pada hari-hari mendatang turun ke jalan. Ini mengkuatirkan.

“Bila pengadilan tidak menindak bajingan resmi, maka bajingan jalanan yang akan mengadili,” kata Rendra dalam Sajak Seorang Tua di Bawah Pohon.

Sekali lagi, ini mengkuatirkan. Sebab, jalanan bukan pengadilan dan karenanya cenderung gagal memunculkan keadilan. Tapi, karena kursi sidang sengaja dibiarkan kosong tanpa hakim, tanpa penuntut, tanpa terdakwa, tinggal jalanan jadi pengharapan. Tinggal kini kita minta agar aparat keamanan tidak gegabah berpolah berlebihan. Kemarahan yang tersalurkan masih memberi rasa tenang ketimbang dendam yang disimpan. [ ]

Biarkan Soeharto Membela Diri

2006-05-11T21:46:00.000+07:00

Tajuk KBR68H
Kamis, 11 Mei 2006

Mengapa Soeharto dibiarkan tanpa keadilan? Bukankah ia layak memberi pembelaan atas semua tuduhan yang dilontarkan secara terbuka atau dakwaan bernada kutukan diam-diam? Apakah ia tengah berada dalam pengampuan sehingga membutuhkan kurator untuk mewakili keputusan dan keinginan-keinginannya?

Kita mengetahui persis sesungguhnya ia dalam keadaan sakit, seberapapun derajat sakitnya. Suatu operasi telah dilakukan untuk memotong ususnya dan kini ginjalnya disasar. Tapi, ia bukan telah kehilangan kesadaran atau berubah menjadi kekanak-kanakan, sehingga butuh sekumpulan orang dewasa untuk berunding menentukan kebaikan baginya. Bagi banyak orang Indonesia, Soeharto ialah orang besar sekaligus melalui kebesarannya menjadi orang paling ditakuti. Atau, karena ia menakutkan maka menjadi besar. Mungkin keduanya punya pengertian yang sama.

Bila benar begitu, kita lantas tahu bahwa orang-orang dewasa yang berunding untuk menentukan kebaikan baginya ialah orang-orang penakut. Sekalipun berperan dewasa dan berbarengan dengan itu, merasa arif. Lalu, sekonyong-konyong menempatkan para penuduh dan pendakwa Soeharto ke posisi kerdil dan tidak arif. Menjadi orang-orang penuh dendam, muntah amarah, sarat kebencian, anti memaafkan dan telengas.

Penuduh dan pendakwa begini, mana bisa menegakkan keadilan. Sebab, keadilan yang mewujud melalui proses hukum yang adil, hanya bisa dilakukan bila dendam, amarah dan kebencian, larut. Orang-orang yang marah bersuara parau dan serak. Keadilan yang bening susah didengar melalui suara parau dan serak.

Kebanyakan dari kita yang berteriak-teriak meminta agar pengadilan yang adil, menuju keadilan ditegakkan, sejak semalam dilempar ke posisi penuduh dan pendakwa. Pemilik suara parau dan serak yang jauh dari kepatutan menjadi penyuara keadilan. Sekali lagi, karena keadilan hanya bisa didengar lewat suara yang bening.

Inilah yang terjadi. Persis seperti yang diujar Albert Camus dalam Krisis Kebebasan, “Para penjahat masa kini bukan lagi anak malang yang tidak berdaya, meminta perbuatannya diampuni.” Yang terjadi hari ini, seperti dinyatakan Camus, kejahatan tidak lagi diadili melainkan mendikte hukum.

Padahal, kita bukanlah jagoan-jagoan dalam komik silat yang bertahun-tahun mendalami kitab olah kanuragan dan membiarkan keris berada di luar warangka, sampai pembunuh orangtua bisa ditemukan lalu balas dibunuh. Kebanyakan dari kita masih melata sebagai jelata, pernah dirugikan dan dilenyapkan. Kita pun tak pernah berubah menjadi sekumpulan warok meski sesekali pernah mencuri sekadar pangan melanjutkan hari.

Diam-diam atau terbuka, sebagian dari kita masih menyimpan setitik dendam. Tidak terima begitu saja pernah dibuang tanpa pengadilan, pernah dirampas tanpa punya kesempatan membela diri, pernah dihina sampai keturunan ketiga. Apa salah memiliki setitik dendam? Bukankah manusia memiliki kedua rasa itu? Seperti tubuh yang bisa dibedakan atas kanan dan kiri. Toh, manusia juga punya nalar dan nurani yang mudah sekali menimbang belas asih. Seperti lidah yang merasakan pahit, asin, asam, manis. Juga tawar.

Drupadi yang penuh kesumat karena dipermalukan di meja perjudian dan ikut dalam hukum buang selama 12 tahun bersama Pandawa, ialah satu sisi kita. Sisi lainnya ialah Yudhistira yang menawarkan pemaafan, cinta kasih. Dan inilah emosi terbesar milik kita: kasih. Dendam, amarah dan kebencian baru datang setelah kasih dienyahkan, ditampik dan dihinakan.

Semalam, orang-orang dewasa yang menjadi pengampu Soeharto menganjurkan kita memelihara dendam. Melawan keinginan-keinginan sebagian kita yang menunggu pengakuan dan permintaan maaf Soeharto. Sungguh, mereka tak mengenal kasih. Menentukan apa yang baik bagi Soeharto, menelantarkan haknya untuk membela diri dan membunuh keinginan kita berdamai di masa depan. Innalillahi. [ ]

Arwah TKI

2006-05-09T19:20:00.000+07:00

Tajuk KBR68H
Selasa, 9 Mei 2006

Sebuah kisah klasik, katanya, berguna untuk masa depan. Ini karena orang percaya masa lalu akan berulang pada hari sekarang, lalu pada hari-hari akan datang. Betul atau tidak, mana bisa tahu pasti. Penyair Romawi yang hidup menjelang abad pertama kalendar Masehi, Quintus Horatius Flaccus, menganjurkan untuk lebih percaya pada hari ini. “Carpe diem quam minimum credula postero”, raihlah hari ini, sedikit saja percaya hari esok. Mungkin karena hidup begitu singkat.

Sulastri pergi dari Balearjo, sebuah desa di Malang yang dingin, di Jawa Timur, tujuh tahun lalu. Ia menitipkan kedua anaknya pada sang ibu, lalu menjual tenaga di Arab Saudi. Barangkali ia punya kepercayaan besar pada hari depan. Makanya, mau mengorbankan hari-hari yang dijalani.

Pada 26 Agustus tahun lalu, ia sudah kehilangan hari-hari. Di surat kematian tertulis, Sulastri mati setelah mencoba bertahan hidup selama 20 hari akibat digigit serangga. Sejak hari kematian, 26 Agustus 2005, hingga hari ini anak-anaknya yang telah tumbuh belum lagi sempat mengetahui tubuh kaku ibunya. Sembilan bulan jenazah Sulastri tertahan di Arab Saudi. Perusahaan penyalur kepergian Sulastri, hanya memberi uang duka 2 juta rupiah kepada keluarga. Tanpa ada gaji, tanpa asuransi, tanpa kepastian kapan jenazah bisa pulang. Sebuah kematian yang bukan saja sunyi dan tanpa nisan, tapi sekaligus: naas.

Tahun 2004 kita mencatat kemalangan serupa. Maesaroh yang bekerja di Jordania lalu Palestina, baru bisa pulang setelah empat bulan meninggal akibat sakit komplikasi jantung dan TBC. Kantor Kedutaan Besar Indonesia di Kairo, Mesir, baru mengetahui ada warganya yang meninggal pada awal pekan bulan April 2004. Sesudah tiga bulan lewat. Setahun sebelumnya, tahun 2003, jenazah Masni bin Kebondahe Wirad terlunta-lunta di Jedah, Arab Saudi. Pada paspornya, alamat tenaga kerja asal Lombok Tengah itu tertera Banyumas, Jawa Tengah. Rupanya alamat itu palsu, atau lebih tepatnya dipalsukan. Dan jenazah gagal pulang.

Mereka, para tenaga kerja Indonesia di luarnegeri, sering disebut pahlawan devisa. Ada 2,1 juta orang Indonesia yang bekerja di luarnegeri sebagai pembantu rumah tangga, pelayan, kuli bangun, sampai supir kendaraan berat. Tahun lalu, ini negeri dapat 2,7 miliar dolar Amerika Serikat dari mereka. Kalau dirupiahkan berarti hampir 25 triliun rupiah.

Banyaknya uang yang masuk dan kekosongan lapangan kerja di dalamnegeri membuat pemerintah berpikir untuk meningkatkan pengiriman tenaga kerja ke luarnegeri. Bila semula 360 ribu orang per tahun menjadi 1 juta orang per tahun. Targetnya, ada pemasukan sebanyak 75 triliun rupiah. Apa ini perdagangan tenaga manusia yang dilegalkan negara? Anda bisa menjawabnya.

Orang-orang itu, yang diterbangkan dari desanya dengan bekal pengetahuan rendah dan data yang kerapkali dimanipulasi, lantaran berjuang untuk hari besok. Keadaan hari ini dikorbankan karena mereka percaya ada hari yang lebih baik di masa mendatang, paling tidak bagi anak-anak mereka. Sial, pemerintah berpikir tentang hari ini dan mengutamakan pemasukan tambahan. Lebih sial, kalau tahu keputusan itu gara-gara pemerintah gagal menyediakan lapangan kerja. Pilih aman, buka semua pintu agar warganya bisa menjual tenaga ke negeri tetangga atau sejauh mana mau dituju. Pemerintah lalai bahwa mereka setahun lalu pernah berjanji menghentikan pengiriman, sejak 1 Maret 2005 hingga 1 April 2006, untuk membereskan masalah tenaga kerja di luarnegeri.

Sekarang, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Erman Suparman mendirikan Gugus Aktif Relawan untuk Devisa Negara agar bisa melindungi warganya yang bekerja di negeri orang. Tapi, pertama, tugas perlindungan sudah melekat di negara jauh-jauh hari sejak pengiriman pertama dilakukan. Tanpa perlu ada badan-badan atau kelompok kerja tambahan. Yang kedua, coba simak bagaimana negara menyebut warganya yang bekerja di luarnegeri itu: relawan untuk devisa negara. Aduh.

Pendamping keluarga Sulastri, dari Serikat Buruh Migran Indonesia, menyebutkan Departemen Luarnegeri pernah dimintai bantuan untuk memulangkan jenazah. Tapi, jawaban mengundang kejutan. Departemen Luarnegeri meminta keluarga mengiklaskan Sulastri dimakamkan di Arab Saudi. Mungkin karena memulangkan perlu biaya. Jer basuki memang selalu begitu, butuh biaya.

Tragedi para tenaga kerja Indonesia di luarnegeri memang sudah menjadi cerita klasik. Kliping Indoc dari International Institute of Social History di Leiden, Belanda, merangkum berita-berita dari media massa di Indonesia tentang cerita para tenaga kerja itu. Sejak tahun 1998 hingga Februari 2006, ada lebih dari 2.800 berita. Semuanya banjir airmata.

Jadi, bohong kalau ada dari masa lalu yang dipercaya pemerintah untuk memperbaiki dirinya. Carpe diem, petik saja hari ini. [ ]

Hakim ‘WO’

2006-05-04T19:23:00.000+07:00

Tajuk KBR68H
Kamis, 4 Mei 2006

Ruang pengadilan kerap memberi kejutan-kejutan. Almarhum Nuku Soleman, 24 Januari 1994, membuat kaget Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Hari itu, tokoh oposisi masa Orde Baru yang diadili karena stiker SDSB atau Soeharto Dalang Segala Bencana, mengajukan memori banding ke muka Majelis Hakim. Biasa saja sebetulnya. Terpidana di Pengadilan Negeri banding ke Pengadilan Tinggi, lalu kasasi ke Mahkamah Agung. Tapi, Nuku Soleman mengajukan memori banding persis ketika vonis di Pengadilan Negeri baru mau dibacakan.

Salah seorang hakim, Sihol Sitompul, hari itu menyatakan pengajuan memori banding pada pembacaan vonis sama artinya menerima keputusan bersalah. Hari itu pengunjung tertawa mendengar pernyataan Sihol. Hari itu, vonis untuk Nuku Soleman memang bersalah dan dijatuhi hukuman penjara selama 4 tahun.

Di persidangan, kita juga beberapa kali mendengar ada aksi walk-out. Biasanya dilakukan oleh pengacara atau saksi. Mereka keluar dari ruang sidang untuk menunjukkan sikap protes. Kemarin, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi peristiwanya benar-benar lain. Yang protes lalu keluar dari ruang sidang justru anggota majelis hakim.

Hakim Ahmad Linoh, I Made Hendra Kusuma dan Dudu Duswara keluar setelah Ketua Majelis Hakim, Krisna Menon, membuat ketetapan tanpa musyawarah. Menon menolak permintaan Jaksa agar sidang menghadirkan Ketua Mahkamah Agung Bagir Manan sebagai saksi. Di persidangan ini terdakwanya Harini R Wijoso, bekas hakim tinggi yang kemudian menjadi pengacara pengusaha Probosutedjo. Harini dibawa ke pengadilan setelah Probusetdjo mengaku telah menyuap penegak hukum termasuk Ketua Mahkamah Agung agar bisa bebas dari jerat hukum setelah menilap dana Hutan Tanaman Industri sebesar 100,9 miliar rupiah.

Penolakan oleh Ketua Majelis Hakim, Krisna Menon, bukan pertama kali. Pada persidangan dua pekan lalu, Krisna Menon berdalih agar Jaksa memanggil saksi-saksi yang lain lebih dulu. Sepekan lalu, Kresna Menon menolak dengan alasan tidak relevan dengan pembuktian perkara Harini.

Lho, bagaimana mungkin tidak relevan? Harini diadili karena ia diduga mencoba menyuap Bagir Manan. Harini pun bertemu dengan Bagir Manan untuk urusan busuk itu. Mana bisa pengadilan percaya begitu saja dengan keterangan saksi-saksi yang lain atau sikap keras Bagir Manan yang menyatakan bahwa ia tidak bersalah tapi tak pernah mau diperiksa.

Aneh sungguh bila Ketua Majelis Hakim, Krisna Menon, beralasan kesaksian Bagir Manan cukup diambil dari keterangan yang telah disampaikan kepada penyidik dari Komisi Pemberantasan Korupsi. Pemeriksaan itu sendiri mengundang kontroversi karena Bagir Manan gede gengsi untuk datang ke kantor Komisi Pemberantasan Korupsi dan lebih memilih untuk didatangi.

Kita jadi bertanya, memang dimana seharusnya orang mencari keadilan? Dimana perbedaan pendapat harus diselesaikan? Dimana tempat orang bisa dinyatakan bersalah atau tidak bersalah? Inginnya kita, itu semua dilakukan di suatu ruang pengadilan yang jujur dan berwibawa. Kita ingin semua orang di negeri ini percaya pada proses penegakkan hukum, sehingga tidak mencari keadilan dengan melata di jalan-jalan.

Cara ketiga hakim korupsi, Ahmad Linoh, I Made Hendra Kusuma dan Dudu Duswara, memang tidak bebas dari kritik. Mereka bisa dianggap melecehkan pengadilan dengan berlalu begitu saja gara-gara beda pendapat. Perbedaan di antara anggota majelis hakim mestinya diselesaikan lewat musyawarah antar mereka. Bila perlu, pengambilan suara.

Tapi, kita lebih memilih memuji mereka. Ketiganya berani mengambil risiko dituding melecehkan pengadilan ketimbang mengangkangi peradilan. Pelajaran kemarin sangat berharga agar kita tetap percaya kepada mekanisme peradilan. Bukan melata di jalan-jalan. []

Ketua MA

2006-05-02T19:14:00.000+07:00

Tajuk KBR68H
Selasa, 2 Mei 2006

Ada seorang tua berdiri di bawah pohon yang meranggas. Kedua tangan ditekuk ke belakang dan di mulut terselip rokok yang padam. Penyair WS Rendra, tahun 1977, menuliskan gugatan orang tua itu dalam Sajak Seorang Tua di Bawah Pohon.

Diantaranya Rendra menulis begini: //Kekerasan mulai mempesona orang/ yang kuasa serba menekan/ yang marah mulai mengeluarkan senjata/ bajingan dilawan secara bajingan// ya!// inilah kini kemungkinan yang mulai menggoda orang/ bila pengadilan tidak menindak bajingan resmi/ maka bajingan jalanan yang akan mengadili/ lalu apa kata nurani kemanusiaan?//

Keadilan yang diminta kerapkali dipercayakan untuk diselenggarakan oleh lembaga peradilan. Oleh hukum. Jika hukum gagal dipatuhi siapa bisa disalahkan? Bila menunjuk orang: ada penguasa, pengusaha, politikus, birokrasi, cendekiawan, sampai kaum cendawan. Mereka semua berpengaruh besar pada faktor lain yang juga bisa dituding menjadi biang kegagalan patuh hukum, yakni sistemnya. Dua-dua faktor ini, sebaiknya jangan dipisah. Layaknya sekeping koin dengan dua sisi, seperti kerongkongan dan lidahnya, ibarat kornea dengan retina.

Sejak mula diumumkan berdiri, Indonesia berniat bersandar pada kekuasaan hukum. Sebab, kekuasaan ini lebih dipercaya bisa menyelenggarakan keadilan ketimbang kekuasaan-kekuasaan lain, semisal politik dan uang. Cuma, sepanjang catatan lebih dari 50 tahun, lembaga-lembaga penegak hukum lebih banyak menjadi pihak yang dicurigai ketimbang dipercayai. Sedari pengaman atau penyelidik tingkat rendahan sampai level paling tinggi: Mahkamah Agung.

Khusus untuk Mahkamah Agung, sajak yang ditulis Rendra tahun 1977 kita kutipkan lagi. Hari ini, hakim-hakim di peradilan paling agung itu memilih ketuanya. Sampai Senin kemarin, sebagian hakim-hakim agung mengaku posisi Ketua Mahkamah Agung sebagai jabatan biasa saja. Alasannya, Ketua tidak punya pengaruh besar pada pengambilan keputusan tingkat kasasi atau peninjauan kembali yang ditangani hakim-hakim agung. Karena semua hakim bebas dari pengaruh siapapun untuk memutus perkara.

Sepatutnya memang begitu.

Tapi, kalau yang berlangsung ialah hal-hal yang patut, pastilah orang Indonesia begitu hormat pada hakim-hakim dan patuh pada aturan main peradilan. Kalau faktanya, kebanyakan orang hilang percaya, menyindir-nyindir hakim sebagai kependekan dari “hubungi aku kalau ingin menang”, pasti lantaran hal-hal yang patut tadi batal katut atau malah nyangkut.

Suatu laporan survei yang dikeluarkan Litbang Kompas awal tahun 2006 menunjukkan citra Mahkamah Agung bahkan paling buruk di antara lembaga-lembaga penegak lainnya. Peringkat keburukannya ada di bawah polisi dan jaksa. Kita pasti masih ingat pada pengakuan Probosutedjo tentang uang miliaran rupiah kepada hakim-hakim di Mahkamah Agung. Juga pada tumpukan kasus yang masih menggunung meski kekuasaan kehakiman sekarang terpusat di tangan Mahkamah Agung, tak lagi berbagi dengan Departemen Kehakiman. Maka, pendekatan yang dilakukan untuk memperbaiki lembaga ini tidak cukup bersandar pada keyakinan-keyakinan normatif.

Berdasar sejarahnya, siapa menjadi ketua ternyata punya andil besar pada baik-buruknya citra Mahkamah Agung. Disertasi bekas pengajar Fakultas Hukum Universitas Leiden, Belanda, Sebastiaan Pompe, tentang Mahkamah Agung Indonesia menunjukkan peran ketua terhadap kinerja Mahkamah Agung. Semasa dipegang oleh Wirjono Projodikoro, tahun 1952-1966, banyak perubahan penting dilakukan bahkan tanpa berkonsultasi dengan hakim agung lainnya. Lalu ketika dipimpin Oemar Seno Adji, tahun 1974-1981, jumlah hakim agung bertambah dari 7 menjadi 17. Struktur Mahkamah yang birokratis dan hierarkis seperti sekarang juga dimulai oleh keputusan Ketua-nya. Semasa dipimpin Mudjono, jumlah hakim agung bukan saja bengkak menjadi 51, tapi dilanjuti penambahan jabatan Ketua Muda.

Analisis Pompe yang lain menyangkut peran institusi politik. Maksudnya pengaruh desain konstitusi terhadap Mahkamah Agung. Bagusnya yang kedua ini sudah dikerjakan. Mahkamah Agung sudah menjadi lembaga yang betul-betul mandiri menurut Undang-undang Dasar. Pemilihan Ketuanya oleh para hakim agung pada hari ini pun pertama kali dilakukan setelah UUD diubah. Sebelumnya, dipilih oleh DPR.

Reformasi Mahkamah Agung yang isunya sudah bergulir bahkan sedari kekuasaan Orde Baru belum diruntuhkan, rasanya bakal ikut ditentukan hari ini. Bila Ketua Mahkamah yang sekarang, Bagir Manan, masih terpilih lagi, bisa dibilang para hakim agung tengah bermain-main dengan cita rasa keadilan. Selain tersangkut kasus suap Probosutedjo, ia pernah dilaporkan berpraktik kolusi dalam proyek logo dan pagar gedung Mahkamah Agung. Juga pengangkatan ketua-ketua muda bidang niaga, perdata dan pelaksana harian sekretaris Mahkamah Agung. Organisasi Himpunan masyarakat untuk hukum dan HAM juga pernah menuding praktik mafia peradilan Bagir Manan bersama kantor pengacara yang dipimpin anaknya.

Kita juga bisa sepakat dengan pendapat Ketua Komisi Reformasi Hukum Indonesia, Firmansyah Arifin. Kata Arifin, Bagir memanfaatkan Undang-undang tentang Mahkamah Agung, Nomor 5 tahun 2004, untuk memperpanjang usia pensiun 10 hakim agung, termasuk Bagir sendiri. Bila semula usia pensiun hakim agung 65 tahun, diperpanjang menjadi 67 tahun. Mungkin Arifin benar jika menduga manuver Bagir Manan ini lantaran ingin kembali memimpin Mahkamah Agung. Tapi ia pasti tak meleset jika menyebut posisi ketua menentukan strategi manajerial sistem peradilan yang cepat, mudah, serta murah bagi masyarakat.

Itu yang kita minta. Bila tidak, seperti kata Rendra dalam sajaknya yang lain: //karena kami arus kali/ dan kamu batu tanpa hati/ maka air akan mengikis batu//. []

Ingatan Akan Soeharto

2006-04-25T19:10:00.000+07:00

Tajuk KBR68H
Selasa, 25 April 2006

Saban mendengar kegiatan Soeharto, orang baru ingat lagi pada rencana menegakkan keadilan. Soeharto sendiri yang mengingatkan dengan penampilannya. Bukan Kejaksaan Agung yang diminta oleh Mahkamah Agung untuk menyembuhkan bekas presiden Indonesia itu bila ingin mengadilinya. Bukan pula karena Majelis Permusyawaratan Rakyat pernah mengeluarkan ketetapan nomor XI tahun 1998. Setelah tampil dan terlihat sehat, barulah Kejaksaan memulai pertemuan. Berjanji merumuskan lagi rencana-rencana.

Pekan depan, Kejaksaan Agung akan menghidupkan kembali tim dokter kepresidenan bagi Soeharto. Dengan ini, kejaksaan berniat membula kasus korupsi tujuh yayasan yang dipimpin Soeharto dan diduga merugikan negara 1,7 triliun rupiah. Menurut salah seorang pengacaranya, Juan Felix Tampubolon, rencana memeriksa kesehatan Soeharto hanya akan membuang uang negara.

Yang dikejar dari Soeharto sekarang oleh kejaksaan memang hanya soal korupsi dengan taksiran kerugian 1,7 triliun rupiah. Kekayaan Soeharto dari hasil korupsi dianggap jauh lebih dari itu. Berapa pastinya, sulit dihitung. Majalah Forbes menaksir sampai 160 triliun rupiah, Newsweek mengira 300 triliun rupiah seperti juga diduga oleh CIA, lalu Asiaweek menulis 80 triliun rupiah. Angka terendah dikeluarkan oleh Asia's Wealth Club yang menyebut 63 trilun rupiah, lalu Pusat Data Bisnis Indonesia yakni 200 miliar rupiah, dan dari CISI Raya Utama 60 miliar. Sedangkan peneliti korupsi George Junus Aditjondro menaksir 40 miliar dolar Amerika atau hampir 400-an triliun rupiah.

Otak Soeharto rusak secara permanen. Ini membuat ia luput dari pengadilan. Salah satu efek kerusakan ialah hilangnya kemampuan menuturkan isi pikiran, gagal berkomunikasi secara normal -- kedokteran menyebutnya aphasia. Belasan sampai puluhan ahli kedokteran pernah dilibatkan untuk memastikan kondisi kesehatannya. Terhitung ada 5 kali pemeriksaan sejak sebelum berkas perkara dilimpahkan ke pengadilan, pada 8 Agustus 2000, hingga kasasi Mahkamah Agung putus bulan Februari 2001. Hasilnya, ia dinyatakan tidak cakap untuk disidangkan.

Kegagalan menyidangkan Soeharto, meski berbagai usul terobosan hukum sempat disampaikan sejumlah ahli, membuat keinginan nyaris terkubur. Tokoh petisi 50, Ali Sadikin, pernah terus terang mengampuni bekas diktator itu. Sejumlah korban politik selama kekuasaan Orde Baru juga sempat mengungkapkan soal sama. Bekas Presiden Abdurrahman Wahid yang pernah melemparkan niat mengampuni memberi catatan, pengadilan tetap terus berjalan. Karena proses pengadilan dan memberi ampunan berjalan tidak di tempat yang sama.

Jadi, kita bukanlah warga bangsa yang sadis. Bersikukuh mengojok-ojok orang sepuh untuk hadir dalam sidang. Niatnya sederhana saja, memulai suatu momentum untuk percaya kembali kepada hukum. Kepada sistem yang selama Soeharto memerintah bisa diputar balik sesuka hati kaum berkuasa. Pada kasus korupsi Soeharto, keinginan itu ditambahi motif menarik kembali segala harta yang mestinya untuk kemakmuran bangsa tapi diraup untuk diri sendiri, famili dan kroni.

Mahkamah Agung jangan lagi semata-mata memberi perintah kepada Kejaksaan Agung untuk mengobati Soeharto, tapi juga mengeluarkan suatu putusan yang bisa menjadi yurisprudensi bagi hakim-hakimnya kelak. Yurisprudensi tentang batas kompetensi hukum pada kasus pasien aphasia. Menganggap bahwa putusan mereka pada Februari 2001 sudah final kecuali Soeharto sembuh hanya mengulang kebuntuan. Hakim-hakim harus berpikir bukan sekadar mengutip ulang teks pelajaran selama kuliah.

Soeharto menyegarkan ingatan orang dengan penampilannya. Maka mumpung ingat, orang juga harus segar bahwa pada Januari 2003, Komisi Nasional Hak Azasi Manusia membentuk Tim Pengajian Pelanggaran HAM Berat Soeharto. Tim telah menyelesaikan laporan yang menyebut Soeharto terlibat pelanggaran HAM selama berkuasa. [ ]

Pembunuh Munir

2006-04-20T19:08:00.000+07:00

Tajuk KBR68H
Kamis, 20 April 2006

Siapa pembunuh Munir —aktivis bertubuh kecil dengan keberanian gunung berapi?

Majelis hakim di Pengadilan Tinggi Jakarta berbeda pendapat tentang Pollycarpus Budihari Priyanto. Pilot Garuda itu diragukan membunuh Munir secara langsung dan sendirian. Anggota majelis, Basuki dan Srihandoyo, mengusulkan vonis 14 tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat diturunkan menjadi 4 tahun atau 3 tahun 6 bulan. Alasannya, tak ada saksi yang memperkuat dakwaan primer, yakni Pollycarpus membunuh Munir lewat racun arsenik. Maka, Pollycarpus, menurut Hakim Basuki dan Hakim Srihandoyo, tidak terbukti melanggar pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana. Ia hanya terbukti atas dakwaan pemalsuan surat.

Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta telah jatuh 26 Maret lalu. Pengacara baru mengetahuinya hari Senin kemarin. Kendati dua hakim berbeda pendapat, namun vonis terhadap Polly tetap 14 tahun karena tiga hakim lainnya setuju dengan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Istri Polly, Yosepha Herawati Iswandari, berniat mengajukan kasasi atas vonis Pengadilan Tinggi.

Pollycarpus Budihari Priyanto divonis 20 Desember tahun lalu. Sejak Sabtu, 19 Maret 2005 ia ditetapkan sebagai tersangka pembunuh Munir setelah diperiksa ulang belasan jam oleh penyidik Markas Besar Kepolisian. Jaksa Penuntut Umum mendakwanya seumur hidup atas peracunan terhadap Munir Said Thalib. Penyidik polisi berpendapat Pollycarpus bukan tersangka utama, melainkan fasilitator pembunuhan. Tim Penyelidik Fakta yang dibentuk Presiden juga sangsi pilot senior itu satu-satunya orang yang bertanggung jawab atas kematian Munir. Tim menyebut lima nama yang patut diperiksa keterlibatannya. Termasuk bekas Deputi V Badan Intelijen Negara, Muchdi Purwopranjono.

Pollycarpus satu pesawat dengan Munir dalam penerbangan GA974, pada 6 September 2004. Saat pesawat hendak terbang dari Jakarta ke Singapura, Pollycarpus yang sedang tidak bertugas menawarkan kursinya di kelas bisnis kepada Munir. Saat terbang dari Singapura ke Amsterdam, penerbangan yang sudah tak diikuti Pollycarpus dan Munir telah berpindah kursi ke kelas ekonomi, maut mulai datang. Munir muntah dan merasa perutnya diaduk-aduk, dicengkeram, dan isinya dikuras keluar. Pagi, 7 September 2004, belum lagi sempurna, tanpa sempat tersenyum kepada Amsterdam, pejuang hak azasi manusia paling berani itu melepas nyawa. Pada 12 November 2004 datang kabar bahwa Institut Forensik Belanda menemukan jejak-jejak senyawa arsenikum di ginjal, darah dan urine Munir.

Siapa pembunuh Munir —pejuang paling berprabawa dan dengan kemarahan supervolcano?

Sudah lama orang tak percaya Pollycarpus bertanggung jawab sepenuhnya dan satu-satunya. Isi penetapan hukuman 14 tahun penjara dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat juga mengundang tanya lantaran Majelis Hakim menyimpulkan Munir tewas setelah makan mi yang mengandung racun arsenik. Siapa menabur racun jahat itu ke dalam mi tak ada keterangan. Keterangan yang terungkap pada sesi pemeriksaan saksi ahli di pengadilan menyasar minuman jeruk. Tapi Hakim punya teori sendiri. Lalu Pollycarpus dipenjara dan dianggap keadilan telah ditegakkan.

Seperti bunyi irah-irah dalam putusan sidang, “Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” Pollycarpus Budihari Priyanto tak boleh dibiarkan seorang diri menanggung pembunuhan. Siapa menabur racun yang melesak ke tubuh Munir harus ditemukan. Hukum mestinya sanggup memaksa hadir orang-orang yang dianggap terlibat dan mendudukkan mereka di kursi terdakwa. Lalu putus hukuman yang memberi keadilan bagi almarhum Munir, bagi istri dan anak-anaknya, bagi kawan-kawan Munir, bagi orang-orang yang dibelanya, bagi kejahatan yang senantiasa ia lawan dan di atas semua itu: bagi keadilan yang senantiasa menjadi alasan manusia untuk terus berjuang. Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta itu tidak lengkap. Majelis Hakim dapat mengeluarkan pendapat hukum yang lebih berbunyi. Perbedaan pendapat di antara kelima anggota bisa menjadi dasar agar suatu pemeriksaan lebih detil terhadap orang-orang yang diduga turut terlibat lainnya, terlibat secara langsung maupun yang diduga menjadi pengendali operasi. Dua anggota majelis berbeda pendapat dari total lima orang hakim tidak serta merta bisa diselesaikan seperti hasil pemilu. Skor dua melawan tiga lantas Pollycarpus tetap satu-satu pelaku, kita seperti menyaksikan permainan sepakbola.

Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. [ ]

PKS

2006-04-18T19:06:00.000+07:00

Tajuk KBR68H
Selasa, 18 April 2006

Max Sopacua sewaktu menjabat Sekretaris Jenderal Partai Demokrat sempat gerah dengan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Kedua partai, kala itu, baru saja menjalin koalisi mendukung Susilo Bambang Yudhoyono menjadi presiden berpasangan dengan Jusuf Kalla. Politikus yang kelak menjadi menteri, Malam Sambat Kaban, menyatakan persekawanan kedua partai ini bakal memberi ruang yang lebih lebar bagi penegakkan syariah Islam.

Sopacua lantas gerah. Buru-buru ia mengoreksi Kaban. Katanya, Demokrat tidak akan memperjuangkan syariah Islam, karena bertentangan dengan khittah partai yang bertekad menjaga pluralisme di Indonesia. Lalu, persekawanan politik membuktikan koalisi tetap terbangun. Yudhoyono dan Kalla menjadi presiden dan wakil presiden. Kader-kader PKS masuk ke dalam kabinet. PKS mengakui kenyataan Demokrat yang berisikan dan bersendikan non agama. Politik tidak mengharamkan perbedaan itu untuk tidak berkawan. Karena politik adalah tawar menawar. Walaupun sesama kawan.

Kedua kawan ini sempat saling lirak-lirik curiga. PKS ikut menggalang penggunaan hak angket di DPR terhadap keputusan pemerintah menyerahkan pengelolaan Blok Cepu kepada ExxonMobil. Wakil Ketua Fraksi Partai Demokrat di DPR, Syarif Hassan, mengingatkan PKS ialah partai pendukung pemerintah. Mereka punya tiga menteri di kabinet Yudhoyono-Kalla. Jadi, kata Hassan, jangan ikut-ikutan PDI Perjuangan menggalang angket.

Tak berapa lama, pada 21 Maret, Presiden memanggil sejumlah pimpinan partai politik dan fraksi DPR. PKS tentu saja datang. Hari itu Selasa, di malam hari mereka bertemu di Wisma Negara. Presiden PKS Tifatul Sembiring duduk bersebelahan dengan Yudhoyono. Ketua Fraksi PKS di DPR Machfud Sidik tak ketinggalan.

Selanjutnya, isu angket melempem di rapat-rapat Komisi VII. Kader PKS di DPR, Rama Pratama, menarik dukungan dengan mengoreksi penggunaan angket melompat. Mestinya, kata Rama, didului hak bertanya atau interpelasi. Apalagi, PKS menganggap tidak terjadi pelanggaran hukum dalam penunjukan ExxonMobil sebagai pemimpin operator sumber-sumber minyak di Blok Cepu. Berbeda dengan pernyataan Fraksi itu sebelumnya bahwa kontrak Cepu salah secara hukum karena mengubah Technical Assistant Contract menjadi Production Sharing Contract.

Barangkali, inilah persekawanan. Karena persekawanan politik, ada tawar menawar.

Cuma, konstituen selalu mencatat pencideraan kepercayaan yang terjadi. Para pendukung Yudhoyono dalam pemihan presiden baru saja mendeklarasikan Partai Komunitas Indonesia Baru. Sewaktu pemilihan presiden mereka bernama Komunitas Independen atau disingkat Komid. Jutaan ibu-ibu kecewa karena tokoh yang sempat diiklankan, “kapan lagi punya Presiden ganteng?” itu dianggap gagal membuat murah isi dapur. Angka orang miskin bertambah, pengangguran berjejer di jalan, ditingkahi kriminalitas dan kurang gizi. Mereka tidak membikin partai baru, tapi mereka pemilih yang sungguh-sungguh.

PKS barangkali tetap percaya diri. Islam dalam negara yang ingin diselenggarakan —sebagai pengganti jargon negara Islam— bakal tetap laku pada ritual politik dua tiga tahun mendatang. Partai ini punya basis pemilih yang dibangun lama. Yakni melalui gerakan tarbiyah sejak era 1980-an di kampus-kampus dalam halaqoh-halaqoh yang cukup rapi, mengacu pada gerakan Ikhwanul Muslimin di Mesir. Pemilih lain berasal dari simpatisan gerakan-gerakan Islam dengan karakteristik yang mirip, semisal Hizbut Tahrir. Kelompok pemilih ketiga, yakni kalangan Islam yang kecewa dengan Bulan Bintang atau Persatuan Pembangunan dan Amanat Nasional, barangkali bisa berpindah. Begitu juga kelompok pemilih PKS yang keempat, yakni orang-orang Islam yang sempat kuatir dengan isu kristenisasi ketika Partai Damai Sejahtera muncul.

PKS meyakini kelompok ketiga dan keempat tetap bakal ikut bila kelompok pemilih kelima berhasil diraih simpatinya. Mereka ialah pemilih yang tertarik pada catatan bersih PKS sebagai anti korupsi, dan peduli menolong sesama.

Cuma, pencitraan semu kadang mengundang curiga. Para pemilih di Indonesia telanjur belajar banyak pada buruknya politik citra tanpa fakta. Pemilih tidaklah serta merta mudah diakali dengan retorika kader PKS di DPR. Salah-salah, pemilih menganggap partai itu tengah jumud karena mementingkan perkawanan politik ketimbang kerugian negara. Pemilih juga melihat betapapun PKS berkali-kali menyatakan Indonesia pluralis, tapi mereka juga tak bereaksi keras terhadap pengrusakan tempat ibadah kaum minoritas. Kader mereka di DPRD atau pemerintahan kota dan kabupaten melupakan pembangunan infrastruktur dan asik memprioritaskan peraturan-peraturan pengaturan akhlak.

Pada milad PKS, 20 April nanti, kepercayaan diri itu barangkali masih tebal. Meski, sesungguhnya —sekali lagi— pemilih selalu mencatat pencideraan. [ ]

Godot Batal Datang

2006-04-13T19:03:00.000+07:00

Tajuk KBR68H
Kamis, 13 April 2006

Ini hari, 100 tahun Samuel Beckett. Empat sutradara, Putu Wijaya, Josep Ginting, Ags Arya Dipayana dan Laksmi Notokusumo, mementaskan empat drama pendek Beckett. Rekaman Terakhir Krapp, Embers, Laku Tanpa Kata II, serta Datang dan Pergi. Selain pementasan teater, ada diskusi dan peluncuran buku 10 drama pendek karya Beckett. Radio Utankayu akan menghadirkan keempat sutradra dalam program Kopi Sore, Jumat nanti.

Rekaman Terakhir Krapp merupakan drama pendek satu babak tentang kesendirian dan kesepian laki-laki tua. Usianya 69 tahun. Ia memilih berkomunikasi dengan diri sendiri melalui tape recorder hasil rekaman ketika di usia 39 tahun. Rekaman tentang dirinya saat berumur 27 tahun.

Embers atau Bara tadinya suatu sandiwara radio. Suara-suara yang didengar tokoh utamanya, merupakan halusinasi dari masa lampau. Suara-suara yang ingin didengar dan tidak ingin didengar.

Dua drama pendek lainnya, Laku Tanpa Kata II atau Datang dan Pergi, silakan Anda tonton saja. Bila tak sempat, ya baca bukunya. Bila tak tertarik? Tak ada lagi anjuran dari kami.

Samuel Beckett lahir di Irlandia, 13 April 1906. Menjelang Perang Dunia II ia berpindah ke Paris dan menetap di sana hingga wafat pada 22 Desember 1989. Sebagian besar karya-karyanya ditulis dalam bahasa Perancis. Menunggu Godot menjadi salah satu dramanya yang paling dikenal dan dikenang. Begitu terkenal, sampai orang tak perlu menonton atau membaca Menunggu Godot, bila ingin meminjam judul drama itu untuk menggantikan kondisi yang tengah dialami. Menunggu, menunggu dan menunggu, lalu menunggu serta menunggu.

Tanpa perlu menonton atau membaca, orang gampang sekali mengadaptasi diri menjadi Vladimir dan Estragon atau Didi dan Gogo. Menunggu. Sampai datang Pozzo dengan cemeti sembari menjerat tali di leher Lucky. Sama-sama menunggu. Hingga datang seorang anak kecil memberitahu Godot batal datang senja ini, masih menunggu. Membiarkan diri memasuki malam. Pun ketika esok tiba, dan Godot tak kunjung muncul, Vladimir atau Didi dan Estragon atau Gogo tetap menunggu.

Hingga, Didi mengajak Gogo, “mari kita pergi.” Gogo mengangguk, “ya, mari.” Tapi keduanya tak juga beranjak. Masih menunggu.

Itulah kita di hari-hari lalu. Menunggu penuh keyakinan. Tiada beranjak dan hanya menerima sembari menanam terus keyakinan. Bahwa akan datang suatu hari yang patut dirayakan. Barangkali hari itu bernama keadaan tanpa kecurangan, pemimpin yang tidak gemar menipu, bukan pencuri, dan bukan orang yang haus darah serta pergaulan yang tidak diisi dengan monopoli keyakinan. Itulah kita yang setia menunggu.

Tapi, Godot terlalu setia dengan ketidakhadirannya. Membiarkan Didi dan Gogo menjadi tua dan Pozzo berganti muka. Sampai kita lupa dengan penantian. Kita, di hari-hari ini, nyaris lupa tengah menunggu apa. Sebab, keadaan serasa sama dengan hari-hari kemarin.

Satu-satunya kegembiraan dalam penantian tanpa kesadaran menanti ini, ialah kemunculan suara-suara yang terus saja bergema. Suara yang mengingatkan perlunya keadaan tanpa kecurangan, perlunya hidup dipimpin bukan oleh penipu, pencuri dan haus darah serta perlunya pergaulan dengan ragam keyakinan.

Cilakanya, kehidupan masih dipimpin oleh petinggi-petinggi penuh tipa-tipu. Berlagak mengusung niat kesejahteraan padahal yang dilakukan membangun lumbung di gudang sendiri.

Cilakanya, pergaulan kita diisi oleh orang-orang telengas. Mereka gampang marah dan melabrak kita hanya karena melihat paha tersingkap atau tonjolan payudara di baju yang tipis. Mereka marah dan menuduh kita agen setan, lupa bahwa merekalah yang tengah memenjarakan istri-istri pada sikap tunduk tanpa ampun.

Jadi, satu-satunya keberuntungan dalam penantian tanpa kesadaran menanti ini, ialah tetap bergemanya suara-suara yang seperti gerakan mendorong batu ke atas gunung. Tetap bersuara dan tetap mendorong, meski tahu batu itu akan terguling lagi ke dasar jurang. Lalu mendorong lagi.

Kepada keberanian menempuh lakon absurd semacam itulah rasa kagum kita berikan. Kepada Anda yang tak henti bersuara di frekuensi ini, kendati banyak telinga memilih menutup. [ ]

Kami Takut

2006-04-11T18:59:00.000+07:00

Tajuk KBR68H
Selasa, 11 April 2006

Suara, hari-hari ini, menjadi lebih cepat menguap. Lebih tangkas dari sapuan matahari kepada embun. Jangan-jangan hilang duluan sebelum kelar di kepala. Ucapan gagal dibentuk oleh hembusan udara dari paru-paru. Andai ada statistik bisa disodorkan, kita pasti terkejut. Berapa miliar kata pernah diucapkan agar sepotong nyawa manusia bisa beroleh harga. Tapi, seketika mulut terkatup berbarengan pula kelewang, parang atau pedang menyambar dan butiran timah panas menembus tulang.

Sungguh ngeri mengetahui begitu mudah kepala manusia dipisah dari tubuh, darah ditumpahkan seperti genangan bekas hujan. Sungguh ngeri.

Petinggi yang gagap membuat tenteram situasi lalu menyalahkan suara-suara. Ia bilang, kita melampaui batas-batas wajar menikmati kebebasan. Kita dianggap terlampau sering menimpali banyak hal. Barangkali ia lupa, sejak lama kebebasan berbicara itu ada. Sepotong lelucon menyebut, “pada masa Orde Baru pun kita dijamin bebas berbicara, yang tidak dijamin ialah bisa tetap bebas setelah berbicara.”

Jadi, Pak Petinggi itu pasti tengah gagap. Sebab, ia sadar pernah disandarkan harapan oleh mayoritas orang saat pemilihan. Sayang, harapan keliwat sering melampaui kemampuan. Hari-hari ini kita makin mengerti, setelah tahu suara-suara menjadi lebih cepat menguap dari sapuan matahari kepada embun.

Lalu yang tertinggal ialah rasa takut. Siapa bisa menjamin bukan nyawa kita yang besok dipaksa terpisah dari badan? Siapa bisa memastikan orang yang biasa tersenyum kepada kita saban pagi tidak mengacungkan pedang di hari berikutnya?

Sebagian menyangka Tuhan sudah mangkir dari kehadiran-Nya. Sebagian lain malah menuding pasti, situasi ini lantaran orang sudah lama menyingkirkan Tuhan, dan kini Ia datang memberi peringatan. Apapun itu, keduanya sama-sama berangkat dari pikiran sembrono bahwa Tuhan bisa disingkirkan. Berikutnya, gagasan yang muncul lebih sembrono lagi, merasa paling mengerti tentang wahyu lalu memonopoli tafsir. Padahal, yang dikerjakan tidak lebih dari satu hal: melarang.

Mari sekali lagi memperdengarkan suara. Hargai nyawa manusia. Beri mahkota seperti ketika lahir disambut tangis bahagia oleh orangtuanya.

Itu berarti, setiap orang mendapat kesempatan yang sama untuk mencecap sejahtera. Setiap keluarga berhak atas rumah dan kerja. Setiap anak berhak atas permainan, pendidikan juga —barangkali— kenakalan. Bila begitu, mungkin orang akan menjauh dari perbatasan, kendati tahu ia bebas melintasinya. Sungkan mencari suaka karena yakin bisa bernafas lega di tanah merdeka.

Cuma, lagi-lagi harapan sering melampaui kemampuan. Hari-hari ini, kami kedatangan rasa takut. Sedang suara saja tidak didengar bagaimana bisa mendapat jaminan bahwa nyawa bisa dihargai. Padahal kami menyaksikan tubrukan pengertian dan pemaknaan. Sulit membedakan mana gerakan pembebasan dan mana gerombolan penyebar kekacauan, mana kompi pengamanan dan mana barisan liar yang mengusung dendam. Barangkali karena dua-duanya menyandang nama ‘pasukan’ maka sangat mudah berubah menjadi gerombolan jagal. Barangkali.

Satu-satunya kepastian hari ini hanyalah rasa takut. [ ]

Buat Tiga Ibu

2006-04-06T18:57:00.000+07:00

Tajuk KBR68H
Kamis, 6 April 2006

Di sebuah sekolah dasar di dekat kantor kami dipasang sebuah spanduk besar. Spanduk putih bersih yang menerangkan sekolah di sini gratis. Tiga ibu muda yang tengah menumpang mikrolet berbarengan membaca dan sama-sama berbinar. Ketiganya memiliki anak yang sebentar lagi masuk ke sekolah dasar. Mereka saling tanya, segratis apa sekolah dasar itu.

Satu ibu menebak, paling-paling tanpa pungutan uang pembangunan dan bulanan. Ibu yang satu lagi menambahkan, mungkin ditambah buku-buku wajib. Ibu terakhir, yang kelihatan paling muda dan tubuhnya paling bersih dari perhiasan, membuang muka. Kata dia, “bukannya gratis itu ya semuanya gratis?”

Ibu-ibu —dan Anda semua— gratis itu memang bebas dari biaya apapun. Bebas dari pengeluaran atas biaya satuan pendidikan. Menurut Badan Penelitian Pengembangan Departemen Pendidikan Nasional, biaya satuan pendidikan yang selama ini dikeluarkan orangtua meliputi iuran sekolah, buku dan alat tulis, pakaian dan perlengkapan sekolah, akomodasi, transportasi, konsumsi, kesehatan, karyawisata, kursus, uang saku dan —tak ketinggalan— penghasilan yang hilang selama mengurus sekolah.

Berdasar itung-itungan, per tahunnya rata-rata orangtua mengeluarkan uang 6 juta rupiah untuk anak di sekolah dasar negeri dan 7,5 juta rupiah untuk sekolah dasar swasta. SMP baik negeri maupun swasta lebih sedikit dari sekolah dasar swasta, yakni rata-rata 7,6 hingga 7,9 juta rupiah. Jadi, dibutuhkan rata-rata 500 ribu hingga 660 ribu rupiah per bulan untuk biaya sekolah.

Kemarin, Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan Nasional Dodi Nandika menyebut dana bantuan operasional sekolah tahun ini 11,2 triliun rupiah. Lebih besar dua kali lipat dibanding tahun lalu. Dana 11,2 triliun ini digunakan untuk periode Januari hingga Desember 2006. Sampai akhir Maret kemarin, sudah cair sebesar 3 triliun rupiah untuk 200 ribu sekolah dasar dan menengah pertama. Departemen Pendidikan Nasional, menurut Dodi Nandika, tidak ingin tahun ini masih ada sekolah yang memungut biaya dari orangtua siswa.

Ini kabar yang mestinya baik bagi ketiga ibu di mikrolet tadi, juga bagi Anda semua. Sebab, mulai tahun lalu sebetulnya model biaya operasional lebih baik dibandingkan sebelumnya. Apalagi dibanding dengan rencana memberi beasiswa kepada 9,6 juta murid miskin yang hanya akan menyibukkan pemerintah dengan identifikasi dan verifikasi data. Bila biaya sekolah digratiskan, kepusingan bisa dihilangkan. Tahun lalu itu, biaya operasional dibagikan untuk menanggung biaya pendaftaran siswa baru, buku pelajaran pokok dan penunjang, pemeliharaan sekolah, ujian sekolah, ulangan umum bersama, ulangan umum harian, honor guru, dan transportasi siswa kurang mampu. Pelajar sekolah dasar dapat 235 ribu rupiah dan SMP 324 ribu rupiah per tahun.

Kalau tahun ini dua kali lipat, barangkali tinggal dikali dua saja. Mungkin 470 ribu hingga 650 ribu rupiah. Kalau menyimak angka rata-rata yang dikeluarkan per bulan, jadi timpang. Analisis biaya satuan pendidikan Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Pendidikan menyebutkan, orangtua keluar per bulan rata-rata 500 ribu rupiah.

Ketiga ibu tadi wajar mengkeret. Mereka harus mencari sekolah dasar yang memasang spanduk sekolah gratis untuk mendaftarkan anaknya. Sebab, ada selisih antara biaya nyata yang harus keluar dengan dana yang disediakan pemerintah. Sekolah pun menagih beban pengeluaran seperti bayar listrik, air, guru, dan biaya-biaya lain. Sekolah memang tidak menetapkan berapa besar biaya, tapi itungan diserahkan kepada Komite Sekolah.

Ketiga ibu di mikrolet rasanya harus hadir di Komite Sekolah. Mengontrol ketat penggunaan dana sekolah yang diberikan. Kita jangan takut anak-anak nantinya dipersulit di sekolah. Karena sekolah pasti ingin juga melihat anak-anak menuntaskan wajib belajar dengan baik. Di Komite Sekolah, sasaran tekan diarahkan kepada pemerintah. Biar mereka tidak buang janji kosong. Gratis ya gratis. Karena mereka juga mendapat bantuan dari badan dunia dan masyarakat Eropa. [ ]

Pak Kalla

2006-04-05T06:56:00.000+07:00

Tajuk KBR68H
Selasa, 4 April 2006

Pemerintah ini makin menjadi rujukan paling buruk dalam soal demokrasi. Pemerintah malah lebih suka menunjukkan koreng-koreng demokrasi. Pada 22 Maret lalu, kita mendengar Wakil Presiden Jusuf Kalla menaruh demokrasi di seberang kemakmuran. Lucunya, selain bicara bahwa negara tetangga yang makmur tidak mempraktikkan demokrasi, hanya berbeda menit Jusuf Kalla meminta juga agar pegawai negeri sipil boleh dipilih.

Alasannya? Demokrasi. Sungguh tidak adil bila pegawai negeri kehilangan hak dipilih alias tak punya kesempatan menjadi anggota DPR. Jusuf Kalla menganjurkan pegawai negeri yang mau ikut pemilihan cuti, bila gagal menjadi wakil rakyat kembali ke posisi semula. Ia agaknya sengaja lupa, pegawai negeri merupakan profesi pelayan semua kepentingan warga negara. Pegawai negeri sipil —dan militer— harus bebas dari kepentingan politik golongan atau kelompok. Tata demokrasi Indonesia telah mengaturnya pula.

Baru-baru ini, baru dua hari kemarin, Jusuf Kalla kembali meneguhkan diri sebagai rujukan paling buruk dalam demokrasi. Kali ini kebebasan pers jadi sasaran tembaknya. Hanya satu tikungan dari kantor wakil presiden, Departemen Komunikasi dan Informatika berniat mendata perusahaan-perusahaan pers. Agenda yang tak sekadar memenuhi hasrat statistik.

Sesungguhnya, demokrasi memang bukan segala-galanya. Bukan tujuan. Ia hanya suatu rute petunjuk mencapai akhir perjalanan. Mungkin juga bukan akhir, mungkin hanya suatu tempat berhenti sementara. Lalu berjalan lagi, secara cepat atau lenggang kangkung pelahan. Terancam mati karena perut lapar atau kurang gizi atau bahkan karena digigit nyamuk demam berdarah pasti akan membuat marah banyak orang di negeri yang telah sama-sama berjanji untuk menikmati situasi demokrasi ini.

Tapi, kita mana mungkin mengumpat, “demokrasi kok kalah sama nyamuk demam berdarah.” Yang kita gerundeli pasti pengelola negara lantaran kalah menghadapi gerilya jentik dan nyamuk, tidak mengerti bagaimana memberi gizi dan nutrisi kepada rakyatnya, padahal sudah dipilih melalui cara yang sangat betul menurut prosedur demokrasi: pemilihan langsung. Betul, tidak?

Kalau topiknya sudah ke soal bisnis, Wakil Presiden baru mengajukan argumentasi demokrasi. Seperti pada masa awal duduk, ia kesal karena ditanya-tanya tentang keharusan ia dan anggota keluarganya mundur dari kerajaan bisnis yang telah dibangun. Katanya, tidak demokratis dong ia, anak-anaknya dan sanak famili lainnya tidak boleh berbisnis hanya karena satu dari keluarga Kalla menjadi wakil presiden.

Borok-borok pemerintah itu hanya bisa terungkap bila kebebasan pers dan kemerdekaan orang menyampaikan pendapat terjamin. Sekali lagi, ini syarat, tapi mutlak. Bukan akhir, apalagi segala-galanya. Tapi, kalau kebebasan dan kemerdekaan itu diganggu, maka ia menjadi segala-galanya. Sebab, taruhannya ialah segala yang berhasil diambil melalui perjuangan melelahkan dan makan korban nyawa.

Betul ada media yang mengambil kesempatan dalam kebebasan pers. Bukan kesempatan untuk menampilkan luka, ketidakadilan dan mendorong bagaimana mencapai kemakmuran —seperti yang katanya dimaui oleh Kalla— melainkan menjual kebohongan bahkan kecabulan. Memajang paha dan dada di halte-halte bus dan bukan di tempat-tempat yang mestinya hanya bisa dijangkau oleh orang dewasa. Tapi, bukan kekuasaan negara melalui aparaturnya yang dipersilakan masuk. Ini bisa diatur oleh kalangan media sendiri dan kekuasaan yang sesungguhnya, yakni warga.

Pembaca akan berhenti membeli koran dan majalah itu, pemirsa akan mematikan televisi dan kanal radio. Bukan oleh pemerintahnya yang mengaku punya kuasa. [ ]

Buruh

2006-03-29T07:54:00.000+07:00

Tajuk KBR68H
Selasa, 28 Maret 2006

Ngadinah Mawardi pernah dipenjara lima bulan karena memimpin protes buruh. Tempat ia bekerja, PT Panarub, membayar gaji dengan murah dan mengabaikan beberapa hak buruh. Selama dua hari di awal September 2000, ia memimpin unjuk rasa di depan pabrik. Panarub merupakan produsen sepatu atletik, termasuk sepatu sepak bola Adidas-Salomon.

Sebuah penelitian terhadap kondisi buruh di pabrik ini menunjukkan, bahkan setelah Ngadinah menghirup udara bebas, hak-hak mereka masih diabaikan. Tes fisik bagi buruh perempuan yang mengajukan cuti haid, penolakan izin sakit, jaminan kesehatan yang lemah, hingga soal klasik seperti tunjangan hari raya dipotong. Kebebasan buruh untuk berserikat terang lenyap. Para pengurus serikat buruh dipecat. Barangkali sudah bagus tidak dipidanakan seperti nasib Ngadinah Mawardi.

Kemarin, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, berkunjung ke Panarub. Presiden mengaku pro kepada nasib buruh. Kata Presiden, “Mereka harus mendapatkan hak-haknya secara adil. Mereka harus mendapatkan penghasilan yang layak.” Penjelasan ini masih diimbuhi dengan bahasa Inggris. “We have to protect them.”

Presiden mestinya tahu saban tahun sepeninggal Ngadinah, buruh Panarub pasti memprotes masalah tunjangan hari raya. Protes sama terjadi di banyak pabrik di Indonesia. Pabrik sepatu atau bukan sepatu. Meski nilai ekspor sepatu produksi Indonesia tiap tahun cenderung naik. Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu kemarin mengingatkan, tahun 2005 eskpor sepatu Indonesia naik 13,6 persen. Dari 1,32 miliar dollar Amerika Serikat menjadi 1,5 miliar dollar.

Pernyataan Presiden di Panarub bisa saja dilihat dari dua sudut berbeda. Pertama, semata-mata mencari citra baik, seperti dilakukan pula oleh wakilnya ketika menyoal rencana kenaikan tarif dasar listrik. Gampangnya, lain di bibir lain di tangan. Kalau hati mungkin kejauhan.

Tapi, kemarin Presiden Susilo Bambang Yudhoyono juga mengeluarkan perintah kepada Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Menteri Perindustrian, gubernur, bupati, dan walikota di Indonesia. Mereka diminta mendengarkan tuntutan buruh sebelum merevisi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Menteri dan kepala daerah disuruh berdialog dan berdiskusi dengan buruh.

Kita ingin perintah Presiden ini mengundang cara pandang positif. Cara pandang kedua yang berbalikan dari pertama tadi. Pernyataan di pabrik yang dikenal melanggar hak buruh bisa menjadi momentum perbaikan. Cuma menyimak rencana revisi perundangan bagi buruh, kita jadi mengkeret.

Buruh menganggap revisi undang-undang ketenagakerjaan terlampau pro pemodal. Semua jenis pekerjaan nantinya bisa dibuat dalam sistem kontrak alias tanpa mengangkat tenaga tetap. Buruh dengan upah 1 juta rupiah ke atas, tak berhak atas uang pesangon bila dipecat. Sedangkan buruh berupah di bawah 1 juta rupiah hanya berhak atas pesangon tujuh bulan. Bila perusahaan tutup, tak ada kewajiban membayar uang pesangon. Mengenai upah minimum bisa ditetapkan sepihak oleh perusahaan.

Revisi undang-undang tenaga kerja merupakan imbas rencana menerbitkan Undang-Undang Investasi yang rancangannya sudah masuk ke DPR. Bila hari reses DPR berakhir, mulailah rancangan penanaman modal itu dibahas. Indonesia yang seret investasi harus segera diubah. Rayuan untuk calon-calon investor rupanya tidak cukup dengan buruh murah, tapi juga jaminan menanam modal tanpa risiko. Ini salah satu prasyarat yang dianggap kunci percepatan pertumbuhan ekonomi pemerintah Yudhoyono. Dua kunci lain ialah memperluas sumber pembiayaan dan mengurangi biaya.

Buruh yang gampang protes, mogok kerja, banyak tuntutan menakutkan pemodal. Presiden merasa harus melindungi mereka agar ekonomi Indonesia bisa dibuat tumbuh secara cepat. Jadi, kita bertanya siapa akan dilindungi oleh pemerintah Yudhoyono? Apa maksud ‘we have to protect them’ kemarin di Panarub? [ ]

Hantu Indonesia

2006-03-23T19:49:00.000+07:00

Tajuk KBR68H
Kamis, 23 Maret 2006

Dari balik pintu di sebuah monarki kecil di Eropa atau republik mungil di Amerika Selatan, seorang ibu mungkin menanamkan teladan seperti ini kepada anaknya, “Kamu jangan malas belajar. Terutama tentang sejarah masa lalu negeri ini. Apa mau generasimu kelak menjadi Indonesia?”

Barangkali saja pada sekian dasawarsa ke depan, orangtua masih menanamkan teladan dengan menakut-nakuti. Seperti orang Inggris di beberapa tahun lalu masih merasa mempan membuat patuh anak-anak nakal dengan cerita mengenai Boogeyman. Ia hantu menakutkan bagi anak-anak. Hantu legendaris tanpa rujukan jelas yang mulai sering diucapkan sejak abad ke enam belas. Beberapa menyebut hantu ini berasal dari kisah tentang Napoleon Bonaparte yang bernama kecil Boney dan lalu terpeleset menjadi Boogey. Ada pula yang menyebut ini merujuk pada perompak-perompak Bugis di Selat Malaka.

Semoga saja anak-anak malas belajar kelak tidak ditakuti dengan, “Awas, nanti menjadi seperti Indonesia.” Negeri yang dalam untaian ribuan seloka dan puluhan babad dikisahkan gemah ripah kaya rempah, minyak dan padi, tapi berkali-kali mengalami senja. Sandyakala. Nyaris jatuh ke dalam gelap, lantaran gagal mengelola sumber kekayaan. Menikmati pun tidak.

Orang harus terkejut menyimak anggaran nasional tahun 2006 menyebutkan pemasukan dari sumber daya mineral hanya 5,4 triliun rupiah. Menurut ahli ekonomi dan bekas menteri, Kwik Kian Gie, dari galian emas di Papua yang dikelola PT Freeport, pemerintah dapat setoran 10 triliun rupiah. Kemana 4,6 triliun ditambah triliun lain dari ladang emas lainnya, ditambah nikel, tembaga, bahkan minyak dan gas bumi.

Wajar muncul protes. Justru tidak wajar bila protes dicurigai sebagai proyek kudeta. Pemimpin intelijen dan komandan polisi angkat bicara untuk urusan yang jelas-jelas perut. Penjelasan pemimpin paling tinggi pun jauh dari memadai. Presiden menghadapkan argumentasi untung-rugi pemilik kekayaan alam dengan anti pergaulan internasional.

Begini kata Presiden, ”Globalisasi telah datang, suka atau tidak suka, sebagaimana datangnya musim hujan dan panas di negeri kita.”

Jawab kita, “Sedia payung sebelum hujan, siapkan vaseline sebelum datang panas.” Jangan demam kedingingan apalagi hangus kepanasan.

Pada hari yang sama, Wakil Presiden menempatkan demokrasi pada posisi berseberangan dengan kemakmuran. Katanya, Malaysia, Singapura dan Filipina lebih makmur ketimbang Indonesia padahal tanpa demokrasi. Apa wakil presiden lupa pada berbagai pemenjaraan di Singapura dan Malaysia, pada berbagai protes di Filipina? Kebanyakan karena menuntut demokrasi, pemerintah yang lebih terbuka, kebebasan bersuara, kemerdekaan menata diri.

Apa Wakil Presiden mau bilang kepada rakyat Malaysia, Singapura dan Filipina, jika mereka ingin tetap makmur seperti sekarang, jangan terpesona dengan janji-janji demokrasi? Rasanya kalimat tentang globalisasi dari Presiden lebih cocok disampaikan kepada wakilnya. Karena kami telah lebih dulu bergaul rapat dengan mereka tentang gagasan kemerdekaan alam pikir, bersuara, berkehendak tanpa perlu menjadi miskin.

Kemakmuran merupakan soal, dan demokrasi bisa menjadi jalan. Jika Wakil Presiden memilih cara Lee Kuan Yew, bolehlah kita mendekat pada Amartya Sen. Pemenang nobel ekonomi tahun 1998 dari India itu lebih percaya pembangunan sebagai kebebasan. Berhasil atau gagal suatu pembangungan bukan semata diukur dari berapa besar pertumbuhan per kapita atau indikator ekspansi ekonomi lainnya, tapi sekaligus seberapa luas hak sipil dan politik mendapat ruang. Juga bagaimana kita menjalin hubungan dengan lingkungan hidup.

Kita malah curiga pada pernyataan-pernyataan seolah-olah demi kemakmuran seluruh bangsa nyatanya hanya sekeluarga. Pada kebijakan berpangkal gaya merchant yang sesungguhnya merchandise semata.

Bapak Presiden dan Wakil Presiden, jangan bikin Indonesia menjadi hantunya anak-anak nakal kelak. Cukup Boogeyman. [ ]

Kematian ‘Skeleton Key’ Poso

2006-03-17T03:48:00.000+07:00

Tajuk KBR68H
Kamis, 16 Maret 2006

Fabianus Tibo, Marinus Riwu dan Dominggus da Silva bakal segera menghadap regu tembak. Empat regu dari Brigade Mobil Polisi Sulawesi Tengah telah dibentuk untuk mengeksekusi tiga terpidana kasus kerusuhan Poso itu. Empat regu berjumlah 44 personil itu tinggal menunggu kapan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah berkehendak atas nyawa Tibo, Riwu dan da Silva.

Fabianus Tibo, Marinus Riwu dan Dominggus da Silva divonis mati oleh Pengadilan Negeri Palu pada 5 April tahun 2001. Mereka dinyatakan bersalah secara bersama-sama dan berlanjut melakukan pembunuhan berencana, membakar dan menganiaya banyak orang selama Poso dimerahhitamkan oleh darah.

Selama Poso dirundung rusuh, tahun 2000 hingga 2001, lebih dari seribu orang tewas terbunuh atau dibunuh dan hilang. Petaka yang berawal dari bentrok antar pemuda di suatu subuh bulan Ramadhan, ketika sahur baru saja usai. Lalu pengadilan yang digelar membuat Tibo, Riwu dan da Silva menjadi tiga orang yang paling bertanggung jawab. Pengadilan banding pada 17 Mei 2001 menguatkan putusan mati terhadap mereka. Mahkamah Agung juga menolak kasasi pada 11 Oktober 2001.

Upaya Peninjauan Kembali juga menemui tembok tebal. Mahkamah Agung menolaknya pada 31 Maret 2004. Begitu pula upaya grasi atau pengampunan kepada Presiden yang diajukan Mei 2005. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menjawab “tidak”, pada 10 November 2005.

Sebanyak 16 nama yang disebut Tibo sebagai penanggung jawab kerusuhan hanya menjadi isu di media massa. Nama-nama yang dikenal sebagai tokoh kelompok Merah di Kabupaten Poso. Yakni, Paulus Tungkanan dan Angki Tungkanan, lalu Yanis Simangunsong, Ladue, Sigilipu, Obed Tampai, Lampa Delly, Erik Rombot, Sarjun alias Gode, Hery Banibi, Guntur Tariandje, Ventje Angkouw, Theo Mandayo, Son Ruagadi, Bate Lateka, serta Yahya Patiro.

Berdasarkan keterangan Tibo, Paulus Tungkanan dan Yanis Simangunsong punya andil paling besar sebagai intelektual kerusuhan. Yanis Simangungsong menghasut Tibo agar datang ke Poso dari tempat tinggalnya di Kabupaten Morowali. Yanis memberitahu Tibo bahwa Gereja Katolik Santo Theresia akan dibakar. Penghuninya, yakni pastor, suster dan anak-anak panti asuhan Theresia akan dibunuh. Sedangkan Paulus Tungkanan yang memaksa Tibo untuk ikut di bawah perintahnya dalam kerusuhan.

Berangkat dari sejumlah kesaksian yang menampik kemungkinan Tibo, Riwu dan da Silva ialah aktor intelektual, pengacara mengajukan lagi Permohonan Kembali. Permohonan disampaikan 9 Maret lalu. Menurut pengacara, Majelis Hakim pada peradilan yudex facti yaitu Pengadilan Negeri Palu, telah keliru dalam memutus perkara, karena semata-mata berdasarkan petunjuk dan bukan menimbang masalah dari barang bukti dan keterangan saksi. Di antara saksi-saksi yang diajukan mengaku tidak melihat langsung tentang perbuatan Tibo, Riwu dan da Silva. Ada 9 saksi yang meyakini Tibo dan kawan-kawannya tidak terlibat pembunuhan dan pembakaran.

Kejaksaan Tinggi rasanya mesti menimbang kembali rencana menembak mati mereka. Hakim yang memeriksa permohonan kembali para terpidana juga mesti mengingat lagi bahwa hukum kerapkali mesti membebaskan terdakwa ketimbang menghukum mati seorang yang belum jelas bersalah. Presiden barangkali boleh berlindung di balik ‘kemandirian peradilan’ saat menolak pengajuan grasi. Cuma, ia akan dinilai apakah perlakuan sama bakal dilakukan kepada pengaju dari Komisi Pemilihan Umum.

Fabianus Tibo, Marinus Riwu dan Dominggus da Silva harus diselamatkan dari kematian. Tiga orang tua itu, betapapun kunci pembuka banyak pintu. Menjadi skeleton keys gelapnya Poso.

Kasus berdarah di Poso yang mematikan lebih dari seribu penduduk dari segala usia itu diduga melibatkan banyak pihak. Kepentingan bisnis yang berkelindan dengan kekuasaan politik dan diselubungi ideologi agama. Kita juga mendengar bagaimana suatu proyek besar sebentar lagi kelar di kawasan Pamona. Daerah yang terkenal dengan Danau Poso dan festival tahunannya itu. Megaproyek pembangkit listrik tenaga air dan saluran udara tegangan ekstra tinggi yang dimiliki oleh kelompok usaha Jusuf Kalla. [ ]

Presiden Kita

2006-03-14T15:43:00.000+07:00

Tajuk KBR68H
Selasa, 14 Maret 2006

Banyak bicara mengundang masalah, terus-terusan diam juga bukan adem dari masalah. Presiden kita, Susilo Bambang Yudhoyono, lupa pada aturan ini. Ia kelihatan mengatur waktu tampil dan bicara. Tapi, maksud hati menjaga kepopuleran dari kesalahan ucap, malah bikin orang kesal dan salah-salah dituduh kurang punya kuasa.

Apalagi, beberapa sikap diam itu berujung pada keluarnya keputusan yang cenderung membuat sakit hati. Pada kasus blok Cepu, ia dituding lembut dan tunduk pada kemauan pemerintah Amerika Serikat. Setidaknya itu yang tersirat dari keterangan Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional di DPR, Abdillah Toha. Keterangan itu diyakini sejak Toha ikut dalam rombongan Yudhoyono ke Amerika pada bulan Mei tahun lalu.

Pada upaya mendamaikan wilayah konflik, Presiden kalah lincah dengan manuver wakilnya, Jusuf Kalla. Kita bingung, kemana konsentrasi pemerintah ini tertuju. Bila sampai tahun lalu, Yudhoyono mengaku terus menerus berupaya memberangus koruptor, sampai sekarang belum ada koruptor kakap yang dilahap. Tak heran, ketika skala prioritas yang mau ditunjukkan untuk memberantas koruptor diplesetkan anggota DPR sebagai tebang pilih, publik mengiyakan.

Bila pemerintah ini lewat Menteri Kehutanan Malam Sambat Kaban pernah gembar-gembor dengan dua kali operasi Hutan Lestari untuk menangkapi pembalak hutan, hingga kini belum ada cukong kaliber dunia yang sukses diseret. Aparat TNI dan polisi dengan bintang di pundak pun gagal dibawa ke penjara.

Rakyat Indonesia punya usul, pemerintah ini berkonsentrasi pada proyek pemulihan ekonomi dan penegakkan wibawa hukum. Bukan kebetulan bahwa presidennya rakyat Indonesia itu pernah punya janji sama. Rasanya bukan kebetulan kalau belum kelakon sampai sekarang. Bukan pula lantaran kehilangan daya. Karena dukungan tak kurang-kurang jika sungguh-sungguh berlaku.

Memperbaiki ekonomi pastilah bukan perkara gampang. Presiden pertama RI, Soekarno pada suatu sidang Kabinet Dwikora, di bulan Januari 1966 pernah menawarkan jabatan menteri bagi siapa saja yang bisa memperbaiki ekonomi Indonesia dalam waktu singkat. Seorang pengacara waktu itu meladeni tantangan Soekarno. Namanya Hadeli Hasibuan. Kita tahu, bukan Hasibuan yang lantas membuat kondisi ekonomi membaik. Bukan pula menawarkan tantangan serupa Soekarno yang kita minta dari Yudhoyono. Paling tidak, suatu rancang yang jelas dan betulan dilaksanakan.

Sudah mengganti beberapa menteri, kritik terhadap pemerintah Yudhoyono sesungguhnya tak surut. Statistik pemberitaannya memang tidak setinggi ketika ia belum mengganti beberapa anggota kabinet. Cuma, karena ia memilih mendiamkan, tidak membuahkan polemik berhari-hari. Menurut ukuran kehumasan, Yudhoyono masih bolehlah dibilang berhasil. Tapi, masak pemerintahan dijalankan berdasarkan ukuran-ukuran ilmu kehumasan semata?

Jangan, ah.

Presiden pilihan rakyat harus betulan mendengar para pemilihnya. Jangan hanya percaya pada penasihat-penasihat keartisan. Presiden pilihan rakyat harus mencari tahu sungguh-sungguh berapa kenaikan harga yang masih bisa ditanggung oleh pemilihnya.

Bersikaplah.

Pemimpin yang kebanyakan diam pada saat dibutuhkan justru bakal dihukum rakyat dengan senjata yang paling ditakuti. Yakni kepopuleran. Dan perlihatkan reaksi. Jangan terlalu banyak sungkan pada kerabat.

Pak Presiden, Anda harus mengetahui bahwa kanan-kiri Anda dipenuhi orang yang hanya cari untung pada kedudukan sekarang. Bahkan wakil Anda sendiri, bukan pejabat yang betul-betul jujur dengan pengabdiannya. Periksalah proyek apa yang tengah disiapkan di Poso, Sulawesi Tengah. Proyek sambungan udara tegangan ekstra tinggi yang menyalahi analisa mengenai dampak lingkungan dan sarat kolusi dengan aparat militer dan polisi.

Presiden pilihan rakyat lebih baik yakin bahwa kepopulerannya tak bakal merosot bila ia segera bicara bahkan ambil putusan pada kekeraskepalaan pendukung aturan berbau hukum syariat seperti rancangan undang-undang Porno dan peraturan-peraturan daerah yang telah terbit. Apa susahnya mengingatkan tentang kesejatian negara ini. Suatu kesatuan wilayah yang berdiri atas asas-asas bernama Pancasila. Bukan berdasar satu agama atau agama-agama.

Presiden yang terlalu banyak diam, sudah pernah dihukum rakyat. Anda mau? [ ]

Nyala Dulu, Baru Naik

2006-03-09T21:20:00.000+07:00

Tajuk KBR68H
Kamis, 09 Maret 2006

Ratusan perempuan marah besar. Mereka menuding negara melakukan kekerasan bila jadi menaikkan tarif dasar listrik. Menurut skenario Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral, tarif listrik bakal naik 15 sampai 20 persen. Di Bunderan Hotel Indonesia, kemarin, perempuan menolak rencana tersebut.

Kemarin pun Badan Pemeriksa Keuangan kelar mengaudit biaya pokok penyediaan listrik PT PLN. Hasilnya hari ini diserahkan kepada DPR. Dari audit ketahuan, PLN mengusulkan biaya pokok penyediaan listrik yang keliwat tinggi. Yakni seribu lima puluh dua rupiah per kilowatt-hour. Ini angka jauh keliwatan bila dibanding harga internasional yang sebesar 700 rupiah per kilowatt-hour. Jika PLN ketat menjalankan efisiensi, tarif listrik masih bisa ditahan dari kenaikan. Bahkan bila PLN boros, menurut Badan Pemeriksa Keuangan, kenaikan tarif tak perlu lebih dari 15 persen. Apalagi PLN pernah janji mengurangi ketergantungan pada bahan bakar minyak.

Tarif dasar listrik ditetapkan oleh pemerintah. Sedangkan PLN mengajukan struktur biaya. Nah, menurut PLN, selama ini tarif belum serta merta mencerminkan biaya penyediaan. Perusahaan ini pun merasa masih dibebani tugas sosial memberi listrik murah untuk keluarga melarat, dan yang tinggal di daerah terpencil. Beban lain datang dari pembangkit listrik swasta yang menjual listriknya dengan harga mahal.

Dua faktor tadi membuat PLN sulit mengandalkan pengembalian biaya produksi dari konsumen. Artinya, gagal mengembangkan pembangkit dan jaringan baru. Padahal, masih ada 47 persen rumah tangga yang belum diterangi oleh nyala listrik. Tanpa investasi, bukan saja rumah-rumah tanpa listrik itu yang gelap, tapi secara nasional bisa terjadi krisis kelistrikan.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, awal Februari lalu, telah meminta kenaikan tarif ditunda. Sedianya kenaikan memang sudah dimulai. Tapi, DPR meminta Badan Pemeriksa Keuangan mengaudit dulu biaya produksi listrik PLN. Jadi, permintaan Presiden dibaca sebagai sinyal sementara waktu. PLN dan Departemen Energi tetap ancang-ancang dengan skenarionya.

Bila dipaksa tidak naik, angka subsidi yang diajukan bakal mencapai 38 triliun rupiah. Menilik anggaran negara tahun 2006, alokasi subsidi listrik hanya 15 triliun rupiah ditambah 2 triliun dari pembiayaan Departemen Energi dan Departemen Keuangan. Masih kurang kurang 21 triliun rupiah lagi. Jadi, bakal sama saja bohong. Sebab, kekurangan 21 triliun bakal tetap dijadikan alasan untuk menetapkan tarif baru. Mungkin bukan 15 persen, tapi tetap saja naik.

Maka, hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan harus berbunyi betul. Harus diperhatikan oleh DPR. Wakil rakyat harus menekan pemerintah dan PLN agar mengajukan rencana pembiayaan yang berangkat dari prinsip efisiensi. Bukan sekadar skenario yang berkutat di subsidi dan naik tarif. PLN dan pemerintah harus dipaksa berpikir keras untuk menghadapi situasi kebangkrutan yang mereka punya andil juga.

Jika pemerintah hanya berpikir masalah politik dan bukan kemaslahatan, menahan tarif listrik pun bisa mempertahankan kepopulerannya. Jadi, berpikir keraslah untuk kepopuleran. Apalagi, pengusaha-pengusaha di Kamar Dagang dan Industri mulai tarik-tarik dasi menyimak rencana ini. Akhir pekan lalu mereka mengundang sejumlah tokoh mahasiswa ke gedung Kadin dan menghitung rencana dari lepas magrib sampai hampir tengah malam.

Sedangkan kami sendiri, meminta tarif listrik ditahan dari kenaikan, lantaran kuatir terhadap perempuan yang kemarin marah pada pemerintah. Mereka, perempuan-perempuan itu, ialah ibu kami. Takut kami pada ibu. [ ]

Tajuk Sensual

2006-03-07T19:10:00.000+07:00

Tajuk KBR68H
Selasa, 7 Maret 2006

Dengarlah sebuah kutipan:

“Segala puji bagi Allah yang telah menempatkan kenikmatan paling besar bagi laki-laki pada bagian alamiah perempuan dan telah menetapkan bagian-bagian alamiah laki-laki untuk memberikan kenikmatan terbesar kepada perempuan.”

Kalimat tadi ditulis oleh Syaikh an-Nafzawi dari Tunisia pada abad XVI. Karya an-Nafzawi yang berjudul Taman Semerbak Kegemaran Jiwa merupakan roman yang memberikan pengajaran tentang seks. Karya itu juga membahas secara singkat kualitas fisik yang dicari perempuan pada laki-laki, lalu menggambarkan secara jelas prosesi persetubuhan dua tokoh, si Bahlul dan Hamdonna. Suatu manual.

Yang ini juga kutipan:

“Krisna menarik tubuh Radha dengan kedua tangannya, menanggalkan pakaiannya. Kemudian Krisna menciumnya dengan empat cara yang berbeda dan lonceng gelang pinggangnya terlepas dalam medan perang cinta. Kemudian Radha menunggangi Krisna dan mengambil alih kendali dan kemudian Krisna menggunakan delapan posisi yang berbeda-beda dan melukai tubuh Radha dengan gigitan dan cakaran sampai ia tidak bisa lagi menggelinjang dan mereka berhenti berperang.”

Maaf-maaf, bila kutipan tadi dikira berasal dari suatu produk stensilan. Meski yang disebut stensilan itu lebih banyak karena kualitas cetak dan mutu kertas yang digunakan. Kalimat tadi berasal dari teks yang disucikan. Karya abad X dan dikenali sebagai Brahmawaiwarta Purana.

Hampir pasti, sepungut kutipan tadi masuk ke keranjang pornografi oleh pendukung rancangan undang-undang pornografi dan pornoaksi. Karena rangsangan bisa muncul darimana saja. Dari gambar, teks atau desah ucapan.

Tapi, cuma satu tubuh yang dipersalahkan: tubuh perempuan. Kenikmatan paling besar bagi laki-laki dan perempuan dicabulkan. Berbeda dari kejujuran dan rasa syukur seperti dinyatakan terus terang dan jujur oleh an-Nafzawi. Mengingkari pemujaan dalam Purana. Perempuan lalu jadi salah bahkan asal mula kesalahan karena tubuhnya dianggap biang pendatang hasrat. Tubuh perempuan dianggap media pembawa kejahatan. Perkosaan bukan lantas mengundang empati bagi korban tapi persalahan kepada pemilik tubuh sebagai penyebab kejahatan. Maka, tubuh harus ditutup, rapat-rapat.

Apa yang salah dengan tubuh? Mengapa memiliki pusar tiba-tiba berpotensi mendatangkan pidana dan berpayudara lantas makin dekat dengan pintu penjara?

Wakil Presiden Jusuf Kalla, kemarin, meminta agar definisi tentang pornografi dan pornoaksi dibuat lebih jelas agar hakim punya rujukan. Ini bukan cara satu-satunya. Bekas Menteri urusan Perempuan, Khofifah Indar Parawansa, menyebut cara lain ialah menetapkan indikator tentang perbuatan yang dianggap porno. Lalu diatur dan kalau ada pelanggaran, dihukum.

Sesungguhnya, masalah bukan tentang apa itu porno. Karena definisi hanya soal rumusan dan bisa disepakati, meski harus diakui sulit menyepakati suatu pengertian. Pokok soal pertama justru, mengapa ia dilarang. Bukan disyukuri seperti an-Nafzawi dalam Taman Semerbak Kegemaran Jiwa atau dipuja seperti pada Purana. [ ]

Anak

2006-03-02T18:14:00.000+07:00

Tajuk KBR68H
Kamis, 02 Maret 2006

Zannuba Arifah Chafsoh atau Yenny Wahid bertandang ke Langkat, Sumatera Utara. Anak bekas Presiden Abdurrahman Wahid yang kini menjadi staf khusus Presiden itu datang ke rumah Raju. Yenny datang memberi dukungan kepada anak yang tengah dilanggar haknya itu.

Raju atau nama lengkapnya Muhammad Azwar, disebut anak yang sangat nakal. Ia kerap main jitak kepala teman sekelasnya sampai sang teman takut masuk sekolah. Ulah ini lalu dilaporkan ke wali kelas. Ditegur guru, bukannya meminta maaf malah berniat menghadang. Gagal bertemu dengan teman sekelas yang mengadu, ia malah berkelahi dengan kakak teman itu. Jadilah. Anak dengan anak berkelahi. Ada yang memar dan luka.

Lalu orang tua —yang merasa punya kewajiban memberi pelajaran kepada anak— lapor ke polisi. Raju dipanggil ke polisi, berhadapan dengan penyidik yang biasa bertemu dengan aneka penjahat. Malah sempat ditahan satu sel dengan orang dewasa. Pelajaran mahal dari polah “nakalnya anak-anak”.

Nakal atau tidak, ada versi lain menyebut anak yang memar oleh Raju-lah yang menghadang. Versi mana benar, barangkali jadi tidak penting. Anak nakal, apalagi sampai berbuat kekerasan, perlu diajar. Tapi, apa pelajaran yang bisa diberikan bila memenjarakan anak? Di penjara orang dewasa pula? Sebengal apapun anak pasti langsung takut. Dan Raju pun meraung tangis.

Pelajaran atau pendidikan tidak bisa diselenggarakan melalui ancaman, menakut-nakuti, atau membentak-bentak. Pengajaran gagal kalau dilakukan dengan mata melotot, memukul sembari teriak-teriak, “kapok gak kamu, kapok gak kamu.” Itu sadis.

Kita punya Undang-undang Perlindungan Anak yang menjamin mereka dapat hidup, tumbuh, berkembang, serta bebas dari kekerasan dan diskriminasi. Memang belum terlalu lama. Baru disahkan tahun 2002 lalu. Barangkali karena anak-anak dianggap bukan bagian penting dari keberlangsungan bangsa ini. Meski pura-puranya kita menghargai mereka lewat perayaan hari anak nasional sebelum punya undang-undang perlindungan anak. Mereka diberi kaus seragam, diundang ke Istana, berbincang singkat dengan Presiden yang bertanya apa cita-citanya dan dijawab, “mau jadi Presiden.” Sang Presiden lalu berpikir, “waduh, ini bahaya. Anak ini pasti mau mengkudeta saya.”

Itu sekadar lelucon yang muncul setelah seorang anak menjawab demikian kepada Presiden Soeharto. Undang-undang Perlindungan Anak belum ada waktu itu.

Nah, menurut undang-undang ini, yang disebut anak ialah mereka yang belum berusia 18 tahun. Sejumlah hak anak ditetapkan dan penegasan tentang perlindungan mereka. Termasuk melindungi mereka dari penangkapan, penahanan atau penjara. Bila sampai terjadi, pasal 17 undang-undang ini menegaskan agar anak itu mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa; memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku; serta membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum.

Raju gagal mendapatkan itu semua. Sedari awal semua sudah salah. Komisi Yudisial menemukan, anak itu tidak diperiksa oleh penyidik anak, tidak didampingi oleh orang yang mengerti tentang hukum, berkasnya tidak ditangani oleh jaksa anak dan ia ditahan bersama orang dewasa. Semua sudah salah. Kesalahan Hakim menjadi ganda karena membiarkan pelanggaran hukum berlangsung di ruang sidangnya.

Dan negara, tidak cukup hanya mengirimkan Yenny Wahid ke Langkat. Apalagi ia datang atas inisiatif sendiri. Negara patut kehilangan muka karena tak punya kemampuan mengatasi nakalnya anak-anak. Aparatnya hanya berlagak menerapkan hukum tanpa pandang bulu padahal tengah main kuasa.

Anak-anak memang bisa diadili. Mereka yang di bawah 18 tahun bisa dipidana. Yakni bila melakukan perbuatan kriminal dan usianya sudah lewat 8 tahun. Pada waktu Raju berkelahi, ada disebut usianya belum lagi 8 tahun. Tapi, itu pun bukan soal benar. Karena sesungguhnya peradilan tidak pernah punya dampak yang baik apalagi mendidik bagi anak. Peradilan hanya akan memunculkan trauma, stigma dan kekerasan dan eksploitasi. Dan anak harus bebas dari itu semua. [ ]

Mogok Dipecat?

2006-03-01T07:16:00.000+07:00

Tajuk KBR68H
Selasa, 28 Februari 2006

Koordinator Serikat Buruh PTMaspion, Jawa Timur, terpaksa meminta buruh bekerja kembali. Menghentikan aksi mogok yang dilakukan sejak Selasa 21 Februari lalu. Ada ancaman PHK bila aksi terus berlangsung. Manajemen perusahaan menganggap aksi yang berlangsung lebih dari 5 hari itu sebagai mangkir. Menurut Undang-undang Ketenagakerjaan, mangkir selama 5 hari berturut-turut tanpa keterangan bisa diartikan mengundurkan diri.

Undang-undang Ketenagakerjaan sesungguhnya memberi catatan tentang mangkir itu. Yakni tanpa keterangan tertulis, dilengkapi dengan bukti yang sah dan telah dipanggil oleh pengusaha 2 kali secara patut dan tertulis. Bagi perilaku begini, undang-undang membolehkan pengusaha melakukan pemecatan. Karena buruh dikualifikasikan mengundurkan diri.

Di Maspion, buruh mogok. Bukan mangkir. Undang-undang yang sama, tidak mencantumkan sanski pecat bagi aksi mogok kerja. Pasal 143 Undang-undang Ketenagakerjaan menyebut, siapapun tidak dapat menghalang-halangi buruh dan serikat buruh untuk menggunakan hak mogok kerja yang dilakukan secara sah, tertib, dan damai. Siapapun dilarang menangkap dan/ atau menahan buruh dan pengurus serikat buruh yang melakukan mogok kerja secara sah, tertib, dan damai sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal selanjutnya, pasal 144, malah melarang pengusaha untuk mengganti buruh yang mogok kerja dengan buruh lain dari luar perusahaan. Pengusaha juga dilarang menjatuhkan sanksi atau tindakan balasan dalam bentuk apapun kepada buruh dan pengurus serikat buruh selama dan sesudah melakukan mogok kerja.

Pengusaha boleh merasa rugi akibat aksi mogok kerja buruh. Tapi, per definisi mogok kerja memang direncanakan dan dilaksanakan untuk menghentikan atau memperlambat pekerjaan. Tujuannya memang membuat pengusaha berpikir dua kali bahkan puluhan kali untuk lebih dulu merugikan hak-hak buruh.

Dalam kasus buruh PT Maspion yang disoal ialah kenaikan upah. Buruh meminta perusahaan membayar upah sesuai surat keputusan Gubernur Jawa Timur. Upah yang diterima ada selisih kekurangan 107 ribu rupiah. Perusahaan hanya menambah 30 ribu rupiah.

Ya, ekonomi memang tengah sulit. Perusahaan tak bisa berlaku sebagai lembaga sosial, seperti disebut oleh manajemen PT Maspion. Dan buruh diminta bersama-sama menanggung kesulitan yang tengah dihadapi. Tapi mogok kerja diancam dipecat, rasanya keliwatan.

Mogok kerja terjadi lantaran perselisihan tidak dapat diselesaikan antara perusahaan dan buruh atau perwakilan mereka dalam serikat. Mogok ini suatu senjata pamungkas buruh dalam proses tawar menawar. Sekali lagi, karena aksi ini memang dimaui memperlambat atau menghentikan proses pekerjaan. Bila senjata milik buruh yang sah dan dilindungi undang-undang itu diancam oleh pemecatan, maka tumpul sudah.

Tentu banyak cara yang bisa dilakukan untuk tawar menawar dan punya dampak lebih hebat. Aksi keras juga ada. Cuma, cara demokratis dan boleh menurut undang-undang serta tidak merugikan kepentingan umum, ya mogok. Maka, pengusaha begini harus diperingati. Tidak boleh dibiarkan membuat buruh menjadi kehilangan alat melawan. [ ]

Buruh

2006-02-23T18:17:00.000+07:00

Tajuk KBR68H
Kamis, 23 Februari 2006

Pengangguran terbuka tahun ini mencapai 12 juta orang. Bisa jadi lebih. Mereka merupakan orang-orang pada usia produktif yang betul-betul tak punya kerja. Angka 12 juta dipastikan lebih bila ditambah dengan pengangguran terselubung atau mereka yang tidak bisa bekerja optimal karena jenis pekerjaan tidak sesuai dengan tingkat kemampuan. Masih ada tambahan lagi, yakni mereka yang bekerja serabutan dan hanya sebentaran karena ketiadaan kesempatan bekerja secara penuh.

Tanpa kerja berarti tanpa penghasilan dan bisa terancam kesulitan makan, kehilangan sandang dan papan. Bantuan paling mungkin ialah memberi mereka kerja. Memperlebar lapangan kerja dan memberi upah yang sangat cukup agar pekerja dan keluarganya bisa hidup. Malangnya, secara umum ekonomi belum membaik. Bisa dibilang masih sempoyongan dari pingsan.

Pengusaha mengaku tak bisa menerima pekerja baru karena kesulitan keuangan. Pengusaha malah memilih mengurangi buruhnya ketimbang menaikkan upah. Banyak pula yang nekat memberi upah di bawah ketentuan minimum setempat. Semisal di PT Maspion, Jawa Timur, sehingga memaksa ribuan buruhnya mogok kerja.

Sebagian dari kita tahu betul bagaimana menari di atas luka orang lain. Kesulitan mencari lapangan kerja dimanfaatkan oleh calo-calo tenaga kerja yang mengorganisasi diri. Calo-calo ini memakai bendera perusahaan penyalur tenaga kerja atau yayasan. Pencari kerja lebih mudah mendapat kerja bila mendaftarkan diri ke organisasi calo ketimbang ke dinas tenaga kerja. Tentu saja karena calo-calo itu sudah bersekongkol dengan birokrat dinas tenaga kerja.

Saban bulan menerima gaji, buruh hanya menerima upah separo lebih sedikit dari semestinya. Upah mereka dipotong biaya manajemen calo. Upah dari lemburan pun tak luput dari potongan. Disebut potongan karena memang betul-betul sudah disikat duluan sebelum upah sampai ke tangan buruh. Ada pula yang meminta setoran di muka alias uang pelicin seperti lazim ditemui pada penerimaan pegawai negeri sipil, militer dan kepolisian.

Praktik begini menjamur di daerah-daerah industri seperti Bekasi, Tangerang, Bandung, lalu Surabaya dan Batam. Perusahaan penerima dan calo berdalih mereka melakukan outsourcing atau alih daya tenaga kerja. Praktik ini memang lazim terjadi, yakni pengalihan suatu bidang pekerjaan dalam perusahaan kepada pihak lain yang mempunyai kompetensi. Tapi bukan tanpa batas.

Perusahaan yang ingin meningkatkan fokus bisnis, membagi risiko operasional dan mengurangi biaya, memilih alih daya pada beberapa pekerjaan. Misal, riset pasar, jasa keamanan, produksi materi promosi, pelatihan, pembangunan teknologi informasi, dan beberapa bidang kerja di luar pekerjaan inti. Ini batasnya. Perusahaan dilarang mengalihkan pekerjaan pada bisnis intinya. Yang terjadi di kota-kota seperti Bekasi, Tangerang, Bandung, Surabaya dan Batam, melawan prinsip alih daya ini.

Semestinya tidak boleh. Pemerintah harusnya mengatasi dan menghukum aparatnya yang ikut-ikutan memperdaya buruh. Banyaknya penganggur bukan membuat orang boleh semau-maunya memanfaatkan situasi. Yayasan-yayasan atau perusahaan penyalur tenaga kerja semacam harus ditutup dan pengurusnya dihukum.

Kenyataan itu sekaligus membuktikan pengusaha masih sanggup membuka kesempatan bagi pekerja baru. Permintaan atas barang produksi masih cukup tinggi. Jadi, mengapa membayar murah buruh yang berjasa meningkatkan keuangan perusahaan? Bukankah bila terjadi aksi mogok seperti dilakukan ribuan buruh Maspion, perusahaan malah berhenti beroperasi?

Sebagian pengusaha seperti Sofyan Wanandi pernah meyakinkan bahwa menaikkan upah buruh tidak otomatis memperbaiki situasi ekonomi. Itu ada betulnya. Tapi, banyak salahnya.

Karena pengusaha dengan alasan harga bahan baku naik, biaya transportasi naik, lantas ikut menaikkan harga jual. Buruh, ketika di luar perusahaan juga konsumen yang kena dampak kenaikan. Kelihatannya memang menyepelekan masalah bila kita ingin harga-harga tidak naik. Tapi, siapa tak ingin menikmati harga murah?

Kita ingin kalimat “membangun bersama-sama” atau “menanggung risiko bersama-sama” betul-betul punya arti. Bila enggan menaikkan upah buruh, jangan terlibat dalam proses menaikkan harga dan jangan bersekongkol dengan birokrasi yang menyebabkan biaya tinggi. [ ]

Maut Burung

2006-02-21T20:18:00.000+07:00

Tajuk KBR68H
Selasa, 21 Februari 2006

Mengapa antipati selalu muncul pada beberapa gebrakan pemberantasan korupsi? Kita juga geleng-geleng kepala mendengar pernyataan-pernyataan Presiden atau Kepala Polisi dan Kepada Badan Intelijen tentang upaya membongkar kasus pembunuhan aktivis hak azasi manusia, Munir. Geleng kepala dan antipati lantaran hilang percaya.

Pemerintah yang dihasilkan dari pemilihan umum secara langsung ini masih punya tabiat yang serupa dengan rejim lawas. Pejabat-pejabat tingginya yang juga pengusaha gemar mengincar proyek pembangunan. Sekadar mendapat tip miliaran atau malah jadi penggarap proyeknya. Jadi, kebanyakan kita antipati dan geleng kepala.

Bahkan untuk urusan mengatasi maut, butuh aksi keras. Tidak cukup seruan dan anjuran. Inilah nasib pemerintah yang hanya dipatuhi karena ditakuti.

Barangkali ini kali kita harus memberi ruang kompromi. Karena maut betul-betul mengintip lewat flu yang berasal dari unggas. Virus flu burung ini secara cepat menulari penduduk. Enam bulan terakhir, penderita flu burung meningkat hampir 70 persen. Sudah 18 orang meninggal dari Juli tahun lalu hingga sekarang. Bila pasien dari Bogor yang meninggal hari Senin kemarin dan bayi 8 bulan asal Bogor dinyatakan positif, berarti jumlah penderita sudah bergerak naik.

Kini ada lima kelompok penularan atau cluster di Indonesia. Jarak penularan kian pendek. Bila pada 2004 diperkirakan 2,5 bulan, sekarang bisa tiga sampai empat minggu. Kita pun berada di posisi kedua teratas dalam ranking bahaya flu burung di bawah China.

Memang taraf penularan masih dari unggas ke manusia. Tapi, percayalah. Itu sudah sangat berbahaya. Jangan menunggu sampai terjadi penularan dari manusia ke manusia, baru konsentrasi tinggi tercurahkan. Cara mencegah wabah ialah memusnahkan unggas. Jangan sampai pencegahan dilakukan dengan memusnahkan manusia.

Sayangnya, inilah masalah kita. Pemerintah alergi memberi penjelasan memadai, kendati Menteri Pertanian dan Menteri Kesehatan kelihatan gugup mengatasi persoalan. Akibatnya, masyarakat seperti dibuat kaget ketika keluar keputusan unggas-unggas harus dimusnahkan. Semua unggas, terutama di kawasan pemukiman yang sempat ditemui kasus flu burung. Di Jakarta, mulai hari Jumat akan dilakukan razia terhadap unggas di peternakan kecil dan rumah. Fokus pertama di Kelurahan Utan Kayu dan Cempaka Putih di Jakarta Timur, serta Kebayoran Lama, Petukangan dan Pesanggrahan di Jakarta Selatan.

Belum-belum, Gubernur Sutiyoso sudah main gertak kalau ada pemilik unggas yang menolak, dipersilakan keluar dari Jakarta. Ia tahu, ia hanya akan dipatuhi kalau ditakuti. Padahal menurut orang tua, datangnya kepatuhan dari teladan. Dan Gubernur Jakarta, sesungguhnya termasuk pejabat yang alergi memberi penjelasan memadai tentang bahaya virus flu burung. Pada lima bulan lalu ia masih geleng kepala dengan status kejadian luar biasa meski lima warga tewas akibat flu burung.

Yang konsisten dari Sutiyoso sejak hari itu ialah bahwa Jakarta tidak cocok untuk peternakan. Mungkin kala itu Gubernur belum mendapat informasi cukup tentang penyebaran flu burung yang justru paling banyak di pemukiman. Makanya ia seperti harus keras di hari-hari terakhir. Padahal Dinas Peternakan, Perikanan, dan Kelautan Jakarta sendiri memperkirakan ada 1,1 juta unggas di pemukiman Jakarta.

Cuma, buat apa main gertak? Marah-marah seolah paling peduli dengan nasib warganya?

Karena yang dibutuhkan ialah penjelasan tentang penggantian pemusnahan unggas. Apalagi dari Kantor Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat sudah keluar janji akan mengganti paling murah sepuluh ribu rupiah per ekor unggas yang dimusnahkan. Total dana toh telah ditetapkan 500 miliar rupiah. Jadi, bukan mengerahkan satuan tugas untuk merazia.

Sejak ribuan unggas dilaporkan mati bulan Juli tahun 2004, tak ada gerakan yang sungguh-sunguh untuk mengawasi dan bila perlu memusnahkan unggas yang diduga terjangkit. Tidak ada kewaspadaan tingkat tinggi untuk unggas di perumahan. Kita selalu menunggu korban untuk bisa peduli. Pada kasus flu burung, bahkan setahun kemudian ketika keluarga Iwan meninggal dunia pun, untuk waktu yang cukup lama penjelasan dari pemerintah masih berawan berkabut dan tidak terang benderang.

Toh, kita harus kompromi. Karena tak ada guna keras mempertahankan unggas peliharaan bila ternyata itu mengancam nyawa. Tapi, namanya kompromi, semua harus disenangkan. Dibuat lega. Dan itu berarti pemusnahan harus disertai ganti rugi, bukan ditakut-takuti. [ ]

Tentara Memilih

2006-02-16T20:19:00.000+07:00

Tajuk KBR68H
Kamis 16 Februari 2006

Endriartono Sutarto mengaku melanggar hak azasi manusia dan menciderai demokrasi. Yakni telah melarang anggota TNI untuk memilih pada pemilihan umum 2004. Dan sekarang, di hari-hari menjelang tongkat komandonya beralih, ia berkampanye agar prajurit kembali mendapat kesempatan memilih pada 2009.

Banyak politikus di DPR dan juga pengamat politik kuatir TNI akan terpecah bila menggunakan hak memilih. Sekian Kodam akan ikut kandidat atau partai politik tertentu, Kodam lainnya bakal menyokong kandidat yang lain lagi. Di Markas Besar TNI di Cilangkap juga bakal semrawut dengan haluan-haluan politik yang berbeda.

Kita tentu tidak hendak menggugurkan keyakinan bahwa berbeda itu baik dan indah. Tapi, kita tengah bicara tentang kekuatan bersenjata yang seyogyanya hanya menyokong pendirian dan kebijakan-kebijakan negara. Bukan kekuatan bersenjata yang siap dikokang kapan kali mau.

Barangkali belebihan. Dan Endriartono Sutarto menjamin TNI tak bakal terpecah pecah bila diberi kesempatan menggunakan suara pada pemilihan umum 2009. Justru keikutsertaan TNI dan Polri pada pemilihan 3 tahun mendatang, menjadi bukti kemajuan demokrasi di Indonesia. Begitu menurut Sutarto.

Persoalan kita sebenarnya bukan boleh tidaknya TNI mencoblos di pemilihan umum. Persoalan paling utama ialah bagaimana rupa perubahan organisasi dan personalia militer. Politik tentara, seperti jenderal-jenderal bilang, mestinya mengacu pada politik negara. Ideologi tentara melulu melayani negara. Ikut menentukan siapa harus berkuasa sama artinya menyeret TNI kepada pilihan mendukung atau mbalelo. Dan itu tidak baik. Karenanya harus diubah, harus diperbarui.

Tanpa pembaruan haluan, ikut tidak ikutnya prajurit pada pemilihan umum tahun 2009 bukan persoalan paling genting. Tanpa keikutsertaan langsung, toh pada 2004 lalu mereka masih bisa mengerahkan anggota keluarga. Menitip orientasi politik kepada sanak dan kerabat. Terbukti di banyak tangsi militer, pasangan yang didukung mayoritas Kodam memenangkan pemilihan. Artinya, seruan Jenderal Sutarto, kala itu tidak dipatuhi benar.

Selama berpuluh tahun, tentara –juga polisi— tidak memiliki hak memilih, apalagi dipilih. Tapi, mereka diberi kompensasi kursi gratis di DPR. Pada masa Orde Baru, TNI dan Polri punya wakil dari 71 sampai 100 orang. Lalu pada masa transisi, masih ada 38 kursi di DPR.

Suatu survei dua tahun lalu menunjukkan 52 persen responden setuju pemulihan hak memilih bagi anggota TNI maupun Polri diberlakukan pada pemilu 2009. Survei itu dilakukan LP3ES atau Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial. Jenderal Sutarto pada tahun 2004 itu juga menyatakan, sebaiknya pemerintah mulai menyiapkan pembaruan di TNI agar prajurit bisa menggunakan hak individunya. Memilih.

Perubahan pada organisasi dan personalia TNI terutama pada pemulihan citra. Menjadikan TNI sebagai tentara profesional, berlawanan dengan perilaku praetorian yang ditunjukkan selama 30 tahun lebih. Tentara yang profesional berarti kekuatan bersenjata yang bekerja semata-mata menjaga pertahanan dan perdamaian. Juga tentara yang bekerja di bawah payung politik sipil.
Bila ternyata sampai hari ini gagal dilakukan, bukan semata kesalahan TNI. Politikus sipil punya andil banyak dan sangat besar. Politikus sipil telah membikin gerah TNI lantaran berperilaku tak mempedulikan keutuhan. Masih korup dan curang. Ini harus diperbaiki. Harus. Tapi, bukan berarti memberi jalan bagi TNI berpolitik. [ ]

Rahmatain

2006-02-14T17:40:00.000+07:00

Tajuk KBR68H
Selasa, 14 Februari 2006

Bendungan kesabaran akhirnya jebol juga. Warga Ahmadiyah betul-betul serius ingin keluar dari Indonesia. Mencari perlindungan agar bebas mempertahankan keyakinannya. Sebab, di sini, di tempat mereka lahir dan besar, menjalani keyakinan diganti dengan rasa tidak aman, harus terus menerus mengalami ketakutan dan bahaya.

Setelah ditahan-tahan, lalu jebol juga. Warga Ahmadiyah dari Nusa Tenggara Barat, sementara ini mengadukan nasib ke lembaga-lembaga pelindung hak azasi manusia. Mencari upaya akhir agar bendungan kesabaran yang dimiliki masih layak dipertahankan.

Ini reaksi yang sangat wajar. Setelah rasa percaya mereka terhadap negara justru dibalas luka. Menteri Agama yang dimintai tolong menjadi penyelesai masalah justru berkomentar berat sebelah. Bukan, bukan sekadar berat sebelah. Menteri Agama Maftuh Basyuni malah termasuk rombongan pencerca. Pak Menteri menganjurkan warga Ahmadiyah membuat agama baru, membuang Islam bila tidak mau dikejar-kejar terus.

Menteri Agama kelihatan ingin praktis tapi malah jadi sangat salah. Seperti sering diulang-ulang dinyatakan bahwa pemerintah punya kewajiban melindungi setiap keyakinan dan cara setiap orang menjalani keyakinannya. Warga negara dijamin penuh secara bebas menganut agama atau kepercayaan apapun yang menurutnya datang dari atau menjadi jalan ia dekat dengan Tuhan. Tanpa satu kekuatan bisa mempengaruhi, apalagi mengklaim paling benar. Negara, apalagi pejabat negara, tidak serta merta bisa menganjurkan ini menyarankan itu seperti seorang dokter terhadap pasiennya. Karena ia bukan menghadapi penyakit dan orang yang mengidap sakit. Saran yang patut keluar dari pejabat negara ialah mengingatkan kembali semua orang di negeri ini bahwa meyakini suatu ajaran merupakan hak dan dengan demikian menjadi kewajiban bagi semua untuk menghormati semua. Ini pun tidak cukup. Sebelum saran harus didahului, lalu dibarengi dengan pembuktian terhadap jaminan rasa aman itu.

Presiden saja, kemarin menyatakan menterinya tidak berwenang menetapkan apa yang boleh dan tidak tentang keyakinan. Ia benar dalam soal itu, tapi tidak seratus persen. Presiden berujar wewenang mengeluarkan fatwa ada pada ulama dan mengenai salah atau tidak salah menurut peraturan perundang-undangan menjadi kekuasaan hakim.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono gagal benar seratus persen karena sesungguhnya ulama pun tiada hak menentukan siapa murni dan siapa ternoda di mata Tuhan. Justru fatwa haram yang keluar dari Majelis Ulama Indonesia merusak keharmonian umat. Fatwa haram itu menjadi penentu hidup-mati lelaki, perempuan, orang dewasa hingga bayi-bayi Ahmadiyah.

Presiden bahkan jadi salah bila yang ia maksud dengan pelanggaran terhadap undang-undang ialah jemaah Ahmadiyah. Obyek salah atau tidak salah berdasar peraturan ialah para penyerbu, perusak kampung dan penjarah hak pribadi orang-orang Ahmadiyah. Bukan sebaliknya. Yakni menyilakan suatu pengadilan terhadap keyakinan. Kondisi itu akan membuat situasi masa kini menjadi seperti ketika perempuan-perempuan di Eropa disalib dan dibakar oleh ulama-ulama gereja dengan tuduhan praktik sihir.

Jadi, tindakan paling bijak dari Presiden ialah memberhentikan Maftuh Basyuni dan menitahkan aparat keamanan menjaga tempat hidup warga Ahmadiyah. Tugas Presiden ialah bertindak. Seruan, kalau pun mau dilakukan, semestinya kepada seluruh pemuka agama. Kepada ulama Islam, Presiden bisa mengingatkan tentang keagungan rahmatan lil-alamiin, keselamatan bagi semua umat dan semua isi jagat. Umat yang berbeda dan tinggal bersama-sama di bumi yang sama. E Pluribus Unum, kebersamaan dalam perbedaan.

Itulah agama. Itulah firman Tuhan. Itulah Islam. Menyelamatkan umat. E Pluribus Unum, rahmatan lil-alamiin. Bahkan ia tidak boleh dicurangi dengan sekadar rahmatan lil-muslimin. [ ]

Fiqh Kartun

2006-02-09T18:39:00.000+07:00

Tajuk KBR68H
Kamis, 9 Februari 2006

Kedamaian antara negara pernah berubah menjadi perang dunia hanya gara-gara asmara. Lalu selama tahun-tahun berikutnya datang trauma sehingga perlu memperbaiki cara memahami. Mestinya, hari-hari ini orang bisa lebih pandai menjaga kebaikan mengatasi perasaan terhina akibat kartun.

Dua belas gambar yang sama sekali tidak lucu tentang Nabi Muhammad. Sama tidak lucunya ketika Yesus digambarkan berkain transparan tengah berselancar, memparodikan suatu adegan ketika Yesus berjalan di atas air. Juga gambar Yesus minum anggur bersama dengan Jimi Hendrix. Gambar-gambar itu muncul dalam buku tentang kehidupan Yesus yang terbit di Austria, tahun 2002. Penulisnya, Gerhard Haderer, lalu diadili secara in-absentia dan dihukum penjara 6 bulan oleh Pengadilan Athena, Yunani.

Sebagian besar orang muslim mungkin akan tersenyum atau geli melihat iklan Coca Cola mengambil setting kehidupan biara Shaolin. Geli melihat tanda bulatan-bulatan kecil di gundul mereka dibuat dengan membenturkan kepala ke bagian atas botol Coca Cola. Tapi, apa jadinya bila iklan Coca Cola versi shalat ditayangkan televisi di Indonesia atau di sejumlah negara berpenduduk mayoritas muslim?

Logo iklan itu bertuliskan La Muhammad, La Makkah. Tiada Muhammad dan Tiada Makkah. Gambarnya berisi posisi orang bersujud yang sangat rapat sehingga menyerupai bentuk kepala botol dengan pakaian membalut berwarna Coca Cola.

Pada setiap gurauan, apa yang ironi kerap bisa dibuat parodi sehingga membikin geli. Kesialan bisa menjadi lelucon yang membuat tawa terbahak. Ironi tentang diri sendiri atau orang atau kelompok lain. Biasanya, bersyarat: asal diceritakan di lingkungan sendiri. Guyon di hampir seluruh dunia sering berisi rasisme, satir tentang surga dan neraka bahkan tentang praktik selingkuh para malaikat. Seluruh dunia juga punya guyon-guyon yang melulu berangkat dari ide tentang selangkangan. Biasanya, lagi, ada keengganan untuk mengungkapnya lebih lebar ke halaman-halaman atau udara siar media massa.

Muhammad yang mengawini perempuan berusia 9 tahun, Muhammad yang menikahi janda kaya yang lebih tua, sering dibicarakan sangat lucu di suatu lingkungan terbatas bahkan oleh lingkungan terbatas orang Islam. Sama seringnya, Budha atau Yesus dibuat lelucon. Film Dogma yang dirilis Hollywood begitu lucunya memparodikan firman-firman dan sejarah Al Kitab. Termasuk memasukkan karakter rekaan seorang Rasul murid Yesus berkulit hitam. Suatu satir bagi kemapanan kulit putih Eropa pada gereja.

Tapi pada suatu wilayah dan waktu tertentu kerapkali praktik tadi kehilangan kekuatan mengundang geli dan berubah menjadi murka. Sampai hari ini 11 orang di bumi telah tewas karena 12 kartun. Sungguh kenyataan yang tidak lucu tentang dunia yang tak pernah kering mengundang tawa.

Umat Islam sedunia lalu lupa tentang teladan yang ditunjukkan Nabi Muhammad ketika ia dicaci dan dilukai di Kota Thaif. Bahkan tawaran dari Jibril untuk memusnahkan penduduk kota itu, ditampik. Karena kebaikan memang mesti mengatasi kemarahan. Bahkan ketika kemampuan meluapkan balasan hanya tinggal menganggukkan kepala.

Larangan memampang wajah Muhammad semata-mata agar umat hanya peduli pada satu zat. Tuhan. Pengawal dan Pengakhir. Tiada patut dipuja, disembah dan diminta pengampunan melainkan Ia, Penguasa Semesta. Sungguh berbalik dari niat bila larangan itu menjadi sumber pertikaian. Demi membela larangan, lalu seakan tiada ruang penyelesaian kecuali darah.

Tapi ketidakadilan memang muncul dalam benturan kartun ini. Sejumlah negara maju dituding menerapkan standar ganda ketika menimbang tentang Islam. Pencaci Islam seperti Salman Rushdie dibela, tapi kejenakaan dari Kristen dihakimi. Dan sebagainya dan sebagainya. Harus jujur, standar ganda itu terjadi. Diterapkan. Dan mestinya, tidak boleh.

Sebab sebagian pemuka Islam yang pongah lalu tetap terus menerus berkampanye bahwa agama yang bernabikan Muhammad ini tengah terus menerus dianiaya. Lalu memancing sentimen dan ujungnya kehancuran bersama. Maka, sesungguhnya kita tengah secara bersama menghilangkan makna wahyu, mematikan agama dan pada gilirannya bersama-sama mengubur Tuhan. [ ]

Seks, Sedikit Banyak

2006-02-07T17:37:00.000+07:00

Tajuk KBR68H
Selasa, 7 Februari 2006

Pakubuwono Kelima dari Surakarta kecewa berat pada tiga pujangga yang menulis Centhini. Ngabehi Ronggosutresno, Ngabehi Yosodipuro Kedua dan Ngabehi Sastrodipuro ia anggap tidak gamblang menuturkan adegan-adegan senggama. Pakubuwono Kelima lalu mengambil alih penulisan Centhini. Alhasil, mulai jilid kelima hingga sepuluh, eksotika tubuh dan prosesi persetubuhan meliuk sejelas Kamasutra.

Tak ada breidel. Tak ada aparat yang menyita. Barangkali karena tak dijual di halte-halte bus kota. Sebab di halte, nyaris tak ada sastra.

Kalau sekadar seks, banyak. Halte-halte bus kota di jalan utama atau jalur pemukiman sesak dengan seks. Anggota-anggota front pembela agama pasti gerah. Mau mencuri pandang atau sengaja melirik, malu sama sorban, sedangkan metro mini yang ditunggu tak kunjung datang.

Terlalu banyak seks di halte bus kota. Sampai kemarin saja, ada 36 ribu lebih eksemplar tabloid yang memajang gambar-gambar tubuh hampir bugil disita. Juga ratusan majalah dan lebih dari 400 ribu keping cakram padat berisi film-film yang disebut film biru. Semuanya lalu dipampang di Markas Polisi Jakarta, diperlihatkan kepada Menteri Komunikasi dan Informatika Sofyan Djalil. Sebanyak 105 pengecernya ditetapkan jadi tersangka, 15 diantaranya langsung ditahan. Di Bandung, 10 pengecer ditetapkan sebagai tersangka.

Operasi polisi yang berlangsung tiga hari itu diaku sebagai penegakkan hukum. Seks, menurut negara, hanya patut ada di rumah tangga. Di ruang privat. Bukan di ruang yang menjadi milik bersama. Dan demi menjaga seks ajeg di lingkungan pribadi, dirasa perlu dibuat aturan yang mengikat publik. Aturan yang pasti dilengkapi hukuman-hukuman.

Ganjil memang. Topik yang dipaksa masuk ke kolong ranjang secara bersamaan dimaklumkan sebagai isu publik. Menjadi kepunyaan pribadi tapi dibatasi. Kalau ia bebas dipajang di halte-halte yang didatangi segala usia, berarti kebablasan. Selanjutnya semua yang berbau seks dianggap cabul, dan seketika menjadi limbah.

Yang pertama, yakni melarang memajang di halte-halte, bisa benar. Sedangkan melarang total tanpa ampun dan menjadikannya limbah, lebih banyak salahnya. Sebab sepanjang sejarah, ia berupaya mencari celah untuk berkeliaran. Sesekali terang-terangan atau terus dibungkus rapi. Penabuan justru menjadikannya melulu seputar kelenjar binal. Bila sudah begitu, tanpa lama menunggu, ia menjadi komoditas. Berupa barang cetakan tentang tubuh atau tubuh itu sendiri.

Hasrat siapa yang tengah dipuaskan oleh polisi dan Menteri Komunikasi, kemarin?

Pertanyaan ini bukan dimaksudkan kampanye agar gambar bugil atau nyaris bugil bebas merampas halte sebagai etalase. Karena model-model yang berpose pun disangsikan memiliki otoritas penuh atas tubuh mereka. Kemajuan dunia modern yang diprakarsai oleh kebebasan, dipercaya tidak serta merta mengembalikan otonomi seksualitas perempuan.

Pertanyaan tentang hasrat siapa tengah dipuaskan polisi dan Menteri Komunikasi, merupakan protes terhadap penangkapan dan penahanan orang-orang. Para pengecer itu menjual semua terbitan. Panas atau adem. Cabul atau politik.

Polisi dan Menteri Komunikasi sadar betul mereka asal main tangkap. Sebab mereka tahu betul cara menegakkan hukum yang sebenarnya. Mereka mengerti juga bagaimana televisi telanjur salah memberi pengertian tentang seks. Tontonan yang disiarkan oleh orang-orang hebat di negeri ini. Stasiun televisi milik seorang bekas menteri bahkan memiliki acara yang khusus menyediakan saluran kelenjar binal. Jargonnya, “Ini saatnya laki-laki nonton ...” ya begitulah.

Siapa yang hasratnya tengah diladeni polisi dan Menteri Komunikasi?

Kita ingin mengumumkan bahwa para penerbit tabloid dan koran murahan itu menipu semua orang. Mengeksploitasi fantasi pembeli dan membohongi sang model dengan harapan kosong. Mereka pasti dibayar murah. Sebagian malah difoto betul-betul bugil lalu disimpan di laci lemari sendiri. Produk para penerbit itu jauh dari estetika dan tidak bakal masuk daftar bibliografi berfantasi. Penerbitan semacam itu silakan saja dilarang dan aturan pelarangannya ada.

Atau lebih tepatnya, pernah ada. Sebab, hukum yang gagal ditegakkan untuk waktu yang cukup lama sesungguhnya telah kadaluarsa. Telah afkir. Perlu aturan baru berdasar kesepakatan baru. Yang berarti bukan larangan total tanpa ampun.

Bila ini diabaikan, betul-betul kita bertanya, siapa tengah dilayani oleh polisi dan Menteri Komunikasi? Karena kita betul-betul ingin membuat daftar bibliografi berfantasi yang tidak merampas halte dan mengubahnya menjadi etalase. [ ]

Udara Ibukota

2006-02-03T03:36:00.000+07:00

Tajuk KBR68H
Kamis, 2 Februari 2006

Setiap orang, setiap badan, setiap penyelenggara suatu kegiatan, dalam hitungan dua hari wajib menjaga kualitas udara Jakarta. Mestinya ini sudah wajib sejak lama. Karena, seperti kata orang tua, membuat suasana kehidupan menjadi baik bagi semua mesti dilakukan sejak melek mata hingga menutup lagi.

Peraturan Daerah tentang Pengendalian Pencemaran Udara yang keluar tahun lalu dan mulai berlaku tahun ini merupakan suatu kesadaran. Bukan berasal dari nasihat orang tua semata, tapi sekaligus kesadaran bahwa udara Jakarta yang kualitasnya jelek disebabkan kegiatan bersama dari orang-orang di Jakarta sendiri yang lalai dengan kehidupan bersama. Jakarta yang bau, Jakarta yang bising, Jakarta yang menyesakkan nafas mengundang prihatin dan kadang kecemasan.

Maka, udara harus dijaga. Sumber-sumber pencemaran harus dikendalikan. Agar pencemaran bisa dikurangi, sukur kalau bisa hilang. Ujungnya, kualitas hidup bisa ditingkatkan lebih baik. Karena kualitas hidup tak melulu berpangkal dari kekayaan materi.

Mulai 4 Februari, di semua tempat umum di Jakarta dilarang merokok. Ada tempat khusus yang disediakan. Pemerintah daerah dan pengelola ruang kegiatan bersama wajib menyediakannya. Bukan cuma asap yang keluar dari mulut dan hidung yang dikendalikan. Setiap corong yang mengeluarkan asap wajib dikendalikan. Knalpot motor dan mobil, cerobong pabrik besar atau kecil, mesti tahu diri dengan lingkungan sekitar.

Ada uji emisi yang bakal dilakukan terhadap kendaraan bermotor. Tapi, ini masih bermasalah. Bengkel-bengkel di Jakarta yang sedianya menjadi tempat pengujian belum memiliki alat dan perlengkapan. Sebagian malah belum mengetahui secara jelas tentang ketentuan ini. Sejak setahun lewat rupanya sosialisasi dilakukan secara berbisik. Pengetahuan kita tentang peraturan ini jauh di bawah pemahaman kita tentang gosip kalangan selebritas. Padahal ini lebih penting dari konflik antara Cut Memey dan Jekson Peranginangin.

Bemo dan bajaj yang bising gagal dialihkan ke kendaraan yang lebih bermutu. Cerobong pabrik masih gagah meludahi langit. Limbah-limbah tak berasap tapi berbau dan berbahaya masih bebas mengalir bahkan masuk ke rumah-rumah warga ketika banjir. Bukan cuma dari industri bahkan rumah sakit ikut menjadi sumber pencemaran.

Asap dari rokok juga bukan tanpa masalah. Masih ada rasa tidak rela untuk larangan merokok di tempat umum, sebagian pengelola rumah makan menyimpan kuatir kehilangan pelanggan, banyak pengelola gedung tak menyiapkan tempat khusus seperti dianjurkan. Tapi, masak harus ditunda?

Jakarta yang bau, bising, dan menyesakkan jangan hanya menjadi gagasan dan angan-angan. Sudah tentu dalam dua hari ke depan tak ada yang otomatis terjadi. Kita boleh kesal dengan pemerintah daerah yang seperti tidak serius dengan peraturannya sendiri. Tapi, keinginan agar Jakarta bebas dari bau, bebas dari bising dan tak lagi menyesakkan dada patut dilakukan bersama.

Kita harus memandang aturan ini dari suatu sudut yang lebih positif. Peraturan ini bukan saja mengikat warga, melainkan lebih utama pengelola kota. Pemerintah Daerah. Warga berhak menuntut pemerintahnya jika aturan ini gagal dilaksanakan. Jika kita masih menghirup bau, telinga pekak karena bising dan sesak. [ ]

Demi Masa

2006-01-31T18:35:00.000+07:00

Tajuk KBR68H
Selasa, 31 Januari 2006

Demi masa. Sesungguhnya orang yang merugi ialah yang amalnya pada hari ini sama dengan kemarin. Sedangkan kalau lebih jelek, sebuah hadis menyebut, ia termasuk orang-orang yang dilaknat. Saban tahun baru—apapun penanggalan yang dijadikan penanda—harapan menjadi atau berbuat lebih baik biasanya digumamkan. Pemilik mimbar bukan sekadar menggumam, ia akan melantangkan.

Pada Januari ini, keinginan menjadi lebih baik sekurangnya tiga kali diyakinkan. Pada Masehi, Imlek, maupun Hijiriyah. Bila mau, masih bisa ditambah dengan Saka Bali, Saka Jawa, dan Pranata Mangsa. Bila sungguh-sungguh mau baik, saban hari. Karena seperti juga niat mencari untung, inginnya naik dan naik dan naik, lalu naik. Kendati dalam ekonomi yang sering disebut dunianya pencarian untung tetap dikenal kurva Sigmoid atau kurva ‘S’.

Dengan ‘S’ berarti, pertumbuhan dipahami pada kondisi selalu turun, kemudian naik secara melandai lalu tajam, turun lagi lalu naik lagi dan seterusnya. Pada ‘S’, menjadi lebih jelek dari hari kemarin, karenanya keniscayaan. Tidak serta merta dilaknat. Tetap sama seperti kemarin, justru yang menggelisahkan. Jangan-jangan tengah diliputi rasa cepat puas pada apa adanya.

Naluri kita melulu mendukung hadis tadi. Menjadi lebih baik dibanding yang sudah-sudah. Tapi, hari-hari melulu pula membuktikan, ‘S’ terjadi saban waktu. Malah sering laksana roda pedati. Berputar pada poros, menapak jalan becek, berlubang dan berkerikil, naik-turun secara lamban. Bukan soal apakah peristiwa sepanjang hari tengah berkhianat pada naluri atau naluri yang mencoba mengakali kekalahan. Bukan pula menerima apalagi pasrah bongkokan dan bukan mengelak. Bagusnya ini kita sebut memahami. Juga mengakui.

Menjadi lebih baik karenanya mulai memahami tentang kejatuhan di hari kemarin. Pernah jelek di masa lalu. Menjadi lebih baik berarti perbaikan sembari bersiap pada kondisi menurun pada masa berikutnya. Asal bukan pada lubang yang sama, bukan oleh sebab yang sama, perilaku yang sama. Kejatuhan pada ‘S’ mesti diupayakan landai dan menjadi momentum kebangunan baru. Dan itu berarti berubah.

Ahli ekonomi yang percaya pada ‘S’ menganjurkan perubahan dilakukan justru ketika suatu organisasi menggapai puncak. Tanpa pengubahan, kondisi yang terjadi justru menurun bahkan bisa menukik kepada krisis. Keyakinan itu terjadi dan kerap digunakan untuk menjelaskan kondisi di luar masalah ekonomi.

Maka, demi masa. Jangan takut menjadi jelek. Karena yang terpenting adalah apakah besok, bisa mendekati kebaikan. Dan itu ditentukan lewat apa berlaku dan dilakukan pada hari ini. Maklumat di tahun baru semata upacara, apakah terjadi pada Masehi, Hijriyah, China, Jawa, Bali atau kalendar dari peradaban manapun.

Selamat Tahun Baru Cina 2557, Tahun Baru Islam 1427 H, selamat hari Selasa. Yang perlu ditakuti adalah hilang kepercayaan bisa menjadi baik dan mempercayakan pada hari-hari besar untuk senantiasa bergumam tentang kebaikan. Yang perlu membuat cemas ialah hari ini. Ketika kita tak tahu, ada di lekukan ‘S’ yang mana. Demi masa, ini baru merugi. [ ]

Lupakan Menaikkan TDL

2006-01-26T19:33:00.000+07:00

Tajuk KBR68H
Kamis, 26 Januari 2006

Cobalah serius menghitung angka-angka. Anjuran ini kita sampaikan untuk pemerintah juga DPR. Kita minta mereka jeli mengalkulasi sediaan, rencana pengeluaran berikut beban yang tengah ditanggung bersama.

Bila bahan bakar minyak telanjur naik, apa betul harga energi dan bahan kebutuhan lain harus naik? Apa iya harga elpiji, listrik, air bersih mesti ikut menyusul? Sedangkan lagu Naik-naik ke Puncak Gunung telah jadi kenangan masa kanak-kanak dan sungguh tak enak bila diplesetkan menjadi Naik-naik Semua Harga.

Bank Indonesia, kemarin, mewanti bila tarif dasar listrik naik, jangan meliwati angka 30 persen. Sebab, bakal membuat angka inflasi melambung seperti saat bahan bakar minyak diumumkan naik awal Oktober lalu. Selain itu, merusak upaya mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar 5,4 persen. Padahal, menurut Gubernur Bank Indonesia Burhanuddin Abdullah, angka inflasi yang dipatok delapan persen telah memicu sentimen positif terhadap ekonomi makro.

Peringatan Bank Sentral tentu mesti menjadi perhatian pemerintah. Bila warga dianggap telah terlalu cerewet dan parlemen mudah sekali diubah haluan. Bila ahli ekonomi bisa dirangkul dan sebagiannya lagi ditepis. Bila media massa kadung bisa dimanipulasi dengan informasi yang dihidangkan bersama sajian makan siang.

Bank Indonesia masih meragukan skenario yang disiapkan Badan Perencana Pembangunan Nasional atau Bappenas. Ada empat skenario. Yang pertama dan kedua tidak ada kenaikan tarif dasar listrik. Yang ketiga dan keempat, naik 15 atau 20 persen. Ini didasarkan pada asumsi harga bahan bakar minyak 4.500 rupiah per liter dan 5 ribu rupiah per liter, serta subsidi anggaran negara tahun 2006 sebesar 17 triliun rupiah.

Skenario-skenario itu, menurut Gubernur Bank Indonesia, sangat mungkin berubah. Apalagi, sebelumnya Bappenas yakin bila tarif listrik naik rata-rata 30 persen, tambahan inflasi pada bulan setelah kenaikan paling-paling 0,8 persen. Ini yang salah. Karena listrik merupakan komponen utama bagi industri. Selama ini ia membebani biaya produksi sebesar 10 hingga 20 persen. Jika tarif listrik naik, secara langsung akan meningkatkan biaya produksi dan gilirannya beban itu dialihkan ke konsumen. Masak inflasi hanya 0,8 persen?

Cobalah hitung lagi. Hitung lagi bagaimana menutup biaya produksi yang diperkirakan 38 triliun dengan subsidi 15 triliun dan cadangan 2 triliun. Apakah kekurangan 21 triliun rupiah belum bisa ditutup dengan pembayaran tarif yang sekarang berlaku?

Bekas Menteri Koordinator Perekonomian Kwik Kian Gie menyarankan pemerintah menambal kekurangan biaya produksi yang ditanggung PLN dengan pajak. Atau alternatif pembiayaan lain yang bisa dipikirkan. Asal tidak membebani konsumen. Ia mengingatkan banyak industri padat karya yang bergantung pada listrik. Sebelumnya mereka telah dihajar oleh kenaikan harga bahan bakar minyak. Jika masih ditempeleng lagi, mereka bisa makin sempoyongan dan ujungnya mengurangi jumlah pekerja. Itu berarti menambah angka pengangguran yang gagal dibantu oleh pemerintah.

Jadi cobalah hitung lagi.

Betapapun industri-industri padat karya itu telah menyelamatkan pemerintah juga. Bahkan ketika kebijakan penyangga atau Paket 1 Oktober 2005 belum kunjung dituntaskan. Kebijakan yang sedianya menyangga masyarakat miskin dan menjaga industri dari keterpurukan akibat kenaikan harga bahan bakar minyak.

Paket edisi pertama itu sedianya berupa kompensasi bagi rumah tangga miskin, bagi petani, pekerja, dan bagi dunia usaha. Isi paket berupa insentif fiskal, reformasi regulasi pada sektor perdagangan, sektor perhubungan, juga peningkatan harga pembelian pemerintah untuk beras dan gabah, serta bantuan langsung tunai kepada orang melarat. Mestinya awal tahun 2006, edisi kedua dari kebijakan penyangga itu sudah keluar. Tapi, ini mah boro-boro. Yang pertama saja belum kelar.

Toh, industri-industri padat karya itu berupaya bertahan dan mempertahankan pekerjanya. Kendati sebagian ada yang ambruk atau pingsan. Sungguh tidak tahu terima kasih bila dibalas dengan tuba kenaikan tarif listrik.

Maka, cobalah hitung lagi dengan teliti agar jangan lagi-lagi menaikkan harga. Dengar pernyataan Bank Indonesia dan kalangan usaha padat karya. Kalau suara warga negara sudah tak punya arti apa-apa. Dan parlemen cuma tahu cara menaikkan pendapatan. Parlemen yang sengaja lupa studi ke suatu negeri yang pernah menurunkan gaji pejabat dan wakil rakyatnya ketika berupaya menekan harga-harga dan beban anggaran. Negeri yang konon menjadi tempat terbitnya matahari. [ ]

Cabul

2006-01-24T17:31:00.000+07:00

Tajuk KBR68H
Selasa, 24 Januari 2006

Ini bisa jadi kabar baik sekaligus kabar tidak terlalu bagus bagi sebagian pembaca media massa. Pengelola majalah Playboy edisi Indonesia meyakinkan khalayak, mereka bakal tetap terbit, pada sekitar bulan Mei atau Juni tahun ini. Yang tidak terlalu bagus barangkali janji mereka tidak memuat gambar-gambar yang dianggap porno. Menurut editornya, Playboy edisi Indonesia bakal mengulas berbagai isu global dari sudut pandang laki-laki.

Sebaiknya janji tidak memuat gambar-gambar porno jangan buru-buru dilontarkan Playboy. Betapapun majalah itu sudah kadung diketahui sebagai media yang menampilkan model-model berpose minim atau bahkan tanpa busana. Foto-foto yang kerap mengundang decak kagum juga, terutama karena menunjukkan ketelanjangan ternyata tidak lantas sebelah menyebelah dengan kecabulan. Bahwa sebagian pembaca lainnya menggunakan Playboy sebagai media pemuas rasa ingin tahu seluk beluk tubuh idolanya atau bahkan sebagai referensi masturbasi, benar juga. Dan bila dengan begitu ia dianggap sebagai media yang melayani syahwat, silakan saja. Apakah salah memberi tempat bagi syahwat?

Anjuran lain bagi pengelola Playboy, karena pornografi belum lagi jelas apa maksudnya. Porno bagi pengelola Playboy bisa beda ukuran dengan pemimpin laskar atau front yang membawa bendera atau spanduk agama Islam. Sebagian seniman telah bicara tentang ketelanjangan. Sebagian dari yang sebagian telah bicara itu ada yang memberi batasan sampai mana ketelanjangan diungkap dalam media maupun karya seni. Yakni ketelanjangan atau porno yang tidak jatuh pada kitsch atau kualitas murahan dan dangkal.

Jadi, telanjang saja.

Sekali lagi, apa salah memberi tempat bagi syahwat? Bukankah hasrat yang termasuk hasrat seksual bukan cuma butuh kanal layaknya banjir Jakarta, tapi juga butuh segara untuk muara? Bukankah ekstase seksual merupakan bagian dari pembebasan? Atas tubuh sekaligus hasrat.

Jika Playboy pun kelak tak memberi apa-apa kecuali referensi masturbasi bagi pembacanya, rasanya masih bisa dianggap baik. Minimal ia telah menjadi salah satu sumber inspirasi bagi pembacanya. Secara minimal itu pun ia sudah cukup berguna sebagai suatu media.

Waktu-waktu menjelang terbitnya Playboy edisi Indonesia di Indonesia sendiri menjadi waktu yang begitu berharga. Sungguh. Tanpa bermaksud melebih-lebihkan, inilah menjadi salah satu waktu apakah hipokrisi masih diberi ruang sangat lebar atau makin dipersempit. Sungguh. Pengamat media, Veven SP Wardhana, benar sekali ketika menyebut sebagian besar dari kita masih bersikap hipokrit pada topik-topik tentang pornografi. Betapa tidak, bila angka penjualan berbagai media yang pornokitsch sangat laris, tapi ketika menyatakan secara terbuka banyak pula yang mengaku menolak.

Maka, tanpa perlu menjadi pemuja ketelanjangan, mengapa tidak mempersilakan agar Playboy terbit saja. Soal ada yang setuju atau ada yang tidak setuju, majalah politik pun kerap digeruduk oleh laskar atau preman. Justru, peran penegak hukum ditagih pada ruang ini. Dan bila tidak ada apa-apa yang dipetik dari Playboy, lagi-lagi masih lumayan, ada referensi baru lagi. [ ]

Beras Rp 20 Ribu

2006-01-20T06:30:00.000+07:00

Tajuk KBR68H
Kamis, 19 Januari 2006

Kurang dari sepekan, panen mestinya datang. Lalu awal Februari, dan puncaknya pada bulan Maret hingga April.

Hari-hari menjelang panen, ada beras dijual sampai 20.500 rupiah per kilogram. Beras termahal ini dijual di Kabupaten Puncak Jaya, Papua. Di provinsi itu, harga beras paling murah 3.900 rupiah. Harga beras turun juga ditemui. Yakni di Jawa Barat, lantaran pedagang-pedagang beras dari Jakarta bongkar gudang dan melimpahi pasar-pasar di tanah Pasundan. Tapi, di sebagian besar pasar dan pengecer, harga beras masih ajeg dengan kemahalannya.

Kasus di Solo barangkali sedikit menjelaskan pertanyaan. Polisi Solo menemukan 600 ton beras ditimbun. Beras-beras itu diduga berasal dari jatah keluarga miskin yang dikeluarkan Badan Urusan Logistik. Di gudang itu, ratusan ton beras bertuliskan Bulog diganti dengan karung polos. Beras di Solo ini merupakan cadangan tahun 2004 yang mestinya kelar disalurkan pada Oktober lalu.

Sewaktu rencana impor beras dari Vietnam diputuskan pemerintah pusat, banyak tanya keluar dari masyarakat. Sebab, selagi Menteri Perdagangan dan Direktur Utama Bulog mengaku kesulitan menyediakan cadangan, beberapa pemerintah daerah mengaku mengalami surplus. Pemerintah daerah itu juga mengaku tidak pelit untuk membagi kelebihannya kepada daerah-daerah lain.

Pada hari-hari menjelang impor diputuskan, kenaikan harga beras dianggap tidak wajar. Ambil misal, Sumatera Selatan, yang merupakan daerah penghasil beras dan surplus. Kenaikannya mencapai 500 rupiah per kilogram. Jawa Timur yang juga mengaku punya cadangan banyak, harga berasnya di kisaran 3.800 rupiah per kilogram.

Bulog sulit membantu karena cadangannya menipis. Memang setoran beras ke Bulog rata-rata di bawah target. Ambil misal lagi, Jawa Timur. Dari target 33 ribu ton hanya bisa dipenuhi sebanyak 8.200 ton. Latar yang diketahui, petani enggan menjual karena harga yang disodorkan dianggap murah.

Apa yang terjadi? Apa Bulog sengaja membeli dengan berkeras pada harga patokan pemerintah demi impor 110 ribu ton semata-mata? Bahwa selisih keuntungan yang besar bisa diperoleh bila impor dilakukan, rasanya naif. Rasanya keliwatan menuduh Bulog sengaja membeli dengan harga rendah, dan membiarkan para petani menjual produk mereka langsung ke pasar agar sah mengimpor.

Sebab, di tempat lain, para penilap harga telah siap-siap melepas beras dengan harga yang mahal.

Untung yang bisa diperoleh pun menjadi tidak ada apa-apanya, lantaran biaya yang harus dikeluarkan untuk ongkos politiknya sekarang menjadi lebih mahal. Lihat saja Fraksi Partai Golkar di DPR yang sekarang tengah getol menandingi para pengusul angket impor beras. Setelah Wakil Presiden Jusuf Kalla kesal karena usul hak angket impor beras lolos di Dewan Perwakilan Rakyat.

Mungkin begini saja, pemerintah bisa saja memobilisasi beras petani dalam negeri. Cuma, harus dibarengi dengan kebijakan soal harga. Harga patokan yang sekarang harus dikoreksi agar petani bersedia menjual ke Bulog. Lalu, di kota-kota seperti Jakarta, Solo, Surabaya, Semarang, Medan, Palembang, dan Makassar, polisi-polisi ditugaskan untuk membongkar gudang-gudang yang menjadi tempat penimbunan.

Gudang-gudang itu bukan hanya ada di Solo. [ ]

Formal Formalin

2006-01-17T18:29:00.000+07:00

Tajuk KBR68H
Selasa, 17 Januari 2006

Mestinya pekan ini ada kabar gembira. Perut kita dibebaskan dari formalin yang mengancam nyawa. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, Sampurno, menjamin menghentikan penggunaan formalin pada makanan. Ia mengaku telah mengirim surat ke seluruh Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di seluruh Indonesia, pada akhir pekan lalu, dan paling lama seminggu proyek pembersihan bisa beres.

Catatannya, diiringi dengan penegakkan hukum. Hingga kemarin, kata Sampurno, ada tiga kota yang masih masuk kategori merah. Yaitu, Pekanbaru, Lampung, dan Mataram.

Lalu Majelis Ulama Jawa Tengah mengaku tengah menyiapkan fatwa untuk mengharamkan zat pengawet itu digunakan pada makanan.

Seperti kita simak beberapa pekan ini, formalin ditemukan ada pada beberapa jenis makanan. Pada mie basah, tahu, juga ikan segar. Formalin menurut penelitian, bisa menimbulkan luka bakar pada kulit, iritasi saluran pernafasan, alergi, kanker, kerusakan hati, jantung, dan organ bagian dalam lainnya. Fungsi reproduksi bisa terganggu. Membuat mandul kaum perempuan.

Selain formalin yang mau dibebaskan dari perut kita ialah boraks. Pada akhir pekan lalu, ada gerakan ramai-ramai makan bakso oleh menteri dan politikus. Aksi unjuk keberanian itu dimaksudkan agar masyarakat tidak terlalu cemas mengonsumsi makanan yang mengandung bahan kimia berbahaya. Apa itu boraks atau formalin yang digunakan sebagai pengawet.

Dipikir kalau perut pejabat beres mengonsumsi makanan semacam, masyarakat bakal aman juga. Mereka pikir kita ini bodoh. Lucu juga jadinya.

Kampanye semacam jadi relevan dan masuk akal diikuti bila masyarakat diberi bukti duluan tentang upaya yang sungguh-sungguh untuk menghilangkan dan membereskan cara-cara curang menggunakan formalin dan boraks pada makanan. Ada penegakkan hukum, lalu aksi makan bersama sebagai peneguh.

Bukan sebaliknya. Seakan-akan semua masalah bisa beres hanya dengan taktik kehumasan. Menggelar acara ria-ria seolah masalah baru saja lewat. Padahal masih di depan mata dan mengancam. Bila cara-cara begini diteruskan, orang yang menggeluti ilmu kehumasan atau hubungan publik sah untuk marah besar karena ilmu mereka diselewengkan secara gampang oleh pejabat. Karena ilmu kehumasan dimaksudkan untuk mengomunikasikan kebijakan atau tindakan kepada publik. Bukan menipu.

Jadi, kalau Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan menjanjikan waktu seminggu untuk membebaskan makanan-makanan di Indonesia dari formalin, orang boleh terkaget. Karena Badan itu mulanya dibentuk untuk menjaga keselamatan perut manusia Indonesia. Supaya tidak diracun oleh bahan berbahaya.

Memang lucu, mereka itu. Tapi, kita juga bisa dituduh lebih lucu, kalau seolah-olah tidak tahu bahwa begitu itulah pejabat dan lembaga pelayan publik di negeri ini. Para pejabat itu tahunya beraksi ramai-ramai untuk menutupi bahwa mereka menyumbang kesalahan. Seorang tetangga yang tinggal dekat dengan radio ini sempat menyeletuk, “coba dong mereka aksi ramai-ramai menunjuk si anu dan si itu korupsi.” Atau, ramai-ramai mengaku kapok tidak akan membuat rakyat sekalian menderita rugi baik sebab ekonomi atau politik.

Tetangga kami itu lucu sekali. Punya harapan serius di negeri yang segalanya diselesaikan lewat dagelan. [ ]

Van Breen Gagal di Yos

2006-01-12T19:27:00.000+07:00

Tajuk KBR68H
Kamis, 12 Januari 2006

Jakarta mulai memompa perahu-perahu karet. Kepala Crisis Center Jakarta menyebut kondisi sekarang memang baru siaga IV, artinya pengendalian banjir masih diserahkan pada masing-masing kecamatan. Tapi, persiapan darurat menyongsong banjir mulai dilakukan. Apalagi, Badan Meteorologi dan Geofisika, kemarin, memperingatkan bakal datangnya banjir besar pada akhir bulan Januari.

Bukan cuma Jakarta yang diwanti-wanti. Sebab, bulan ini hingga Februari, curah hujan bakal mencapai puncaknya. Hampir di seluruh Jawa. Selain Jakarta, banjir diperkirakan bakal menggenangi Banten, sebagian besar Jawa Tengah, lalu Malang, Tuban, Surabaya, dan Lumajang. Pada daerah tertentu diikuti longsor, seperti Indramayu, Cirebon, Sumedang, Majalengka, Semarang, Kendal, Kudus, Yogyakarta, serta Gresik. Daerah-daerah pinggir pantai masih ditambah dengan laut pasang maksimum mulai akhir Januari. Seperti wilayah Tanjung Priok, Kepulauan Seribu, Cirebon, Semarang, Surabaya, dan Rembang. Disusul daerah Cilacap, Tegal, Pasuruan, dan Banyuwangi.

Paling banter yang bisa dilakukan oleh pemerintah-pemerintah daerah memang seperti Jakarta. Memompa perahu-perahu karet. Mestinya sih bisa ditambah dengan upaya pengendalian lain seperti pengerukan, pembersihan besar-besaran pada aliran air yang mampat, menunjuk tempat-tempat pengungsian dan menyiapkan sarananya di sana.

Ambil misal begini, di sepanjang Ciliwung, kawasan Bidara Cina dan Kampung Melayu Kecil sudah dikenal sebagai daerah yang rawan banjir. Mestinya setelah peringatan atau ramalan badan meteorologi keluar, pemerintah daerah bisa menyiapkan tempat bakal penampungan sementara. Sehingga manakala bencana datang, warga gampang mengetahui kemana harus pergi dan tidak perlu repot atau kuatir lagi dengan berbagai penyakit selama dan pasca banjir.

Perahu-perahu karet adalah satu alat untuk menyelamatkan atau menyalurkan bantuan kelak ketika jalan darat tertutup betul. Tapi, perahu karet bukan sistem penanggulangan bencana itu sendiri.

Kemampuan kita menghadapi bencana memang payah betul. Pengalaman dihajar oleh banjir, longsor sampai gempa dahsyat sih tak kurang-kurang amat. Bila hari-hari ini soal tata ruang dibicarakan, kendati sangat penting, jadi terdengar basi. Sebab, pemerintah daerah sendiri yang kerap tidak konsisten dan malah menjadi biang kesemrawutan tata ruang dan pengrusakan lingkungan.

Lagi-lagi ambil misal, Jakarta. Ibukota yang sudah dibanjur banjir tak terhitung, dengan enam kali banjir besar sejak tahun 1621. Upaya paling serius mengatasi banjir Jakarta dilakukan pertengahan tahun 1920, setelah dua tahun sebelumnya didatangi banjir besar ketiga. Profesor van Breen kala itu ditunjuk oleh Departemen Waterstaat untuk memimpin Tim Pencegahan Banjir. Hasilnya, banjir kanal di barat Batavia. Untuk kala itu, sangat menolong bahkan untuk puluhan tahun lamanya sampai Jakarta kembali diganjar banjir besar tahun 1979.

Bayangkan, proyek berusia hampir setua ‘Nyonya Meneer’ itulah satu-satunya proyek paling serius yang pernah dilakukan kota ini terhadap masalah banjir.

Bila van Breen melihat jalan keluar mengatasi banjir Batavia adalah membuat kanal, pada Juli 2003, proyek serupa dicanangkan untuk areal timur. Rencananya, tahun 2010 banjir kanal timur selesai dibangun sepanjang 23,5 kilometer dan lebar 100 hingga 300 meter. Diperkirakan proyek ini memakan biaya 4,1 triliun rupiah di luar pembangunan infrastruktur komersialnya kelak.

Hingga dua tahun berjalan baru 5,5 kilometer bisa digali. Karena baru sepanjang itulah pembebasan lahan bisa dilakukan. Bukan orang Jakarta yang tinggal di sepanjang area bakal proyek ogah pindah. Penyebabnya, ganti rugi di beberapa tempat disunat oleh orang-orang di pemerintah daerah. Di Jakarta Timur, bulan Agustus tahun lalu, laporan penyunatan terlihat dari selisih anggaran pembebasan lahan dengan pembayaran yang sesungguhnya. Selisih mulai 65 ribu rupiah hingga 900 ribu rupiah lebih per meter.

Pemerintah kota alih-alih mengamankan kebijakannya malah merusak. Masih ditambah dengan inkonsistensi di tingkat provinsi. Proyek membangun kanal di timur dilakukan, tapi mendatangkan ancaman banjir dengan proyek reklamasi pantai utara Jakarta juga ho-oh. Padahal, membangun kanal belum pasti membuat Jakarta aman dari banjir. Kanal itu fungsinya menggiring air secara cepat ke laut. Antisipasi terhadap banjir itu sendiri harus dibuat. Tawaran beberapa ahli dari Badan Pengajian dan Penerapan Teknologi ialah membangun waduk di tengah Sungai Cisadane dan Ciliwung.

Itu semua memang betul butuh bantuan juga dari masyarakat Jakarta. Tapi, pertama dan terutama datang dari seberapa serius dan konsisten pemerintah kota menjalankan rencana anti banjir. Karena memompa perahu karet saja tidak cukup. [ ]

Melanggar UU? Tangkis dengan Perpu

2006-01-05T23:26:00.000+07:00

Tajuk KBR68H
Kamis, 5 Januari 2006

Anggota Komisi Pemilihan Umum bakal habis masa tugas bulan Maret ini. Menurut Undang-undang tentang Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD, selambatnya tiga bulan sebelum masa tugas anggota KPU berakhir, Presiden sudah harus menyampaikan calon anggota ke DPR. Tiga bulan sebelum bulan Maret itu, bila Presiden lupa kalender, ialah bulan Desember kemarin. Sekarang Januari, kurang dari tiga bulan.

Mungkin ada alpa, mungkin ada kesulitan ini-itu, tapi begitulah bunyi undang-undang. Pasal 144 Undang-undang Nomor 12 tahun 2003 mengatur ketentuan peralihan dari undang-undang pemilu sebelumnya. Ayat 1 pasal itu berbunyi, “anggota KPU yang diangkat berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum tetap melaksanakan tugasnya sampai masa kerjanya berakhir pada bulan Maret tahun 2006...”

Lalu, ayat duanya berbunyi, “tiga bulan sebelum berakhirnya masa jabatan KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Presiden mengusulkan keanggotaan KPU yang baru sebagaimana diatur undang-undang ini.”

Jadi, bila gagal dilaksanakan berarti telah terjadi pelanggaran terhadap undang-undang. Apa hukumnya orang yang melanggar perintah undang-undang?

Belum tentu dihukum. Karena pemerintah dan DPR mengenal apa yang dinamakan peraturan pemerintah pengganti undang-undang disingkat Perpu. Peraturan pengganti itu bila disahkan DPR pada masa sidang berikutnya akan menjadi undang-undang baru menggantikan undang-undang lama yang dilanggar atau gagal dilaksanakan itu.

Saban ada potensi bakal melanggar undang-undang, pemerintah kerap menerbitkan peraturan pengganti. Pada kasus habisnya masa kerja anggota KPU ini, inisiatif menerbitkan Perpu malah datang dari Ketua DPR. Pada pertemuan informal Ketua DPR Agung Laksono mengingatkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tentang masa kerja anggota KPU. Presiden, kata Agung, sudah sepakat untuk mengeluarkan perpu.

Bukan kebetulan bahwa Panitia Khusus di DPR tengah membahas rancangan undang-undang penyelenggara pemilihan umum. Sekalian saja Panitia Khusus meminta agar Presiden dalam mengusulkan calon anggota KPU yang baru menyesuaikan dengan ketentuan yang kini masih dibahas DPR. Jadi, perpu yang bakal terbit berupaya mempersingkat masa uji kelayakan dan kepatutan. Yang penting, pada akhir Maret ketika masa kerja anggota KPU selesai, pada awal April sudah bisa mengambil sumpah dan janji anggota KPU baru.

Seberapa cepat bisa mengebut penerbitan Perpu, lalu penuntasan pembahasan rancangan undang-undang di Panitia Khusus?

Kebut-kebutan tidak terlalu penting. Sebab, bisa saja dalam Perpu itu dimasukkan klausul memundurkan jadual pemilihan dan penetapan dan atau menetapkan pejabat sementara KPU. Bisa juga memperpanjang masa kerja mereka, tetapi yang terakhir ini agaknya tidak menarik bagi pemerintah dan DPR.

Cuma, masalahnya bukan soal bagaimana mengebut dan apa yang bakal dipilih, memundurkan jadual atau menetapkan pejabat sementara, atau kedua-duanya. Tapi tentang kedisiplinan para penyelenggara negara menaati kalender-kalender kerja. Tentang bagaimana cara mencapai tujuan-tujuan yang ditetapkan undang-undang. Tentang betapa mereka ternyata mengabaikan itu semua. Iya, khan?

Masalahnya, bila semua-mua potensi pelanggaran undang-undang bisa dihindari dengan cara menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang, gampang amat jadi pemerintah dan jadi DPR?

Sewaktu masa pemilihan umum anggota DPR tahun 2004 sempat ada keterlambatan jadual logistik dan diselesaikan lewat Perpu, barangkali bisa dimaklumi mengingat kondisi darurat. Dan pada kondisi darurat, begitulah yang disyaratkan boleh terbit perpu. Tak boleh terbit perpu karena kealpaan, kelalaian, kecerobohan apalagi pengabaian. Enak amat mengelola negara. []

TGPF Palu-Poso

2006-01-03T18:23:00.000+07:00

Tajuk KBR68H
Selasa, 3 Januari 2006

Siapa mengebom pasar di Palu pada pagi hari penutup tahun belum bisa dilacak polisi. Satu orang diduga kuat terlibat. Beberapa barang bukti dianggap memberi petunjuk. Tapi, orang sudah hilang percaya kepada aparat keamanan. Terutama orang-orang Palu dan Poso di Sulawesi Tengah.

Karena sudah tujuh tahun lewat, yang namanya damai benar-benar damai, mai, sulit kunjung wujud. Kecerdasan dan kelincahan aparat keamanan menggulung jaringan pengebom Bali, JW Marriott, Kedutaan Australia sampai Bali lagi, seperti gagu di kelompok teror Palu dan Poso.

Sejumlah orang mengajukan sejumlah jangan-jangan. Beberapa ahli menyodorkan beberapa bukti dan indikasi. Kekerasan, teror dan pembunuhan keji di Palu dan Poso, gagal diungkap lantaran dilakukan oleh orang-orang yang lebih terlatih dan terampil. Buktinya, mereka selalu bisa beroperasi di lokasi yang bahkan bukan tempat sepi dari aparat keamanan.

Keahlian macam apa yang bisa seperti siluman itu? Pasti bukan siluman biasa. Karena kita percaya, kalau sekadar siluman, masih bisa ditangkap aparat kita. Jadi, pasti bukan siluman biasa. Karenanya, kutukan saja tidak cukup. Sekalipun kutukan dikeluarkan oleh Presiden dan Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan. Dan lagi, mana pantas penyelenggara negara sekadar mengutuk? Lalu siapa yang bergerak kalau begitu?

Kemarin, organisasi-organisasi hak azasi manusia di Palu, juga di Jakarta meminta agar Presiden Susilo Bambang Yudhoyono membentuk tim gabungan pencari fakta. Tim yang diisi oleh orang-orang independen dengan kewenangan memeriksa semua orang,semua lembaga, termasuk intelijen negara.

Lagi-lagi memang intelijen negara.

Menurut Poso Center dan juga organisasi HAM di Jakarta, kinerja intelijen yang bekerja di Sulawesi Tengah perlu diperiksa. Sebab sudah 7 tahun aksi teror terus membuat mahal rasa aman. Padahal, sejak tahun 2003 sesungguhnya telah digelar serangkaian operasi di wilayah itu, terutama Poso. Dari operasi intelijen, operasi keamanan bersandi Sintuwu Maroso, lalu Satuan Tugas dari Menteri Politik, Hukum dan Keamanan, sampai suatu Tim Penegakkan Hukum yang dipimpin oleh kepala detektif di Mabes Polri.

Ada hasil? Tidak. Memang tidak betul-betul nol. Mungkin, nol koma sekian.

Pada beberapa kasus, operasi-operasi itu memang sempat menangkap aparat-aparat keamanan yang bertindak di luar batas selama bekerja mengamankan Poso pasca konflik. Operasi Sintuwu Maroso malah sempat menangkap aparat Brimob dan TNI yang merusak perempuan-perempuan Poso. Tapi, itulah. Orang jadi sulit mempercayakan rasa aman kepada aparat keamanan. Ini ironis. Karena sedianya yang menghancurkan kejahatan atau menjamin rasa aman itu aparat keamanan.

Ironis atau gendeng, bila mereka yang mestinya menjamin keamanan warga, bukan saja dianggap gagal bekerja, malah diketahui terlibat langsung atau sebagian tidak langsung, pada aksi-aksi anti kemanusiaan itu. Maka, wajar jika publik hilang percaya.

Pada gilirannya bisa hilang percaya pada penyelenggara negara. Apalagi hilangnya rasa aman di Indonesia dibarengi banyak kehilangan lain. Hilang kesempatan kesejahteraan ekonomi, hilang hak mendapat pendidikan yang baik. Terlalu banyak yang hilang cuma membawa dua akibat. Merelakan babar blas atau merebutnya kembali tanpa ampun. Dua-dua pilihan tidak mengenakkan. Mending pulihkan kepercayaan. [ ]

Menutup Tahun Curiga

2005-12-26T19:55:00.000+07:00

Tajuk KBR 68H
Selasa, 27 Desember 2005

Apa sulitnya memahami hukum sederhana ini? Bahwa benar atau sesat bukan wewenang manusia untuk menghakimi. Ataukah kita tengah bergerak kepada pengulangan masa-masa kegelapan dengan mendirikan pengadilan atas keyakinan?

Rasanya peristiwa itu baru terjadi kemarin. Kita merasa begitu dekat dengan orang-orang lain, tanpa batas. Padahal sudah lewat setahun. Yaitu ketika dorongan ingin membantu datang sangat kuat begitu mendengar ada jutaan orang bertarung nyawa digulung ombak yang tingginya meliwati kubah dan pohon-pohon kelapa. Ada yang selamat, banyak yang mati lalu dikubur tanpa nisan.

Lalu, kita makin haru mengetahui pelajar taman kanak-kanak atau sekolah dasar merogoh tabungan ikutan membantu. Gelombangnya malah mengalahkan kedahsyatan gulungan ombak itu sendiri. Sampai pemerintah yang dimintai tolong menyalurkan tak kuasa melunasi. Tumpukan pakaian, selimut, makanan, menumpuk di gudang-gudang pemberangkatan.

Hari-hari itu kita seperti memahami betul pengertian “saudara”.

Tapi coba ingat, berapa lama kemuliaan hati itu bertahan dari kuasa syak wasangka? Tanpa perlu hitungan tahun, benci dan curiga kembali bersimaharajalela. Solidaritas yang tanpa batas itu dikotori oleh tingkah yang sesungguhnya tak pernah dicontohkan oleh para pemberi teladan dan tak pernah dianjurkan kitab-kitab suci.

Lembaga-lembaga pembawa bantuan ada yang dituding mengkristenkan anak-anak Aceh. Buktinya, sebagian dari anak-anak di tenda-tenda itu sudah bisa menyanyikan lagu yang lazimnya dikuasai oleh pelajar Sekolah Minggu. Menjadi Kristen, Islam, atau agama apapun tiba-tiba lebih penting daripada bagaimana mereka hidup layak.

Dan begitulah kita mengisi hari-hari di tahun ini. Tahun dengan kata-kata ‘pemurtadan’ dan ‘pengkafiran’ banyak diucapkan. Tahun ketika wewenang Tuhan diambil alih oleh sekelompok orang. Yakni, wewenang untuk menentukan mana benar, mana sesat. Lucunya, semua dilakukan atas nama Tuhan dan demi membela wahyu-wahyu Tuhan.

Apa mulianya tindakan menyandera Tuhan semacam itu?

Di hari menjelang tutup tahun pun kita mendengar lagi kabar yang sungguh tidak baik. Suatu kelompok yang mengaku menyebarkan bisikan Jibril dipaksa membubarkan diri. Kelompok ini bernama Salamullah. Mereka mengikrarkan berdirinya suatu Kerajaan Eden, awal Desember lalu. Ajaran dan keyakinan itu lalu dianggap sesat. Seperti yang sudah-sudah terjadi pada kelompok atau umat lain, izin penggunaan bangunan lalu dipertanyakan.

Rasanya pas untuk mengutip pertanyaan yang ditulis Salamullah sendiri dalam situs mereka. “Apakah para pemuka agama itu adalah orang-orang yang tak pandai memahami kitab suci? … Adakah para pemuka agama akan berpegang teguh pada doktrin pemahaman mereka daripada melihat esensi misi para Utusan Tuhan yaitu Tauhid dan menyebarkan rahmat untuk siapapun?”

Mungkin tidak. Para pemuka agama pastilah orang-orang yang pandai membaca dan memahami kitab suci. Cuma saja pemahaman mereka itu lantas dimaklumatkan paling benar. Lantas kemampuan memahami oleh orang-orang di luar mereka pasti salah, dan karenanya sesat.

Kita tidak ingin mengikuti mereka yang merasa menjadi hakim dengan turut menyebut perilaku mereka sebagai perbuatan salah. Tapi, kita berani menyatakan mereka tidak berhak, tidak patut dan karenanya tidak boleh menyesatkan orang atau kelompok lain. Apalagi karena mereka sesungguhnya kaum penakut. Lihat saja dimana-mana mereka beralasan menegakkan peraturan perundang-undangan dengan berdalih kelompok-kelompok tertentu atau umat penganut keyakinan tertentu mendirikan tempat ibadah tanpa izin resmi dan sah.

Sudah gagah menyandera Tuhan, masih pula bermuslihat. Sepatutnya diakhiri saja kecurigaan-kecurigaan ini. Cukupkan pada tahun ini. []

Inilah ‘Berita Kepada Kawan’

2005-12-22T21:56:00.000+07:00

Tajuk KBR 68H
Kamis, 22 Desember 2005

Tamat sudah riwayat Djoko Edhi Soetjipto Abdurrahman di parlemen. Tengah malam tadi Rapat Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional menarik dia dari Senayan. Rapat sekaligus memecat Djoko dari struktur pengurus harian. Ia dianggap merusak nama baik partai dengan kepergiannya ke Mesir bersama rombongan Badan Urusan Rumah Tangga.

Dosa Djoko Edhi tak terhapus kendati setiba di bandara ia lantas membocorkan sejumlah kebrengsekan anggota DPR selama di Mesir. Djoko Edhi mengaku hasil perjalanan ke Mesir mengecewakan. Ia mengungkapkan ada anggota rombongan yang membawa serta istri dan seluruh kegiatan lebih banyak berdarmawisata ketimbang studi. Bila jadual kepergian 5 hari, nyatanya pertemuan dengan parlemen Mesir hanya sejam seperempat menit. Bila Sekretaris Jenderal DPR sebelumnya mengungkapkan jumlah rombongan 17 orang, nyatanya yang pergi 23 orang. Belum termasuk pemandu wisata yang menyertai.

Jadi, betul adanya bahwa perjalanan itu memang benar-benar jalan-jalan. Bedanya dengan ‘perjalanan’ Ebiet G Ade yang terasa sangat menyedihkan adalah perjalanan mereka terasa sangat menyegarkan. Tapi sungguh sayang engkau tak duduk disampingnya, kawan. Karena banyak cerita yang mestinya kau saksikan. Membuktikan kering dan batunya nurani rombongan Badan Urusan Rumah Tangga DPR itu.

Perjalanan berbiaya lebih dari 760 juta rupiah itu seperti menambah kesaksian betapa mereka tak peduli dengan gembala kecil yang menangis sedih di kedalaman wilayah Nusa Tenggara Barat dan Timur akibat kematian satu per satu binatangnya yang kehilangan rumput. Lalu pada suatu waktu yang tak dijanjikan, giliran gembala kecil menyusul ternak asuhannya. Perjalanan itu membuktikan mereka diam atas kemelaratan jutaan buruh yang terancam dipecat. Membatu pada kematian satu lalu satu orang-orang Papua lantaran lapar.

Dan di atas semua itu, merupakan pelanggaran atas sumpah yang mereka ucapkan sendiri untuk memperjuangkan nasib orang-orang yang diwakilinya. Pada janji untuk mendengar suara rakyatnya. Pada kode etik DPR yang mereka buat dan sepakati sendiri.

Kita tak perlu sampai ke laut untuk mengabarkan ini semua kepada karang, kepada ombak dan kepada matahari. Karena pasti —seperti dialami Ebiet G Ade— karang, ombak dan matahari hanya akan diam dan bisu. Meninggalkan kita sendiri terpaku menatap langit. Kita bisa geleng-geleng kepala, meludah ke tanah, memalingkan muka dari mereka semua, lalu mencuci tangan agar betul-betul bersih dari rasa salah telah memilih mereka.

Kasar, ya?

Sepatutnya kita bilang, “tidak.” Reaksi kesal ini wajar menyimak suara-suara publik, tuntutan pemilih mereka, telah sama sekali diabaikan. Dibiarkan mengaung di langit terbuka. Sepatutnya penghukuman oleh publik itu dilazimkan agar para wakil rakyat, mengetahui harga suara yang sesungguhnya. Pada saat bekerjalah mereka membayar suara-suara yang pernah diberikan. Bukan sebaliknya, dengan berpraktik politik uang. Hari-hari menjadi anggota parlemenlah waktu paling pas menunaikan janji.

Pada tahun depan, DPR masih mengantungi uang studi banding 36,15 miliar rupiah. Badan Urusan Rumah Tangga dapat anggaran hampir 5 miliar, sedangkan 36 miliar lebih bagi komisi-komisi yang ada di DPR. Sepatutnya seluruh anggota DPR mau menghapus biaya itu. Studi banding selama ini menuai kontroversi dan kritik. Baik dilakukan di dalam negeri, apalagi di luar negeri. Gampangannya, kalau masih studi, dulu saja sebelum masuk gedung parlemen.

Tapi, kawan coba dengar apa jawabnya ketika ditanya mengapa?

Juga gampang. Yakni, DPR pun perlu mempelajari sistem di tempat lain, perlu mendengar pendapat kalangan ahli yang harus dibayar karena keahliannya itu. Kata DPR, justru untuk memperkuat kinerja. Dan di tingkat daerah pun marak terjadi. Dari mulai training tentang pembuatan anggaran, sampai untuk memperoleh opini tambahan berdasar pengalaman negeri lain. Maksudnya supaya bisa bicara ketika berhadapan dengan eksekutif, pusat atau daerah.

Kita harus bilang, “itu tugas partai politik.” Partai harus membekali kader-kader mereka dengan pengetahuan dan kemampuan teknis. Bukan cuma kemampuan juru kotbah di lapangan atau podium kampanye. Jangan gunakan uang kami. Karena kepercayaan yang sudah kami bayar di muka, harganya jauh lebih mahal dari seluruh daftar kekayaan yang kalian cantumkan di Komisi Pemberantasan Korupsi.

Selain Djoko Edhi Soetjipto Abdurrahman, mestinya yang lain segera menyusul. []

Vonis Pelaku Tunggal

2005-12-20T18:59:00.000+07:00

Tajuk KBR 68H
Selasa, 20 Desember 2005

Membunuh itu dosa besar, apalagi membunuh Munir.

Hari ini, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat membacakan vonis terhadap satu-satunya orang yang bisa didakwa di persidangan, Pollycarpus Budihari Priyanto. Pilot pesawat milik maskapai penerbangan Garuda Indonesia itu dijatuhi hukuman 14 tahun penjara. Tak ada orang lain yang diadili kecuali Pollycarpus. Kendati Tim Pencari Fakta bentukan Presiden menyimpulkan pembunuhan ini merupakan kejahatan konspirasi. Suatu kejahatan yang dilakukan secara persekongkolan.

Lalu, Tim Pencari Fakta merekomendasikan beberapa nama yang patut disidik lebih jauh. Mereka ialah bekas Ketua Badan Intelijen Negara serta dua intelijen top lainnya dan dua pejabat di maskapai penerbangan tempat Pollycarpus secara resmi bekerja. Bila, rekomendasi Tim bentukan Presiden tak mendapat respon sewajarnya, yakni dilanjutkan, apakah itu berarti penyidik polisi melecehkan kewibawaan Presiden?

Harusnya begitu. Harusnya lembaga-lembaga, komisi-komisi, tim-tim yang dibentuk untuk mencari keadilan, mengupayakan pengungkapan suatu kebenaran, mesti dihormati kesimpulan-kesimpulan dan rekomendasinya. Apalagi lembaga, komisi dan tim itu sah menurut peraturan perundangan-undangan negeri ini. Bila segala kesimpulan dan rekomendasinya dibiarkan lalu bersama angin, pada ujungnya yang tengah dijatuhkan adalah kepercayaan warga negara terhadap hukum. Sekarang saja rasa percaya itu sudah begitu tipisnya.

Pollycarpus bisa menjadi satu-satunya orang yang diputus bersalah dalam kasus pembunuhan terhadap Munir. Menurut Kepala Badan Intelijen Negara, karena penyidik gagal mengungkap aktor pembunuh Munir. Padahal, kata Kepala Badan Intelijen Syamsir Siregar, kewenangan pengadilan telah membuka peluang seluas-luasnya.

Mestinya Syamsir Siregar tak patut bicara begitu. Ia harus mengingat juga perannya mempersulit kerja Tim Pencari Fakta. Tarik ulur yang ia lakukan sehingga Tim Pencari Fakta gagal memeriksa Hendropriyono dan intelijen top lainnya.

Putusan pengadilan siang tadi, kendati memenjarakan Pollycarpus 14 tahun tak lantas mencirikan keadilan tengah ditegakkan. Sebaliknya, bahkan Suciwati, istri Munir, menganggap pengadilan gagal. Karena hanya bisa menghukum salah satu pelaku lapangan. Perasaan telah mendapat perlakuan tidak adil juga dirasakan istri Pollycarpus, Yos Herawati Iswandari.

Dua-dua merasa tidak adil. Dan pada kasus Pollycarpus ini ketidakadilan memang kental. Bukan semata menyangkut berapa lama Pollycarpus dihukum? Tapi mengapa hanya ia? Apakah para penyidik merasa enggan dan takut untuk memeriksa bekas Kepala Intelijen dan intel-intel kelas top lainnya? Atau tak mampu? Sedianya kata-kata kunci dari laporan Tim Pencari Fakta dimanfaatkan. Bekas Wakil Ketua Tim, Asmara Nababan, berkali-kali menyebutnya di udara. Kata Asmara, “ini kejahatan konspirasi”.

Munir dibunuh oleh suatu persekongkolan. Menurut kamus hukum, ini berarti dilakukan secara terencana dan oleh satu kelompok atau lebih. Bukan perorangan. Pengabaian penyidik untuk melanjutkan upaya penyidikan dan hanya mengurusi Pollycarpus di pengadilan —secara setengah-setengah— pula sama dengan sengaja membikin cidera cita keadilan. Dan kesengajaan itu, jahat. Kejahatan.

Presiden kini bukan hanya perlu mengumumkan rekomendasi Tim Pencari Fakta, seperti diharuskan. Presiden juga perlu mengevaluasi Kapolri kesayangannya yang membubarkan tim penyelidik dan penyidik kasus Munir di Markas Besar Polisi. Presiden juga perlu menegur Jaksa Agung yang membiarkan anak buahnya bekerja setengah hati dan takut-takut. Bila tidak, Presiden ada dalam bagian pembiaran itu. Presiden ada dalam bagian orang-orang yang takut mengungkap kebenaran. Presiden ada bersama kaum yang gemar cidera janji. Sebab ia berjanji sendiri bahkan kepada istri Munir, untuk mengungkap kasus ini sampai sejelas-jelasnya.

Karena membunuh itu dosa besar. Apalagi membunuh Munir. []