IPK
Tajuk KBR68H
Selasa, 7 November 2006
Setahun ini, indeks persepsi korupsi Indonesia naik nilai dari 2,2 menjadi 2,4. Ada kenaikan 0,2 tapi jelas bukan kabar yang menggembirakan benar. Dengan nilai barunya, Indonesia berada di posisi ke-130 dari 163 negara yang disurvei Transparansi Internasional.
Indonesia setara dengan Azerbaijan, Burundi, Etiopia, Papua Nugini, Republik Afrika Tengah, Togo, dan Zimbabwe. Hanya unggul atas negara-negara miskin seperti Angola, Ekuador, Kamerun, Kongo, Kenya, Kyrgyzstan, Nigeria, Niger, Pakistan, Sierra Leone, Tajikistan, Turmenistan, dan Venezuela. Indonesia bahkan masih kalah oleh Timor Leste yang duduk di posisi ke-111 dengan indeks 2,6.
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Taufiequrrachman Ruki terang-terangan mengaku sedih. Katanya, “Kenaikan indeks sangat lambat. Itu artinya pelayanan publik di negara kita masih buruk, pencegahan korupsi masih jalan di tempat, dan Instruksi Presiden tentang percepatan pemberantasan korupsi hanya menjadi dokumen yang tersimpan rapi di atas meja.”
Kita setuju dengan kekecewaan Ruki tadi. Perangkat-perangkat antikorupsi kita cukup lengkap. Selain ada Komisi Pemberantasan Korupsi, ada Tim Pemberantas, ada Tim Pemburu, juga pengawas-pengawas di setiap departemen. Tapi, praktiknya dianggap tebang pilih, juga ada saling rebutan dan sikut di antar lembaga-lembaga penegak hukum, pemberantasan korupsi jadi seperti yang dibilang Taufiequrrachman Ruki: jalan di tempat, dokumennya tersimpan di laci.
Lagi-lagi kita bilang: kita setuju. Pemberantasan korupsi berlangsung tanpa wibawa berarti karena penegak hukum masih terlibat dalam kongkalikong dengan pelaku kejahatan. Masuk penjaranya seorang koruptor bukan berarti hukum tengah ditegakkan. Dipenjaranya seorang koruptor menjadi bagian dari drama yang tengah dipertontonkan kepada publik. Hukum yang seolah-olah rupanya yang tengah ditegakkan di Indonesia.
Rencana besar dan komitmen barangkali dimiliki oleh beberapa penegak hukum. Tapi, kita juga melihat bagaimana polah di level paling atas. Kabinet gagal bekerja secara baik, menteri mengeluarkan remisi gila-gilaan seperti obral baju bekas eksport, mengangkangi keputusan dari kekuasaan kehakiman yang mestinya terpisah, memberi remisi juga kepada koruptor, sedangkan presiden dan wakilnya malah berseteru di tiap tikungan. Wakil Presidennya sibuk membangun jaringan pembiayaan proyek yang bakal dikelola oleh perusahaan keluarga dan kroninya.
Pemberantasan korupsi adu balap dengan kemunculan wajah baru korupsi dan kroniisme. Di tiap belokan ia terus menerus disalip. Kalah. []
Selasa, 7 November 2006
Setahun ini, indeks persepsi korupsi Indonesia naik nilai dari 2,2 menjadi 2,4. Ada kenaikan 0,2 tapi jelas bukan kabar yang menggembirakan benar. Dengan nilai barunya, Indonesia berada di posisi ke-130 dari 163 negara yang disurvei Transparansi Internasional.
Indonesia setara dengan Azerbaijan, Burundi, Etiopia, Papua Nugini, Republik Afrika Tengah, Togo, dan Zimbabwe. Hanya unggul atas negara-negara miskin seperti Angola, Ekuador, Kamerun, Kongo, Kenya, Kyrgyzstan, Nigeria, Niger, Pakistan, Sierra Leone, Tajikistan, Turmenistan, dan Venezuela. Indonesia bahkan masih kalah oleh Timor Leste yang duduk di posisi ke-111 dengan indeks 2,6.
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Taufiequrrachman Ruki terang-terangan mengaku sedih. Katanya, “Kenaikan indeks sangat lambat. Itu artinya pelayanan publik di negara kita masih buruk, pencegahan korupsi masih jalan di tempat, dan Instruksi Presiden tentang percepatan pemberantasan korupsi hanya menjadi dokumen yang tersimpan rapi di atas meja.”
Kita setuju dengan kekecewaan Ruki tadi. Perangkat-perangkat antikorupsi kita cukup lengkap. Selain ada Komisi Pemberantasan Korupsi, ada Tim Pemberantas, ada Tim Pemburu, juga pengawas-pengawas di setiap departemen. Tapi, praktiknya dianggap tebang pilih, juga ada saling rebutan dan sikut di antar lembaga-lembaga penegak hukum, pemberantasan korupsi jadi seperti yang dibilang Taufiequrrachman Ruki: jalan di tempat, dokumennya tersimpan di laci.
Lagi-lagi kita bilang: kita setuju. Pemberantasan korupsi berlangsung tanpa wibawa berarti karena penegak hukum masih terlibat dalam kongkalikong dengan pelaku kejahatan. Masuk penjaranya seorang koruptor bukan berarti hukum tengah ditegakkan. Dipenjaranya seorang koruptor menjadi bagian dari drama yang tengah dipertontonkan kepada publik. Hukum yang seolah-olah rupanya yang tengah ditegakkan di Indonesia.
Rencana besar dan komitmen barangkali dimiliki oleh beberapa penegak hukum. Tapi, kita juga melihat bagaimana polah di level paling atas. Kabinet gagal bekerja secara baik, menteri mengeluarkan remisi gila-gilaan seperti obral baju bekas eksport, mengangkangi keputusan dari kekuasaan kehakiman yang mestinya terpisah, memberi remisi juga kepada koruptor, sedangkan presiden dan wakilnya malah berseteru di tiap tikungan. Wakil Presidennya sibuk membangun jaringan pembiayaan proyek yang bakal dikelola oleh perusahaan keluarga dan kroninya.
Pemberantasan korupsi adu balap dengan kemunculan wajah baru korupsi dan kroniisme. Di tiap belokan ia terus menerus disalip. Kalah. []
