TAJUK KBR68H

Tajuk KBR68H
Rabu, 6 Desember 2006


Satu-satunya perkawinan yang mengundang penghuni Istana rapat, mungkin hanya perkawinan kedua Abdullah Gymnastiar. Praktik poligami Aa Gym—begitu ia populer dipanggil—membuat layanan pesan pendek Presiden kebanjiran protes. Buntutnya, Menteri Pemberdayaan Perempuan Meutia Farida Hatta dipanggil untuk bicara kemungkinan mengubah materi undang-undang dan sejumlah peraturan pemerintah tentang perkawinan.

Aa Gym pastilah dai kondang yang namanya betul-betul melangit. Pasti. Buktinya praktik poligami atau nikah siri banyak kiai tidak terlalu mengundang peduli Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Perhatian dan reaksi cepat Presiden konon setelah mendapat desakan dari istrinya, Kristiani Herawati yang lebih dikenal dengan nama Nyonya Ani Yudhoyono, tapi ini sungguh tidak penting. Boleh saja ia ingin sekali lagi merebut perhatian ibu-ibu seperti saat pemilihan umum. Dan karena ibu-ibu merupakan basis pemilihnya, Yudhoyono wajib melayani. Tapi, ini pun sungguh tidak penting. Rasanya betul apa yang diungkapkan Menteri Meutia Hatta, “Presiden mempunyai kepedulian besar terhadap kaum perempuan dan ia menginginkan ketentraman dalam masyarakat.”

Mengapa Aa mengawini Alfarini Eridani? Katanya ketimbang berzinah atau mencari teman tapi mesum disingkat TTM. Istri pertama Aa, Ninih Muthmainah Muhsin, ikut mendampingi saat ia memberi keterangan kepada publik melalui wartawan. Seperti mau menunjukkan tidak ada tekanan atau pemaksaan kepada istri pertama. Protes Teteh Ninih hanya disampaikan secara tersirat. Katanya, “Teteh mengharap mendapat surga. Salah satu syarat masuk surga adalah berbakti kepada suami.” Sebelumnya, Teteh selalu panas dingin dan demam jika mendengar orang bicara poligami.

Perkawinan kedua Aa Gym mengundang protes karena mulanya ia dianggap oleh banyak kelompok pengajian sebagai sosok ‘lain’ atau sosok yang berbeda dari kiai, ustadz dan dai yang ada. Ia segar, cerdas, sederhana sekaligus paham memanfaatkan manajemen dan perangkat modern. Tidak teriak-teriak saat ceramah. Ganteng pula. Nyatanya, ia berpoligami. Ini menyayat hati penggemarnya. Apalagi ia berargumentasi secara basi, tidak memberi kesegeran dan kecerdasan baru seperti saat berceramah. Aa Gym hanya mengulang tuturan para pelaku poligami pendahulunya: Al Quran, coy. Atau: sunah Rasul, brur.

Bila sunah diajukan sebagai argumentasi, ada konteks faktual semasa Muhammad hidup. Dan ini pun mengundang perdebatan yang ujungnya melarang poligami. Sebab, fakta yang jelas ialah 28 tahun Muhammad hanya beristri seorang Khadijah. Padahal konteks ruang masa itu, poligami sungguh lumrah. Muhammad berpoligami setelah dua tahun Khadijah meninggal dunia. Ia menikahi janda-janda yang hampir mati agar jenazahnya mendapat penghormatan. Kecuali satu, Aisyah binti Abu Bakr. Yang tidak boleh dilupakan ialah ketika Muhammad marah besar saat Ali bin Abi Thalib berniat kawin lagi padahal sudah beristri Fathimah binti Muhammad.

Ayat-ayat dalam An-Nisa yang kerap jadi rujukan poligami, sesungguhnya diakui oleh banyak ahli agama, menganggap poligami sebagai perlindungan terhadap yatim piatu dan janda korban perang. Bukan semata-mata janda, bukan semata-mata yatim piatu. Filsuf Islam, Muhammad Abduh, lebih memilih mengharamkan poligami. Kita di Indonesia, yatim piatu dan janda terlantar, sepatutnya dilindungi negara seperti ditegaskan konstitusi. Karena itu, tidak perlu ditiduri. []

Posted by Airlambang at 12/06/2006 01:51:00 PM | Permalink | Comments

Tajuk KBR68H
Selasa, 05 Desember 2006


Yahya Zaini atau beberapa hari lalu ditulis dengan inisial YZ, mundur dari kepengurusan Partai Golkar. Ia menjabat Ketua Bidang Kerohanian di partai beringin. Tayangan video berdurasi 42 detik membuat ia harus berhadapan dengan Badan Kehormatan DPR. Dalam tayangan itu, Zaini yang tanpa sepotong benang pun menghampiri seorang perempuan di atas tempat tidur yang merekam adegan. Video ini konon direkam setahun lalu saat Zaini berkampanye untuk memenangkan Partai Golkar.

Orang menduga ada latar politik dalam kasus ini. Yahza Zaini tengah dibunuh karakternya, kira-kira begitu. Ada benarnya. Dalam politik, kita mengenal juga istilah kampanye hitam atau black campaign. Sasaran kampanye semacam hampir dipastikan lewat. Tutup usia politiknya. Dan Zaini sementara tutup buku di kepengurusan Partai Golkar.

Seorang menteri senior dalam kabinet Jepang, tahun 2000, Hidenao Nakagawa, dikecam habis-habisan dalam skandal wanita simpanan. Tay Thiam Peng, pejabat tinggi di Kementerian Industri dan Perdagangan Singapura, didakwa pengadilan melakukan pelecehan terhadap dua perempuan di kantornya. Valentin Kovalyov, dipecat Presiden Boris Yeltsin dari jabatan Menteri Kehakiman Rusia tahun 1997, setelah foto Kovalyov mandi sauna tanpa busana dengan sejumlah perempuan cantik, beredar di publik.

Di Amerika, sejumlah pejabat dan politikus terjungkal karena skandal seks. Presiden Andrew Jackson jatuh dari kursi kepresidenan karena ketahuan menyeleweng dengan istri Menteri Pertahanan John Eaton. James Garfield menjadi Presiden Amerika pertama yang skandal seksnya dipublikasikan secara luas oleh pers. Gary Hart harus mundur dari pencalonannya sebagai presiden dalam pemilihan 1988 karena skandalnya dengan foto model Donna Rice, terbongkar. Yang paling aman, mungkin George Washington. Surat-surat cintanya kepada Sally Fairfax, istri seorang sahabatnya, baru terbongkar setelah ia wafat. George Washington rupanya bisa main cantik.

Seks yang pribadi tiba-tiba menjadi wilayah publik, ketika pelakunya seorang politikus, pejabat atau selebritas. Konon, karena mereka merupakan contoh bagi publik. Konon pula ada kaitan antara perilaku seks dan moral pejabat. Meski, seks dan politik atau kekuasaan merupakan dua temali yang sulit putus, seperti kata Foucault.

Bagi Golkar, persoalan Yahya Zaini merupakan kasus pribadi. Makanya, partai ini tidak meminta ia mundur dari posisi wakil rakyat atau memanggilnya pulang dari DPR. Golkar hanya berniat memecat Zaini dari kepengurusan. Dan Zaini lebih takut kepada partai ketimbang para pemilihnya. Zaini tidak tamat, tidak tutup usia politik, karena cara pandang ini. [ ]

Posted by Airlambang at 12/05/2006 01:50:00 PM | Permalink | Comments

Tajuk KBR68H
Kamis, 30 Nopember 2006



Bangsa ini rupanya punya dua kebiasaan buruk sejak lama. Entah sejak lamanya itu kapan. Barangkali kita perlu mengerahkan sejarawan dan ahli sosial untuk melacak waktu persisnya kita mulai punya kebiasaan buruk ini. Yakni, kebiasaan untuk curang dan tak bisa menerima kekalahan. Menang paling enak itu bila menggunakan cara curang dan bila kalah ya harus ngotot. Menang tanpa curang justru mengundang heran: wah, kok kita bisa ya?

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menduga lawannya curang hingga bisa menang pada pemilihan Gubernur Banten.Hasil perhitungan tabulasi versi PKS menunjukkan jagoan mereka, Zulkieflimansyah dan Marissa Haque, unggul tipis 37,9 persen melawan 37,3 persen dari Ratu Atut Chosiyah dan Masduki. Sebaliknya, penghitungan Komisi Pemilihan Umum Banten masih memenangkan Atut dan Masduki.

Penghitungan akhir sampai kemarin belum selesai, tapi sikap telah menang dan sikap tak mau kalah sudah mengemuka. Yang menang dituding curang, yang kalah merasa mestinya mereka yang unggul karena merasa jujur. PKS punya pengalaman dengan pemilihan Walikota Depok untuk urusan gugat menggugat semacam. Jadi, bila nyata-nyata kalah di Banten, seperti dinyatakan oleh para pengurusnya, mereka akan menggugat pelanggaran yang dilakukan Atut dan Masduki dalam pemilihan.

Ini boleh-boleh saja. Peraturan Pemerintah tentang Pemilihan Kepala Daerah Nomor 6 Tahun 2005 mengatur keberatan penetapan hasil pemilihan diajukan oleh pasangan calon kepada Mahkamah Agung paling lambat tiga hari kemudian. Lalu Mahkamah harus memutuskan paling lambat 14 hari setelah gugatan.

Dalam berbagai penghitungan cepat yang biasanya akurat, dan dilakukan juga oleh Kantor Berita Radio ini, pasangan Atut dan Masduki memang menang. Tipis. Tapi menang. Atut ini tokoh yang dikenal oleh mayoritas orang Banten. Ia pelaksana tugas gubernur yang sekarang, ia juga putri salah seorang tokoh yang menjadikan Banten menjadi provinsi, terpisah dari Jawa Barat. Bapaknya Atut, Tubagus Chasan Sohib ialah seorang pendekar yang jadi pengusaha.

Menilik selisih angka dengan Zulkieflimansyah dan Marissa Haque, popularitas Atut agaknya tidak berkibar benar. Wajah seolah-olah bersih PKS dan keartisan Marissa nyaris mengejarnya. Apalagi menurut penghitungan sendiri, mestinya menang. Kita akan melihat agak panjang jalan legitimasi kekuasaan di Banten. Kecuali para petarung dan elit partai masing-masing mau menerima: menang – kalah biasa, hancur-hancuran yang tidak biasa. []

Posted by Airlambang at 11/30/2006 01:48:00 PM | Permalink | Comments

Tajuk KBR68H
Rabu, 29 Nopember 2006


Bisnis televisi pastilah mahal. Ongkos produksi untuk tayangan selama setengah jam ratusan kali lipat lebih mahal dari ongkos produksi siaran radio bahkan dibanding satu halaman koran atau majalah. Mahalnya ongkos membuat stasiun televisi memproduksi tayangan-tayangan yang dianggap ‘laku’. Kami ulangi: dianggap laku.

Rumus ‘laku’ ini dipercaya melibatkan beberapa aspek: seks, darah dan horor. Penonton dianggap punya selera yang tidak jauh-jauh dari tiga unsur tadi. Tambahannya: lelucon. Rezim rating tayangan televisi lalu dijadikan bukti jenis tayangan macam apa yang digemari penonton. Kata penonton ini bagi televisi sesungguhnya tidak mengenal jenis kelamin dan tingkat usia. Maka, jangan heran bila anak-anak bisa bersiaga di depan televisi meliwati jam tidur mereka.

Beberapa protes disampaikan mengenai tayangan berdarah, berhantu, atau berpayudara di televisi. Anggota KPI, Komisi Perlindungan Anak, organisasi perempuan bahkan beberapa praktisi penyiaran. Buat apa kita melihat hantu, melihat seks yang cabul tapi cuma setengah-setengah dan literan darah di televisi yang kita letakkan di ruang tamu atau ruang keluarga?

Tapi lihat apa yang terjadi?

Sesungguhnya ada Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran yang dibuat untuk melindungi penonton. Izin penyiaran televisi bisa dicabut bila melanggar. Tapi, televisi—lagi-lagi—bisnis yang dianggap terlampau mahal sehingga lebih baik menghindari pencabutan izin dan lebih penting mencari untung. Bila perlu, lembaga yang menurut Undang-undang Penyiaran memiliki wewenang untuk mengawasi dan bersikap tegas kepada stasiun pengelola siaran dibuat tak berdaya. Kita lalu tahu Komisi Penyiaran Indonesia kehilangan wewenang sikap tegas dan keras hasil telikungan Menteri Komunikasi dan Informatika. Kita tidak bilang ada yang membeli dan terbeli dalam jalinan ini.

Setelah ada 6 anak luka dan seorang tewas karena terinspirasi tayangan kekerasan smack down di televisi, kita tidak serta merta melihat ini ulah satu stasiun. Tayangan ini sudah dioper-oper dari satu stasiun ke stasiun lain. Juga tidak serta merta hanya melihat ini soal kelemahan KPI seperti dituding oleh Majelis Ulama Indonesia. Lah, MUI saja selama ini hanya sibuk mengurusi halal-haram dari kemajemukan tanpa mau peduli pada masalah generasi. Ini juga masalah kewenangan yang dipapas oleh Departemen yang tiba-tiba beralih muka menjadi lembaga kontrol kebebasan pers. Tapi, departemen ini pun lupa pada ruang keluarga yang bisa disusupi darah, seks, dan horor. []

Posted by Airlambang at 11/29/2006 01:48:00 PM | Permalink | Comments

Tajuk KBR68H
Kamis, 23 Nopember 2006


Tanah di bawah jalur pipa gas Pertamina di Porong, amblas 5 meter. Tekanan yang ditimbulkan lalu membuat pipa gas meledak, lalu menjebol tanggul lumpur. Lumpur mengalir ke badan jalan tol dengan ketinggian sekitar 1 meter, kemudian masuk ke kolam penampungan di sisi utara jalan tol yang posisinya lebih rendah. Aliran lumpur panas itu menewaskan mula-mula 3 orang, lalu 5 dan hingga pagi hari kita mendengar 8 orang. Beberapa orang terjebak di dalam lumpur.

Aburizal Bakrie, Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat yang juga menjadi pemegang utama Lapindo—perusahaan penghasil lumpur panas di Porong—lalu berserah kepada Tuhan. Kata Ical, begitu sang menteri dipanggil, “Semua kita anggap musibah. Semua datang dari Tuhan. Biarlah tim yang ada melakukan penanganan dengan baik. Kita harus tetap tenang.”

Kita yakin betul, Tuhan tidak ikut campur di Porong.

Lumpur yang menyembur dari tanah sejak 29 Mei seperti mengosongkan perut bumi. Karuan permukaan tanah bakal turun. Seperti juga semburan lumpur, penurunan tanah tidak berlangsung seketika. Tapi berlangsung terus menerus, berbarengan dengan makin banyaknya lumpur yang keluar. Pipa-pipa gas milik Pertamina bukan barang lentur, sehingga terpengaruh susunan tanah di sekelilingnya. Alhasil, melesaknya tanah ikut menekan keberadaan pipa. Dan ledakan keras terdengar hingga semburan api keluar.

Penghitungan yang cermat berbekal data geologi akan keadaan tanah, cuaca, iklim, membuat para ahli bisa memperkirakan kapan waktunya peristiwa semacam bisa terjadi. Sehingga bisa diantisipasi, barangkali pipa dipindahkan, atau setidaknya aliran gas dihentikan sementara. Paling sial, bagaimana agar ketika ledakan terjadi tidak membuat tanggul ambrol lagi.

Mengaca kepada pengalaman berbagai negara, aliran volkano pun sebelum ia betulan menyembur sudah bisa dihitung berapa banyak, mengalir kemana dan berapa lama. Semuanya karena data geologi didapat secara benar dan berada di tangan orang yang benar, dan diberi keleluasan oleh pemegang keputusan yang benar.

Konsentrasi di Porong rupanya terpecah dan tidak terorganisasi dengan baik. Saling tumpang tindih antara proyek menghentikan dan menanganani lumpur, menutup tuntutan masyarakat, serta menjual saham yang maksudnya mengalihkan tanggung jawab. “Pokoknya Lapindo yang bertanggung jawab, siapapun pemiliknya,” kata Ical.

Setidaknya, rawatlah bicara Anda, Pak Menteri. Beri bukti tentang tanggung jawab yang sesungguhnya. []

Posted by Airlambang at 11/23/2006 01:45:00 PM | Permalink | Comments

Tajuk KBR68H
Rabu, 22 Nopember 2006


Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memenangkan PT Timor Putra Nasional atas Bank Mandiri dan Menteri Keuangan. Bank Mandiri pun diminta mencairkan dana 1,02 triliun rupiah buat perusahaan Tommy Soeharto itu. Ini dana yang jadi jaminan utang Timor dan diblokir oleh Direktur Jenderal Pajak.

Tommy mengimpor mobil dari Korea Selatan atas nama program mobil nasional tahun 1997. Bapaknya yang waktu itu menjadi penguasa, Soeharto, menerbitkan keputusan presiden untuk proyek tersebut. Yang ditunjuk memang perusahaan milik Tommy. Sewaktu berkuasa Soeharto memang menggunakan peraturan atau menerbitkan peraturan demi kekayaan dirinya, keluarga, kerabat dan teman dekatnya. Tak ada yang berani. Setelah Soeharto turun tahta, perusahaan Tommy dituduh menunggak pajak bea masuk impor mobil. Direktur Jenderal Pajak kemudian menyita aset Timor dan memblokir dana 3.975 dollar Amerika dan 1,02 triliun rupiah yang tersimpan di beberapa bank. Bank-bank milik pemerintah itu lalumerger menjadi Bank Mandiri.

Dirjen Pajak sendiri sudah dikalahkan Timor di Mahkamah Agung. Menurut MA, Direktorat Jenderal Pajak harus membatalkan penyitaan aset. Timor lalu meminta agar rekening giro dan deposito di Bank Mandiri bisa cair. Tapi Mandiri menolak karena ada permintaan dari Menteri Keuangan. Maka digugatlah Menteri dan Mandiri.

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sepakat dengan Timor. Katanya, Bank Mandiri telah melakukan perbuatan melawan hukum. Mereka sebetulnya hanya kasir yang seharusnya hanya bertugas mencairkan dana. Permintaan Menteri Keuangan yang membuat Mandiri tak mencairkan uang buat Tommy, menurut hakim tidak berdasarkan hukum. Menteri Keuangan tidak berhak.

Keputusan ini memang baru di tingkat pertama.Masih ada pengadilan banding bahkan kasasi. Tapi, kejutannya sudah cukup menimbulkan gempa bumi kecil. Orang seperti kemudian melihat tapak-tapak kembalinya Cendana kepada kekuasaan, entah nanti berbentuk apa. Bukannya, negara yang menang melawan segala praktik korupsi dan kolusi di masa lalu, tapi hukum telanjur memenangkan kesalahan.

Orang menanti pemenjaraan dan penyitaan terhadap berbagai penunggak bantuan likuiditas Bank Indonesia, malah mereka bisa mengibarkan bendera di beberapa daerah bencana alam atas nama bantuan kemanusiaan. Seolah-olah menjadi penolong. []

Posted by Airlambang at 11/22/2006 01:43:00 PM | Permalink | Comments