Perahu Retak SBY–JK
Tajuk KBR68H
Selasa, 31 Oktober 2006
Ada kabar kurang menyenangkan dari dua Jalan Merdeka: Utara dan Selatan. Mereka agaknya bukan cuma berseberangan gedung dan dipisah oleh lapangan Monumen Nasional. Kedua penghuninya makin berseberangan jalan. Wakil Presiden Jusuf Kalla tak menutupi dugaan banyak orang tentang pecah kongsi antara ia dan presidennya. Kemarin, misalnya, Kalla mengaku tak tahu menahu tentang unit kerja yang dibentuk Susilo Bambang Yudhoyono.
Unit kerja pimpinan bekas Jaksa Agung Marsillam Simanjuntak, menurut Jusuf Kalla, dibentuk tanpa sepengetahuan dia. Unit yang dibentuk melalui Keputusan Presiden tanggal 29 September 2006 itu sedianya memang bekerja untuk Presiden. Namanya juga Unit Kerja Presiden, atau lengkapnya Unit Kerja Presiden untuk Pengelolaan Program Reformasi, disingkat UKP3R. Misal, bukan Unit Kerja Wakil Presiden. Tapi, beberapa politikus Partai Golkar menyatakan mestinya ada pembicaraan antara kedua pemimpin pemerintah lantaran mereka merupakan pasangan kerja.
Pecah kongsi terbuka Yudhoyono-Kalla, menurut kepercayaan banyak pengamat politik, memang tinggal tunggu waktu. Setelah ditutup-tutupi ketika wakil presiden emoh datang rapat, atau ketika presiden memimpin rapat jarak jauh, rebutan lahan di seputar isu perdamaian atas konflik, lambat laun konflik terbuka dua tokoh paling elit itu akan terkuak lebar ke publik. Situasi ini dipercaya—lagi-lagi oleh pengamat politik—bakal makin runcing menjelang pemilu 2009.
Yudhoyono jelas mafhum, kendati menjadi presiden yang memegang kendali pemerintah, ia tak memiliki kekuatan solid dan lebih nyata ketimbang wakilnya. Sebagai Ketua Umum Partai Golkar dengan 22 persen lebih kursi di DPR, Kalla bisa menarik tali kekang parlemen. Jaringan bisnisnya pun bisa dimobilisasi untuk kepentingan dana politik, sekaligus menambah aset bisnis. Sedangkan Yudhoyono bernasib sebaliknya: hanya mengandalkan penampilan manis, kesantunan, dan kesan tenang guna meraih simpati publik.
Keduanya hanya bisa bersukur dengan komitmen tak tertulis dari beberapa elit politik dan partai oposisi semisal PDI Perjuangan bahwa pemerintah hasil Pemilu 2004 ini tak boleh dijatuhkan di tengah jalan. Tapi, dalam suatu kapal yang berlayar di laut lepas, kepala kamar mesin mesti tunduk patuh kepada nakhoda. Seluruh kompartemen sedianya dikendalikan oleh nakhoda.
Keputusan membentuk Unit Kerja dengan pimpinan tokoh yang dikagumi lantaran kecerdasan, kejelian dan ketepatan tindak seperti Marsillam, sungguh pun diperlukan oleh Presiden, mau tidak mau tetap menunjukkan bagaimana Presiden lemah memimpin timnya sendiri. Seyogyanya kedua orang yang dipilih oleh konstituen pencoblos mereka itu saling berangkulan kembali. Kompetisi pada 2009 tidak lantas membolehkan situasi tikung menikung berlangsung sedari sekarang.
Kalau mau salip menyalip di tikungan sirkuit Sentul saja. Tommy Soeharto sudah bebas, jangan lupa ajak serta balapan di sana. Pasti Tommy kangen. []
Selasa, 31 Oktober 2006
Ada kabar kurang menyenangkan dari dua Jalan Merdeka: Utara dan Selatan. Mereka agaknya bukan cuma berseberangan gedung dan dipisah oleh lapangan Monumen Nasional. Kedua penghuninya makin berseberangan jalan. Wakil Presiden Jusuf Kalla tak menutupi dugaan banyak orang tentang pecah kongsi antara ia dan presidennya. Kemarin, misalnya, Kalla mengaku tak tahu menahu tentang unit kerja yang dibentuk Susilo Bambang Yudhoyono.
Unit kerja pimpinan bekas Jaksa Agung Marsillam Simanjuntak, menurut Jusuf Kalla, dibentuk tanpa sepengetahuan dia. Unit yang dibentuk melalui Keputusan Presiden tanggal 29 September 2006 itu sedianya memang bekerja untuk Presiden. Namanya juga Unit Kerja Presiden, atau lengkapnya Unit Kerja Presiden untuk Pengelolaan Program Reformasi, disingkat UKP3R. Misal, bukan Unit Kerja Wakil Presiden. Tapi, beberapa politikus Partai Golkar menyatakan mestinya ada pembicaraan antara kedua pemimpin pemerintah lantaran mereka merupakan pasangan kerja.
Pecah kongsi terbuka Yudhoyono-Kalla, menurut kepercayaan banyak pengamat politik, memang tinggal tunggu waktu. Setelah ditutup-tutupi ketika wakil presiden emoh datang rapat, atau ketika presiden memimpin rapat jarak jauh, rebutan lahan di seputar isu perdamaian atas konflik, lambat laun konflik terbuka dua tokoh paling elit itu akan terkuak lebar ke publik. Situasi ini dipercaya—lagi-lagi oleh pengamat politik—bakal makin runcing menjelang pemilu 2009.
Yudhoyono jelas mafhum, kendati menjadi presiden yang memegang kendali pemerintah, ia tak memiliki kekuatan solid dan lebih nyata ketimbang wakilnya. Sebagai Ketua Umum Partai Golkar dengan 22 persen lebih kursi di DPR, Kalla bisa menarik tali kekang parlemen. Jaringan bisnisnya pun bisa dimobilisasi untuk kepentingan dana politik, sekaligus menambah aset bisnis. Sedangkan Yudhoyono bernasib sebaliknya: hanya mengandalkan penampilan manis, kesantunan, dan kesan tenang guna meraih simpati publik.
Keduanya hanya bisa bersukur dengan komitmen tak tertulis dari beberapa elit politik dan partai oposisi semisal PDI Perjuangan bahwa pemerintah hasil Pemilu 2004 ini tak boleh dijatuhkan di tengah jalan. Tapi, dalam suatu kapal yang berlayar di laut lepas, kepala kamar mesin mesti tunduk patuh kepada nakhoda. Seluruh kompartemen sedianya dikendalikan oleh nakhoda.
Keputusan membentuk Unit Kerja dengan pimpinan tokoh yang dikagumi lantaran kecerdasan, kejelian dan ketepatan tindak seperti Marsillam, sungguh pun diperlukan oleh Presiden, mau tidak mau tetap menunjukkan bagaimana Presiden lemah memimpin timnya sendiri. Seyogyanya kedua orang yang dipilih oleh konstituen pencoblos mereka itu saling berangkulan kembali. Kompetisi pada 2009 tidak lantas membolehkan situasi tikung menikung berlangsung sedari sekarang.
Kalau mau salip menyalip di tikungan sirkuit Sentul saja. Tommy Soeharto sudah bebas, jangan lupa ajak serta balapan di sana. Pasti Tommy kangen. []
